Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat CENDEKIA UTAMA Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Journal Analytica Islamica Journal on Education Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Academy of Education Journal EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis Jurnal Pendidikan dan Konseling MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial CERMIN: Jurnal Penelitian Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Ekonomi Al-Adillah : Jurnal Hukum Islam Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner MIYAH: Jurnal Studi Islam QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Al-fiqh : Journal of Islamic Studies Journal of Innovative and Creativity Rechtsvinding ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
M Iqbal Irham
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
SANKSI PIDANA TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI DAN POLIGAMI TANPA IZIN: TINJAUAN FIKIH JINAYAH DAN KUHP BARU Suaib Lubis; Muhammad Iqbal Irham; Nurasiah Nurasiah; Iwan Nasution
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1512

Abstract

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan yuridis sehingga memerlukan pengaturan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Dalam praktiknya, nikah siri dan poligami tanpa izin masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan perempuan dan anak, status hukum perkawinan, serta kepastian hak-hak keperdataan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap praktik tersebut dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai nikah siri dan poligami tanpa izin dalam KUHP Baru serta relevansinya dalam perspektif fikih jinayah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak mengatur nikah siri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi membuka kemungkinan penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan status perkawinan dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, Pasal 401 sampai dengan Pasal 404 KUHP Baru mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan perkawinan. Poligami tetap diperbolehkan secara terbatas dengan syarat memperoleh izin pengadilan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif fikih jinayah, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, sedangkan dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah pengaturan tersebut bertujuan melindungi nasab, hak-hak perempuan dan anak, serta mewujudkan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai nikah siri dan poligami tanpa izin pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat.
PEMANFAATAN TANAH GADAI DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I : STUDI KASUS PADA MASYARAKAT TAKENGON ACEH TENGAH Darmawan Darmawan; M. Iqbal Irham; Nurasiah Nurasiah; Iwan Nasution
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemanfaatan tanah gadai dalam perspektif mazhab Syafi’i dengan studi kasus pada masyarakat Takengon, Aceh Tengah. Praktik gadai tanah yang berkembang di masyarakat sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait pemanfaatan objek gadai oleh pihak penerima gadai (murtahin). Dalam mazhab Syafi’i, akad gadai (rahn) pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan utang dan tidak membolehkan adanya pengambilan manfaat dari barang gadai tanpa izin pemiliknya, karena dikhawatirkan mengandung unsur riba dan ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang melakukan praktik gadai tanah di Takengon Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan tanah gadai di masyarakat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti pengelolaan hasil kebun atau sawah oleh penerima gadai selama utang belum dilunasi. Sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai kebiasaan adat yang sah dan saling menguntungkan. Namun, berdasarkan perspektif mazhab Syafi’i, pemanfaatan tanah gadai oleh penerima gadai tanpa akad tambahan atau izin yang jelas dari pemilik tanah dinilai tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam kepada masyarakat agar praktik gadai tanah dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, menghindari unsur riba, dan tetap memperhatikan nilai-nilai adat yang berkembang di masyarakat.
Co-Authors Abu Yazid Bustami Harahap Ahmad Ridwan Nasution Alfiandi Zikra Aminudin Aminudin Anita Sari Annisa Aulia Annisa Sativa atika sandra dewi Azuratun Nasuha Azuratun Nasuha Bismar Siregar Darmawan Darmawan Dewi Ervina Suryani Dhiauddin Tanjung Faisar Ananda Hamdani, Muhammad Faisal Haris Fadillah Harisman Harisman Indra Utama Tanjung Iwan Nasution Lili Rahmawati Siregar Mar’atus Solihah Muhammad Faisal Hamdani Muhammad Hasan Nasution Muhammad Nur Muhammad Rosul Sanjani Muhammad Sya’ban Siregar Muhibbussabry Nanda Nur Sakinah Nur Asiah Nurasiah Nurasiah Nurul Huda Panggabean Pagar Pagar Hasibuan Pagar Pagar Permata, Cahaya Rahmad Fauzi Salim Rizki Maulana Suaib Lubis Sugeng Wanto Sugeng Wianto Yuliusman KY Zainal Abidin ZALDI ZALDI