Claim Missing Document
Check
Articles

INTERPRETATION OF FAJR ṢĀDIQ AND FAJR KĀDHIB IN Al-SHĀFI’Ī SCHOOL’S TEXTS: A HADITH AND ASTRONOMICAL PERSPECTIVES Qulub, Siti Tatmainul; Nadhifah, Nurul Asiya; Ahmad Munif; Mokhamad Ali Ridlo
Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy Vol 6, No 2, 2024
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/al-hilal.2024.6.2.23868

Abstract

This study explores the interpretation of false dawn (fajr kādhib) and true dawn (fajr ṣādiq) in al-Shāfi’ī fiqh texts through the lenses of hadith and astronomy. It compares classical definitions by al-Rāfi'ī and al-Nawawī with contemporary scientific and hadith-based perspectives. Using documentation and descriptive-critical analysis, the research finds that fajr kādhib is described as vertical light (mustathil) resembling a wolf's tail, appearing briefly and vanishing. In contrast, fajr ṣādiq is horizontal light (mustaṭīr) spreading across the horizon, gradually brightening. From a hadith perspective, this aligns with al-mu'taridh (true dawn) and al-mustathil (false dawn). Astronomically, fajr kādhib matches zodiacal light, which doesn’t disappear, and fajr ṣādiq corresponds to sunlight scattering. Thus, the disappearance of fajr kādhib, as described in classical texts, lacks modern scientific support.
Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: The Urgency of Fatwa and Isbat Assemblies in Determining the Beginning of the Month of Kamariah in Indonesia Qulub, Siti Tatmainul; Munif, Ahmad
Jurnal Bimas Islam Vol. 16 No. 2 (2023): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v16i2.929

Abstract

This study examines the urgency of fatwas and isbat hearings in determining the beginning of the month of Kamariah in Indonesia. MUI issued MUI Fatwa in 1981 and MUI Fatwa No. 2 of 2004, which contains the initial determination of Ramadan, Shawwal, and Dhul-Hijjah, where all Muslims in Indonesia are obliged to obey Government decrees carried out through isbat sessions. However, many still need to obey the provisions of the Government. This research answers two formulations of the problem. First, what is the urgency of the MUI Fatwa and Isbat Council in determining the beginning of the month of Kamariah in Indonesia? Second, how much did the MUI Fatwa and Isbat Council contribute to unifying the beginning of the month of Kamariah in Indonesia? The descriptive-analytical method with a fiqh Falak approach answers both problem formulations. The study yielded two findings. First, the urgency of the MUI Fatwa and the Isbat Assembly is a form of the responsibility of scholars and the Government to the Indonesian people to create togetherness, provide certainty of opinion, and minimize differences and conflicts. Second, the MUI Fatwa is a step and initial foothold for the Government to set criteria for the beginning of the month of Kamariah (MABIMS and Neo MABIMS). The Isbat Assembly became a forum for collecting various information, both the results of hisab and reports. Both contribute to efforts to realize the benefits of togetherness during worship.
Batasan Kebebsan Berpendapat dalam Menyampaiakan Argumentasi Ilmiah di Media Sosila Perspektif Hukum Islam Qulub, Siti Tatmainul
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 4 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4218.231 KB) | DOI: 10.15642/aj.2018.4.2.247-267

Abstract

Di era digital, semua orang bebas mengemukakan pendapat dengan adanya media sosial (medsos). Namun, media ekspresi tersebut memunculkan efek negatif dengan banyaknya kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pengguna. Mereka terjebak pada kasus tindak pidana, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Baru-baru ini di medsos (facebook, blog) muncul perdebatan antara komunitas flat earth dan Kepala LAPAN tentang bumi bulat vs bumi datar. Masing-masing mengemukakan argumentasi ilmiahnya yang berujung pada petisi yang dikeluarkan oleh komunitas flat earth kepada Kepala LAPAN. Pada dasarnya berpendapat merupakan kebabasan yang melekat pada individu. Namun, perlu keterampilan dan aturan (etika) tentang penyampaian argumentasi ilmiah di medsos. Argumen ilmiah berbeda dengan opini atau pendapat. Ia membutuhkan klaim, bukti dan alasan ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, penulis hanya bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa yang ditulis itu benar, tidak untuk mempengaruhi pembaca untuk mengukuti keinginan penulis. Islam memberikan kebabasan kepada masyarakat untuk menyampaikan argumen/pendapat baik di dunia nyata maupun di medsos. Namun, Islam memberikan batasan terkait substansi yang disampaikan. Secara global, batasan tersebut adalah: menyajikan informasi yang bermanfaat dan terbukti kebenarannya (ada klaim, bukti dan alasan ilmiah), sebagai sarana amar ma’ruf nahi munkar, tidak melanggar aturan agama dan aturan negara, menjalin silaturrahmi dan tidak mendatangkan permusuhan.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Larangan Perceraian Bagi Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Hukum Islam Qulub, Siti Tatmainul; Munif, Ahmad
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.802 KB) | DOI: 10.15642/ad.2017.7.1.57-86

Abstract

Abstract: Since 2015 the regency of Ponorogo planned to issue a bylaw which prevent indonesian migrant workers who work overseas to divorce. The plan included the prohibition against lawyers to represent migrant workers in divorce cases. The consideration of the bill is the prevalent cases of divorce among migrant workers in the regency. As a regency with a large number of migrant workers, the regulation is expected to mitigate social problems caused by high divorce rate. This is in accordance with the principle of maslahah (welfare) since it will guarantee the protection of family which is one of five basic protection in the concept of maqasid al-shari’ah (the purpose of islamic law). Therefore, the plan should be supported and implemented. In addition, intensive family councelling should be initiated for workers prior and after working overseas. Abstrak: Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berinisiatif mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Larangan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Perda tersebut hingga saat ini masih belum disahkan dan ditetapkan, padahal Perda ini telah dibahas dan digodok dari sejak tahun 2015. Inisiasi dari Perda ini berangkat permasalahan tingginya kasus perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo, di mana Ponorogo merupakan salah satu pemasok TKI yang besar di Jawa Timur. Dampak negatif dari profesi Tenaga Kerja Indonesia diantaranya adalah perceraian. Dengan mempertimbangkan urgensi dan kemaslahatan yang ditaksirkan dapat meminimalisasi terjadinya perceraian di Ponorogo, sebaiknya Perda tersebut segera disahkan dan ditetapkan agar dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang terumuskan dalam al-kulliyyât al-khamsah, yaitu: hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasab dan hifzh al-mâl. Di samping Perda, perlu peraturan lain tentang tidak diperbolehkannya mewakilkan proses perceraian kepada pengacara untuk meminimalisasi perceraian di Ponorogo. Selain itu, upaya penyuluhan juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi TKI, baik pra maupun pasca pemberangkatan TKI ke luar negeri.
Hifz Al Aql dan Penerapan Open-Ended Question dalam Materi Konsep Arah Kiblat Pada Mata Kuliah Matematika Astronomi Solikin, Agus; Qulub, Siti Tatmainul; Damanhuri, Adi; Sopwan, Novi; Rohman, Holillur
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 02 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i02.3243

Abstract

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan langkah-langkah penerapan pendekatan open ended question pada materi konsep arah kiblat di mata kuliah matematika astronomi dalam rangka menjaga semangat hifz al aql. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan di prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023. Langkah - langkah  penerapan pendekatan pada kajian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama persiapan yang meliputi penyusunan lembar kerja mahasiswa yang memuat masalah tentang konsep arah kiblat dengan pendekatan open ended question. Tahap kedua pelaksanaan, dimulai dengan dosen pengampu menyampaikan motivasi, tujuan perkuliahan dan metode perkuliahan yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan mahasiswa membentuk kelompok, bersama kelompoknya mahasiswa mendiskusikan penyelesaian masalah yang ada dalam lembar kerja mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan satu atau beberapa kelompok mewakili satu kelas untuk mempresentasikan hasil kinerjanya, sedangkan kelompok yang lain diminta untuk memberi tanggapan. Tahap kedua ini ditutup dengan kegiatan mahasiswa secara bersama-sama dengan dosen pengampu, membuat refleksi dan kesimpulan atas solusi penyelesaian masalah tersebut. Tahap ketiga yaitu evaluasi, pada tahap ini dosen melakukan penilaian terhadap hasil perkuliahan,