Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Tertib Administrasi Pertanahan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Diani Kesuma; Rachma Istiana Salsabila; Febri Meutia; Endra Wijaya
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 3 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v10i3p216-225

Abstract

This study aims to describe the complete systematic land registration program, including its legal basis, procedures, and obstacles and solutions in its implementation. This study used an empirical legal study method that refers to secondary and primary data. The results of the study indicate that the complete systematic land registration program is based on Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning or the Head of the National Land Agency Number 6 of 2018. The implementation of the complete systematic land registration program includes location and budget preparation, collection of physical and legal data, bookkeeping and certificate issuance, and certificate delivery. Obstacles in the implementation of complete systematic land registration in Cibinong District include a lack of public understanding, differences in land area, limited land history data, and the existence of absentee land. Solutions to overcome obstacles in the implementation of complete systematic land registration include strengthening governance through outreach and cross-agency coordination, structuring transparent financing mechanisms, and updating land data through re-measurement and integration of digital land plot maps.
Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya Endra Wijaya; Mochamad Firmansyah Roni
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13 No 2 (2019): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.165-184

Abstract

Dengan diaturnya desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini desa memiliki beberapa wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan masyarakat setempat, dan memiliki sumber pendapatan yang besar pula untuk pembangunan desa. Besarnya dana tersebut harus dikelola dengan baik sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya hal itu tentulah tidak mudah untuk dijalankan secara maksimal. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan mengambil contoh di Desa Cilebut Timur, Jawa Barat, termasuk mengkaji pula persoalan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empiris. Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala atau kekurangan, antara lain, yaitu masih terjadinya keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemerintah Desa juga masih kurang menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang baik dan benar. Praktik pengelolaan keuangan desa juga mengalami hambatan karena masih adanya pihak-pihak tertentu yang justru "diduga kuat" meminta "jatah upeti."