Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.816
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal HAM Jurnal Hukum Respublica Ensiklopedia of Journal Menara Ilmu Ensiklopedia Social Review Jurnal Trias Politika Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora PENA LAW: International Journal of Law Jurnal Sosio-komunika Riau Law Journal Jurnal Saintifik ANDREW Law Journal JURNAL RUANG HUKUM Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Legislasi Indonesia
Duwi Handoko
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Pekanbaru
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta Handoko, Duwi
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 1 (2019): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.99-122

Abstract

Substansi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, meliputi aspek hukum privat dan hukum publik. Dalam tulisan ini, hanya dikaji unsur hukum publik, khususnya terkait kriminalisasi dan dekriminalisasi. Penelitian ini dilandasi oleh keingintahuan dalam mengungkap dasar pemikiran kriminalisasi dan dekriminalisasi untuk mencapai tujuan, yaitu setiap orang harus mengetahui batasan-batasan terhadap suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan. Kriminalisasi dan dekriminalisasi di bidang hak cipta adalah bagian dari Politik Hukum Pidana Indonesia. Dasar pemikiran proses kriminalisasi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu kriminalisasi murni dan bukan kriminalisasi murni. Dasar pemikiran proses dekriminalisasi adalah pidana tidak dijatuhkan atas perbuatan pelanggaran hak cipta yang tidak memiliki kepentingan secara komersial. Pemerintah hendaknya secara terus menerus memberikan edukasi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam menyikapi delik aduan di bidang hak cipta. Pencipta hendaknya terus berkarya dan memahami bahwa tidak semua pelanggaran hak cipta dapat dinyatakan sebagai kejahatan dan terhadap pelakunya disebut penjahat. Hal itu karena ada legalisasi terhadap pelanggaran itu sendiri.
Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Handoko, Duwi; Marlina, Tat
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.5130

Abstract

Legal review regarding the status of state finances within the scope of state-owned enterprises and the resolution of the problems of corruption, which uses a type of normative legal research which uses a statutory approach, and legal history, as well as legal politics, that there are research results which find that first , positive laws such as the 1945 Constitution and the package of state finance laws have provided legal certainty regarding the status of state finances within the SOE Persero environment as state finance, which for the sake of creating a governance mechanism and an accountable, transparent, prudent state financial accountability in the end will create prosperity for all people. There is a consequence that all legal arrangements that are different and raise doubts must still refer to the provisions of the 1945 Constitution and the package of laws on state finances. Second, regulation regarding the legal status of finance within the BUMN Persero regarding the problem of state losses in the problem of resolving a criminal act of corruption in which the directors and commissioners of a Persero BUMN can be subject to criminal charges of corruption (besides civil and administrative) if in the management of state finances within the BUMN Persero , the decisions and actions fulfilling the elements of the offense regulated in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, without having to prove before hand whether there are state losses caused by these decisions and actions. This is based on good will to save state finances in order to increase the country's economic growth and the welfare of all the peopleSeseorang yang memiliki sifat buruk, seperti menjadi seorang penjudi secara psikologis lebih takut terhadap kenyataan yang akan dihadapi ketika berhadapan dengan polisi dari pada pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh hakim apabila dalam perbuatannya tersebut dirinya tertangkap. Perjudian menurut hukum Islam tidak mendapatkan sanksi yang berat seperti pembunuhan secara sengaja maupun perbuatan zina. Meski perjudian tetap termasuk perbuatan dosa bagi para pelakunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan ketentuan pidana bagi pelaku perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia dengan hukum pidana Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum pidana positif adalah lebih beratnya ancaman pidana bagi pemain judi online apabila dibandingkan dengan pelaku judi konvensional. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum Islam adalah terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Pada saat ini, setiap orang berpotensi bermain judi secara online. Dengan demikian, diperlukan pendekataan khusus dari sisi keagamaan untuk mencegah perbuatan melawan hukum tersebut. 
POLA KORUPSI DALAM EMPAT KASUS GUBERNUR RIAU DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGUATAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Muin, Mulyani Rody; Marlina, Tat; Handoko, Duwi
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.113

Abstract

Penelitian ini menelaah pola korupsi berulang yang menjerat empat Gubernur Provinsi Riau, yaitu Saleh Djasit, Rusli Zainal, Annas Maamun, dan Abdul Wahid serta implikasinya terhadap penguatan pendidikan antikorupsi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif digunakan dengan bertumpu pada putusan pengadilan, dokumen resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan literatur akademik yang relevan. Hasil analisis mengungkap adanya skema sistemik dalam penerbitan izin sumber daya alam, penyalahgunaan kewenangan dalam penganggaran pembangunan, serta pembentukan jejaring kolusi antara aktor birokrasi dan sektor swasta. Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah di Riau lebih bersifat struktural daripada insidental, dengan lemahnya regulasi dan tata kelola pemerintahan sebagai faktor pemicu utama. Implikasi temuan ini antara lain menuntut perluasan fokus pendidikan antikorupsi yang tidak hanya menekankan pembentukan etika individu, tetapi juga membekali peserta didik dengan literasi anggaran dan pemahaman terhadap mekanisme kelembagaan. Kurikulum antikorupsi idealnya memuat kajian kasus lokal, prinsip transparansi dalam pengadaan publik, serta penguatan peran partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda yang kritis dan proaktif dalam memantau kebijakan publik sekaligus berkontribusi dalam memutus siklus korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
KRIMINALISASI PASCAPUTUSAN PERDATA DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK Handoko, Duwi; Hulaimi, Hulaimi; Sukri, Beni; Laia, Lewiaro; Agripina, Hawa Raissa
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.115

Abstract

Kepastian hukum dalam sengketa merek pada dasarnya dijamin melalui mekanisme perdata yang menetapkan secara final hak dan kedudukan hukum para pihak. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang proses pidana tetap dilanjutkan meskipun sengketa perdata telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek yang beritikad baik. Penelitian ini mengkaji fenomena kriminalisasi pascaputusan perdata dalam sengketa merek melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pengadilan negeri, putusan perdata yang telah inkracht tidak dipertimbangkan secara memadai sehingga terdakwa dijatuhi pidana. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dengan menegaskan bahwa unsur “tanpa hak” dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi karena terdakwa merupakan pemilik merek yang sah. Putusan bebas tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Temuan ini mengindikasikan bahwa kriminalisasi pascaputusan perdata berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia.
Co-Authors Afrinaldy Rustam Agripina, Hawa Raissa Alamsyah, Rahmad ASRIL, FERRY Beni Sukri Beni Sukri Ferry Asril Hamler Hamler HULAIMI Hulaimi Hulaimi, Hulaimi Irfan Ardiansyah Irfan Ardiansyah Khairul Azwar Anas Laia, Lewiaro Lewiaro Laia Lewiaro Laila Marlina, Tat Martha Hasanah Rustam Meidizon Muhammad April Muin, Mulyani Rody Rahmad Alamsyah Rahmad Alamsyah Reza Azurma Riadi Asra Rahmad Rustam Rustam Rustam Rustam Sukri, Beni Tat Marlina Tat Marlina Tat Marlina Tat Marlina Turisnur, Iva