Claim Missing Document
Check
Articles

Identifikasi Aksi Terorisme di Indonesia Achluddin Ibnu Rochim; Ute Chairuz Mochamad Nasution; Eddy Wahyudi
Society Vol 11 No 2 (2023): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v11i2.560

Abstract

The threat of terrorism in Indonesia is not a new phenomenon but has persisted since the early years of independence. Presently, perpetrators of terrorism come from various groups with diverse motives, encompassing ideology, politics, and security disturbances. This study aims to delineate the profile, characteristics, and motives of terrorism in Indonesia. Employing a descriptive research method with a qualitative approach, data collection involved non-participant observation. The findings reveal that from 2017 to 2022, there were 97 recorded instances of terrorism actions in Indonesia. Political motives predominantly drove these actions, constituting 88 cases. Moreover, the targets of terrorist actions exhibited minimal disparity between non-civilian and civilian objects, with 59 and 38 cases, respectively. The terrorism action networks are primarily associated with Jamaah Ansharut Daulah (69 cases), East Indonesia Mujahideen (10 cases), and Lone Wolf operatives (7 cases). The study’s findings highlight the role of political factors in terrorist activities in Indonesia, informing policymakers and law enforcement agencies about the need for targeted interventions to address underlying grievances and enhance social cohesion. Furthermore, identifying terrorist networks offers valuable intelligence for disrupting these groups, ultimately improving national security and public safety.
Implikasi Ekonomi Politik dari Kebijakan Kendaraan Listrik: Sebuah Analisis Bibliometrik Achluddin Ibnu Rochim; Ghulam Maulana Ilman; Hasan Ismail
Society Vol 13 No 1 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i1.772

Abstract

This article examines the current landscape of research on electric vehicle (EV) policy, emphasizing the critical yet underexplored role of political economy. While existing studies predominantly focus on infrastructure development, sustainability, and subsidy policies, there is a notable lack of attention to the political dynamics and economic influences that shape EV initiatives. This study investigates the implications of EV policies through a bibliometric analysis, utilizing tools such as VOSviewer to map and analyze academic literature on the topic. It provides a comprehensive overview of key themes, including highly cited research, author contributions, country-level outputs, institutional engagement, and network analyses such as co-citation, bibliographic coupling, and keyword co-occurrence. The study also highlights the countries that have significantly contributed to the field. Findings reveal that integrating political economy perspectives is essential for developing comprehensive and equitable EV policies that address the diverse needs of stakeholders. Ultimately, this article calls for a more holistic approach to EV research, advocating a deeper exploration of the interplay between political and economic forces to enhance the effectiveness and inclusivity of electric mobility initiatives. This study contributes to the growing body of knowledge on EV policy frameworks by offering insights into the complex dynamics of political economy, thereby informing policymakers and researchers seeking to navigate the challenges of sustainable mobility transitions.
PENDAMPINGAN MAGANG MAHASISWA DALAM PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR KELURAHAN BULAK BANTENG SURABAYA Achluddin Ibnu Rochim; Rudy Santoso; J.B. Amiranto
ABDIMAS Vol 6 No 03 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i03.2803

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan yang bertujuan memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat secara efektif dan efisien. Kegiatan pendampingan mahasiswa magang yang dilaksanakan di Kelurahan Bulak Banteng Surabaya memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa mengenai proses administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tujuan kegiatan pendampingan mahasiswa magang adalah untuk memahamkan kepada mahasiswa tentang pelaksanaan fungsi administrasi dalam pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode pendampingan yang digunakan berupa arahan bagi observasi, arahan dalam partisipasi langsung selama kegiatan pelayanan administrasi, serta arahan untuk dokumentasi selama pelaksanaan magang. Hasil kegiatan pendampingan mahasiswa magang menunjukkan bahwa mahasiswa memahami fungsi administrasi di Kelurahan Bulak Banteng telah berjalan dengan baik melalui pelayanan dokumen kependudukan, surat keterangan, dan berbagai administrasi lainnya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor pendukung meliputi keramahan pegawai, ketersediaan sarana kerja, dan sistem pengarsipan yang tertata. Mampu identifikasi faktor penghambat yang meliputi keterbatasan ruang pelayanan, kurangnya fasilitas pendukung, dan minimnya sarana informasi bagi masyarakat. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik administrasi publik sekaligus memberikan masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON-ALAM: Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Lamongan Jibran Ardiansyah; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2289

Abstract

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana banjir, terutama karena faktor geografis dan aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi beberapa kecamatan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dasar hukum dalam pengelolaan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan dalam konteks penanggulangan bencana banjir. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Komunikasi internal BPBD telah berjalan baik, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih terbatas. Keterbatasan sumber daya, terutama personel dan anggaran, menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, disposisi atau sikap pelaksana tergolong sangat baik, karena adanya komitmen dan kepedulian tinggi dari petugas. Struktur birokrasi telah memiliki SOP, namun pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi darurat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.
ANALISIS INOVASI ADMINISTRASI PAK MO GERCEP (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MOJOKERTO ONLINE GRATIS DAN CEPAT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO Windy Permata Nugrahani; Achluddin Ibnu Rochim; Wahid Hidayat
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi Pak Mo Gercep (Pelayanan Administrasi Kependudukan Mojokerto Online Gratis dan Cepat) sebagai upaya digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kota Mojokerto. Layanan ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pak Mo Gercep berjalan efektif dengan adanya penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan responsivitas aparatur, serta tersedianya sistem pelayanan berbasis website yang mudah diakses masyarakat. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerimaan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi, serta perlunya sosialisasi yang lebih merata. Secara keseluruhan, inovasi Pak Mo Gercep memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi model transformasi digital yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah lainnya.
PENERAPAN PROGRAM SMART CITY PADA KONSEP SMART ENVIRONMENT: Studi di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Vera Kartika Sari; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2542

Abstract

Penerapan kerangka Smart City pada sektor lingkungan merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan. Berangkat dari konteks kebijakan tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi program Smart Environment di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier sebagai landasan analitis. Teori ini memungkinkan pengkajian secara sistematis terhadap karakteristik kebijakan, termasuk kejelasan tujuan dan kemampuan operasionalisasi program variabel non peraturan yang mempengaruhi proses implementasi, seperti kondisi sosial, politik, dan kelembagaan; serta tahapan implementasi kebijakan pada level administrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, dengan analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Smart Environment memiliki tujuan yang relatif jelas dan selaras dengan roadmap Smart City Surabaya. Namun, keterbatasan sumber daya, kesiapan teknologi, dan variasi kapasitas teknis pada tingkat kecamatan menghambat kejelasan operasionalnya. Faktor non-statutori, terutama ketimpangan literasi teknologi masyarakat, lemahnya integrasi kelembagaan, serta variabilitas komitmen pemangku kepentingan, turut memengaruhi efektivitas implementasi. Meskipun sejumlah inovasi digital seperti sistem informasi persampahan berbasis web, perangkat real-time monitoring kualitas lingkungan, dan platform pelaporan masyarakat telah diadopsi, proses implementasi masih berjalan secara terfragmentasi antar-tahapan administrasi. Kondisi ini menempatkan penerapan Smart Environment pada fase transisional yang memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas birokrasi, serta perluasan partisipasi publik agar sesuai dengan kriteria efektivitas implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA LANJUT USIA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Maria Theresia Paba; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2543

Abstract

Peningkatan jumlah lanjut usia di Kabupaten Ngada berdampak pada meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya bagi lansia yang tergolong miskin dan terlantar. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Ngada melaksanakan Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi lanjut usia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keberfungsian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi PMKS pada lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi PMKS bagi lanjut usia telah berjalan, namun belum optimal. Program memiliki tujuan yang jelas, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, keterlambatan penyaluran bantuan, lemahnya komunikasi kepada masyarakat sasaran, serta belum adanya regulasi daerah khusus. Kesimpulannya, keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pusat, namun memerlukan penguatan sumber daya, komunikasi, dan kebijakan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan merata.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KABUPATEN NAGEKEO Marianus Waghi Nuwa; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2546

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan (Ternak) diterbitkan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan mencegah gangguan aktivitas masyarakat akibat hewan ternak yang berkeliaran. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban hewan ternak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi pada Dinas Peternakan dan Satpol PP Kabupaten Nagekeo. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai analisis utama dengan melihat aspek standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi minimnya jumlah personel Satpol PP, kurangnya fasilitas kandang penampungan, budaya beternak secara bebas, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung berasal dari regulasi yang jelas dan dukungan sebagian aparat pelaksana. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penyediaan fasilitas pendukung untuk mewujudkan ketertiban hewan ternak di Kabupaten Nagekeo.
IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN JOMBANG Dewita Rahma Aisyah; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2893

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi di Kabupaten Jombang dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi remaja. Program Generasi Berencana (GenRe) digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta disposisi pelaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GenRe di Kabupaten Jombang telah berjalan cukup baik yang ditandai dengan adanya tujuan program yang jelas, koordinasi dan kerja sama antar pelaksana yang berjalan. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala berupa keterbatasan anggaran, belum optimalnya keberlangsungan PIK-R di tingkat desa, rendahnya partisipasi sebagian remaja dalam kegiatan program, serta kuatnya pengaruh faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan pola pikir masyarakat terhadap terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan temuan tersebut Program Generasi Berencana telah berperan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jombang, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan keberlanjutan program.
PENDAMPINGAN KEGIATAN MAHASISWA MAGANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM KINERJA ADMINISTRATIF PENERAPAN ARSIP DIGITAL Achluddin Ibnu Rochim; J.B. Amiranto
ABDIMAS Vol 6 No 01 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i01.2681

Abstract

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur salah satu instansi pemerintah daerah yang berfungsi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan. Sebagai instansi yang memiliki lingkup kerja luas dan melibatkan banyak pegawai, dituntut adanya sistem administrasi yang tertib, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Pendampingan kegiatan magang kepada mahasiswa bertujuan untuk memberikan pemahaman nyata kepada mahasiswa mengenai dunia kerja di instansi pemerintahan, memperluas wawasan terhadap penerapan ilmu dalam praktik. Mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan realitas birokrasi serta mengasah kemampuan konseptual, teknikal, dan relasional yang diperlukan dalam lingkungan kerja. Pendampingan kegiatan mahasiswa magang memberikan kontribusi nyata dalam membantu kelancaran kegiatan administrasi di subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Memahami proses secara langsung pengelolaan administrasi surat-menyurat dan arsip digital. Meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan dokumen, dari penyusunan, validasi, hingga penyimpanan arsip. Melatih ketelitian dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas administratif. Pelaksanaan pendampingan kegiatan mahasiswa magang di Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur memberikan pengalaman langsung dalam memahami proses administrasi, khususnya pengelolaan surat-menyurat dan arsip digital. Melalui kegiatan seperti penginputan data, pemilahan dan verifikasi dokumen, scanning berkas, serta pengarsipan baik secara fisik maupun digital, sehingga diperoleh gambaran mengenai alur kerja administrasi. Dari kegiatan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem arsip digital telah mulai diimplementasikan dan terbukti memberikan manfaat berupa kemudahan akses, efisiensi waktu, serta peningkatan keteraturan dokumen, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal.