Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.766
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikasi Pendidikan Hasanuddin Law Review Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum Berumpun: international journal of social, politics and humanities Jurnal Sains Sosio Humaniora PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Joong-Ki Joong-Ki
Yulia Monita
Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Najemi, Andi; Monita, Yulia; Erwin, Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i1.38041

Abstract

This research departs from a heroic that the number of cases of hate speech through social media carried out by the community. This is inseparable from the ease of the community to express their opinions, ideas and ideas without knowing the consequences caused by their actions. Freedom of opinion is interpreted by the community may be carried out as freely as possible, the community cannot distinguish between criticism and expressions of hatred. This certainly raises a problem related to the high cases of hate speech by the community. The ITE Law in formulating the acts of hate speech raises multi-interpretations, so that in determining its application raises legal issues. Therefore, the purpose of this study is to analyze the formulation of criminal liability elements in determining the acts of hate speech in statutory regulations, determining the limits of hate speech in relation to criminal accountability to actors based on statutory regulations, so it is very necessary to renew Criminal law so that it can be formulated concretely in the ITE Law so as not to cause multiple interpretations and can provide legal certainty to the perpetrators or the victims. The research method used is normative research, which concerns the study of legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The methods used are: the legal approach, also known as the law approach, and the case approach, which involves the review of cases related to legal issues discussed. ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari suatu kenyatakaan bahwa banyaknya kasus ujaran kebencian melalui media sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas mudahnya masyarakat mengekpresikan pendapatnya, ide maupun gagasannya tanpa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Kebebasan berpendapat ditafsirkan oleh masyarakat boleh dilakukan sebebas-bebasnya, masyarakat tidak bisa membedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Hal tersebut tentunya menimbulkan suatu persoalan berkaitan dengan tingginya kasus ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat. Undang-Undang ITE dalam merumuskan perbuatan ujaran kebencian menimbulkan multi tafsir, sehingga dalam menentukan penerapannya menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis rumusan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam menentukan perbuatan ujaran kebencian dalam peraturan Perundang-undangan, menentukan batasan perbuatan ujaran kebencian dalam kaitannya dengan pertanggungngjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana agar dapat dirumuskan secara konkrit dalam UU ITE tersebut agar tidak menimbulkan multi tafsir dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku maupun terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu menyangkut kajian bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan adalah: Pendekatan hukum, juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus, yang melibatkan peninjauan kembali kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.
Sosialisasi Tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Masyarakat Mudung Darat Kec. Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Andi Najemi; Hafrida Hafrida; Yulia Monita; Erwin Erwin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2366

Abstract

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin banyak terjadi. Sehingga diperlukan tindakan dan perhatian khusus, karena kasus ini bukan lagi persoalan individu (privasi) tetapi telah menjadi persoalan negara (public). Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam Masyarakat seperti kekerasan fisik, seksual dan psikis. Hal tersebut tidak terlepas dari dari masih sedikit korban yang berani untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum, adanya perasaan takut, ketidaktahuan, serta struktur budaya yang masih belum dipahami sebagian masyarakat dan juga mereka beralasan tidak mau tersebar karena menganggap adalah aib keluarga, dianggap sebagai urusan yang privat yang masih ditutup-tutupi yang mana orang lain tidak berhak ikut campur permasalahan keluarganya. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan KDRT adalah melalui penyuluhan hukum, Dari kondisi yang ada masyarakat belum mengetahui bahwa siapa saja yang dapat melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai akademisi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT di lingkungan sekitarnya melalui penyuluhan hukum Program pengabdian ini dilakukan guna memberikan bekal kepada mitra agar mitra dapat mengetahui pencegahan perbuatan KDRT dan cara penyelesaiannya melalui Restorative Justice apabila terjadi kasus KDRT di lingkungan sekitarnya.
Sosialisasi Undang-Undang No. 12 Tahun 20222 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Pencegahan Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Hafrida Hafrida; Yulia Monita; Dessy Rakhmawati; Haryadi Haryadi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2439

Abstract

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan seksualitas pada orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau paksaan tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. Data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menunjukan kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, dilihat data 7000 (tujuh ribu) anak korban kekerasan seksual pada tahun 2022 yang ternyata menunjukan peningkatan dibandingkan data pada tahun 2021 yang tidak mencapai angka tujuh ribu jika dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 6454 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. SMPN 17 Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Sekolah Menengah terbaik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. SMPN 17 mulai beroperasi sejak enam belas tahun lalu, ini beralamat di Kecamatan Parit Culum 1 Muara Sabak Barat Tanjung Jabung Timur dengan akreditasi A. Kondisi sekolah yang sangat baik dengan proses pendidikan yang juga sangat baik, maka pihak sekolah sangat konsen dalam melindungi siswanya dari berbagai pengaruh buruk yang dapat terjadi pada siswanya, salah satunya adalah pencegahan siswa terhadap korban kekerasan seksual. Dengan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Sabtu, 12 Juni 2023 yang peserta dari para pelajar, diharapkan dari materi yang disampaikan tim pengabdian, terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelajar berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 dalam rangka mencegah pelajar menjadi korban dari kekerasan seksual.
Peningkatan Pemahaman tentang Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Pelajar di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi Yulia Monita; Taufik Yahya; Sasmiar Sasmiar
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2442

Abstract

Tim pengabdian kepada masyarakat memilih tema yang memilih tema yang cocok untuk disampaikan kepada kahlayak sasaran yaitu tentang: “Peningkatan Pemahaman Tentang Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Pelajar di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi”. Kegiatan akan memaparkan tentang penting para pelajar mengetahui apa itu pendidikan anti korupsi, aturan hukum apa dan sanksi pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi, juga bentuk bentuk perbuatan yang bisa dikategori sebagai perbuatan korupsi. Dengan diadakan kegiatan PPM ini diharapkan pengetahuan pelajar tentang pendidikan anti korupsi semakin meningkat dan semakin paham aturan tentang tindak pidana korupsi dan mencegah mereka terlibat pada perbuatan perbuatannya yang mengarah ke perbuatan korupsi. Dengan pemahaman yang semakin meningkat bagi pelajar yang mengikuti kegiatan PPM ini, maka pelajar tersebut bisa menjadi agen perubahan yang berkaitan dengan penyebar luasan informasi tentang pendidikan anti korupsi, sehingga pelajar yang tidak bisa mengikuti kegiatan PPM secara langsung juga bisa memperoleh pemahaman dan wawasan yang sama tentang pendidikan anti korupsi khususnya di kalangan pelajar dan di masyarakat umumnya.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ransomware dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Wahyuning Robbi, Suci; Hafrida, Hafrida; Monita, Yulia
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i2.43967

Abstract

Criminal liability for perpetrators of ransomware crimes is to determine whether or not a person who commits the crime can be held accountable for his actions. Perpetrators of ransomware crimes must fulfill the elements of criminal liability. Regulations on criminal liability for perpetrators of ransomware crimes can be guided by Article 27B paragraph (1) of the ITE Law, Article 30 paragraph (2) of the ITE Law, Article 32 paragraph (1) of the ITE Law, Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code, and Article 67 paragraph (1) of the Personal Data Protection Law by imposing criminal sanctions as a form of criminal liability for ransomware crimes, but in the regulation of these articles there is still a lack of norms, where there are elements of ransomware that have not been fulfilled in these articles so that there are no articles that clearly regulate ransomware crimes. So it is difficult for perpetrators of ransomware crimes to be held criminally accountable, and there is no affirmation in these regulations so that this case is difficult to prove. Therefore, the form of criminal liability for perpetrators of criminal acts from the perspective of statutory regulations has not been realized. So that in imposing criminal sanctions on perpetrators of ransomware crimes, there is no article that is used clearly, making it difficult for perpetrators to be subject to this article in criminal responsibility. Abstrak Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware adalah untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak atas tindakannya. Pelaku tindak pidana ransomware harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana ramsomware dapat berpedoman pada Pasal 27B ayat (1) UU ITE, Pasal 30 ayat (2) UU ITE, Pasal 32 ayat (1) UU ITE, Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan Pasal 67 ayat (1) UU perlindungan data pribadi dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana ransomware, tetapi pada pengaturan pasal tersebut masih mengalami kekaburan norma , yang dimana terdapat unsur-unsur ransomware yang belum terpenuhi dalam pasal tersebutsehingga belum ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai tindak pidana ransomware. Maka pelaku tindak pidana ransomware sulit untuk diminta pertanggungjawaban pidana, serta tidak ada penegasan dakam aturan tersebut sehingga kasus ini sulit di buktikan. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif peraturan perundang- undangan belum terwujud.
Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengenai Hak-Hak Sebagai Konsumen Rosmidah, Rosmidah; Syam, Fauzi; Rakhmawati, Dessy; Fatni, Indriya; Monita, Yulia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3108

Abstract

Masyarakat luas sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum karena berada posisi yang rentan terhadap kejahatan konsumen. Salah satu konsumen yang rentan atas penggunaan barang dan/atau jasa adalah Siswa Sekolah Menengah Pertama. Beberapa kasus yang muncul menimpa siswa sekolah adalah penggunaan kosmetik ilegal, makanan yang tidak bermerek dan tidak ada informasi atas makanan, penggunaan bahan pewarna makanan, dan obat-obat tradisional yang tidak berstandar BPOM, makanan tidak berlabel, kadaluarsa dll. Oleh karenanya perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai hak-hak sebagai konsumen. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilakukan di SMPN 1 Kab. Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian bersama mahasiswa. Hasil pengabdian bahwa Perkembangan perekonomian dan masyarakat di era globalisasi yang sangat pesat mendorong meningkatnya kebutuhan dalam penggunaan barang dan/atau jasa dan mengubah perilaku masyarakat akibat demikian tanpa disadari akan membawa kerugian apabila tidak ada pengetahuan, pengawasan, dan perlindungan hukum. Terbukanya pasar global sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi sangat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping perlunya kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diterima dari transaksi pasar. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat pengguna demikian disebut konsumen.  Siswa SMPN sangat perlu mengetahui hak-haknya sebagai konsumen terutama hak atas informasi atas produk, hak atas kenyamanan produk dan hak untuk mendapat perlindunggan atas penggunaan barang yang merugikan. Hasil PPM ini juga memberikan semangat baru bagi Siswa untuk merubah kebiasaan yang dilakukan selama ini.
Pemberdayaan Komunitas Sekolah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Game Online Yang Mengandung Unsur Judi Yahya, Taufik; Najemi, Andi; Kusniati, Retno; Monita, Yulia; Fathni, Indriya
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.593

Abstract

Penyalahgunaan game online yang mengandung unsur judi menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di kalangan pelajar. Banyak game daring yang mengandung fitur seperti loot box, gacha, atau sistem taruhan tersembunyi yang dapat memicu perilaku adiktif dan mendorong anak-anak dan remaja terlibat dalam praktik perjudian terselubung. Dampaknya tidak hanya pada aspek psikologis dan akademik siswa, tetapi juga dapat mengarah pada persoalan hukum dan sosial yang lebih serius. Fenomena ini menuntut respons strategis yang melibatkan seluruh elemen komunitas sekolah, mulai dari guru, orang tua, hingga peserta didik. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas sekolah, khususnya SMAN 4 Kota Jambi, agar memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani penyalahgunaan game online yang mengandung unsur judi. Kegiatan utama dalam program ini meliputi penyuluhan hukum terkait perjudian digital, pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa, serta penguatan peran orang tua dalam pengawasan aktivitas daring anak. Luaran yang ditargetkan dari program ini antara lain: (1) meningkatnya pemahaman hukum dan digital di lingkungan sekolah terkait bahaya game online yang bersifat judi, (2) tersusunnya modul literasi digital dan panduan pengawasan aktivitas daring anak bagi guru dan orang tua, serta (3) terbentuknya forum komunikasi sekolah-orang tua dalam memantau penggunaan game online di kalangan siswa. Melalui pendekatan kolaboratif dan edukatif, program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang lebih aman, sehat, dan terlindungi dari ancaman digital yang merusak generasi muda.
Meningkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Narkotika dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Siswa di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur Haryadi, Haryadi; Raffles, Raffles; Munandar, Tri Imam; Monita, Yulia; Bustanuddin, Bustanuddin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5391

Abstract

Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi target luarannya yaitu memahami mengenai Ruang Lingkup Narkotika dan Bahaya dari Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja khususnya siswa dan mengetahui serta dapat menerapkan peran serta generasi muda khususnya siswa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Akan tetapi, saat ini banyak generasi muda kita yang secara perlahan digerogoti oleh zat adiktif Narkotika. Data dari Indonesia Drugs Report Tahun 2022 menunjukkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80 % pada tahun 2019 menjadi 1,96 % di tahun 2021. metode pendekatan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pengetahuan dan pemahaman serta dapat menerapkan terhadap hasil dari meteri yang telah disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya preventif. Dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba terkhusus dikalangan anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa harus dijamin cita citanya. Upaya pencegahan (Preventif) mesti terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika demi masa depan generasi penerus bangsa terhindar dari penyalahgunaan narkotika khususnya di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Kota Jambi Daulay, Nisrina Ramadhani; Hafrida, Hafrida; Monita, Yulia
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28736

Abstract

The crime of infanticide is a form of crime that kills someone who is committed by the birth mother of the baby herself. Babies should be cared for and given the opportunity to live, grow, develop optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. This research was conducted with the aim of knowing the variousarrangements regarding the crime of infanticide committed by biological mothers against their babies, to find out the perspective of law enforcement on overcoming the crime of infanticide. This research method is empirical juridical. With descriptive research specifications, with the intention of describing or describing criminal law enforcement arrangements and the efforts made are appropriate or otherwise. The result of the study show that the regulation of law enforcement against the perpetrators of the crime of infanticide in the Jambi City area is carred out through a process of inventigation, inventigation by the police followed by the process of arrest, prosecution by the public prosecutor, and implementation of the decision in court. The perspective of law enforcers in overcoming the crime of infanticide is carried out with preventive and repressive efforts. Abstrak Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan suatu bentuk tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh ibu kandung dari bayi itu sendiri. Semestinya bayi dirawat serta diberikan kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskirminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayinya, untuk mengetahui perspektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi. Metode penelitian adalah yuridis empiris. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif, dengan maksud menguraikan pengaturan penegakan hukum pidana dan upaya yang dilakukan telah sesuai atau sebaliknya. Hasill penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan oleh Penuntut Umum, dan pelaksanaan putusan di Pengadilan. Perspektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi dilakukan dengan upaya bersifat preventif dan upaya represif.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Reformulasi Batasan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Berat Simanjuntak, Goklas Christian; Siregar, Elizabeth; Monita, Yulia
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.48521

Abstract

The increasing frequency of crimes committed by children not only threatens public order, but will also have the potential to threaten the future of the nation if there is no preparedness in dealing with crimes committed by children. The research method used is normative juridical research with legislative, conceptual, case, and comparative approaches. The results of the study show that the regulation of criminal sanctions against children who commit serious crimes can only be imposed with a maximum criminal sanction of 10 (ten) years in accordance with the provisions of the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The application of unstrict criminal sanctions to children who are the perpetrators of serious crimes causes the sense of justice for the victim to not be fulfilled and will open up the potential for other children to commit the same or more serious criminal acts in the future. Thus, it is necessary to implement a criminal law policy against Article 81 of the Law on the Juvenile Criminal Justice System which is no longer relevant to the development of types of criminal acts committed by children, especially if the child commits a serious criminal act that has a social impact on society. ABSTRAK Semakin seringnya kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga akan berpotensi mengancam masa depan bangsa jika belum adanya kesiapan dalam menghadapi perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat hanya bisa dijatuhkan sanksi pidana maksimum 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi pidana yang tidak tegas kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan akan membuka potensi bagi anak-anak lain untuk melakukan tindak pidana yang sama atau lebih serius di kemudian hari. Dengan demikian, perlu dilaksanakannya kebijakan hukum pidana terhadap Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah tidak relevan dengan berkembangnya jenis-jenis perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terlebih lagi jika anak melakukan tindak pidana berat yang menimbulkan dampak sosial di masyarakat.
Co-Authors Adri, Nadita Agustin, Lidya Ana Indah Cahyani Andi Najemi Andi Najemi, Andi Andrean Dwi Yulianto Arsyad Arsyad Arsyad Arsyad Bustanuddin . Bustanuddin Bustanuddin Daud, Sulhi Muhmad Daulay, Nisrina Ramadhani Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudi Elisabeth Siregar, Elisabeth Elizabeth Siregar Elizabeth Siregar Elly Sudarti Erwin Erwin Erwin Erwin Fatni, Indriya Fauzi Syam Hafrida Hafrida Haryadi - Haryadi Haryadi Haryadi Haryadi Hendri Diansah Indriya Fathni Kabib Nawawi M. Zikron Mohamad Rapik Monalisa Monalisa Monika Monika Munandar, Tri Imam Nurholidah Nurholidah Nys. Arfa Nys. Arfa Raffles Raffles Raffles Raffles Rakhmawati, Dessy Retno Kusniati Retno Kusniati Rosmidah Rosmidah Sahuri Lasmadi Sasmiar Sasmiar Sidiq, Muhamad Simanjuntak, Goklas Christian Siregar, Elizabeth Sri Dewi Rahayu Dewi SRI RAHAYU Sugiharto, Melyana Sulistiani Sulistiani Syofyan Nur Taufik Yahya Taufik Yahya Tiwi Sasmita Tri Imam Munandar Tri Nada Sari Umar Hasan Umar Hasan Usman Usman Uswatun Hasanah Wahyuning Robbi, Suci