Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Program Wana Wisata Rusa Tanjungsari pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Pamungkas, Tri Bagus; Hernawan, Denny; Purnamasari, Irma
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13183

Abstract

Tujuan dari wana wisata adalah untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pengunjung sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan. Tujuan utama untuk mengetahui Implementasi Program Wana Wisata Rusa Tanjungsari Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi yang diambil dari bulan oktober 2023 terdapat 248 orang dan sampel yang didapat ada 72 orang pengunjung wana wisata rusa menggunakan rumus Taro Yamane. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program wana wisata rusa tanjungsari secara keseluruhan adalah baik. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai rata rata tertinggi yaitu 4.29 dengan kategori ”Baik”. Nilai rata rata terendah yaitu 3.74 dengan kategori ”Baik”
Implementasi Reformasi Birokrasi Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Penelitian Elfito, Fidya Arzita; Seran, Gotfridus Goris; Hernawan, Denny; Ramdani, Faisal Tri
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.14017

Abstract

Perizinan di pemerintahan daerah sering menjadi hambatan dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. Proses perizinan seperti surat rekomendasi izin penelitian sebagai bentuk pelayanan publik administrasi memerlukan bolak-balik persetujuan dan waktu yang lama, mempengaruhi kemudahan akses bagi pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi reformasi birokrasi dalam pelayanan surat rekomendasi izin penelitian di Bakesbangpol Kabupaten Bogor. Fokus utamanya adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam prosedur pelayanan publik setelah terjadinya perubahan struktur organisasi menjadi badan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dianalisis menggunakan dimensi reformasi birokrasi: kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem/prosedur, untuk mengevaluasi implementasi reformasi dalam pelayanan surat rekomendasi izin penelitian. Implementasi reformasi birokrasi di Bakesbangpol Kabupaten Bogor terbukti menghasilkan perubahan signifikan, terutama dalam efektivitas struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemahaman SOP oleh masyarakat, yang diatasi dengan komunikasi langsung dan penggunaan teknologi seperti Tanda Tangan Elektronik untuk mempercepat proses perizinan. Reformasi birokrasi di Bakesbangpol Kabupaten Bogor telah memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan mengoptimalkan struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam memperjelas SOP dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Efektivitas Program Posyandu dalam Penurunan Stunting Dewi, Siti Murti; Setiyani, Melia Dewi Nur; Hernawan, Denny; Apriliani, Afmi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14197

Abstract

Masalah stunting merupakan masalah yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, salah satu program yang diupayakan oleh pemerintah adalah program Posyandu untuk menurunkan stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif Program Posyandu dalam mengurangi stunting di Desa Teluk Pinang, dengan menerapkan pendekatan efektivitas program yang dikembangkan oleh Budiani pada tahun 2018 yang meliputi dimensi Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program.  Program Posyandu merupakan intervensi khusus yang dirancang untuk mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah gizi seperti stunting. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan. Responden penelitian terdiri dari 10 pegawai Posyandu dan 13 orang masyarakat, yang dipilih secara insidental. Teknik analisis data yang digunakan adalah formula Weight Mean Score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Posyandu untuk mengurangi stunting di Desa Teluk Pinang telah terbukti efektif dan telah dijalankan dengan baik diperoleh nilai rataan 4,61 (Penilaian Masyarakat), dan 4,37 (Penilaian Pegawai). Sehingga dengan penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk para tenaga kesehatan dan juga masyarakat bahwa pentingnya dalam penurunan angka stunting tidak hanya di lingkup desa Teluk Pinang akan tetapi di seluruh daerah di Indonesia.  Saran dari penelitian adalah meningkatkan pengetahuan mengenai program – program yang ada di posyandu.
Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Pandansari Dewi, Siti Murti; Nabilah, Siti; Hernawan, Denny; Ramdani, Faisal Tri
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14201

Abstract

Konsep good governance  muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan yang sebelumnya cenderung sentralis, non-partisipatif, dan tidak memperhatikan kepentingan publik.  Sebagaimana dengan aturan yang ada pelayanan seharusnya membutuhkan waktu yang cepat, tetapi Masyarakat mengeluhkan pelayanan yang kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Teknik pengambilan data melalui survei lapangan dan wawancara dengan melibatkan Informan sebagai sumber informasi. Ditemukan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara adil dan efisien. Desa Pandansari dapat mengimplementasikan transparansi ini dengan menerbitkan laporan keuangan secara rutin, mengumumkan rencana pembangunan dan alokasi anggaran secara publik, serta menyediakan forum partisipasi bagi warga untuk memberikan masukan dan menyampaikan keluhan.
Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Farhati, Muthia Zahra; Apriliyani, Afmi; Hernawan, Denny; Ramdani, Faisal Tri
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14271

Abstract

Integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia dipastikan melalui penanganan pelanggaran pemilu yang merupakan aspek vital. Namun, dalam konteks implementasi, Bawaslu menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penanganan tindak lanjut temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan koordinator penanganan pelanggaran dan anggota staff Bawaslu dan dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan model implementasi kebijakan George Edward III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yaitu telah melakukan sosialisasi komprehensif dan memiliki komitmen kuat untuk menjalankan pemilu sesuai peraturan. Namun, terdapat kendala signifikan terkait keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang mempengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran. Struktur birokrasi Bawaslu terorganisir dengan baik, meskipun masih menghadapi tantangan beban kerja tinggi dan kompleksitas kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan sumber daya dan efisiensi birokrasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.
Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Cileungsi Setiawan, Iwan; Hatriadi, Muhaemin; Syahrin, Fadlam Alfi; Dewi, Siti Murti; Hernawan, Denny; Ramdani, Faisal Tri
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14288

Abstract

Program Keluarga Harapan adalah salah salah satu program yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengevaluasi implementasi PKH di Desa Cileungsi dengan menggunakan teori Edward III, yang mengkaji aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang dilakukan dengan cara wawancara dengan 5 informan dari kalangan penerima manfaat dan pendamping program. Hasil penelitian menyatakan kegiatan implementasi PKH di Desa Cileungsi dinilai sudah berjalanbaik berdasarkan tanggapan positif dari informan. Ini mencakup respons yang baik dari informan utama dan kunci, menunjukkan kesesuaian program dengan peraturan yang berlaku. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi penyelenggara PKH di tingkat daerah, serta mendukung upaya memperbaiki diri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat penerima manfaat terhadap program ini.
Pengaruh Kualitas Sistem Aplikasi E-Coklit Terhadap Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bogor Agung, Wahyu; Hernawan, Denny; Sastrawan, Berry
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14734

Abstract

Penelitian tentang sistem aplikasi e-coklit ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh dari  Kualitas Sistem Aplikasi E-Coklit Terhadap Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bogor. Coklit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para petugas pantarlih atau  petugas pemutakhiran data pemilih serta merupakan tahapan awal dalam pemutakhiran data pemilih sedangkan e-coklit merupakan sebuah alat bantu bagi para petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih yang di rancang oleh Komisi pemilihan umum, aplikasi e-coklit ini dirancang untuk membantu serta menunjang dalam pemutakhiran agar dapat membantu mempermudah pekerjaan singkronisasi data pemilih. Artikel ini menggambarkan terkait pengaruh kualitas sistem aplikasi e-coklit terhadap pemilu di tahun 2024 di Kabupaten Bogor dalam mencapai serta merealisasikan pemilu yang berasaskan pada luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Adapun metode riset  atau penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif yang mengutamakan pada aspek kualitas sistem pada aplikasi e-coklit adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain : wawancara, studi pustaka, angket serta pengamatan secara langsung, penelitian kuantitatif diolah dan dianalisi dengan statistik. Pengaruh Kualitas Sistem Aplikasi E-Coklit Terhadap Pemilihan Umum di kabupaten Bogor agar sistem dapat memabtu pekerjaan para pengguna seperti : (a) sistem/aplikasi bisa diakses dimana saja. (b) mudah diakses dan koneksi ke server lancar. (c) fitur-fitur mudah digunakan.  
Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Sahila, Alifa Nasywa; Purnamasari, Irma; Hernawan, Denny; Apriliani, Afmi; Rahmawati, Rita; Apriliani, Neng Virly; Ramdani, Faisal Tri; Wahyudin, Cecep
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid (On Proses)
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.14940

Abstract

Tahun 2024 adalah tahun kepemiluan. Salah satu nya adalah dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang dilaksanakan setelah Pemilu. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan badan adhoc sangat diperhatikan dalam Pilkada ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc pada Pilkada 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan datanya observasi, studi pustaka, dan studi dokumen. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc pemilihan kepala daerah 2024 secara umum berjalan dengan baik. Kebijakan pembentukan badan adhoc adalah kebijakan yang mengatur tentang pembentukan badan adhoc. Beberapa kendala pada masa pembentukan PPK dan PPS yaitu ketidaklengkapan berkas administrasi, keterlambatan pendaftaran, jumlah pendaftar yang sedikit di beberapa desa, gangguan teknis pada sistem Siakba. Walaupun begitu, KPU tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS Utami Tuarita, Tridita Yuniar; Hernawan, Denny; Apriliyani, Neng Virly; Rusliandy; Wahyudin, Cecep; Salbiah, Euis; Ramdani, Faisal Tri; Munjin, Akhmad
Jurnal Governansi Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Governansi Volume 10 Nomor 2, Oktober 2024
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v10i2.15397

Abstract

Targeted policies and programs that consider the needs of the community must be supported by government efforts to establish appropriate policies. Effective policies are essential for ensuring that programs can be implemented successfully. The purpose of this study is to assess the effectiveness and efficiency of the policy for handling social welfare services for the homeless and beggars at the Social Service Office of Bogor City. This research utilizes a policy implementation theory consisting of four main components: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. A descriptive quantitative analysis approach is employed in this study. Data were collected through field observations and questionnaires distributed to 24 respondents. For data analysis, the Weight Mean Score (WMS) formula was used, and measurement was conducted using a Likert scale. The results indicate that the communication dimension scored 4.81, categorized as very good; the resource dimension scored 4.61, also categorized as very good; the disposition dimension scored 4.25, categorized as very good; and the bureaucratic structure dimension scored 4.65, categorized as very good. Consequently, the overall score for the policy implementation assessment was 4.58, categorized as very good. It is hoped that this research will assist the Social Service Office of Bogor City in evaluating or reconsidering the policies for handling social welfare services for the homeless and beggars in Bogor city.
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bogor tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Kabupaten Bogor Syafitri, Riska Adita; Rahmawati, Rita; Apriliani3, Afmi; Maruapey, Muhammad Husein; Saaepudin; Hernawan, Denny
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.14846

Abstract

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan aspek administratif dan regulatif semata, tetapi juga mencakup upaya konkret dalam menerapkan kebijakan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terdapat beberapa kebijakan salsh satunya Peraturan Bupati (Perbup), peraturan bupati adalah kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh seorang bupati sebagai kepala pemerintahan di tingkat kabupaten. Peraturan ini biasanya mengatur hal-hal terkait dengan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Banyak peraturan bupati yang telah dikeluarkan salah satunya tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada Peraturan Bupati Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metodologi pendeketan deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan catatan hasil observasi. Hasil penelitian ini adalah Kabupaten bogor mempunyai Unit Pelaksana Teknis yaitu organisasi untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas atau program perlindungan perempuan dan anak yang memiliki sasaran kelompok individu atau entitas yang mengalami kekerasan teturama terhadap perempuan dan anak karena masih banyak beberapa faktor yang mempengaruhi seperti sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi.