Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Markus Kaunang, Markus
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
OPTIMALISASI AOLOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu) Mahamurah, Desmon; Kaunang, Markus; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAlokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa, hasil penelitian menunjukan bahwa di desa Nahepese Kecamatan Manganitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dikelola dengan optimal hal ini terlihat dari penggunaan ADD yang ada masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap dana ini, tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Akan tetapi pada kenyataannya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dalam hal ini pembangunan masyarakat sangat kurang hal ini terlihat jelas pada tahun anggaran 2016 program-program mengenai pemberdayaan masyarakat sangat kurang padahal jika melihat tujuan dari pengunaan Alokasi Dana Desa 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat, dalam pembangunan desa atau Rural Development pembangunan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik akan tetapi juga mengusahakan pembangunan masyarakat yang disertai lingkungan hidupnya oleh karena itu seharusnya penggunaan dana dalam pembangunan dapat dioptimalkan dengan baik agar sesuai dengan tujuan dari alokasi dana desa.Kata Kunci: Optimaliasi, Alokasi Dana Desa
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN BERSIH (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan) Maindoka, Militya C.; Kaunang, Markus; Gosal, T.A.M.Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakFungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada.Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan pengabdi dalam melaksanakan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya.Dalam menjalankan tugas dan fungsinya aparat pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang setiap saat terjadi dikalangan masyarakat. Setiap aparat perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunanan kekuasaan (The use of power). Dalam etika pemerintahan harus ada partisipasi yang intensif dengan masyarakat.Harus ditanggapi segala keinginan-keinginan yang ada di masyarakat.Dalam hal ini penguasa harus dapat menstimulir partisipasi.Memang untuk dapat menstimulir partisipasi ini memang sulit karena keinginan individu yang beraneka ragam.Dalam mengintensifkan partisipasi yang fleksibel bagi pemerintah adalah penting.Sebab yang diperhatikan bukan yang memerintah tapi yang diperintah.Fungsi Etika Pemerintahan sangat penting guna mewujudkan birokrasi yang professional dan bersih, aparat yang beretika seharusnya mampu menghadirkan suasana dan budaya kerja yang professional dan kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang bagaimana pelaksanaan etika pemerintahan di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa guna terwujudnya Birokrasi yang professional dan bersih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa masih banyak sikap, perilaku aparat yang perlu di perbaiki dapat dikatakan di Kecamatan Maesaan etika pemerintahan belum berjalan sebagaimana seharusnya.Kata Kunci : Etika Pemerintahan, Birokrasi, Profesional
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA TALAWID KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Jacobus, Lucky; Kaunang, Markus; Gosal, Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeningkatan pembangunan desa diperlukan adanya peran kepemimpinan dari seorang kepala desa oleh karena kepemimpinan kepala desa menyangkut apa yang dilakukan dan dibuat dalam desa sehingga maju mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa. Kepemimpinan kepala desa merupakan serangkaian kemampuan dan sifat–sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaannya yang merupakan sebuah sarana untuk meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas–tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat dan merasa tidak terpaksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan pembangunan fisik di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala desa dalam kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan masyarakat, dalam pembangunan yang dilakukan di desa Talawid dilakukan secara Paternalistik dimana kepala desa sangat mendominasi dalam melakukan pengaruhnya kepada perangkat desa dan masyarakat untuk mengikuti kemauannya dalam pembangunan, kepemimpinan Kepala desa dalam mengarahkan tingkah laku bawahan atau masyarakat, dalam pembangunan cenderung melakukan langkah-langkah yang progresif yang mengingikan kemauan kepala desa dan perangkat bahkan kemauan pemimpin tingkat atas tanpa memperhatikan keinginan masyarakat dalam pembangunanKata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Pembangunan Desa.
STRATEGI BIDANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Polii, Maria Lidia; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut penjelasan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelengaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelengarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Dalam hal ini dibahas khusus mengenai Retribusi daerah yaitu retribusi pasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang mengelola memungut dan mengawasi Retribusi pasar adalah Dinas perindustrian dan Perdagangan khususnya bidang pengelolaan pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya bidang pengelolaan pasar dalam meningkatkan PAD. Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Strategi, Pasar, Pendapatan Asli Daerah.
PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENUNJANG PROMOSI JABATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Era Kepemimpinan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip, SE) Sumenda, Vencensius; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Promosi jabatan dilaksanakan dengan dasar untuk meningkatkan prestasi kerja, disiplin, loyalitas, daftar urut kepangkatan (DUK) yang dikategorikan baik dan pegawai yang akan dipromosi harus mempunyai perilaku yang tidak tercela, serta telah lulus dari diklat penjenjangan. Disamping itu juga pertimbangan dari baperjakat menjadi dasar bagi penunjukan seseorang pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prestasi kerja dalam menunjang promosi jabatan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa pelaksanaan promosi jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada umumnya berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya walaupun sebenarnya masih ada sebagian yang merasa kurang sesuai dan bahkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini penting bahwa dalam teori manajemen sumberdaya manusia bahwa segala bentuk tugas atau pekerjaan haruslah diserahkan pada yang ahli dibidangnya disamping itu juga berkaitan dengan jabatan yang lowong belum sepenuhnya Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Kepulauan Talaud menempatkan orang sesuai dengan profesinya. Apabila terjadi kekosongan jabatan sehingga pelaksanaan promosi jabatan masih adanya pengakuan dari beberapa pegawai bahwa pelaksanaan promosi jabatan selama ini tingkat objektifitasnya belum optimal dalam arti masih kental adanya suasana kesukuan, hubungan kedekatan dan lain sebagainyaKata Kunci : Prestasi Kerja, ASN, Promosi Jabatan.
IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI SEHAT DAN CERDAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di UPK Kec. Manganitu Selatan) Rabuka, Everson Ridwan; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakImplementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan suatu kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau saran kebijakan itu sendiri (Agustino 2008 : 139). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kec. Manganitu selatan, Kab. Kep. Sangihe dengan menyelenggarakan atau mengimplementasikan program nasional, yaitu program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) di Kec. Mangantu Selatan, Kab. Kep. Sangihe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menjukkan bahwa dalam pengimplementasian program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) di Kec. Manganitu Selatan. Kab. Kep. Sangihe dengan kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD/SMP cukup baik. Hal ini dilihat dari program atau kegiatan yang dilakukan sebagian besar dapat terlaksana. Namun dalam pelaksaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, karena itu dari pihak UPK yang sebagai pengelola kegiatan berusaha untuk mencari solusi dalam menanggulangi kendala yang ada.Kata Kunci : Implementasi, Kesejahteraan Masyarakat.
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BUKUTIO KECAMATAN WASILE SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Dipong, Donesius; Kaunang, Markus; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKomunikasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, menjadi penting diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, dari proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan dan program pembangunan untuk mencapai suatu tujuan bersama, oleh karena itu, komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan, yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bukutio Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dalam meningkatkan pembangunan di Desa, serta mengidentifikasikan hambatan yang ada. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menyampaikan ide dan gagasan dengan tanpa melibatkan keseluruhan warga masyarakat Desa Bukutio dalam merumuskan apa yang harus di lakukan dalam pembangunan baik dari musyawarah desa maupun penyusunan Rencana pembagunan jangka menegah desa (RPJMDes). Masyarakat sulit untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dan merasa ide-ide yang di sampaikan tidaklah sesuai dengan keinginan dan harapan dari pemerintah.Kata Kunci : Komunikasi Pemerintahan, Pelaksanaan, Pembangunan.
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DISTRIK MAKKI KABUPATEN LANNY-JAYA Wenda, Yepilu; Kaunang, Markus; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakImplementasi program beras miskiin dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan salah satu program dirasakan secara merata oleh masyarakat melalui pelaksanaan program beras miskin ini juga bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat miskin. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan beras untuk keluaga miskin guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat harga bersubsidi dan tempat jumlah yang telah ditentukan dimana setiap kepala keluarga (KK), berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk implementasi program beras miskin di distrik makki kabupaten lanny-jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program beras miskin di Distrik Lanny Jaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah beras yang diterima oleh setiap kepala keluarga penerima mamfaat raskin jumlah beras yang masuk di titik distribusi sesuai dengan kepala keluarga penerima mamfaat terdaftar sesuai hasil musyawarah tim raskin daerah. Harga beras yang harus dibayar oleh setiap kepala keluarga penerima mamfaat raskin adalah sejumlah lima ribu rupiah per kilogram, tidak terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai standar kualitas beras bulog yang menyebabkan kengunaan beras raskin memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.Kata Kunci : Implementasi, Program, Beras Miskin.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KELURAHAN KOLONGAN MITUNG KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN SANGIHE Mandalika, Rudolfo; Kaunang, Markus; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEra reformasi menuntut perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sector publik yang menyangkut pelayanan kepada masayarakat, good governance menjadi slogan yang selalu dituntut masyarakat kepada pemerintah, terutama pemerintahan kelurahan yang menjadi lini terdepan bagi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pronsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik pada pemerintah kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan maksud lebih dapat mengeksplorasi permasalahan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku,Pemerintah Kelurahan telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan Kepala Kelurahancenderung pilih kasih terhadap warga yang berkemampuan secara finansial dan warga yang kurang berkemampuan. Secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip good governance yang ada di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal.Kata Kunci: Penerapan, Good Governance, Pelayanan Publik.
KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Sasue, Esterlita Cony; Kaunang, Markus; Pati, Agustinus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Tapal batas berarti garis pembatas atau pemisah. Tapal batas adalah pemisah antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang mana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan wewenang masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengali lebih dalam informasi secara objektif terhadap permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan permasalahan yang terjadi akibat ketidaksetujuan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada titik batas wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.Kata Kunci : Konflik, Tapal Batas.
Co-Authors Abdullah, Nirma ANDREW WALEAN, ANDREW Bawoel, Deisi S. Chevny Bolung, Chevny Chuanda, Pricilia Daud Liando, Daud Deasy E. N. Pongoh, Deasy E. N. Dian Fitriani Karim Dipong, Donesius Elfie Mingkid, Elfie Frangky Kandioh, Frangky Frans Singkoh, Frans Herry Wiliam Achmad, Herry Wiliam Jacobus, Lucky Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard Johny Lumolos Johny R. E. Tampi, Johny R. E. Kaawoan, Johannis Kasenda, Ventje Kaya, Loudwik Dody Kimbal, Alfon Kojongian, Farell KORAIN, FRANSISKUS Lagonah, Srijanti Lantaka, Meiske Lapian, Marlien Larinda, Oksilia Laura Evilientje Mengko, Laura Evilientje LENGKONG, JHONY Lengkong, Johny Lengkong, Johny Peter Lumintang, Mega Mahamurah, Desmon Maindoka, Militya C. Makasenda, Junine Vebry Mandalika, Rudolfo Manengkey, Alther Marsyela Christin Rumondor, Marsyela Christin Marthen Kimbal, Marthen Maxi Egetan, Maxi Mokodompis, Yuliarto Mudinillah, Adam Najoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Pangemanan, Sofia Paru, Selni Paslima, Marciano Franklin Pati, Agustinus Pio, Rianoe Polii, Maria Lidia Pontoan, Mirillaraty E Purwanto , Rabuka, Everson Ridwan Rachman, Ismail Rasyid, Zulhaira Gino Rengkung, Frangky ROTINSULU, RAHEL Sarah Sambiran, Sarah Sasue, Esterlita Cony Sendow, Yurnie Sepang, Andrea Seran, Rolando M. Sherly Y. V. I Goni, Sherly Y. V. I Sobolim, Gigison Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumampouw, Ismail Sumenda, Vencensius Susim, Nus T. A. M. Ronny Gosal Tahulending, Ricardo Tandayu, Ebenhaeser Offler Taufan Eka Putra, Taufan Eka Towansiba, Yusuf Awi Tuidano, Epafras Undap, Gustaf VERY LONDA Wenda, Yepilu Wilem, Ratag Beny Sujono Wuri, Dicky C. Wuri, Rendra Risto Yosephus Turot, Yosephus