Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.824
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Wawasan Yuridika Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG) Jurnal Suara Hukum Journal La Sociale Journal Justiciabelen (JJ) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Jurnal Riset Ilmu Hukum Aktualita : Jurnal Hukum JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Bandung Conference Series: Law Studies Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Ekasakti Legal Science Journal
Chepi Ali Firman Z
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DNA Pro Trading Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Muhammad Zidane; Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15703

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the criminal liability for money laundering offenses committed by an investment company named DNA Pro Trading. The issues are analyzed based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The research method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained from literature studies. The results of the study show that DNA Pro Trading can be held criminally liable for money laundering offenses based on Law Number 8 of 2010. This is because DNA Pro Trading was proven to have received, controlled, used, made an investment object, exchanged, or transferred, taken abroad, exchanged, or other acts concerning Assets that it knew or reasonably suspected were proceeds of crime. DNA Pro Trading can be subject to criminal sanctions of imprisonment, fines, and administrative sanctions in accordance with the applicable laws and regulations. people still exist, the implementation of Government Regulation in the Land No. 52 of 2014 Tengtang Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous Peoples has not been implemented by the Customary Rulers, the Head of Nagari Kapa Customary Affairs argued that with the enactment of the West Pasaman Regency Regulation No. 9 of 2017 concerning Nagari Customary Density, it has indicated that they are recognized by the state as a unit of Indigenous Peoples. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi bernama DNA Pro Trading. Permasalahan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DNA Pro Trading dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan DNA Pro Trading terbukti menerima, menguasai, menggunakan, menjadikan objek investasi, menukarkan, atau mentransfer, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. DNA Pro Trading dapat dikenakan sanksi pidana penjara, denda, dan sanksi administratif sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Kertas Koa di Lingkungan Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Undang-Undang Penertiban Perjudian Muhammad Alhaddid Andrefva; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15754

Abstract

Abstract. Gambling is one of the widespread social problems in our environment. This gambling causes a lof of concern in the local community so its existence must be contolled and eradicated. One type of gambling that occurs in the Minangkabau community is koa paper gambling. This research aims to determine the causal factors and to find out the process of law enforcement against perpetrators of koa paper gambling crimes that occur in the community. Therefore, it is hoped that the legal system can contribute to positive changes, especially in the process of handling down decisions by judges. This research approach method is qualitative with a type of doctrinal legal research. The specification of this research is descriptive analysis using a descriptive approach and a case study approach. Data collection was carried out through a literature review an then analyzed descriptively. The result of this research indicate that gambling can be caused by two factors, namely internal and external factors. Internal factors are factors created by oneself, while external factors are factors created outside oneself, which canbe said to be quite complex and versatile. Social inequality, economic inequality and so on are examples of causes of crime that priginate from outside themselve. Law enforcement of gambling crime is realized through imprisonment and fines for perpetrators. Law enforcement of criminal acts of gambling control law is carried out by the police, prosecutors and judges as law enforcement officers Abstrak. Perjudian adalah salah satu masalah sosial yang tersebar luas di lingkungan kita. Perjudian ini menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat setempat sehingga keberadaannya harus dikendalikan dan diberantas. Salah satu jenis perjudian yang terjadi dilingkungan masyarakat Minangkabau adalah perjudian kertas koa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab serta untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis kertas koa yang terjadi dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan positif, khususnya dalam proses penjatuhan putusun oleh hakim. Metode pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal. Spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka keudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini faktor terjadinya perjudian bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang diciptkan oleh diri sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang diciptakan di luar diri, yang bisa dikatakan cukup kompleks dan serbaguna. Ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi dan lain-lain merupkan contoh penyebab terjadinya kejahatan yang berasal dari luar dirinya. Penegakan hukum tindak pidana perjudian diwujudkan melalui sanksi pidana penjara maupun denda bagi pelaku. Penegakan hukum tindak pidan perjudian berdasarkan UU Penertiban Perjudian dilakukan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim selaku aparat penegak hukum.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-sama Fatwa septaruna; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15770

Abstract

Abstract. The act of persecution is an act that is included in one of the criminal acts that commonly occur in the social community environment. This study aims to determine the basis for the consideration of the Bandung District Court judge in sentencing perpetrators of criminal acts of persecution carried out together using the empirical legal approach method and presenting it in the form of a description that explains and describes appropriately the problems that are interrelated with this research. Based on the results of the research and discussion, it will be known what the basis for the judge's considerations are in sentencing perpetrators of criminal acts of persecution together based on decision no. 864 / Pid.B / 2020 / Pn.Bdg. Seeing from the facts and valid evidence in the trial, the defendant has fulfilled the elements of the article charged so that the judge found the defendant guilty and the decision handed down by the panel of judges has fulfilled justice based on the values ​​​​arising from responsive legal sources. Abstrak. Tindakan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam salah satu tindak pidana yang biasa terjadi pada lingkungan masyarakat sosial. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri bandung dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris serta menyajikannya dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hingga menggambarkan dengan sesuai akan permasalahan yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan nantinya akan diketahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan pada putusan no 864/Pid.B/2020/Pn.Bdg. Melihat dari fakta serta bukti yang sah di persidangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sehingga hakim memutuskan terdakwa bersalah dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah memenuhi keadilan yang didasarkann pada nilai-nilai yang lahir dari sumber hukum responsif.
Alternatives to Imprisonment as an Effort to Overcome Overcrowding in Correctional Institutions Pudjiastuti, Diah; Ravena, Dey; Zakaria, Chepi Ali Firman
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 9 No 1 (2025): 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v9i1.4275

Abstract

The high crime rate and overcapacity in correctional institutions underscore the necessity of examining the effectiveness of prison sentences and exploring fairer alternative sanctions. This research aims to analyze the effectiveness of prison sentences within the criminal justice system and identify ideal criminal sanctions to achieve justice. The study employs a normative juridical method with a descriptive approach. The findings reveal that prison sentences carry negative consequences, including stigmatization and challenges in social reintegration. To enhance the effectiveness of law enforcement and realize justice, the study recommends adopting restorative justice approaches, strengthening preventive measures, and integrating non-legal considerations into law enforcement. Thus, this research contributes to shaping criminal law policies that are not solely repressive but also preventive and rehabilitative. It advocates for the development of a legal system adaptable to the challenges of overcapacity in correctional institutions, promoting a balance between repression, prevention, and rehabilitation for a more equitable and sustainable justice framework.
Perlindungan Hukum Dokter Lokal atas Praktik Dokter Asing dalam Pemenuhan Hak Pasien , Tantangan, Kebijakan, dan Implikasinya dalam Sistem Kesehatan Nasional Ilman Fathony Martanegara; Rini Irianti Sundari; Chepi Ali Firman Zakaria
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.6597

Abstract

This research explores the legal protection of domestic doctors in Indonesia in response to the increasing utilization of foreign doctors (FDs) within the framework of knowledge transfer aimed at improving healthcare services. With the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health, the Indonesian government provides space for foreign doctors to practice with simplified licensing procedures, raising legal concerns regarding legal certainty, professional equality, and the rights of patients to clear and honest communication. This study uses normative juridical methods with statutory and conceptual approaches to analyze the legal framework surrounding this issue. The findings show that the implementation of simplified requirements for foreign doctors potentially threatens the professional standing of local doctors and risks violating patient rights. Recommendations include strengthening legal instruments and monitoring mechanisms to ensure that knowledge transfer objectives are met without compromising legal protection and healthcare quality. The legal framework provided by Law No. 17 of 2023 allows foreign doctors to practice with more straightforward licensing processes, but it raises concerns regarding the adequacy of regulatory oversight. Local doctors fear that the simplified procedures for foreign doctors may not guarantee the same level of competency, accountability, and ethical standards. Furthermore, the presence of foreign doctors could lead to a disparity in professional treatment and recognition, undermining the integrity of the medical profession in Indonesia. This study explores how these legal issues intersect with the broader goals of patient protection, ensuring that all medical practitioners, regardless of nationality, adhere to the highest standards of care and ethical conduct. The role of patient rights in this context is critical, as patients must receive clear and honest communication about the qualifications of the doctors treating them, ensuring their right to informed consent is upheld.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara Najieh, Muhammad Fauzan; Zakaria, Chepi Ali Firman; Heniarti, Dini Dewi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ac327f33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Studi ini berangkat dari banyaknya kasus PMI yang diberangkatkan secara nonprosedural dan tereksploitasi di negara tujuan seperti Irak, Myanmar, dan Serbia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum internasional untuk melindungi warganya dari praktik perdagangan orang melalui pembenahan proses rekrutmen, penegakan hukum, dan diplomasi internasional. UU No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penindakan terhadap pelaku, serta peningkatan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri.
Sosialisasi Mengenai Cyberbullying Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat Yusdiansyah, Efik; Ali Firman, Chepi; Nurcahyono, Arinto; Ruhaeni, Neni; Heniarti, Dini Dewi; Suminar, Sri Ratna; Adha, Ahmad Faizal; Abidin, Muhammad Ilman; Pratiwi, Hasya Fazni; Setiawati, Suci
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v8i2.5030

Abstract

Cyberbullying atau intimidasi dalam dunia maya, telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam era digital saat ini. Dengan semakin meluasnya akses ke platform online, tindakan ini mengancam kesejahteraan emosional individu terutama anak muda. Penelitian ini mengulas dampak negatif cyberbullying terhadap kesehatan mental korban, seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan potensi bunuh diri. Faktor-faktor seperti anonimitas dan jangkauan luasnya internet memperumit upaya pencegahan. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara orangtua, pendidik, dan platform online dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi para pengguna, serta implementasi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi individu dari dampak buruk cyberbullying. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait cyberbullying. Metode yang digunakan yaitu survei lapangan, sosialisasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sosialisasi tentang cyberbullying di pesantren merupakan langkah penting untuk membekali santri dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia maya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Pratama, Raka Indra; Mahmud, Ade; Zakaria, Chepi Ali Firman
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2022.8.1.27-37

Abstract

Abstracts: The criminal policy against the crime of adultery in the Positive Criminal Law is contained in Article 284 of the Criminal Code, which criminalizes anyone who has sexual intercourse if one of the perpetrators or both of them is married. Adultery in this article is not comprehensive and fulfills a sense of justice for some people who think that adultery is not limited to that because it is not following the values ​​of the Indonesian people's customs and Islamic law, in which the majority of Indonesian people are Muslims. The Criminal Policy in the RKUHP includes an expansion of the meaning of adultery which criminalizes a person who commits adultery with the unconditional condition that one of the perpetrators or both of them is married, the RKUHP also includes cohabitation adultery and incestuous adultery (family ties). This writing does not only make a comparison between the criminal policies regulated in the Positive Criminal Law, namely Article 284 of the Criminal Code and the RKUHP, with Islamic Criminal Law. the problem of poverty which causes prostitution activities to still occur and religious marriage activities that are not registered by the state are carried out by some Indonesian people. Keywords: Islamic Criminal Law, Criminal Policy, Adultery
SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERLINDUNGAN DAN KONTROVERSI HAM Saripudin, Iip; Zakaria, Chepi Ali Firman; Emaliawati, Emaliawati
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3871

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual terhadap anak adalah ancaman serius yang berdampak pada kehidupan anak dan keamanan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dengan menetapkan sanksi pidana berat, termasuk kebiri kimia, untuk memerangi kejahatan ini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum dan teori terkait kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak, dengan tujuan memahami penerapan sanksi ini demi kepentingan terbaik anak. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak memerlukan respons hukum yang tegas, termasuk sanksi tambahan seperti kebiri kimia. Namun, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan terkait pencegahan kekerasan seksual berulang. Prosedur pelaksanaan kebiri kimia melibatkan evaluasi klinis dan rehabilitasi setelah pelaku menyelesaikan pidana. Meskipun diatur sebagai respons hukum, implementasi kebiri kimia memerlukan pertimbangan medis, sosial, dan hukum yang matang. Tujuan utamanya adalah mencegah kekerasan seksual berulang dan memberikan efek jera. Diperlukan langkah-langkah preventif kuat serta dukungan medis dan psikologis untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. ABSTRACTChild sexual abuse is a serious threat that impacts the lives of children and the security of society. The Indonesian government has taken serious steps by imposing severe criminal sanctions, including chemical castration, to combat this crime. The research uses a normative juridical approach by analyzing legal materials and theories related to chemical castration against perpetrators of child sexual abuse, with the aim of understanding the application of this sanction in the best interests of children. The research shows that child sexual abuse requires a firm legal response, including additional sanctions such as chemical castration. However, the effectiveness of this sanction is still debated in relation to preventing repeat sexual violence. The procedure for implementing chemical castration involves clinical evaluation and rehabilitation after the offender has completed the sentence. Although regulated as a legal response, the implementation of chemical castration requires careful medical, social and legal considerations. The ultimate goal is to prevent repeat sexual violence and provide a deterrent effect. Strong preventive measures and medical and psychological support are needed to protect children from sexual violence.
Analisis Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Gugatan Malpraktik Medis Doddy Putra Pratama Sudjana; Deddy Effendi; Chepi Ali Firman Zakaria; Aslan Noor; Elsy Nur Anggraeni
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.6802

Abstract

This study aims to analyze the application of the doctrine of vicarious liability in the liability of hospitals for medical malpractice lawsuits in Indonesia. The increasing number of medical disputes raises questions regarding the extent to which hospitals can be held responsible for the negligence of medical personnel working under their authority. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, by examining the Indonesian Civil Code, Law No. 44 of 2009 on Hospitals, Law No. 17 of 2023 on Health, and relevant court decisions. The findings reveal that, normatively, hospitals can be held accountable under Article 1367 of the Civil Code, which aligns with the doctrine of vicarious liability (Black, 2019). However, judicial practice in Indonesia remains inconsistent: in some cases judges place liability on hospitals, while in others they hold individual doctors fully responsible (Budiman, Absori & Rizka, 2023; Vitrianingsih, Miarsa & Yahya, 2025). This inconsistency demonstrates a gap between normative regulation and juridical implementation. The novelty of this study lies in emphasizing the importance of the principle of justice in applying vicarious liability. Legal protection should not be limited to written norms but must also be substantive by balancing patients’ rights to safe and quality healthcare with the rights of medical personnel and hospitals to legal certainty. This is in line with Rawls’ (1971) concept of justice as fairness and Radbruch’s (2006) idea of balancing justice, legal certainty, and expediency.
Co-Authors Adam Rizky Febriansyah Ade Mahmud Adela Berliana Nugraha Agus Gede Sutamaya Ahmad Faizal Adha Aji Mulyana Alfiyanti Lestari Alyayudinda Andika Pradipta Putra W Anggi Muhammad Fadil Arinto Nurcahyono Aslan Noor Beny Harkat Bintang Raihan Sulaeman Bunga Tania Putri Chintia Ella Riska Deddy Effendi Defid Firdausa Poer Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Diah Pudjiastuti Dini Dewi Heniarti Doddy Putra Pratama Sudjana Doni Sonjaya Dwidja Priyatno Efik Yusdiansyah Elfrida Ratnawati Elsy Nur Anggraeni Emaliawati Emaliawati Emaliawati, Emaliawati Evand Hadi Adiwena Farhan Ednur Satria Fatwa septaruna Fauziah Balqis Sitorus Hasya Fazni Pratiwi Hendral Veno Husni Syawali Ilman Fathony Martanegara Mahmud, Ade Maulida Intan Syafika Mochamad Daffa Adzanu Muhamad Akbar Rafly Astadipura Muhamad Haikal Arifin Muhamad Kevin Audi Muhammad Akbar Muhammad Alhaddid Andrefva Muhammad Firman Ardiansyah Muhammad Ilman Abidin Muhammad Rizky Kaisar Muhammad Zidane Najieh, Muhammad Fauzan Namira Gupita Rakasiwi Aria Nandang Sambas Neni Ruhaeni Nisa Zahra Alifah Padlilah Padlilah Pratama, Raka Indra Pratiwi, Hasya Fazni Putu Sarjana Qisthi Rabathi Ramadhan Zaky Alfath Reyvita Salsabila Rini Irianti Sundari Rizki Amrulloh Saripudin, Iip Setiawati, Suci Sri Ratna Suminar Suci Setiawati Thoriq Najmu Tsaqib Tono Hadi Susiarno Utami Nur Arfani viko musadad Weganisa Willy Ahmad Yudistia Yoga Gintara Zainur Arifin Syah