Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.055
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum Novelty Mimbar Keadilan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Yudisial Jurnal Legal Reasoning Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis SIGn Jurnal Hukum Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum Lex Generalis Mendapo: Journal of Administrative Law IBLAM Law Review Prosiding Seri Seminar Nasional Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Endra Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
DINAMIKA UPAYA MELAKUKAN SINERGI ANTARA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN HUKUM LINGKUNGAN Wijaya, Endra; Nopiandri, Kikin; Habiburrokhman, Habiburrokhman
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6 No 3 (2017)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.6.3.2017.487-508

Abstract

In international trade activity, the law exists and becomes one of the important components to ensure the trading activity runs effectively, efficiently, and fair. Gradually, international trade system has started to embed environmental law issue to become its part of the system, and this process has begun since people realized that environment should be protected in order to support the sustainable development process. Currently, environmental law issue becomes an important condition for most of the international trade relations which are being done or will be done by subjects of the international trade. This paper focuses on how environmental law is being synergized within international trade system. The library research method will be used to explore that topic.Keywords: environmental law, international trade, international agreement
KURIKULUM DARURAT DI MASA PANDEMI: KEBIJAKAN PEMERINTAH, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI Wijaya, Endra; Ramadhina, Diestyana
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.240

Abstract

Kajian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam bentuk Kurikulum Darurat yang diterapkan pada saat pandemi Covid-19 yang lalu. Substansi, penerapan dan beberapa kritik terhadap Kurikulum Darurat dibahas dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (nondoktrinal), dan dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang relevan, yaitu pihak Sekolah Dasar Emaus Depok, dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, juga digunakan dalam kajian ini. Data tersebut lalu dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan konseptual dan komparatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam bentuk Kurikulum Darurat merupakan salah satu upaya dari negara untuk tetap memenuhi hak atas pendidikan bagi anak-anak di Indonesia di masa pandemi Covid-19. Dalam penerapannya, substansi Kurikulum Darurat memodifikasi beberapa poin substansi dari Kurikulum Nasional 2013. Dalam penerapan Kurikulum Darurat selama kurun waktu sekitar dua tahun masih dijumpai beberapa kendala, seperti kendala teknis maupun koordinasi di antara stakeholders.
DESA DIGITAL: PELUANG UNTUK MENGOPTIMALKAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Wijaya, Endra; Anggraeni, Ricca; Bachri, Rifkiyati
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.1.158

Abstract

Law can be one medium to achieve social welfare. As soon as the law is formed, including the one in the form of legislation, it must be disseminated. The dissemination according to Regulations Number 12 Year 2011 about the Formation of Legislation is performed by the Government in the state gazette of the Republic of Indonesia or the News of the Republic of Indonesia through the electronic or printed media so that the community will find out and understand the content and intent of the legislation. Ideally, the dissemination of legislation is performed evenly to all of the society, starting from the central level to the regions and even to the rural area. Digital village program, connected with the internet access, is a good opportunity which can be empowered to optimize the dissemination of legislation up to the rural area. Key words : promulgation of law, use of internet, digital village
PENGANTAR MENGENAI TEORI MARXIS TENTANG HUKUM Wijaya, Endra
Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, No 3 (2008)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.3.72

Abstract

The opinion of Karl Marx becomes the inspiration for the appearance of the critical philosophy in the field of economics, social, politic and law. The spirit is to criticize the capitalism system that assumed of negative effect for the human life. When those opinion is came into the law, it bring the criticism to attendance of law in capitalist  society. In capitalist society, law is not a free value, it’s not neutral character and always related with the economic factor and also existing politics. Kata Kunci : teori marxis dan sistem kapitalisme
Menjembatani Kesenjangan Antara Hukum dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hukum di Kelurahan Jatimulya, Depok, Jawa Barat Wijaya, Endra; Bachri, Rifkiyati; Wardani, Aprilia; Padayanti, Kris
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 11, No 4 (2020): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v11i4.3994

Abstract

Dari sisi kuantitas, peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu wujud dari hukum, jumlahnya sudah sangat banyak. Namun secara faktual, keberadaan hukum tersebut masih dirasakan belum bisa dijangkau dan digunakan oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan bagi persoalan yang mereka hadapi. Kajian ini membahas permasalahan kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat mereka kesulitan menjangkau dan menggunakan hukum. Kajian ini bersandar utamanya pada informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat saat berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Informasi tersebut lalu dianalisis dengan menghubungkannya dengan konsep maupun norma yuridis yang berlaku. Kajian ini menyimpulkan bahwa memang masih terjadi kesenjangan antara hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Masyarakat masih belum bisa memahami dan mengakses hukum secara mudah.
Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan Wijaya, Endra; Rachman, Cipta Indralestari; Kesuma, Diani; Meutia, Febri; Syamsumardian, Lisda; Kurniawan, Yunan Prasetyo
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 15, No 3 (2024): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v15i3.17284

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat desa dapat dibina melalui pelatihan paralegal yang melibatkan warga desa dan aparat pemerintah desa sebagai pesertanya. Kesadaran hukum merupakan unsur yang penting dalam proses penegakan hukum. Artikel ini memaparkan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan beberapa lembaga negara serta pemerintah, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Para peserta pelatihan paralegal ini ialah warga masyarakat dan perangkat pemerintah Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan, Provinsi Banten. Simpulan yang dapat diambil ialah bahwa pelatihan paralegal merupakan program yang penting bagi upaya menumbuhkembangkan pemahaman, kesadaran serta keterampilan masyarakat di bidang hukum. Melalui pelatihan paralegal, masyarakat dan aparat desa dibekali pemahaman mengenai hukum yang kelak dapat mereka manfaatkan untuk merespons dan menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi sehari-hari.
PENANGGULANGAN SAMPAH DI DESA UMBUL TANJUNG: PENDEKATAN SOSIAL, YURIDIS DAN TEKNOLOGI HIJAU Octaviani, Rury; Rachman, Cipta; Kesuma, Diani; Kurniawan, Yunan; Haryanto, Gunady; Oedoyo, Wibisono; Wijaya, Endra; Fatharani, Cindy; Mappiaty, Isfia; Assidiqi, Mochammad; Rahmah, Shafiyah; Azahwa, Syafara; Zulkifli, Zakia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.33895

Abstract

Problem sampah masih tetap menjadi permasalahan serius bagi masyarakat. Walaupun secara hukum pengaturan mengenai lingkungan yang bersih dan sehat telah ada, namun dalam praktiknya kondisi lingkungan tetap rawan mengalami pencemaran, termasuk karena keberadaan sampah. Masyarakat Desa Umbul Tanjung juga menghadapi problem sampah, yang jika tidak tertangani dengan baik, maka berpotensi pula menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan masyarakat bahkan terhadap hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Umbul Tanjung. Kajian ini akan membahas mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang ditujukan untuk mengatasi persoalan sampah. Kegiatan tersebut lantas menawarkan beberapa alternatif solusi untuk mengatasi problem sampah di Desa Umbul Tanjung yang mengedepankan sinergi antara aspek sosial, hukum, dan teknologi ramah lingkungan.
MEWUJUDKAN GOOD SPORT GOVERNANCE MELALUI LEMBAGA ARBITRASE KEOLAHRAGAAN DI INDONESIA Silvana, Nina; Surono, Agus; Wijaya, Endra
Jurnal Legal Reasoning Vol. 6 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v6i2.6602

Abstract

Kajian ini membahas mengenai konsep dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di bidang keolahragaan (Good Sport Governance) yang dihubungkan dengan lembaga arbitrase keolahragaan di Indonesia. Metode kajian yang digunakan untuk membahas hal tersebut adalah metode kajian doktrinal. Untuk itu, kajian akan fokus mencermati data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Kajian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Sport Governance sudah diadopsi ke dalam sistem hukum keolahragaan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mana di dalamnya juga memuat mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan melalui arbitrase. Arbitrase keolahragaan itu mengandung nilai-nilai profesionalisme, mengutamakan win-win solution serta prosedur yang sederhana dalam penyelesaian sengketa, dan nilai-nilai tersebut secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip Good Sport Governance.
Mewujudkan Akses Terhadap Hukum Bagi Masyarakat Melalui Penyuluhan Serta Konsultasi Hukum Di Kelurahan Jatimulya, Depok Wijaya, Endra; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Rosida, Nina; Wardani, Aprilia; Padayanti, Kris
Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 20 No. 1 (2020)
Publisher : Center of Community Service (PPM), Institute for Research and Community Services (LP2M) UI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jf.v20i1.20326

Abstract

Some people of Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java, still could not understand clearly and faced difficulty in accessing law or legal instrument. Regarding to that, university through its faculty of law could take a part to overcome such condition. The faculty of law is able to conduct a kind of community service activity, namely socialization and public legal consultation. This study is based on information collected during the socialization and public legal consultation was held by Faculty of Law Pancasila University in Jatimulya Village. This study concludes that through the socialization and public legal consultation, the synergy between society, local government, and higher education institution could be tightened and also it would help the realization of better access to justice for all. Keywords: access to justice; public legal consultation; socialization Abstrak:Sebagian warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, masih kesulitan dalam memahami hukum dan mengakses hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, perguruan tinggi, terutama melalui fakultas hukumnya, bisa melakukan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal bagi warga masyarakat. Hal seperti inilah yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kajian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal ternyata bisa membawa dampak yang positif bagi pihak masyarakat yang masih belum begitu paham terhadap hukum, pihak pemerintah daerah sebagai otoritas penyedia layanan publik, dan juga bagi pihak institusi perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum. Sinergi ketiga pihak tersebut dalam mewujudkan akses hukum yang baik pun dapat dibantu melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal. Kata kunci: akses terhadap hukum; konsultasi hukum massal; penyuluhan hukum
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Berasal dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4812 K/Pdt/2024) Teuku Muhammad Rizky; Astim Riyanto; Endra Wijaya
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.2377

Abstract

Given the importance of the role of notaries in ensuring legal certainty and order through the preparation of authentic Actes, the author considers it necessary to examine in depth the aspects of legal responsibility attached to the position of notary. In particular, the author's attention is focused on the issue of notary responsibility in the issuance of Actes that later become the subject of legal disputes, such as in cases of default on the transfer of shares. This research falls under the category of normative legal research, also often known as doctrinal legal research. This approach views law as a set of norms that apply in society within the framework of the national legal system, and focuses on the study of legislation and other legal materials as the main sources of analysis. Due to its nature, which is not directly related to empirical objects, this research is also referred to as library research or document study, given that the data sources used come from studies of legal documents and scientific literature, and are secondary data. Supreme Court Decision Number 4812 K/Pdt/2024 shows that an authentic Acte, which should have full probative force, can be annulled by the court if there was negligence on the part of the notary in the process of its creation, particularly in ensuring that the formal requirements for holding a GMS were met. In this case, the Acte of GMS Decision was declared invalid because it was drawn up without the presence or power of attorney of the majority shareholders, which should have been the basis for the validity of a GMS decision. The notary's negligence in verifying the validity of the meeting caused the Acte to lose its authenticity and harmed the legitimate shareholders.
Co-Authors Agus Surono Agus Trianto Albar, Andi Ardillah Annisa, Shifa Aprilia Wardani Assidiqi, Mochammad Astim Riyanto Avianto, Andre Sandy Azahwa, Syafara Cipta Indralestari Rachman Diani Kesuma, Diani Erlin Kristine Fatharani, Cindy Febri Meutia Fitra, Deni Geraldine Renayanthi Habiburrokhman Habiburrokhman Habiburrokhman, Habiburrokhman Habiburrokhman, Habiburrokhman Haryanto, Gunady Henri Christian Pattinaja Jannati, Fira Nurul Kikin Nopiandri Kris Padayanti Kristine, Erlin Kunthi Tridewiyanti Kurniawan, Yunan Lisda Syamsumardian Luh Rina Apriani Mappiaty, Isfia Maulidiana, Amalia Rahma Meutia, Febri Mochamad Firmansyah Roni Myrna A. Safitri Nafila Nafila Nafila, Nafila Naomi Dominique Hutahaean Nopiandri, Kikin Nopiandri, Kikin Padayanti, Kris Permana Putra, Yunandi Rachma Istiana Salsabila Rachman, Cipta Rahmah, Shafiyah Raithah Noor Sabandiah Ramadhina, Diestyana Ricca Anggraeni Rifkiyati Bachri Riswanto Roni, Mochamad Firmansyah Rosida, Nina Rury Octaviani Sania Maulida Silvana, Nina Siti Nur Ajizah Siti Nurhalizza Teuku Muhammad Rizky Thomas Arsil Tjakradirana, Erri Wardani, Aprilia Wibisono Oedoyo Yunan Prasetyo Kurniawan Zaitun Abdullah Zulkifli, Zakia