Markus Kaunang, Markus
Unknown Affiliation

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

PROFESIONALISME PENYIDIK CYBERCRIME DI SUBDIT SIBER DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULUT JULIYANTO, EKO; KAUNANG, MARKUS; LIANDO, DAUD
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cybercrime is a crime that occurs in cyberspace which is different from criminal acts in general. In Indonesia, this is anew crime and requires special treatment. TheCybercrime Sub-Directorate of the North Sulawesi Regional PoliceSpecial Criminal Investigation is an agency that specializes in handling Cybercrime cases in the North Sulawesi region.The Professionalism factor is very important to be a benchmark for solving cybercrime cases in North Sulawesi handledby the cybercrime Sub Directorate of Special Criminal Investigation of North Sulawesi Regional Police. But seen fromthe settlement of cases in 2017 classified as still in the lower category. The purpose of this study was to determine thecause of the handling of cases conducted by Cybercrime Investigators in the Cybercrime Sub Directorate of SpecialCriminal Investigation Directorate of North Sulawesi Regional Police. This research uses a qualitative approach.Research informants were the Head of the Cybercrime Sub-Directorate, the Office of the Cybercrime Sub-Director, theCybercrime Sub-Director and 4 members of the Cybercrime Sub-Director, which totaled 7 people. Data collection usesinterview guidelines, while data analysis techniques use triangulation and data reduction techniques in terms of WellMotivation, Well Education, Well Trained, Well Equipment and Welfare. Based on the data analysis, it was concludedthat the handling of cases conducted by Cybercrime Investigators in the Cybercrime Sub-Directorate of the NorthSulawesi Regional Police Special Criminal Investigation Unit has not been carried out professionally becauseThe professionalism of Cybercrime Investigators in the Cyber Criminal Investigation Directorate of North SulawesiRegional Police is still lacking in terms of Well Motivation, Well Education and Well Equipment. Based on the resultsof the study, it can be recommended that the leadership of the Special Criminal Investigation Directorate can providemotivation by rewarding members who can resolve cases, the Leader can add personnel or members in the SpecialCriminal Investigation Cybercrime Sub Directorate who have an educational background related to CybercrimeLeadership can propose or propose an additional investigative budget in the Cyber Sub-Directorate.Keyword: Professionalism, Cybercrime, Investigator
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI WALEAN, ANDREW; KAUNANG, MARKUS; KIMBAL, MARTHEN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Congestion is a traffic problem faced by developing countries such as Indonesia and this alsooccurs in congested areas. Congestion that has often occurred in urban areas when the routine occurs,especially at times such as office hours, office hours, weekends and holidays. Many impacts that occur bycongestion that are negative. Based on the background of the problem, this study has the objective to findout and analyze the Transportation Department's Strategy in overcoming traffic congestion in the city ofManado. This research use desciptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out withthree main activities, namely interviews, observation, and documentation. The results showed that theTransportation Department Strategy in overcoming traffic congestion in the city of Manado, is not yetmaximized. This can be seen from the Transportation Agency's Organizational Strategy. hallways and curbsthat block traffic flow cause traffic jams. Seen from the Program Strategy implemented by the government,it has run well, such as programs that carry out one-way traffic and installation of traffic signs, but in thiscase there are still weaknesses - among other things, at some points of the bottleneck there has been noincrease in traffic signs or have been damaged, causing congestion.Keywords: Strategy, Congestion
KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA DALAM MENANGGULANGI ECENG GONDOK DI DANAU TONDANO (studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa) Kojongian, Farell; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja organisasi atau lembaga akan baik kalau didukung dengan anggaran. Solusi untuk penanggulangan eceng gondok ialah salah satunya dengan memanfaatkan eceng gondok untuk dibuat kerajinan. Jadi perlu ada usaha dari pemerintah untuk menanggulangi eceng gondok di Danau Tondano. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa dalam menanggulangi eceng gondok di Danau Tondano. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, dengan teknik pengumpulan data Obsevasi, wawancara dan dokumentas. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualtatif. Dari hasil penelitian di lapangan peneliti mengamati adanya fenomena-fenomena dalam kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu, Terbatasnya anggaran penanggulangan eceng gondok sehingga dapat membuat kinerja tidak maksimal, Kurangnya fasilitas lapangan penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dapat membuat proses penanggulangan eceng gondok terhambat, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terbatasnya SDM dalam bidang Lingkungan Hidup yang akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar Danau Tondano.Kata Kunci: Kinerja, Penanggulangan
PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pontoan, Mirillaraty E; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku birokrasi merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. bahkan sampai staff loket pelayanan pun memiliki tanggungjawab yang besar terhadap publik, dan tentunya sikap dan perilaku mereka kepada publik juga merupakan penentu keberhasilan mereka kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan, karena selama ini jika mendengar kata “perilaku birokrasi” telah termindset dalam pikiran masyarakat bahwa mereka akan menghadapi perilaku pelayanan yang prosedurnya sangat rumit, cenderung berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu yang konsisten serta pemungutan biaya liar yang tidak sesuai dan selalunya mengatasnamakan “biaya administrasi” sedangkkan dalam undang –undang Nomor 25 tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat,mudah,pasti,murah dan akuntabel.Tujuan dari penelitian yaitu Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Kata kunci: Perilaku, Pemerintah.
ANALISIS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL STUDI DI KOTA MANADO Sepang, Andrea; Kaunang, Markus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kota Manado yang merupakan suatu Kota yang menjadi pintu masuk Sulawesi Utara, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras. Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras. Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.Kata kunci: Permasalahan Sosial, Upaya Pemerintah, Pengendalian Dan Pengawasan
SISTEM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS DI TENGAH ARUS GLOBALISASI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT Susim, Nus; Kaunang, Markus; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sehingga perlu ada suatu kebijakan yang berbasis budaya dalam rangka menjaga keaslian budaya local dari tantangan luar atau menjaga kesimbangan budaya local dan budaya luar. Hasil penelitian oleh peneliti mengabil kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada proses pembelajaran mata pelejaran Muatan Lokal di setiap SD dan SMP di Kabupaten Maybrat  yang berkaitan dengan budaya local dan juga masih banyak Kendala dari tenaga guru, terkait dengan  guru yang profesi sebagai guru Mata Pelajaran Muatan Lokal,  sehingga  sistem  pembelajarannya masih bersifat umum atau tidak tepat pada sasarannya, dan juga sarana-sarana-penujungan belum memadai di setiap Sekolah-sekolah di Kabupaten maybrat.Kata Kunci : Sistem, Pendidikan, Berbasisis, Budaya, Identitas, Globalisasi.
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Wuri, Dicky C.; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya. Kedisiplinan salah fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang sangat penting karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi juga prestasi kerja yang dicapainya dan akan menciptakan pegawai yang berkualitas. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, dimana digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Mengenai hal tersebut kedisiplinan pegawai perlu dilakukan penanganan secara jelas karena pada dasarnya mencerminkan prestasi kerja seorang pegawai itu sendiri. Karena begitu penting kedisiplinan saat ini Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selalu berupaya agar pegawai selalu meningkatkan tingkat kedisiplinannya yang juga merupakan upaya peningkatan prestasi dari kinerja Aparatur Sipil Negara. Adapun disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakekatnya mencerminkan besarnya tanggung jawab Aparatur terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja bisa diartikan jika aparat selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan perintah atasan, dan mematuhi semua peraturan instansi dan norma-norma yg berlaku. Untuk menghadapi persaingan bebas yang semakin ketat dituntut disiplin pegawai demi meningkatkan kinerja secara optimal, maksudnya setiap sumber daya manusia dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin, bekerja dengan cepat, tepat pada harapan yang dituju.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Kinerja
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 ,, PURWANTO; KAUNANG, MARKUS; LENGKONG, JHONY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini beranjak dari adanya permasalah bahwa PNS di dalam Pemilihan KepalaDaerah di Provinsi Gorontalo memperlihat sikap kurang netral. Dengan demikian penelitian inibertujuan (1) untuk mengetahui kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) di dalam PemilukadaProvinsi Gorontalo, Tahun 2017; (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkanketidak netralan PNS di dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Gorontalo, Tahun 2017. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Instrumen utama adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan panduan wawancara, informanditetapkan sebanyak empat orang kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisisinteraktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada umumnya, PNS bersikap netral dalampemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo, namun secara rinci ditemukan adanya PNS yangmelakukan pelanggaran dalam mendukung salah satu Paslon, sebagin PNS yang bertindakdiskriminatif dan kurang peduli terhadap kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan,terutama bagi kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik dengan PNS tersebut; (2).Ketidak netralan PNS disebabkan oleh dua sumber, yakni faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal terdiri dari 3 faktor, yaitu : (1) Faktor hubungan primordial dengan paslon tertentu;(2) Faktor Kesejahteraan PNS”; dan (3) Faktor motivasi mendapatkan jabatan atau promosijabatan, sementara faktor ekternal sebagai penyebab ketidak netralan PNS terdiri dari : faktorintervensi elit politik/birokasi dan faktor intervensi elit partai politik, namun yang paling dominanialah faktor elit birokrasi. Didisarankan bahwa untuk menjaga netralitas PNS dalam PemilihanKepala Daerah, maka pembina PNS seharusnya berada pada Jabatan Karier (Sekda) sehinggaketidak netralan PNS tidak diartikan sebagai sikap loyalitas terhadap atasan (elit politik); danUntuk menjamin penerapan sikap netralitas PNS, maka calon kepala daerah tidak berstatusincumbent sehingga perlu dipikirkan masa jabatan Kepala Daerah cukup satu periode. Untukmewujudkan kedua saran tersebut di atas, maka direkomendasikan agar peraturan perundangundanganterkait dilakukan penyesuai.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Pegawai Negri Sipil, Netralitas
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MOKUPA KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA Paslima, Marciano Franklin; Kaunang, Markus; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu program kerja pemerintah yang setiap tahun dilakukan adalah dalam hal meningkatkan pemerimaan negara pada sektor pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat baik secara individu ataupun kooperasi sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku setiap tahun. Namun dalam kenyataan dilapangan tidak sedikit juga wajib pajak yang nanti dilakukan penagihan di rumah dengan berkali – kali baru dapat dan bersedia membayar pajak bumi dan bangunan.Situasi yang dikemukakan diatas juga terjadi di lokasi penelitian yaitu di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa menalankan perannya telah berupaya untuk mengingatkan setiap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Kendala besar yang dihadapi oleh Pemerinta Desa Mokupa bahwa tidak semua wajib pajak yang memiliki objek pajak di wilayah Desa Mokupa berdomisili di dalam desa. Demikian pula halnya di wilayah Desa Mokupa bukan hanya wajib pajak perorangan akan tetapi juga terdapat wajib pajak korporasi atau perusahan yang menjalankan usahanya di wilayah Desa Mokupa.Akan tetapi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, Pemerintah Desa Mokupa telah berupaya menjalankan tangungjawab kerjanya dalam mengedarkan surat wajib pajak / biliet pajak kepada setiap wajib pajak, selalu mengingatkan wajib pajak baik dalam forum rapat, pengumuman maupun dengan menggunakan spanduk yang dari pemerinta kabupaten yang dipasang di kantor desa. Hal yang diharapkan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bahwa masyarakat selaku wajib pajak menyadari akan tanggungjawabnya untuk secara langsung melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pajak Bumi Bangunan, Pemerintah Desa.
PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SALIBABU KECAMATAN SALIBABU Paru, Selni; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaian kearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yang merugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihat sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksana pembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatianyang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah. hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, PembangunanSumampouw3AbstrakPeran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaiankearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yangmerugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihatsumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaanpembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanapembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatutujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatianyang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalampelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah.hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaanpembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat inimasih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintahdesa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalammengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendirimenjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupuntenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiappembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orangyang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidakterlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan
Co-Authors Abdullah, Nirma ANDREW WALEAN, ANDREW Bawoel, Deisi S. Chevny Bolung, Chevny Chuanda, Pricilia Daud Liando, Daud Deasy E. N. Pongoh, Deasy E. N. Dian Fitriani Karim Dipong, Donesius Elfie Mingkid, Elfie Frangky Kandioh, Frangky Frans Singkoh, Frans Herry Wiliam Achmad, Herry Wiliam Jacobus, Lucky Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard Johny Lumolos Johny R. E. Tampi, Johny R. E. Kaawoan, Johannis Kasenda, Ventje Kaya, Loudwik Dody Kimbal, Alfon Kojongian, Farell KORAIN, FRANSISKUS Lagonah, Srijanti Lantaka, Meiske Lapian, Marlien Larinda, Oksilia Laura Evilientje Mengko, Laura Evilientje LENGKONG, JHONY Lengkong, Johny Lengkong, Johny Peter Lumintang, Mega Mahamurah, Desmon Maindoka, Militya C. Makasenda, Junine Vebry Mandalika, Rudolfo Manengkey, Alther Marsyela Christin Rumondor, Marsyela Christin Marthen Kimbal, Marthen Maxi Egetan, Maxi Mokodompis, Yuliarto Mudinillah, Adam Najoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Pangemanan, Sofia Paru, Selni Paslima, Marciano Franklin Pati, Agustinus Pio, Rianoe Polii, Maria Lidia Pontoan, Mirillaraty E Purwanto , Rabuka, Everson Ridwan Rachman, Ismail Rasyid, Zulhaira Gino Rengkung, Frangky ROTINSULU, RAHEL Sarah Sambiran, Sarah Sasue, Esterlita Cony Sendow, Yurnie Sepang, Andrea Seran, Rolando M. Sherly Y. V. I Goni, Sherly Y. V. I Sobolim, Gigison Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumampouw, Ismail Sumenda, Vencensius Susim, Nus T. A. M. Ronny Gosal Tahulending, Ricardo Tandayu, Ebenhaeser Offler Taufan Eka Putra, Taufan Eka Towansiba, Yusuf Awi Tuidano, Epafras Undap, Gustaf VERY LONDA Wenda, Yepilu Wilem, Ratag Beny Sujono Wuri, Dicky C. Wuri, Rendra Risto Yosephus Turot, Yosephus