Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum
Phoenna Ath Thariq
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG BELUM INKRACHT BERKENAAN DENGAN HAK ASUH ANAK Chandra Darusman S; M. Ikhwan Adabi; Apri Rotin Djusfi; Phoenna Ath Thariq; Eza Aulia; Rahmat Jhowanda; Liza Agnesta Krisna
Arena Hukum Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.9

Abstract

Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection emphasizes that in the event of separation due to divorce and other situations without eliminating the child's relationship with his parents, the child still has the right to meet and have permanent personal contact with both parents. However, the situation that occurs in society and the existence of a legal vacuum shows that often children cannot meet their parents who have been appointed as custodians because the divorce case decision has not yet become legally binding. This normative juridical research uses statutory approach and the conceptual approach. The concept of child protection regulated in the Child Protection Act and other laws and regulations also includes the protection of children in situations of parental household conflict and protection in situations where the legal process against parental household conflicts is still ongoing and has no permanent legal force. The researcher recommends a change to the Law on Religious Courts. In this case, it is necessary to add legal norms that stipulate those children must be handed over to parents who are holders of custody since the court decision is pronounced, or the issuance of a Supreme Court Rule as the legal basis for implementing execution.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE COPY Adabi, Muhammad Ikhwan; Ath Thariq, Phoenna; Darusman S, Chandra
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.7515

Abstract

Dalam menegakkan hukum Hakim wajib mempertimbangkan segala keputusannya demi terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan merupakan mahkota hakim. Mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Putusan hakim yang cacat atau keliru akan mengakibatkan tidak sempurnanya suatu putusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini meneliti putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Perkara Nomor 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr didukung penelitian kepustakaan dari literatur- literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu hakim dalam mengadili putusan keliru dan tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Hasil pembahasan yaitu sesuai Pasal 182 Ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa musyawarah terakhir hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Berdasarkan aturan ini, pada prinsipnya, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Penuntut Umum mendakwakan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Namun dalam bagian mengadili hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan perbuatan “pencurian dengan pemberatan”. Jika dilihat peristiwa pidananya terdakwa membeli Handphone HDC yang tidak bersertifikat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018, kemudian dijual kembali secara online melalui beberapa market place. Maka dapat dikatakan bahwa terdakwa bukan melakukan “pencurian dengan pemberatan” tetapi melakukan perdagangan. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim pada Putusan Nomor: 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, keliru dalam mengadili dan memutus perkara. Kata Kunci: Putusan Hakim, Penerapan Hukum, Perdagangan
TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH Apri Rotin Djusfi; Chandra Darusman S.; Phoenna Ath-Thariq; Muhammad Ikhwan Adabi; Jefrie Maulana; Eza Aulia
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10639

Abstract

Salah satu pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam tahapan pemilu di berbagai daerah adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa proses dan bukan tindak pidana pemilu. Pada pelaksanaan pemilu 2024, terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat menyatakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat memiliki kekuatan mengikat apabila diteruskan kepada penyelenggara pemilu lainnya seperti KIP Kabupaten. Namun sebaliknya, apakah suatu rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Barat kepada pemerintah daerah setempat juga memiliki kekuatan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat kepada pemerintah daerah dan untuk mengetahui apakah suatu rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Barat wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya. Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat atau kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut memiliki batasan-batasan tertentu. Suatu rekomendasi tidak bersifat mengikat secara hukum namun rekomendasi tersebut menjadi penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai upaya menjaga pelaksanaan demokrasi agar berjalan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum. Meskipun pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi tersebut, namun tidak ada sanksi langsung jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan. Rekomendasi Panwaslih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersifat administratif dan bukan suatu bentuk keputusan yang mengikat secara langsung sehingga kewajiban pemerintah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti bergantung kepada regulasi yang ada
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI MYANMAR BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL Aulia Indra Keumala; Phoenna Ath Thariq
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 1, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Myanmar is a country in Southeast Asia whose government is currently being overthrown and controlled by the military. The military junta carried out attacks against civilians, such as massacres against demonstrators and several riots that resulted in the destruction of several state assets and casualties. Myanmar's internal conflicts can be classified as low-intensity conflicts because they are carried out openly and have caused a crisis of legal legitimacy in the region. The purpose of this research id to find out the protection of civil society applied in the armed conflict in Myanmar in International Law and to find out the consewuences of the failure to protect civil society in the armed conflict in Myanmar based on International Law. This research was conducted using a normative research method or library research as a primary material and a study of legal materials in the field as a secondary material for supporting data to be analyzed and explained accurately to the problems studied. The theory used in this study is the theory of state responsibility, the theory of emergencies and the theory of law enforcement. This study found that there were serious violations against civil society in Myanmar and besides that there were several provisions regarding the protection of civilians in a state of conflict, there were preventive rules regarding the possibility of civilian casualties. It is recommended that the state of Myanmar carry out a consensus settlement of the coup in Myanmar by appointing a neutral country that has the power to intervene in the current territory of Myanmar to oversee the transition of power or at least issue a resolution to summon the Myanmar military junta to comply with the applicable conventions so that crimes against humanity do not occur for as long as possible. emergency period in Myanmar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI FILIPINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Zikri Agus Ibrahim YB; Phoenna Ath Thariq
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 1, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia and the Philippines are countries that have ratified the International Convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families. The year 2012. This convention is the result of the United Nations' efforts to recognize that there are often inhumane acts against migrant workers so that they urgently need protection, especially for those who work abroad. The purpose in this research to find out how the protection of Indonesia migran workersin the Philippines is from perspective Internasional Convention on the Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families and what is Indonesia’s role in protecting Indonesian migrant workers in the Philippines. This research is a normative research or library research library research, this research uses the main material, namely library material, in the form of secondary data consisting of primary legal data. explain and know about how the legal protection for Indonesian migrant workers who are in the Philippines according to the perspective of international law. The protection of migrant workers is contained in the International Convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families, ratified in Law no 6 of 2012 and has also been ratified by the Philippines in Law 10022. happens, requires the two countries to cooperate to protect migrant workers if violations continue to occur. It is recommended that the Indonesian government, especially the Ministry of Foreign Affairs, represented by diplomats, should continue to monitor and prioritize Indonesian migrant workers and take a policy, especially in handling and guaranteeing protection for Indonesian citizens who are taking work abroad, so as to achieve protection and guarantee the rights that they should get.
Co-Authors Adabi, Muhammad Ikhwan Afrizal Tjoetra Apri Rotin Djusfi Arfriani Maifizar Asmaul Husna Aulia Indra Keumala Aulia, Eza Chandra Darusman S Chandra Darusman S. Elly Yuslisa Fiandy Mauliansyah Harun Harun Ilka Sandela Jalaluddin Jefrie Maulana Jefrie Maulana Jhoanda, Rahmad Johari Krisna, Liza Agnesta Lestari, Rachmatika Luh Putu Ratna Sundari Muhammad Nasir Muhammad Yunus Nila Trisna Putri Kemala Sari Quthni Effida, Dara Rahmat Djowanda Rahmat Jhowanda Ramaniatun Ramaniatun Saputra, Ferdy T. Halimah Ummi Kalsum Wan Siti Adibah Wan Dahalan Yuhdi Fahrimal Zikri Agus Ibrahim YB Zuhrizal Fadli