Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Markus Kaunang, Markus
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Seran, Rolando M.; Kaunang, Markus; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aparatur Sipil Negara harus memiliki kedisiplinan dengan mentaati ketentuan jam kerja, tidak korupsi, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kedinasan, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kenyataan ialah dimana seorang ASN sering terlambat masuk kerja dan sering meninggalkan tugas kedinasan dengan tujuan yang bukan karena kepentingan kedinasan, dalam hal inilah yang sering menjadi sorotan publik, dimana dikatakan bahwa ASN tidak memiliki kedisplinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa integritas ASN Kecamatan Malalayang dalam hal disiplin yaitu patuh kepada aturan, setia akan sumpah dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pada kenyataannya untuk tingkat kesadaran dari para pegawai masih minim dan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan penegakan disiplin di kantor Kecamatan Malalayang belum maksimal.Kata Kunci : Implementasi, Penegakkan, Disiplin, PNS.
EFEKTIVITAS KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN PT. CONCH NORTH SULAWESI CEMENT (CNSC) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Lumintang, Mega; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow merupakan kabupaten yang kaya dengan sumber saya alam. Beberapa endapan bahan galian bisa ditemukan di daerah ini seperti emas, tembaga, gamping, pasir besi, mangan, andesit. Untuk mengelolah kekayaan alam di daerah kabupaten Bolaang Mongondow ini, maka pemerintah setempat dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor luar untuk berinvestasi di Bolaang Mongondow. Kekayaan alam Bolaang Mongondow salah satunya yakni Batu Gamping atau batu kapur, yang kemudian diolah menjadi semen menjadi salah satu daya tarik bagi investor luar untuk datang berinvestasi dengan kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan PT. Conch North Sulawesi Cement (CNSC) dan efektivitas yang terjadi dalam MoU tersebut, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian Kerjasama/MoU antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan PT. Conch sudah berjalan baik dan efektif karena delapan butir perjanjian dalam kerjasama telah dilakukan oleh pihak perusahaan, Hubungan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan PT. Conch tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kemauan untuk membangun komunikasi yang baik sehingga menimbulkan berbagai konflik antara kedua pihak. Masalah yang dihadapi pada dasarnya hanya mengenai pengaturan hari kerja perusahaan yang tidak sesuai dengan apa yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk menghormati mereka yang beragama Islam pada hari Jumat, dan mereka yang beraga Kristen pada hari Minggu, namun dari perusahaan sudah mulai membiasakan diri dengan semua sistem kerja yang berlaku.Kata Kunci : Efektivitas, Kerjasama, Pengelolaan SDA, Masyarakat, PT. CNSC.
KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Bawoel, Deisi S.; Kaunang, Markus; Najoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik oleh aparatur Pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kepulaun Sangihe dalam menjalankan pelayanan publik, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif, dimana penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas kependudukan dan catatan sipil dari produktivitas, pelayanan publik dikatakan belum baik dan maksimal hal ini terbukti dari yang pertama adalah bagaimana lembaga ini menyusun program dan memberikan pelayanan yang baik dan maksimal prosesnya yang masih berbelit-belit dan panjangan. Belum lagi yang menjadi keluhan dari masyarakat tidak profesionalnya pegawai dalam memberikan pelayanan, dalam hal ini pegawai masih kurang disiplin dan pilih kasih dalam memberikan pelayanan. Banyak juga masyarakat yang menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh dinas ini belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu yang menjadi masalah konkrit yang mempengaruhi produktivitas adalah masalah sarana dan prasarana penunjang pemberian pelayanan yang masih sangat kurang contohnya komputer, jaringan internet, mein fotokopy dan lain sebagainya. Belum lagi skill dan kemampuan dari para pegawai untuk mengolah data dan lain sebagaianya yang dinilai lambat. Kata Kunci : Kinerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pelayanan Publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGANGKATAN CAMAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 DI KOTA MANADO Abdullah, Nirma; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Persyaratan Pengangkatan Camat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 di Kota Manado. Dengan lokasi penelitian di Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu obsevasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung, sejak pengumpulan data sampai pada laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan persyaratan pengangkatan camat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 di Kota Manado belum diterapkan secara optimal, hal ini dilihat dari segi pendidikan masih terdapat sebagian camat yang bukan berlatar belakang pendidikan pemerintahan namun tetap diangkat, dikarenakan terbatasnya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki kualifikasi pendidikan jurusan pemerintahan dikota Manado, dan untuk camat yang bukan merupakan kualifikasi ilmu pemerintahan sebagian belum mengikuti diklat Camat dikarenakan menunggu pelaksanaan diklat camat. Namun dari segi pengalaman kerja telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, semua camat yang menjabat telah memiliki pengalaman bertugas baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan diatas 2 tahun.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Camat
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DI DESA SONSILO KECAMATAN LIKUPANG BARAT Tahulending, Ricardo; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMusrenbang adalah forum multi pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) di desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah desa tidak serta-merta memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk berkarya bagi desanya melaikan warga masyarakat hanya menjadi penonton terhadap pemerintah lewat wacana program-program yang ada, peneliti menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tergantung pelayanan dan kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat yang ada di desa Sonsilo.Kekecewaan masyarakat terhadap mekanisme kegiatan yang tanpa transparan terhadap desa sedangkan masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui semua kegiatan musrembang yang dilakukan di setiap tahunnya. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan masyarakat.Menemukan bahwa masyarakat yang sebenarnya sangat menyukai dengan adanya musrembang yang diadakan di desa Sonsilo tetapi hasil dari musrembang itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan bersama.Hasil musrembang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak saja.Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Musrembang.
PERAN KEPALA DISTRIK DALAM MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK DIDOHU KABUPATEN MANOKWARI Towansiba, Yusuf Awi; Kaunang, Markus; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeran kepala distrik sangat penting dan sangat strategis dalam pembangunan era otonomi khusus saat ini, apalagi wilayah kerja distrik adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka diberlakukannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat memberikan kebebasan yang lebih luas khusunya bagi distrik yang merupakan sebutan lain dari Kecamatan di Papua dan Papua Barat. Penelitian ini dilakukan pada distrik didohu.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepala distrik dalam mmengkordinasikan pelaksaan pembangunan di Distrik Didohu Kabupaten Manokwari. Metode penelitian menggunanakan metode kualitatif sumber data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancaran dengan kepala distrik dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa peran kepala distrik dalam pelaksanaan pembangunan suatu desa sangat membutuhkan tugas dan fungsi kepala distrik Didohu. Dalam hal tugas kepala ditrik pada distrik tidak lepas dari tugas dan fungsi juga masyarakat yang membantu menopang peran kepala distrik dalam pelaksaanan pembangunan sangat berpangaruh di Distrik Didohu Kabupaten Manokwari.Kata kunci : Peran Kepala Distrik, Koordinasi, Pembangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO Mokodompis, Yuliarto; Kaunang, Markus; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota manado adalah kota dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, hal tersebut menyebabkan Pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, semakin bertambahnya pertumbuhan dan penyebaran penduduk dan aktifitas masyarakat pada satu kawasan maka bertambah pula volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dalam hal ini masalah sosial yang timbul dalam masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan masyarakat pada satu kawasan adalah pengelolaan dibidang kebersihan lingkungan yang salah satunya adalah terkait masalah sampah. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam mewujudkan Kota Manado yang bersih salah satunya yaitu pengelolaan kebersihan dengan benar dan baik. Objek yang dikelola dalam pengeloaan kebersihan adalah sampah. Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan masih rendahnya pasrtisipasi masnyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado dibutuhkan peran serta masyakarat sehingga mengurangi beban dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recyle) dan terakhir penegakan hukumk urang maksimal. Pemerintah kota manado harus mempunyai program atau tujuan khusus dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota manado. Hal ini di jabarkan dan meningkatkan visi dan misi pemerintah kota manado dan demi terwujudnya harapan kota cerdas. Dalam penelitian ini menggunakan jenis ataumetode penelitian kualitatif.Penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian di lapangan selama kurang lebih 30 hari.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah
Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Manado (Suatu Studi di Kecamatan Tuminting) Makasenda, Junine Vebry; Kaunang, Markus; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang, permasalahan kemiskinan dalam sumber daya masih menjadi penghalang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat agar mencapai tingkat kesejahteraan. Masyarakat miskin tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup tidak terhitung upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu masyarakat memerlukan bantuan untuk memenuhi hak-hak dasar meliputi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan. Salah satu kebijakan Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dengan adanya Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga miskin sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dengan adanya program keluarga harapan di kota manado dapat membantu keluarga miskin terutama komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi program keluarga harapan di kota manado salah satunya di kecamatan tuminting, yang menggunakan teori dari van meter dan van horn menetapkan beberapa indikator mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: sasaran dan standar kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial dan sikap pelaksana. Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program keluarga harapan di kecamatan tuminting sudah berjalan tetapi masih terdapat kendala seperti belum tepat sasaran, karena kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa penerima bantuan masih ada yang berasal dari masyarakat mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Diharapkan pemerintah dan masyarakat perlu adanya tekad yang kuat dan semua pihak yang terlibat harus ada kerjasama, konsisten, dan komitmen dalam memberantas kemiskinan.Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT KORAIN, FRANSISKUS; KAUNANG, MARKUS; EGETAN, MAXI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

fenomena pada saat ini Pendidikan dikota Sorong Provinsi Papua Barat, anggaran dana pendidikansebesar 2% dari dana otonomi khusus yang dapat diberikan dalam rangka proses percepatan sumberdaya manusia Papua belum sepenuhnya menyejahterakan Orang asli Papua dari kebodohan.Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini untuk mengetahui implementasi dana otonomikhusus bidang pendidikan di Kota Sorong yang belum berhasil.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, untuk dapatmenggambarkan keadaan daerah penelitian dalam penyelenggaraan di daerah berdasarkan undangundangyang berlaku. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Umum, LSM,tokoh Pemuda, Bappeda dan pejabat legislative, dinas pendidikan dan kebudayaan, asisten bagianpemerintahan dengan jumlah informan 10 orang.Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Sumberdaya pelaksana atau implementor belum mampudalam melaksanakan sebuah formulasi atau kebijakan yang sudah ditetapkan untuk bagaimana bisadapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama serta sumber daya finansial. Padaprinsipnya anggaran dana otonomi khususs sangat besar sekitar 20% dalam peruntukannya, tetapisumberdaya atau implementor tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik akhirnyamenyebabkan tidak berhasilnya suatu kebijakan tersebut. sumberdaya atau implementor yang kurangmampu dalam melaksanakan sebuah kebijakan dana otonomi khusus yang mana sudah ditetapkansecara bersama, hal ini menyebabkan banyak anak-anak asli Papua yang tidak bersekolah dengan baik,banyak yang putus sekolah di SMA, ada yang jadi pengangguran, bahkan ada yang sama sekali tidakbersekolah, ada yang tidak melanjutkan kuliah karena factor pembiayaan serta kurang tersedianyasarana dan prasarana atau fasilitas penunjang dalam menunjang kelancaran aktifitas belajarmengajar.Sumber daya atau implementor di kota Sorong perlu mendapatkan berbagai seminar,pelatihan, study banding dan kegiatan lain yang bersifat membangun khazanah pengetahuan, hal-halini perlu dapat dilakukan secara berjenjang agar lebih meningkatkan kompetensi dan kemampuanpara sumberdaya atau implementor agar supaya dalam melaksanakan sebuah formulasi kebijakan bisatepat dan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Berbagai hal ini perlu di lakukan agar kualitassumber daya dalam pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan daripada pelayanan public yangbaik, karena dana otsus merupakan kebijakan public yang sifatnya segera dilakukan dalam rangkaproses percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua menuju kemajuan yang hakiki. Dilihatdari aspek Struktur Birokrasi Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya sebuah permasalahan dalamproses pelayanan dari birokrasi kepada masyarakat. Kinerja birokrasi tidak pernah bekerja sesuaidengan Standar Operasional Prosedural(SOP) yang telah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannyabirokrasi terlalu berbelit-belit dalam proses pelayanan, kinerja birokrasi yang korup, system pelayananyang tertutup, hal ini yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan implementasi danaotsus di Kota Sorong.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Otonomi Khusus, Pendidikan
PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA BITUNG DALAM MEWUJUDKAN TERTIB BERLALULINTAS ROTINSULU, RAHEL; KAUNANG, MARKUS; Londa, Very
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 47 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract.Achieving good governance requires an active participation from the community. One of the tangible forms ofcommunity participation is in realizing tersb traffic. Bitung City which is an industrial city is faced with theproblem of orderly traffic that requires the participation of the community in its participation in planning,implementation, acceptance and utilization as well as in development evaluation in order to realize the trafficorder. This research is conducted to analyse the cause of the lack of good public participation in realizing theorderly traffic in the effort of scientific development in the study of resource management. By using qualitativeapproach found that the participation of Bitung City community in realizing the orderly traffic has not runwell because so far only the transportation business group and the leader of the organization of the driverinvolved in the planning process, the general public does not have awareness in the implementation of orderlytraffic and in acceptance and utilization Bus stops, ferry terminals and no evaluation of the development of thetransportation sector.Keywords: Participation, Community, Orderly Traffic.
Co-Authors Abdullah, Nirma ANDREW WALEAN, ANDREW Bawoel, Deisi S. Chevny Bolung, Chevny Chuanda, Pricilia Daud Liando, Daud Deasy E. N. Pongoh, Deasy E. N. Dian Fitriani Karim Dipong, Donesius Elfie Mingkid, Elfie Frangky Kandioh, Frangky Frans Singkoh, Frans Herry Wiliam Achmad, Herry Wiliam Jacobus, Lucky Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard Johny Lumolos Johny R. E. Tampi, Johny R. E. Kaawoan, Johannis Kasenda, Ventje Kaya, Loudwik Dody Kimbal, Alfon Kojongian, Farell KORAIN, FRANSISKUS Lagonah, Srijanti Lantaka, Meiske Lapian, Marlien Larinda, Oksilia Laura Evilientje Mengko, Laura Evilientje LENGKONG, JHONY Lengkong, Johny Lengkong, Johny Peter Lumintang, Mega Mahamurah, Desmon Maindoka, Militya C. Makasenda, Junine Vebry Mandalika, Rudolfo Manengkey, Alther Marsyela Christin Rumondor, Marsyela Christin Marthen Kimbal, Marthen Maxi Egetan, Maxi Mokodompis, Yuliarto Mudinillah, Adam Najoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Pangemanan, Sofia Paru, Selni Paslima, Marciano Franklin Pati, Agustinus Pio, Rianoe Polii, Maria Lidia Pontoan, Mirillaraty E Purwanto , Rabuka, Everson Ridwan Rachman, Ismail Rasyid, Zulhaira Gino Rengkung, Frangky ROTINSULU, RAHEL Sarah Sambiran, Sarah Sasue, Esterlita Cony Sendow, Yurnie Sepang, Andrea Seran, Rolando M. Sherly Y. V. I Goni, Sherly Y. V. I Sobolim, Gigison Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumampouw, Ismail Sumenda, Vencensius Susim, Nus T. A. M. Ronny Gosal Tahulending, Ricardo Tandayu, Ebenhaeser Offler Taufan Eka Putra, Taufan Eka Towansiba, Yusuf Awi Tuidano, Epafras Undap, Gustaf VERY LONDA Wenda, Yepilu Wilem, Ratag Beny Sujono Wuri, Dicky C. Wuri, Rendra Risto Yosephus Turot, Yosephus