Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementation of MLC 2006 for Indonesian Seafarers: A Gap Analysis in Aspects of Health Care and Social Security of Seafarers on Board Budi Purnomo; Imam Fachruddin; Antoni Arif Priadi; Damoyanto Purba; April Gunawan
IPTEK Journal of Proceedings Series No 4 (2020): 2nd Maritime Safety International Conference (MASTIC) 2020
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23546026.y2020i4.7932

Maritime workers are workers who are regulated internationally through the Maritime Labour Convention (MLC) 2006 which has been ratified by the Indonesian government through Law No. 15 of 2016. In the convention regulated aspects include health care on ships and land, social security, welfare facilities on land, access to seafarers' complaints, protection of health and safety, and accident prevention. This study aims to evaluate the application of the convention so far through the gap analysis method and index performance analysis (IPA). Gap analysis is used to get the difference between the performances and expectations of the respondents. To see the variables that need to be improved, maintained, not a priority for improvement or variables that are above expectation then used the IPA model. This research examines how seafarers' performances and expectations are related to the implementation of MLC in Indonesia, especially in the aspects of health care, social security, and welfare on board. The results show that almost all research variables suggest a gap although relatively small in value. First, it can be summarized that there are several variables that need to be improved such as Protection and health care, Hospitals on board, and complaints. These variable variables need to get attention for future improvements. There are several variables that need to be maintained such as visit a doctor, health, sick, disability, opportunity to use telephone and internet access, procedures for handling complaints, occupational health and safety (OHS), risk assessment, and safety meetings. Last, variables that are considered excessive in implementation should also get the attention that is medical

Biaya Logistik Sektor Transportasi Laut Dan Pengaruhnya Terhadap PDB Nasional Antoni Arif Priadi; Bartho Ari; Rudy Sugiarto; Pamungkas Nurullah
Jurnal Transportasi Multimoda Vol 19, No 2 (2021): Desember
Publisher : Puslitbang Transportasi Antarmoda-Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Sejalan dengan Paket Kebijakan Ekonomi ke XV salah satunya penekanannya adalah pengurangan biaya operasional jasa transportasi, sehingga guna peningkatan kinerja logistik nasional menuntut perlu adanya suatu evaluasi terhadap komponen biaya logistik sektor transpotasi laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi komponen biaya yang mempengaruhi biaya logistik di sektor transportasi laut khususnya untuk kegiatan kepelabuhanan dan angkutan di perairan khususnya untuk pelabuhan Belawan, Bitung, Makassar dan Tanjung Perak. Penelitian diawali dengan identifikasi komponen biaya yang mempengaruhi biaya logistik sektor transportasi laut baik dari sektor kepelabuhanan maupun angkutan laut dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap biaya logistik sektor transportasi laut, dan pengaruh biaya logistik sektor transportasi laut terhadap biaya logistik nasional. Tahapan analisis dalam penelitian ini diawali dengan analisis biaya satuan pengiriman barang (logistik) sektor transportasi dan tahapan analisis biaya logistik sektor transportasi laut. Hasil penelitian menunjukan komponen biaya yang mempengaruhi biaya logistik di sektor transportasi laut meliputi biaya jasa pelayanan di pelabuhan, biaya jasa bongkar muat , biaya trucking, biaya kegiatan operasional JPT, biaya pengurusan dokumen, biaya PNBP dan biaya dan lain-lain. Selanjutnya, ditemukan total biaya logistik sektor transportasi laut di lokasi penelitian adalah sebesar 684 trilyun/tahun di tahun 2019 dan total biaya logistik sektor transportasi laut adalah 21,4% dari biaya logistik nasional.

Kinerja Kompetensi Perwira Permesinan Kapal: Suatu Analisis Kesenjangan Berbasis Kompetensi Antoni Arif Priadi; Imam Fahcruddin; Nafi Almuzani; Ahmad Kasan Gupron
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 20, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Indonesia memegang peran penting dalam industri maritim dunia. Salah satunya melalui penyediaan pelaut untuk pangsa pasar nasional maupun internasional. Besarnya jumlah pelaut Indonesia jika tidak diimbangi dengan kualitas atau kompetensinya menyebabkan lemahnya daya serap pelaut Indonesia ke kapal dalam negeri maupun luar negeri. Kompetensi yang dimiliki manusia dapat diketahui oleh orang yang melihat dan menilai aktifitas yang dia lakukan. Dengan membandingkan antara persepsi dan harapan, kita bisa mengetahui apakah ada gap (kesenjangan) dalam mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini dibahas persepsi dan harapan kompetensi perwira mesin kapal asal Indonesia tahun 2017 menggunakan analisis kesenjangan. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat kesesuaian antara persepsi dan harapan kompetensi perwira mesin kapal untuk kompetensi permesinan kapal sebesar 78.92%, kompetensi listrik, elektronika, dan sistem kontrol sebesar 77.69%, kompetensi perawatan dan perbaikan sebesar 77.97%, kompetensi pengendalian operasi kapal dan penanganan personil di kapal sebesar 77.34% serta kompetensi softskill sebesar 80.92%. Kesenjangan yang terjadi antara persepsi dan harapan kompetensi perwira mesin kapal adalah negatif.

Model Penyelenggaraan Berbasis Mutu Program Pascasarjana Magister Terapan Transportasi di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Antoni Arif Priadi; Dian Wahdiana; Nila Mutia
Dinamika Bahari Vol 3 No 1 (2022): Edisi Mei 2022
Publisher : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

The purpose of this study is to describe the implementation model of the Master of Applied Transportation program. The applied master program chosen and modeled is the PIP Semarang with the consideration that there is no special Applied Master Study Program that is directly related to the shipping industry held in Indonesia. In addition, from the results of the needs analysis, the results state that there are more than 90% of graduates who have not received information related to the Master's study program which is linear with the study program they have taken and the relationship with the current scope of work proves the need to open a Master of Transportation Applied Study Program at PIP Semarang. This study uses a combined method (mixed method). Quantitative data were obtained by filling out questionnaires by 539 respondents, of which 28% of respondents were civil servants including teachers and lecturers, 25% of respondents were private employees. As a deepening of the results obtained from the questionnaire, a quantitative descriptive analysis was carried out using the PIP Semarang education management documents. The results showed that 57% of respondents stated the need for maritime specificity in the implementation of the applied master's education program in transportation. This research concludes that PIP Semarang has fulfilled the readiness of the required resources for the development of the Applied Masters study program which includes 8 National Education Standards.

Continuous Professional Development (CPD) Model Development for Vocational Lecturers Antoni Arif Priadi; Retno Sawitri Wulandari; Suhartini Suhartini
Dinamika Bahari Vol 4 No 1 (2023): May 2023 Edition
Publisher : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46484/db.v4i1.344

Lecturers are professional educators and scientists with the main tasks of transforming, and disseminating science, technology and art through education, research and community service. Education in this century is a big challenge. The dominance of knowledge in education and learning must be able to be wise in using machines for benefit. To create quality lecturers, lecturer professional development is needed to improve their abilities. This study aims to develop a comprehensive and structured Continuous Professional Development (CPD) model to achieve standardized educational goals for vocational lecturers in the nautical study program at the Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Qualitative research with a population of 37 lecturers and a sample of 24 lecturers. The sample technique was purposive sampling. Data analysis techniques using descriptive statistics. The results showed that the value of a continuous professional competency development model required 47% of lecturers' perceptions, 47% of required perceptions of heads of research and community service departments, 61% of needed perceptions of heads of study programs, 61% of needed perceptions of leadership elements (chairman/deputy chairperson) 59%, the perception of the head of the quality assurance unit/headquarters is urgently needed 66% and the perception of the head of the lecturer group is needed 77% apprenticeship on ships.

Evaluasi Penerapan Tokyo MoU Guna Meningkatkan Aspek Keselamatan Kapal Indonesia pada Pelayaran Internasional Priadi, Antoni Arif; Ferdillah, Rendi
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v25i1.2305

Dalam rangka mematuhi standar peraturan internasional mengenai keselamatan pelayaran, keamanan, serta pencegahan pencemaran laut, merupakan tanggung jawab masing-masing negara bendera terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya. Sebagai negara berbasis maritim, setiap tahunnya ratusan kapal berbendera Indonesia berlayar ke luar negeri. Namun, masih tingginya angka persentase penahanan terhadap kapal berbendera Indonesia menyebabkan kurangnya kepercayaan dunia pelayaran terhadap standar keselamatan kapal Indonesia. Meskipun saat ini Indonesia termasuk dalam daftar “white list” di Tokyo MoU, Indonesia sangat rentan kembali ke daftar “grey list” bahkan “black list” jika tidak segera memperbaiki posisinya di dalam daftar “white list”. Peningkatan performa negara bendera menjadi sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka identifikasi terhadap jenis defisiensi yang menyebabkan penahanan kapal berbendera Indonesia dilakukan dengan klusterisasi menggunakan model Software, Hardware, Environment, dan Liveware (SHEL). Kemudian, penentuan stakeholder sebagai lapisan pertahanan untuk mencegah terjadinya penahanan kapal menggunakan model Swiss Cheese. Hasilnya adalah tiap stakeholder yang merepresentasikan tiap lapisan keju sebagai lapisan pertahanan mendapatkan identifikasi masalah yang spesifik dari tiap komponen pada SHEL, dan strategi pencegahan dapat diformulasikan dengan baik bagi tiap stakeholder. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh regulator, pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, nahkoda, dan kru kapal dalam menerapkan strategi alternatif pencegahan penahanan kapal.

Maritime Health Literacy Among Cadets: Aligning Education Hesti Ekawati; Antoni Arif Priadi; Wisnu Handoko; Ahmad Ahmad; Tri Cahyadi
International Journal of Health and Social Behavior Vol. 2 No. 1 (2025): February: International Journal of Health and Social Behavior
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijhsb.v2i1.259

This research investigates maritime health literacy among cadets, focusing on its alignment with international standards and implications for professional practice in the maritime industry. Using qualitative methods, the study explores cadets' perceptions and experiences regarding health management practices onboard ships. Findings reveal a strong alignment with safety and environmental protocols outlined by the International Maritime Organization (IMO). However, gaps in practical training effectiveness and continual professional development highlight areas for improvement. Cadets express the need for enhanced practical simulations and lifelong learning initiatives to better prepare for health-related challenges at sea. The study also identifies positive perceptions of health promotion policies mandated by the maritime labour convention, underscoring industry commitment to promoting occupational health and safety standards. Recommendations include integrating comprehensive mental health support, fostering collaborative research efforts, and conducting longitudinal studies to assess the sustainability of health literacy interventions. By addressing these recommendations, stakeholders can enhance operational efficiency, promote crew welfare, and sustain a culture of safety within the maritime sector.

Evaluasi Penerapan Tokyo MoU Guna Meningkatkan Aspek Keselamatan Kapal Indonesia pada Pelayaran Internasional Priadi, Antoni Arif; Ferdillah, Rendi
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v25i1.2305

Dalam rangka mematuhi standar peraturan internasional mengenai keselamatan pelayaran, keamanan, serta pencegahan pencemaran laut, merupakan tanggung jawab masing-masing negara bendera terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya. Sebagai negara berbasis maritim, setiap tahunnya ratusan kapal berbendera Indonesia berlayar ke luar negeri. Namun, masih tingginya angka persentase penahanan terhadap kapal berbendera Indonesia menyebabkan kurangnya kepercayaan dunia pelayaran terhadap standar keselamatan kapal Indonesia. Meskipun saat ini Indonesia termasuk dalam daftar “white list” di Tokyo MoU, Indonesia sangat rentan kembali ke daftar “grey list” bahkan “black list” jika tidak segera memperbaiki posisinya di dalam daftar “white list”. Peningkatan performa negara bendera menjadi sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka identifikasi terhadap jenis defisiensi yang menyebabkan penahanan kapal berbendera Indonesia dilakukan dengan klusterisasi menggunakan model Software, Hardware, Environment, dan Liveware (SHEL). Kemudian, penentuan stakeholder sebagai lapisan pertahanan untuk mencegah terjadinya penahanan kapal menggunakan model Swiss Cheese. Hasilnya adalah tiap stakeholder yang merepresentasikan tiap lapisan keju sebagai lapisan pertahanan mendapatkan identifikasi masalah yang spesifik dari tiap komponen pada SHEL, dan strategi pencegahan dapat diformulasikan dengan baik bagi tiap stakeholder. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh regulator, pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, nahkoda, dan kru kapal dalam menerapkan strategi alternatif pencegahan penahanan kapal.

Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Kapal Perintis di Indonesia Tahun 2015-2020 Priadi, Antoni Arif; Laju, I Kadek; Nur, Hasan Iqbal; Achmadi, Tri; Verdifauzi, Aditya
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 33 No. 2 (2021): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v33i2.2004

Untuk menunjang perkembangan daerah-daerah terpencil, pemerintah telah menerapkan kebijakan dalam menyediakan sarana angkutan perintis yang menghubungkan daerah-daerah terpencil tersebut dengan daerah-daerah lainnya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakatnya. Hal ini diharapkan dapat memacu perkembangan perekonomian daerah terpencil tersebut dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain yang lebih maju sehingga nantinya dapat meningkatkan effective purchasing power masyarakat pengguna jasa transportasi di daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi layanan angkutan kapal perintis selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian layanan perintis berdasarkan voyage pada tahun 2019 adalah sebesar 96% dari total target voyage sebesar 1.893 voyage. Tingkat ketercapaian layanan perintis berdasarkan layanan barang pada tahun 2019 adalah sebesar 58% dari total target sebesar 140.662 ton. Tingkat ketercapaian layanan perintis berdasarkan layanan penumpang pada tahun 2019 adalah sebesar 180% dari total target sebesar 430.974 pax. Berdasarkan jumlah voyage, layanan perintis tahun 2019 memiliki 16 trayek dengan realisasi di bawah 60% (14%), 1 trayek dengan realisasi di atas 100% (1%), dan 96 trayek lainnya dengan realisasi 60%-100% (85%). Berdasarkan jumlah layanan penumpang, layanan perintis tahun 2019 berdasarkan penumpang terlayani memiliki 24 trayek dengan realisasi di bawah 60% (26%), 50 trayek dengan realisasi di atas 100% (53%), dan 20 trayek lainnya dengan realisasi 60%-100% (21%). Berdasarkan jumlah layanan barang, layanan perintis tahun 2019 berdasarkan barang terlayani memiliki 25 trayek dengan realisasi di bawah 60% (33%), 5 trayek dengan realisasi di atas 100% (7%), dan 45 trayek lainnya dengan realisasi 60%-100% (60%).Kata kunci: Angkutan perintis, daerah terpencil.

Efektivitas dan Efisiensi Program Tol Laut berbasis AHP (Studi Kasus: Pelabuhan Tahuna) Kristini, Florentina; Bambang, Azis Nur; Handoko, Wisnu; Priadi, Antoni Arif
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 31 No. 2 (2019): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v31i2.1269

AbstrakTol laut merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, pemerataan distribusi barang dan mengurangi disparitas harga antara wilayah Barat Indonesia dan wilayah Timur Indonesia. Perencanaan tol laut dimulai pada akhir tahun 2015 dan telah berjalan selama tiga tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa nilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tol laut sekaligus menganalisa faktor dan subfaktor yang menjadi prioritas utama dengan menggunakan metode analisis Analitical Hierarchy Process (AHP). Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara terhadap responden untuk pengisian kuesioner dalam penentuan nilai pembobotan yang kemudian diolah dengan menggunakan AHP dan nilai variabel yaitu nilai yang diberikan oleh responden terkait kondisi dari kriteria dan subkriteria berdasarkan Skala Likert. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut yakni berupa data realisasi tol laut terkait jumlah pelayaran, jumlah muatan, dan jenis muatan. Penelitian dilakukan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Surabaya selaku operator kapal tol laut pada trayek 4. Responden dalam penelitian ini meliputi Kepala Urusan Pemasaran Penjualan Jasa, Staf Administrasi dan Umum, Manajer Tol Laut, dan Kepala Sub Cabang Tahuna. Penelitian ini dibatasi hanya untuk trayek 4 yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak – Makassar - Tahuna. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa program tol laut berjalan cukup efektif. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya, faktor yang harus diutamakan adalah faktor infrastruktur dan faktor biaya. Adapun subfaktor yang perlu diprioritaskan adalah subfaktor multimoda, subfaktor infrastruktur sekitar pelabuhan dan subfaktor biaya kontainer.Kata kunci: AHP, efektivitas program, efisiensi distribusi, faktor prioritas, tol laut.AbstractThe Effectiveness and Efficiency of Sea Highway Program Based on AHP (Case Study: Tahuna Harbour): Sea highway is an Indonesian government program that aims to improve connectivity between regions, equitable distribution of goods and reduce price disparities between Western and Eastern regions of Indonesia. Sea highway planning began at the end of 2015 and has been running for 3 years. The purpose of this study was to analyze the effectiveness and efficiency of the implementation of the sea highway program and analyze the factors and sub factors that were the top priority using the Analitical Hierarchy Process (AHP) analysis method. The data collected were primary and secondary data. Primary data collection were done by asking respondents to fill in the questionnaire that determined the value which was then processed using AHP and variable values, namely the value given by the respondent related to the condition of the criteria and sub-criteria based on a Likert Scale. Secondary data was obtained from the Directorate of Sea Traffic and Transport in the form of Sea highway realization data related to the number of shipping, the number of loads, and the type of cargo. This research was conducted to PT. Pelayaran Nasional Indonesia Surabaya Branch as the ship operator of the sea highway route 4. The respondents in this study were the Head of Marketing Services Sales Services, Administrative and General Staff, Sea highway Managers, and the Head of Tahuna Sub-Branch. This study was limited to route 4 that passed through the Port of Tanjung Perak - Makassar - Tahuna. The results showed that the sea highway road program was quite effective. To increase its effectiveness and efficiency, infrastructure and cost factors must be prioritized. Meanwhile the sub factors that needed to be prioritized were multimodal, infrastructure around the port and container cost.Keywords: AHP, program effectiveness, distribution efficiency, factor priority, maritime highway road.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search