Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JUMAHA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GADGET BEKAS (Studi Pada Toko Joy Phone Gianyar Bali) Maha Nugraha, Ida Bagus Gede Praditya; Wiryawan, I Wayan Gde
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti keberlakuan hukum di dalam masyakat merupakan penelitian penafsiran sebagai peristiwa empiris atau nyata dengan melakukan pengamatan dalam keadaan yang sesungguhnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara (interview) dan teknik studi perpustakaam (library research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone belum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya penyampaian informasi produk dan prosedur penggunaan garansi kepada konsumen sehingga menyebabkan tidak semua konsumen memahami tentang produk dan garansi produk. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap jaminan garansi dalam melakukan transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone telah dilakukan tetapi belum sesuai dalam pemberian garansi bagi setiap produk gadget yang dijual. Toko Joy Phone memberikan jaminan garansi belum sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melanggar Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 yang mewajibkan produk telematika dan elektronika dilengkapi dengan kartu jaminan/garansi purna jual.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP LESBIAN,GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA Purnami, A.A. Ayu Nanda Wira; Wiryawan, I Wayan Gde
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of deviating from sexual orientation or the lifestyle of modern society which is familiar with the concepts of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, hereinafter referred to as LGBT) in Indonesia itself, LGBT has become a big issue in recent years. The issue raised is how to regulate Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) in Law No. 39 concerning human rights for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) and how Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) exist. Viewed from a human rights perspective. The type of research used is a normative juridical research method by examining laws and regulations with the problem being studied. The results of the discussion explained that the law in Indonesia clearly does not condone LGBT, let alone deviations in behavior or ideology as legal reasons why LGBT should be rejected.
PERTANGGUNGJAWABAN WARGA NEGARA ASING (WNA) TERKAIT PENGGUNAAN KENDARAAN RENTAL YANG TERKENA TILANG ELEKTRONIK DI BADUNG (STUDI DI CV. BALI MUTIA RENTAL) Arinanda Kusuma, Anak Agung Ngurah; Wiryawan, I Wayan Gde
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ETLE is an electronic system of supervision and law enforcement for motorists in traffic. The application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) that occurs is very disadvantage to the community, especially rental business owners, where the violator is the renters of the vehicle, while the one who is obliged to pay or be responsible is the owner of the vehicle. Foreigners as renters should provide responsibility in the event of an electronic ticket violation. The research method used is empirical legal research, namely, where the law is conceptualised as real behaviour based on unwritten social symptoms. In this case, the researcher examines the renter and the vehicle rental business from a legal perspective, while data collection is carried out through observation, interview, and documentation techniques. The author concludes that foreigners as tenants have not been fully responsible for the rental party due to factors and the non-optimal implementation of ETLE.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR: 33/PDT.G/2018/PN.SRP TENTANG SENGKETA TANAH WARISAN DI NUSA PENIDA DI KABUPATEN KLUNGKUNG I Komang Andi Wahyu Di Putra; I Wayan Gde Wiryawan; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp dan implikasi hukumnya. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp terhadap perlindungan Hak Waris dan penguasaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp menilai perkara secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek normatif, adat, dan sosiologis. Putusan ini menegaskan bahwa penguasaan tanah turun-temurun selama lebih dari 20 tahun dapat menjadi dasar kepemilikan yang sah. Pembuktian ahli waris dapat dilakukan melalui surat silsilah dan keterangan saksi. Klaim tanah sebagai kawasan hutan oleh Tergugat dinilai cacat prosedur Tergugat dinilai cacat prosedur dan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris yang beritikad baik.
PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI DENPASAR TERHADAP PEREDARAN OBAT BAHAN ALAM YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT DI KOTA DENPASAR Komang Vina Listiani; I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar memiliki peran strategis dalam mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung zat berbahaya seperti bahan kimia obat serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait risiko penggunaan obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya temuan obat bahan alam yang dicampur bahan kimia obat yang beredar di pasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BBPOM di Denpasar dalam mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan sosiologis dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BBPOM di Denpasar telah melaksanakan peran pengawasan dengan baik dan optimal dalam mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.