Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.703
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum Novelty Mimbar Keadilan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Yudisial Jurnal Legal Reasoning Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis SIGn Jurnal Hukum Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Mendapo: Journal of Administrative Law IBLAM Law Review Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Prosiding Seri Seminar Nasional Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Endra Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI PENGENDALIAN BANJIR DI JAKARTA Sania Maulida; Myrna A. Safitri; Endra Wijaya
Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Bencana (JMB)
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jmb.v8i1.958

Abstract

The floods that occurred in several areas of the Special Capital Region of Jakarta Province are influenced by natural and unnatural factors, such as problem in spatial planning and its regulation in legal documents. This study discusses about synchronization problem between several regulations at national and regional level, namely Presidential Regulation Number 60 of 2020 and Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Province Number 1 of 2014. This study uses normative legal research method with statute and conceptual approach. The conclusion of this study is that there is still no regulation synchronization at the level of national and regional related to the floods control management. At the national level, Presidential Regulation Number 60 of 2020 already regulated in detail about floods control management through the spatial planning general policy, strategy of implementation, spatial system and structure, and direction of zoning regulation for Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, and Cianjur regions. Different from that national level regulation, at the regional level, Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Province Number 1 of 2014, related to the floods control management, only focus on how to normalize the river as a part of drainage system in every district in Jakarta Province.
DINAMIKA PENERAPAN IJTIHAD BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Abdullah, Zaitun; Wijaya, Endra
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of Islamic economic conceptually and practically is so dynamic. In response to such condition, the presence of apt law becomes important to regulate or manage Islamic economic activities. Even though Al-Quran and Hadith already become main source and basic for all activities, but business actors still need several guidelines in doing Islamic economic activities. In this point, ijtihad could be such kind of instruments to help business actors run and involve in Islamic economic activities with its recent development. One of the forms of ijtihad is fatwa. In Indonesia, Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia or MUI) is one of the formal institution who has authority to issue fatwa, and it also has special body, namely National Sharia Council (Dewan Syariah Nasional), to issue sharia economic activities fatwa. This paper will focus on several aspects of fatwa as form of ijtihad related to Islamic economic activities, including its dynamics and problems, such as binding capacity of the fatwa and readiness of the court to settle sharia business dispute
Regulasi Pemerintah dan Praktik Pengadaan Tanah oleh Pihak Swasta untuk Pembangunan yang Berorientasi Profit Riswanto; Wijaya, Endra; Thomas Arsil
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.4.3.6413.420-431

Abstract

Pihak swasta dan pemerintah sama-sama memiliki peran yang penting dalam pembangunan. Peran pihak swasta tersebut sering memerlukan tersedianya lahan berupa tanah untuk kegiatan bisnis, dan tanah untuk pihak swasta itu bisa diadakan melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bersifat komersial. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai pengadaan tanah oleh pihak swasta, yang dalam hal ini ialah PT. Puri Metropolitan, yang mana subjek hukumnya tersebut merupakan perusahaan yang berorientasi profit. Dalam kajian ini, pengadaan tanah dicermati aspek norma yuridisnya yang diwujudkan dalam berbagai macam regulasi pemerintah, serta dicemati juga bagaimana norma-norma yuridis tersebut dalam tataran praktiknya di lapangan. Metode kajian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Kajian ini menyimpulkan bahwa aktivitas pengadaan tanah yang dilakukan oleh pihak swasta, yaitu PT. Puri Metropolitan, secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang dimulai dari tahap pengajuan permohonan Izin Lokasi sampai ke tahap pembebasan tanah serta permohonan hak. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setidaknya ada 2 (dua) macam bentuk prosedur atau tata cara yang ditempuh oleh PT. Puri Metropolitan untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan bisnis agrowisata di Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang dan Desa Margaluyu, Desa Selaawi serta Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, yaitu: pertama, prosedur berupa serangkaian tindakan atau perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah; dan ke dua, tindakan lainnya yang diperlukan untuk penuntasan proses pengadaan tanah. Namun demikian, dalam praktiknya, proses pengadaan tanah yang dilakukan masih menghadapi beberapa kendala, seperti hambatan terkait waktu, adanya makelar tanah, dan persoalan tawar-menawar harga tanah.
IMPLEMENTASI DAN KENDALA DALAM PROSES PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RISIKO Permana Putra, Yunandi; Kesuma, Diani; Wijaya, Endra
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengurusan perizinan berusaha merupakan salah satu bentuk pelayanan publikyang penting bagi masyarakat. Untuk menyediakan pelayanan publik dalambidang perizinan yang baik, efektif serta efisien, pemerintah telah menerbitkanserta memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan. Terkait denganhal itu, kajian ini akan membahas mengenai pengurusan perizinan berusaha diKota Cilegon, terutama dari aspek implementasinya. Kajian ini menggunakanmetode kajian yuridis empiris. Kajian ini lantas menyimpulkan bahwa konsepserta pengaturan hukum pelayanan perizinan berusaha sudah diupayakan untukditerapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan mengacu pada konsepterintegrasi, online serta berbasiskan risiko. Tetapi dalam praktiknya, pengurusanperizinan berusaha tersebut masih belum maksimal karena menghadapi beberapakendala terkait kesiapan sumber daya manusia, ketidakseragaman aplikasi, sertakendala teknis akses internet.
Kebijakan Pemerintah dalam Menetapkan Upah Minimum yang Layak di Era Revolusi Industri 4.0: KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM YANG LAYAK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Tjakradirana, Erri; Rosida, Nina; Wijaya, Endra
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v5i3.32106

Abstract

This study discusses government policies regarding minimum wage determination which are related to the conditions of the Industrial Revolution 4.0 era. Industrial Revolution 4.0 is full of the use of sophisticated information technology. So, have these conditions been taken into consideration in the minimum wage setting policy? This study uses normative legal research method with qualitative data analysis. This study concludes that so far, wage policies have not optimally considered or responded to the needs of the Industrial Revolution 4.0 era faced by workers. Potentially, the educational aspect could actually be an important factor for workers to be able to adapt in the midst of the Industrial Revolution 4.0 era. The efforts to increase the amount of calculating the education element for workers as part of the minimum wage component have become urgent to be realized.
Good Sport Governance: Perspektif Teoretis, Yuridis dan Kontekstualisasinya di Indonesia Wijaya, Endra; Silvana, Nina
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The sport sector is not only a matter of health or the pride of a nation. More than that, the sport is closely related to social welfare aspect. Therefore, it needs to be managed optimally by referring to the principles of good governance specifically in the sport sector. This study discusses the concept of Good Sport Governance, both from theoretical and legal perspectives, and its contextualization in Indonesia. This study uses doctrinal legal research methods and utilizes secondary data. Data analysis is carried out qualitatively using conceptual and statute approaches. This study concludes that the principles of Good Sport Governance need to be applied in managing the sport sector in Indonesia because in fact the dynamics of the sport sector in Indonesia still require a lot of improvement. Good Sport Governance contains several main principles, such as the principles of transparency, democracy, control and solidarity. Furthermore, in the Indonesian context, Good Sport Governance is also equipped with the principle of deliberative discussion.
DINAMIKA UPAYA MELAKUKAN SINERGI ANTARA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN HUKUM LINGKUNGAN Endra Wijaya; Kikin Nopiandri; Habiburrokhman Habiburrokhman
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.6.3.2017.487-508

Abstract

In international trade activity, the law exists and becomes one of the important components to ensure the trading activity runs effectively, efficiently, and fair. Gradually, international trade system has started to embed environmental law issue to become its part of the system, and this process has begun since people realized that environment should be protected in order to support the sustainable development process. Currently, environmental law issue becomes an important condition for most of the international trade relations which are being done or will be done by subjects of the international trade. This paper focuses on how environmental law is being synergized within international trade system. The library research method will be used to explore that topic.Keywords: environmental law, international trade, international agreement
Critical Legal Studies: Memahami Hubungan Antara Kepentingan Bisnis, Pemerintah dan Hukum: Critical Legal Studies: Memahami Hubungan Antara Kepentingan Bisnis, Pemerintah dan Hukum Trianto, Agus; Rosida, Nina; Wijaya, Endra
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i2.24794

Abstract

This study discusses several thoughts of Critical Legal Studies as a branch of thought in the field of law. This study uses conceptual and theoretical approach, and several opinions from law scholars are discussed. The Critical Legal Studies thinkers criticize the existing legal order, which they regard as a liberal order. In a liberal setting, Critical Legal Studies views law along with government entities in a broad sense, which form and implement law, as being subordinated to the interests of business actors. Thus, it will be difficult for the law and the government to truly be neutral and objective.
PENDEKATAN HISTORIS DAN POLITIK HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PARTAI KAUM BURUH DI INDONESIA Wijaya, Endra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i3.126

Abstract

Partai buruh merupakan salah satu bentuk partai politik yang berkaitan erat dengan isu perjuangan nasib kaum buruh. Keberadaan partai buruh ini memiliki sejarah yang panjang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam artikel ini akan dibahas beberapa hal penting terkait dengan eksistensi partai buruh di Indonesia, yang ternyata eksistensinya tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa. Juga di dalam artikel ini akan dibahas mengenai arti penting partai buruh di dalam proses legislasi di Indonesia, terutama legislasi di bidang perburuhan.
Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya Wijaya, Endra; Roni, Mochamad Firmansyah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 2 (2019): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.11 KB) | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.165-184

Abstract

Dengan diaturnya desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini desa memiliki beberapa wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan masyarakat setempat, dan memiliki sumber pendapatan yang besar pula untuk pembangunan desa. Besarnya dana tersebut harus dikelola dengan baik sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya hal itu tentulah tidak mudah untuk dijalankan secara maksimal. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan mengambil contoh di Desa Cilebut Timur, Jawa Barat, termasuk mengkaji pula persoalan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empiris. Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala atau kekurangan, antara lain, yaitu masih terjadinya keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemerintah Desa juga masih kurang menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang baik dan benar. Praktik pengelolaan keuangan desa juga mengalami hambatan karena masih adanya pihak-pihak tertentu yang justru “diduga kuat” meminta “jatah upeti.”
Co-Authors Agus Surono Agus Trianto Albar, Andi Ardillah Annisa, Shifa Aprilia Wardani Assidiqi, Mochammad Avianto, Andre Sandy Azahwa, Syafara Cipta Indralestari Rachman Diani Kesuma, Diani Erlin Kristine Fatharani, Cindy Febri Meutia Fitra, Deni Geraldine Renayanthi Habiburrokhman Habiburrokhman Habiburrokhman, Habiburrokhman Habiburrokhman, Habiburrokhman Haryanto, Gunady Henri Christian Pattinaja Jannati, Fira Nurul Kikin Nopiandri Kris Padayanti Kristine, Erlin Kunthi Tridewiyanti Kurniawan, Yunan Kurniawan, Yunan Prasetyo Lisda Syamsumardian Luh Rina Apriani Mappiaty, Isfia Maulidiana, Amalia Rahma Meutia, Febri Myrna A. Safitri Nafila Nafila Nafila, Nafila Naomi Dominique Hutahaean Nopiandri, Kikin Nopiandri, Kikin Octaviani, Rury Oedoyo, Wibisono Padayanti, Kris Permana Putra, Yunandi Rachman, Cipta Rahmah, Shafiyah Raithah Noor Sabandiah Ramadhina, Diestyana Ricca Anggraeni Rifkiyati Bachri Riswanto Roni, Mochamad Firmansyah Rosida, Nina Rury Octaviani Sania Maulida Silvana, Nina Siti Nur Ajizah Siti Nurhalizza Thomas Arsil Tjakradirana, Erri Wardani, Aprilia Yunan Prasetyo Kurniawan Zaitun Abdullah Zulkifli, Zakia