Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Notariil Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JURNAL USM LAW REVIEW Indonesian Journal of Law and Economics Review JHCLS Law Development Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pancasila: Jurnal Keindonesiaan International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Social Science INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Transnational Business Law Journal Journal of Law and Legal Reform Journal of Citizen Research and Development Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Serina Abdimas
Amad Sudiro, Amad
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Business Actors’ Liability for Consumer Losses in the Case of Hazardous Syrup Medicines under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection: Tanggung Jawab Pihak Usaha atas Kerugian Konsumen dalam Kasus Obat Sirup Berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Purba, Nanda Divabuena; Sudiro, Amad
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 20 No. 4 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v20i4.1339

Abstract

General Background: The circulation of hazardous syrup medicines causing acute kidney failure in children has revealed fundamental weaknesses in Indonesia’s consumer protection and health monitoring systems. Specific Background: Although Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regulates the obligations of business actors, ineffective supervision by both producers and regulatory agencies such as BPOM has led to serious public health risks and consumer losses. Knowledge Gap: Existing studies have not sufficiently examined the legal accountability of business actors and the state’s preventive role in safeguarding consumer rights in the pharmaceutical sector. Aims: This study analyzes the scope of business actors’ liability and assesses the effectiveness of legal protection for consumers in the case of hazardous syrup medicines. Results: The research finds that business actors bear strict liability under Articles 8 and 19 of the Consumer Protection Act, covering civil, administrative, and criminal responsibility for consumer damages. Novelty: The study exposes a significant gap between legal norms and their practical implementation, underscoring the need for coherent enforcement and institutional coordination. Implications: Strengthening preventive and repressive legal frameworks, regulatory oversight, and corporate ethical responsibility is essential to ensure justice, consumer safety, and legal certainty within Indonesia’s consumer protection regime. Highlights: Business actors hold strict liability for unsafe pharmaceutical products. There is a gap between regulation and implementation in consumer protection. Stronger preventive and repressive legal mechanisms are urgently needed. Keywords: Business Liability, Consumer Protection, Hazardous Syrup, Legal Accountability, Public Health  
Perlindungan Konsumen Terhadap Interaksi Digital Dalam Layanan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Brigita Engkolan, Cenlia; Sudiro, Amad
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2707

Abstract

Layanan transportasi online telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan moda transportasi, membawa efisiensi serta integrasi digital melalui pemesanan berbasis aplikasi. Tiga aktor utama dalam layanan transportasi online: penyedia aplikasi, pengemudi, dan konsumen. Transportasi online seperti Gojek memfasilitasi mobilitas serta menawarkan berbagai fitur. Namun, kemudahan ini juga diiringi tantangan, termasuk permasalahan komunikasi antara pengemudi dan konsumen yang kadang bersifat tidak pantas. Penelitian ini menganalisis perlindungan konsumen dalam interaksi digital yang tidak pantas di layanan transportasi online, terutama dalam konteks pesan-pesan kasar yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengulas hak-hak konsumen yang dilindungi, seperti kenyamanan, keamanan, dan hak atas pengaduan.
Pelanggaran Penggunaan Zebra Cross Dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pratiwi, Tasya Bella; Sudiro, Amad
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.506 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i4.11637

Abstract

Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yang ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia yang sifatnya memaksa dan jika dilanggar dikenakan sanksi. dalam hal ini Penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut tentang “Pelanggaran Penggunaan Zebra Cross Dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode yang ditempuh adalah metode pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Sifat analisis yang bersifat deskriptif yang berisi pemaparan secara spesifik. Tren Citayam Fashion Week di zebra cross yang terjadi pada Juli 2022 mengganggu fasilitas pejalan kaki dan melanggar aturan yang berlaku yaitu gangguan fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsinya, dan untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas harus mendapat izin terlebih dahulu.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Produk Kosmetik yang Ilegal Syafiqoh, Firyal Arribah; Sudiro, Amad
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i12.14757

Abstract

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada dunia perdagangan, saat ini E-Commerce tumbuh dengan begitu pesat. pertumbuhan tersebut membawa dampak pada menjamurnya industri kosmetik di online shop, namun hal tersebut menyebabkan maraknya kosmetik illegal yang beredaran dipasar salah satunya merek Zayora. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap kesadaran konsumen mengenai penerapan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik ilegal dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem.Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kasus adalah penelitian hukum normatif yang sistematis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, dimana alat hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan (LR). Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dimana analisis tersebut berkaitan dengan komponen-komponen substansi hukum yaitu teori, konsep, dan beberapa undang-undang yang berlaku Perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik illegal pada studi kasus Putusan No Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Ckr bahwa pelaku memperoleh sanksi pidana selama kurang lebih dua tahun dengan denda sebesar 10.000.000, hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya dalam melindungan konsumen. Penarikan serta penghentian produk yang beredar secara illegal tanpa adanya surat izin dari BPOM menunjukkan implementasi perlindungan hukum kepada konsumen, hal ini disebabkan karena sulitnya BPOM mengawasi perederan kosmetik yang dijual secara online untuk itu masyarakat dihimbau lebih teliti dalam membeli produk secara online.Berdasarkan temuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BPOM dalam pengawasan kosmetik illegal masih kurang, hal ini dapat dilihat dari ribuan kosmetik illegal tanpa izin yang beredar secara online.
Penerapan Klausul Non-Refundable Tiket Penerbangan Haji Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian Pitang, Govara Remeina; Sudiro, Amad
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12588

Abstract

The development of the aviation industry, particularly in the implementation of the Hajj pilgrimage, encourages airlines to implement various clauses in transportation agreements, one of which is the non-refundable clause. The problem faced is how to provide legal protection for those who suffer losses due to the implementation of non-refundable clauses in flight tickets. The type of research used is normative juridical legal research. The results of the study indicate that non-refundable clauses in air transportation agreements are problematic. Non-refundable clauses in flight tickets are standard clauses that have the potential to harm consumers because they eliminate the right to a refund. Decision Number: 310/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt emphasizes that legal protection for consumers can be realized in court through an assessment of the validity of the clause, in order to create a balance of rights between business actors and consumers.
IMPLIKASI TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU Tanjung, Adrian; Sudiro, Amad
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.654

Abstract

The purpose of this study is to critically analyze the quality of Supreme Court decisions in achieving justice and legal certainty in Indonesia. The Supreme Court is an important part of the justice system in upholding justice and providing legal security to the public. Nonetheless, the success of achieving the goals largely depends on the quality of the decisions made. Relevant Supreme Court decisions and a review of supporting literature were used in this qualitative research. This method allows for a thorough analysis of the components that affect the quality of decisions, such as the protection of human rights, equality before the law, equality of treatment, consistency in the interpretation and application of the law, and the guarantee of fair and clear legal protection.
Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Pemalsuan Merek Produk Beras Lestari, Ismiyati Riri Puji; Sudiro, Amad
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1000

Abstract

Consumer legal protection in Indonesia refers to legal efforts to protect consumers from various economic actions that harm them. This research uses normative legal research methods. The purpose of this study is to determine the law enforcement of legal protection of consumers for the purchase of rice products with fake brands. The results of this study indicate that riceoplosan is an effort to produce fake rice brands that endanger consumer health and is a criminal offense as stated in articles 254 to 259 of the Criminal Code. As an existence of legal protection by the state against this, business actors who counterfeit rice product brands can be subject to sanctions as in Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely a maximum penalty of 5 (five) years or a maximum fine of Rp.2,000,000,000.00 (two billion rupiah).
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris Arifa Khafsof ZM, Zanuba; Sudiro, Amad
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1176

Abstract

The purpose of writing this article is to be able to understand and analyze the application of the precautionary principle as preventive protection in making authentic notarial deeds. This article uses a normative research type with a statutory and regulatory research approach and a conceptual approach, and uses qualitative descriptive data analysis with deductive thinking methods. The form of the precautionary principle referred to above is a principle that is not regulated and strengthened in the UUJN, which causes notaries in carrying out their duties as public officials who make authentic deeds to often encounter legal problems, such as forgery of identity letters of the parties, certificates and false statements from the parties. . In this way, the notary will be vulnerable to being caught in a crime, namely falsifying documents due to negligence or committing a criminal act due to negligence. Based on Article 50 of the Criminal Code, it confirms that "whoever commits an act to carry out statutory regulations, must not be punished." Article 50 of the Criminal Code provides legal protection for the actions of Notaries as stated in Article 48 paragraph (1) of Law no. 2 of 2014, which regulates that the contents of the Deed are prohibited from being changed, which has the implication of binding the Notary in the criminal act of Negligence
Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Angelia Soenartho, Grace; Sudiro, Amad
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1264

Abstract

This research delves into the dynamics of resolving land disputes over customary rights among indigenous communities in Fakfak Regency, West Papua Province. The study addresses the historical context of customary rights in Fakfak, examining the growth and development of land disputes within this framework. Theoretical exploration encompasses the principles and concepts of customary rights within indigenous societies, accompanied by an analysis of relevant legal foundations and regulations in Papua Barat. Employing a multidisciplinary approach, the research scrutinizes common causes of land disputes and evaluates the role of social and political conflicts in these disputes. The study investigates various dispute resolution methods, assessing their advantages and shortcomings. Special attention is given to the active participation of indigenous communities in the resolution process, exploring factors influencing their involvement. Cultural and social dynamics affecting land dispute resolution are analyzed, identifying challenges and external factors complicating the process. The research concludes with recommendations for improvement, offering insights into effective dispute resolution strategies. Case studies from Fakfak Regency provide concrete examples, contributing to a comprehensive understanding of the subject. The findings have implications for policies and practices related to customary land dispute resolution.
Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar Zarbiyani, Farhan; Sudiro, Amad
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1265

Abstract

The purpose of writing this article is to find out how the form of legal protection and legal certainty over the determination of abandoned land as a form of controlling abandoned land areas. This article uses normative legal research, with statute approach and conceptual approach and descriptive qualitative research analysis with deductive thinking method. The form of legal protection for the community against the determination of abandoned land is through the utilisation of abandoned land by the government which is a strategic stage and the mechanism must be able to ensure that efforts to curb abandoned land must be returned to the greatest prosperity of the people through the process of determining abandoned land that applies the values of the General Principles of Good Governance and in accordance with statutory regulations, starting from the Basic Agrarian Law, Government Regulation No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Housing Units, and Land Registration, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Head of the National Land Agency No. 20 of 2021 concerning Procedures for the Ordering and Utilisation of Abandoned Areas and Land, as a form of guarantee in providing legal certainty in the issuance of the determination of abandoned land.
Co-Authors Abdullah, Reza Ade Adhari Ahmad Redi, Ahmad Ali Mahdafi, Rafki Andi Saputra Angelia Soenartho, Grace Anis Widyawati Anthon Freddy Susanto Antonius, Wiliam aprilia, indah Arifa Khafsof ZM, Zanuba Ariqah, Nailah Arthawan, I Wayan Richa Ashal, Adam Sofyan Atalim, Stanislaus Athallah. H.S., Rayhan Mohamad Audy, Viola Brigita Engkolan, Cenlia Butarbutar, Chievo Dey Ravena Dilla, Shinta Febrina, Dwi Tiara Fernandha, Rizqy Dini Gosal, Grace Anna Belle Hamja, Hamja Handoyo Handoyo Hanura Wijayanti, Mayday Isrami Yuristiana, Gita Jeane Neltje Saly Jefryanta, Jefryanta Khasanah, Andi Khuswatun Krisma Bima Tara, I Komang Lestari, Ismiyati Riri Puji Lestari, Mega Wahyu Mambo Jr, Glen Clifford Mandry, Febrayen Faldo Manullang, Lasmaria Marfungah, Luthfi Mella Ismelina F. Rahayu Mella Ismelina Farma Rahayu Milafebina, Rachel Naru, Margareth Trisya Adefinola Nunna, Bhanu Prakash Nurjayanti, Florencia Devi Nursyafitri, Dwi Pasa, Alicia Putri Patricia Margaretha, Irene Pitang, Govara Remeina Pratiwi, Tasya Bella Priaardanto, Columbanus Purba, Nanda Divabuena Putra, Tonny Nurmala Rachmah, Andriana Raita Varia Rizfa Al-fairuz, Rahmi Royce, Pasma Shyfa N.C., Ratu Sibatuara, Enjelina Syafiqoh, Firyal Arribah Tanjung, Adrian Tolib Turgun Ugli Rakhmonov Trisnamurti, Nabila Adya Wahid, Michy Irwansyah Wibowo, Evan Fernando Agung Wijaya, Gregorius Febrian Wiranto, Muhammad Jodi Yulidia, Yulidia Yuris, Rahmat Febria Yusakawati, Ni Made Arya Dwi Zarbiyani, Farhan