Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.816
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal HAM Jurnal Hukum Respublica Ensiklopedia of Journal Menara Ilmu Ensiklopedia Social Review Jurnal Trias Politika Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora PENA LAW: International Journal of Law Jurnal Sosio-komunika Riau Law Journal Jurnal Saintifik ANDREW Law Journal JURNAL RUANG HUKUM Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Legislasi Indonesia
Duwi Handoko
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Pekanbaru
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tantangan Masyarakat dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Tahun Politik Duwi Handoko; Beni Sukri; Hulaimi; Khairul Azwar Anas; Lewiaro Laia; Meidizon
JURNAL SOSIO-KOMUNIKA Vol 2 No 1 (2023): Mei
Publisher : LPPM STISIP Persada Bunda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57036/jsk.v2i1.36

Abstract

National unity and integrity are crucial for political stability and security in Indonesia. However, during political campaigns, differences in political views and interests often lead to conflicts that can threaten national unity and integrity. This challenge is becoming more complex in the digital era and social media, where information can easily spread and reinforce polarization. Therefore, this research aims to examine the challenges of maintaining national unity and integrity in Indonesia amidst differences in political views and interests during political campaigns and efforts that can be made by the community and the government to overcome these challenges. This research is a normative legal research. The data collection method used is a literature study by reviewing literature related to the research object. Data analysis is carried out systematically based on the research problem formulation and described qualitatively. The challenges faced by society in maintaining national unity and integrity in the political year are framing narratives that reinforce polarization, spreading false information or hoaxes, using hate speech, and using identity politics. Efforts need to be made to overcome these challenges, such as increasing digital and media literacy, developing a better understanding of human rights and equality, and promoting constructive and inclusive dialogues between different social groups. Active involvement from all parties, including the government, society, and media, is also crucial in maintaining national unity and integrity during political campaigns.
Tinjauan Hak Asasi Manusia terkait Hak Atas Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja Martha Hasanah Rustam; Duwi Handoko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.774 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.10980

Abstract

Masalah pokok dalam kajian ini adalah: Bagaimanakah pemenuhan norma hukum terkait setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hanya saja untuk menyamakan apa yang sudah diatur dengan ketentuan tersebut dengan praktik di lapangan bukan suatu perkara yang mudah karena kejahatan dalam dunia tenaga kerja di Indonesia masih terjadi dan bahkan hal tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum yang terkesan tidak peduli terhadap hal tersebut. Contoh kasus dugaan perbudakan buruh kuali merupakan bukti nyata atas hal ini dengan substansi berupa pekerja selama bekerja tidak diberi gaji, dipukuli apabila bekerja tidak mencapai target, mendapatkan makanan basi, dan tidak adanya alat-alat keselamatan kerja selama melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat sebaiknya melakukan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang bersifat tertutup dengan lingkungan sekitar dan Dinas Tenaga Kerja seharusnya melakukan pengawasan yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjamin terciptanya hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini dirasa penting karena selama ini pengawasan yang dilakukan tidak menyentuh terhadap substansi yang diawasi tetapi lebih kepada hubungan bisnis antara pengawas dengan pemberi kerja.
KETENTUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU MURTAD DIKAITKAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Handoko, Duwi; Hasanah Rustam, Martha
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8320

Abstract

Konsep masuk agama Islam tidak ada pemaksaan tetapi keluar dari agama Islam terdapat hukuman bagi pelakunya pada hakikatnya adalah suatu penyampaian Rasulullah kepada umat manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT Yang Maha Melihat akan hamba-hamba- Nya. Barangsiapa yang masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dan barangsiapa yang murtad, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Pengaturan pidana terhadap murtad dalam hukum pidana Islam adalah harus dibunuh setelah melewati tenggang waktu penasehatan dan eksekusi dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim. Sedangkan dalam hukum pidana positif di Indonesia, yang belum menerapkan hukum pidana Islam, maka orang murtad tidak dibunuh. Ketentuan hukum pidana Islam terhadap pelaku murtad dikaitkan dengan hak asasi manusia berdasarkan hukum positif Indonesia tentunya sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan saat ini.
Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Handoko, Duwi; Marlina, Tat
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.5130

Abstract

Legal review regarding the status of state finances within the scope of state-owned enterprises and the resolution of the problems of corruption, which uses a type of normative legal research which uses a statutory approach, and legal history, as well as legal politics, that there are research results which find that first , positive laws such as the 1945 Constitution and the package of state finance laws have provided legal certainty regarding the status of state finances within the SOE Persero environment as state finance, which for the sake of creating a governance mechanism and an accountable, transparent, prudent state financial accountability in the end will create prosperity for all people. There is a consequence that all legal arrangements that are different and raise doubts must still refer to the provisions of the 1945 Constitution and the package of laws on state finances. Second, regulation regarding the legal status of finance within the BUMN Persero regarding the problem of state losses in the problem of resolving a criminal act of corruption in which the directors and commissioners of a Persero BUMN can be subject to criminal charges of corruption (besides civil and administrative) if in the management of state finances within the BUMN Persero , the decisions and actions fulfilling the elements of the offense regulated in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, without having to prove before hand whether there are state losses caused by these decisions and actions. This is based on good will to save state finances in order to increase the country's economic growth and the welfare of all the peopleSeseorang yang memiliki sifat buruk, seperti menjadi seorang penjudi secara psikologis lebih takut terhadap kenyataan yang akan dihadapi ketika berhadapan dengan polisi dari pada pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh hakim apabila dalam perbuatannya tersebut dirinya tertangkap. Perjudian menurut hukum Islam tidak mendapatkan sanksi yang berat seperti pembunuhan secara sengaja maupun perbuatan zina. Meski perjudian tetap termasuk perbuatan dosa bagi para pelakunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan ketentuan pidana bagi pelaku perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia dengan hukum pidana Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum pidana positif adalah lebih beratnya ancaman pidana bagi pemain judi online apabila dibandingkan dengan pelaku judi konvensional. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum Islam adalah terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Pada saat ini, setiap orang berpotensi bermain judi secara online. Dengan demikian, diperlukan pendekataan khusus dari sisi keagamaan untuk mencegah perbuatan melawan hukum tersebut. 
Reformasi Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Handoko, Duwi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i2.1175

Abstract

Pada tahun 2026 akan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mengatur berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reformasi apa saja yang terjadi dalam hukum pidana terkait tindak pidana pencucian uang setelah pemberlakuan KUHP Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan penelitian kepustakaan, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Reformasi hukum pidana terkait TPPU pasca pemberlakuan KUHP Baru memiliki sanksi pidana yang lebih ringan dari pada KUHP saat ini. Meskipun KUHP Baru dan KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur pidana minimum untuk TPPU, diharapkan pada praktiknya, hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan cukup berat dan memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Koreksi Kualifikasi dan Implikasi Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 Handoko, Duwi; Sukri, Beni; Hulaimi; Laia, Lewiaro; Alamsyah, Rahmad; Turisnur, Iva
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v4i1.1232

Abstract

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang memungkinkan koreksi terhadap kekeliruan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid.Sus/2025 dalam konteks tindak pidana narkotika, dengan fokus pada perubahan kualifikasi dari "menjual" menjadi "menguasai" narkotika. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji perbedaan unsur Pasal 112 dan 114 UU Narkotika serta pertimbangan hukum MA dalam menafsirkan niat dan peran terdakwa. Putusan ini memperlihatkan adanya diskresi hakim yang menjatuhkan hukuman di bawah minimum khusus, yaitu dua tahun, meskipun Pasal 112 mengatur minimal empat tahun. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Penelitian merekomendasikan reformasi regulasi melalui revisi Pasal 112, penerbitan PERMA pemidanaan berbasis gramasi dan peran, serta pembentukan Komisi Sentensi untuk menjaga konsistensi yurisprudensi. Pendekatan multidisipliner dan program rehabilitasi juga perlu dikuatkan sebagai bentuk keadilan substantif dalam perkara narkotika.
Anak Sebagai Pelaku Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Handoko, Duwi; Marlina, Tat; Hulaimi; Laia, Lewiaro; Alamsyah, Rahmad
El-Dusturie Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v4i1.10770

Abstract

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang dalam hukum pidana positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Namun, ketika pelaku perjudian adalah anak, terdapat perbedaan perlakuan hukum yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam mengatur serta menanggapi anak sebagai pelaku perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam hukum pidana positif Indonesia, anak yang terlibat dalam perjudian mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan Pidana Anak, yang menekankan pada prinsip keadilan restoratif dan diversi. Di sisi lain, hukum pidana Islam memberikan sanksi tegas terhadap perjudian (maysir), namun tetap mempertimbangkan aspek usia, kedewasaan, serta tanggung jawab moral anak dalam penerapan hukumannya. Hasil penelitian menunjukkan hukum pidana positif lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pembinaan, sedangkan hukum Islam mengutamakan aspek pendidikan moral dan tanggung jawab sosialAbstrak: Anak; Perjudian; Hukum Pidana Positif; Hukum Islam.
THE DYNAMICS OF COURT DECISIONS IN THE CIVIL DISPUTE OVER GOLD SALES BETWEEN PT ANTAM TBK AND BUDI SAID AND ITS IMPLICATIONS FOR THE APPLICATION OF CIVIL LAW IN INDONESIA Martha Hasanah Rustam; Duwi Handoko; Afrinaldy Rustam; Muhammad April
Jurnal Saintifik (Multi Science Journal) Vol 23 No 2 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/js.v23i2.439

Abstract

This study examines the litigation trajectory of the gold sales dispute between PT Aneka Tambang Tbk (Antam) and Budi Said across four judicial levels in Indonesia: the Surabaya District Court, the Surabaya High Court, the Supreme Court at the cassation stage, and two rounds of judicial review (Peninjauan Kembali). Employing a normative legal research design, the analysis draws on statutory provisions, court decisions, and scholarly literature to assess the application of tort elements in sale contracts. Findings reveal divergent interpretations of tort elements (unlawful act, loss, causation, and fault) at each judicial tier: the District Court and the Supreme Court (cassation and first judicial review) affirmed the presence of tort, obligating Antam to deliver 1.136 tons of gold or pay compensation; the High Court rejected the claim entirely; and the second judicial review reversed Antam’s obligation based on new criminal findings against Budi Said. These oscillating verdicts generate legal uncertainty, blur the line between breach of contract and tort, and underscore the need for harmonization between civil and criminal proceedings and the standardization of tort evidentiary rules. Recommended measures include issuing consistent Supreme Court jurisprudential guidelines, clarifying corporate authority in contractual engagements, and strengthening internal corporate oversight.
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Implikasinya Terhadap Konsumen Selaku Pihak Ketiga Reza Azurma; Duwi Handoko
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i2.7292

Abstract

This article examines the legal consequences of default (wanprestasi) in land sale and purchase agreements and its implications for consumers as third parties. Using a normative and case-based approach, this study analyzes judicial decisions from the District Court of Depok (No. 55/Pdt.G/2022/PN Dpk), the Bandung High Court (No. 204/PDT/2023/PT BDG), and the Supreme Court (No. 2134 K/Pdt/2024). The case demonstrates the complexity of legal relations between the landowner, initial buyer, and end-consumers (such as housing unit buyers), who are affected by the annulment of sale agreements. The analysis reveals that the initial buyer’s default, including failure to pay and use of empty checks, led the courts to invalidate the agreement and return the land title to the seller. Third parties such as notaries, the National Land Agency, and consumers are placed in legally vulnerable positions. The study emphasizes the necessity of preventive legal safeguards, including due diligence, explicit contractual clauses, and clear third-party liability management in land sale chains.
Analisis Penataan Kelembagaan KP2MI dan BP2MI Ditinjau dari Asas Hukum Administrasi Negara dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Hamler; Duwi Handoko
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 6 NOVEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) make a significant contribution to the national economy but continue to face serious challenges in terms of legal and institutional protection. The institutional transformation from BNP2TKI to BP2MI, followed by the establishment of the Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers (KP2MI) through Presidential Regulation (Perpres) No. 165 of 2024, and the simultaneous reissuance of Perpres No. 166 of 2024 reinstating BP2MI, has raised concerns about overlapping functions and legal uncertainty. This study uses a normative juridical approach to analyze the institutional design compatibility of KP2MI and BP2MI with the principles of administrative law and good governance. The findings indicate a duplication of functions that contradicts the principles of legality, bureaucratic efficiency, and public accountability. Overlapping authority undermines law enforcement and weakens the overall protection of migrant workers. This study recommends a comprehensive institutional restructuring, either through the revocation of Perpres 166/2024 or amendments to both regulations with a clear delineation of functions, and the implementation of transparency, accountability, and cross-sector coordination to establish more efficient and human rights-responsive governance in the protection of Indonesian migrant workers.
Co-Authors Afrinaldy Rustam Agripina, Hawa Raissa Alamsyah, Rahmad ASRIL, FERRY Beni Sukri Beni Sukri Ferry Asril Hamler Hamler Hulaimi HULAIMI Hulaimi, Hulaimi Irfan Ardiansyah Irfan Ardiansyah Khairul Azwar Anas Laia, Lewiaro Lewiaro Laia Lewiaro Laila Marlina, Tat Martha Hasanah Rustam Meidizon Muhammad April Muin, Mulyani Rody Rahmad Alamsyah Rahmad Alamsyah Reza Azurma Riadi Asra Rahmad Rustam Rustam Rustam Rustam Sukri, Beni Tat Marlina Tat Marlina Tat Marlina Tat Marlina Turisnur, Iva