Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Budaya Pembajakan Film dan Dampaknya terhadap Industri Kreatif: Studi Kasus Penggunaan LK21 oleh Mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA Kezia Keren Hapuk Samosir; Hani Dwi Kartika Putri; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
INTEKSIS Vol 12 No 1: Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Widya Dharma Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66003/inteksis.v12i1.10494

Abstract

Kesenjangan antara idealisme dengan realitas dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta serta praktik pembajakan film di platform Layar Kaca 21 menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, dengan maksud untuk menggali motivasi di balik preferensi konsumen atau informan terhadap situs ilegal daripada layanan legal seperti Netflix, Viu, WeTV, dan sejenisnya. Setelah itu, penelitian ini juga menganalisis apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah dan industri kreatif untuk menanggulangi masalah ini. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif yang memanfaatkan wawancara semi-terstruktur serta telaah pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara semi-terstruktur telah dilaksanakan dengan lima mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA secara aktif memilih LK21 sebagai platform utama untuk menonton film. Data yang dihasilkan berupa data primer dan data sekunder bersumber dari bahan bacaan peneliti. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa aksesbilitas dan kondisi ekonomi menjadi pendorong utama bagi informan dalam menonton film ilegal di platform seperti LK21. Masalah ini menjadi serius karena industri kreatif di bidang perfilman dilanda kerugian akibat adanya oknum yang melakukan penduplikasi dan mengomersialkan karya cipta orang lain. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 menetapkan segala tugas dan fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menjadi pedoman bagi pemerintah dalam hal penanggulangan masalah budaya pembajakan film yang kian marak terjadi.
Budaya Pembajakan Film dan Dampaknya terhadap Industri Kreatif: Studi Kasus Penggunaan LK21 oleh Mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA Kezia Keren Hapuk Samosir; Hani Dwi Kartika Putri; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
INTEKSIS Vol 12 No 1: Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Widya Dharma Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66003/inteksis.v12i1.10494

Abstract

Kesenjangan antara idealisme dengan realitas dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta serta praktik pembajakan film di platform Layar Kaca 21 menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, dengan maksud untuk menggali motivasi di balik preferensi konsumen atau informan terhadap situs ilegal daripada layanan legal seperti Netflix, Viu, WeTV, dan sejenisnya. Setelah itu, penelitian ini juga menganalisis apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah dan industri kreatif untuk menanggulangi masalah ini. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif yang memanfaatkan wawancara semi-terstruktur serta telaah pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara semi-terstruktur telah dilaksanakan dengan lima mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA secara aktif memilih LK21 sebagai platform utama untuk menonton film. Data yang dihasilkan berupa data primer dan data sekunder bersumber dari bahan bacaan peneliti. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa aksesbilitas dan kondisi ekonomi menjadi pendorong utama bagi informan dalam menonton film ilegal di platform seperti LK21. Masalah ini menjadi serius karena industri kreatif di bidang perfilman dilanda kerugian akibat adanya oknum yang melakukan penduplikasi dan mengomersialkan karya cipta orang lain. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 menetapkan segala tugas dan fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menjadi pedoman bagi pemerintah dalam hal penanggulangan masalah budaya pembajakan film yang kian marak terjadi.
Habitus dan Tantangan Sosiokultural dalam Tata Kelola Koperasi Desa Merah-Putih di Pedesaan Lampung: Sebuah Studi Antropologi Pembangunan Bartoven Vivit Nurdin; Rezha Marsya Nabila; Damar Wibisono; Syifaa Sabionova Addina Turki
Jurnal Bina Praja Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.18.2026.3025

Abstract

This study analyzes the habitus and socio-cultural challenges in the governance of Red-and-White rural village cooperatives in rural Lampung from the perspective of the anthropology of development. Cooperatives are understood not only as economic entities but also as social spaces shaped by local values, norms, power relations, and cultural practices, and many development programs falter when these dimensions are overlooked. We employed a qualitative, constructivist approach drawing on in-depth interviews, observation, and documentation, with findings analyzed through data triangulation. Pierre Bourdieu’s (1977) theory of habitus serves as the main framework for explaining how social dispositions inform cooperative governance. The research was conducted in two pilot villages in Lampung, Rejomulyo and Bumisari. The findings indicate that cooperative success depends heavily on a village’s socio-economic character. In Rejomulyo, where most residents are farmers, cooperatives are most effective when focused on agriculture, whereas in Bumisari, which rests on micro, small, and medium enterprises, services, and trade, cooperatives develop along those lines. Cooperatives concentrate on absorbing local farm produce, selling fertilizer, operating minimarkets, and opening pharmacies, yet remain hesitant to offer savings and loan services. Challenges include limited capital, a small membership base, limited human-resource capacity, restricted access to partnerships, weak coordination with local governments, and competition from loan sharks and middlemen. The community’s collective habitus—marked by patronage, kinship ties, and social hierarchy—shapes cooperative governance. We argue that attending to local habitus is essential to strengthening cooperative institutions more adaptively and sustainably.