Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.103
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ADMINISTRASI BISNIS JURNAL ILMIAH SOCIETY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Journal of Public Representative and Society Provision AGRI-SOSIOEKONOMI Jurnal Administrasi Bisnis
Stefanus Sampe, Stefanus
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINSINGON KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mokalu, Ersi Erlita; Gosal, Ronny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Berkaitan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong good governance, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah. Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance.Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan, APBDes
PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Punya, Piter Stevi; Sambiran, Sarah; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi dalam kenyataannya antara lain faktor kepemimpinan organisasi, kompetensi aparatur, pemberian penghargaan yang diterima dan fasilitas kerja yang tersedia. Keempat faktor ini menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi aparatur, dapat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi atau rendah dalam memberikan pelayanan administrasi, mempengaruhi tingkat kedisiplinan kerja aparatur tinggi atau rendah, dan rasa tanggungjawab aparatur untuk cepat menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan atau lambat menyelesaikan pekerjaan pelayanan administrasi yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan malalayang, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan administrasi melalui kepedulian, kedisiplinan dan tanggungjawab belum diterapkan secara optimal. Aparat dituntut memiliki kepedulian dalam tanggap terhadap keinginan masyarakat, memberikan kenyamanan dalam pelayanan administrasi dan peka terhadap perubahan lingkungan kerja. Aparat dituntut memiliki kedisiplinan dalam ketaatan pada aturan, kehadiran tepat waktu, kepatuhan pada pimpinanKata Kunci : Perilaku, Birokrasi, Pelayanan, Administrasi. 
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 Kolamban, Gabriela Aprilia; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja KPU Kabupaten Minahasa yang efektif dan efisien selalu menjadi sorotan banyak pihak. Sorotan tersebut menjadi lebih tajam terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam Pemerintahan dimana kita menganut asas otonomi daerah. Rakyat mulai berani mempertanyakan akan nilai-nilai yang mereka peroleh atas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh instansi-instansi Pemerintah. Kinerja KPU Kabupaten Minahasa khususnya dalam Pilkada perlu diupayakan. Kritikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa selama ini harus disikapi secara serius, sebab penyelenggara Pilkada mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencapai cita-cita perjuangan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukuan UUD 1945. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Adapun Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Komisi Pemulihan Umum Daerah khususnya di kabupaten Minahasa agar dapat memberikan hasil kerja yang memuaskan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban terutama dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang lebih akurat. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian yang pertama Kualitas kinerja KPU dalam penyusunan DPT yang sangat bagus dalam memaksimalkan penyusunan data yang ada, kedua Kuantitas berdasarkan analisis peneliti yang diukur dari kuantitas kinerja lewat hasil atau jumlah kinerja yang di lakukan oleh KPU dalam penyusunan DPT, yang dinyatakan dalam ukuran atau padanan angka, menunjukan bahwa kinerja KPU dalam penyusunan DPT sangat bagus dan ketelitian yang tergolong kerja yang baik, ketiga Timelines (waktu) Berdasarkan waktu kinerja yang dimiliki oleh KPU dalam penyusunan DPT, hasil kerja menunjukan bahwa dengan waktu yang di tentukan oleh Undang-undang. KPU mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, dalam waktu enam bulan (6 bulan) penyusunan DPT bisa terlaksana dan tepat pada waktunya, dan terakhir Cost effectiveness di ukur dari penggunaan sumber – sumber organisasi untuk membantu KPU dalam penyusunan DPT, yang dapat memaksimalkan kinerja KPU dalam penyusunan DPT hanya ada beberapa sumber organisasi.Kata Kunci : Kinerja KPU
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH DI KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU Aray, Marisstela; Lumolos, Johny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan sosial merupakan program-program yang dilaksanakan tanpa pertimbangan pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dan penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk melaksanakan fungsi-fungsi, untuk memperlancar kemampuan, untuk menjangkau dan manggunakan pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga yang telah ada dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Anak Asuh Di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat memecahkan masalah penelitian ini, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dapat dikaji berdasarkan aspek komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana yang dibangun dalam rangka implementasi program anak asuh di Kota Kotamobagu khususnya untuk kecamatan Kotambagu Timur berjalan berjenjang, sesuai dengan peraturan walikuota tentang program anak asuh, dimana tim pelaksana program tersebut terdiri dari Unsur pemerintah kota, dinas pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Unsur Perangkat Desa/ Kelurahan. Masing-masing unsur memiliki tugas masing-masing namun tetap menjaga koordinasi demi tujuan bersama.Kata Kunci : Implementasi, Program Bantuan Anak Asuh.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI (Studi kasus PT. Conch North Sulawesi Cement) Nesia, Aprilia; Pangemanan, Sofia; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sasaran investasi di Indonesia pada umumnya diarahkan pada beberapa sektor kehidupan misalnya Industri, Pertambangan, Teknologi. Oleh karena, dengan dukungan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dalam berbagai sektor tersebut sehingga dapat menarik minat para investor asing untuk melakukan investasi. Salah satu yang menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi yang besar sehingga peluang investasi juga terbuka lebar.Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memfokuskan untuk Sektor Industri Pertambangan karena mampu mendatangkan banyak keuntungan dalam segi ekonomi dan sosial budaya sebab mampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melihat Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investement (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan.Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.Konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002;244) yang mengatakan peran adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status).Apabila hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,maka ia menjalankan sebuah peranan. Peranan menetukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dibberikan oleh masyarakat. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam peningkatan investasi asing di sektor pertambangan. sektor pertambaangan Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi dan peluang investasi, jelas ini akan mengembangkan daerah bukan hanya dari segi ekonomi,tetapi berbagai segi kehidupan termasuk sosial dan budaya masyarakat di era globalisasi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalamm rangka mendukung selesainya penelitian ini.Kata Kunci : Peran Pemerintah Derah , Meningkatkan, Investasi.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Aer, Aprias Yoar; Pati, Agustinus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota partai politik di Kecamatan Tahuna merupakan kesadaran dan keinginan bagian masyarakat saja karena tidak semua berminat untuk menjadi anggota partai, hal ini karena menurut masyarakat tidak terlalu penting untuk menjadi anggota partai politik namun tetap menjadi simpatisan pada partai tertentu. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Umum.
EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KELURAHAN MAHAKERET BARAT DAN KELURAHAN MAHAKERET TIMUR KECAMATAN WENANG KOTA MANADO Kawung, Alive M.; Lumolos, Johny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhuan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat. Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan pangan non tunai adalah Kecamatan wenang. Sebagian masyarakat di kelurahan mahakeret barat dan mahakeret timur sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai tersebut. Namun sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri sosial No. 25 Tahun 2016 bahwa yang harus mendapatkan program bantuan pangan non tunai yang disebut keluarga penerima manfaat adalah dengan kondisi sosial ekonomi di bawah 25% Akan tetapi realitas Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai tersebut justru di terima oleh masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25% dengan kata lain penerima bantuan pangan non tunai tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Evaluasi, Bantuan, Evaluasi Program Bantuan Sosial.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI DESA LEILEM KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA Pua, Andre; Lumolos, Johny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Minahasa adalah sistem untuk pengembangan industri kecil yang ada di desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini tujuan untuk pengembangan industri kecil adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan industri kecil yang ada. Peneliti dalam hal ini mendapatkan hasil penelitian kebijakan yang ada sudah jelas namun belum di realisasikan oleh dinas terkait, dalam hal ini juga para pelaku industry kecil sangat menyayangkan ketika peraturan daerah yang sudah jelas namun bisa di realisasikan oleh pemerintah daerah. Di lapangan juga masih terdapat banyak masalah yang ada namun masalah tersebur sebenarnya bisa terjawab ketika peraturan daerah tentang pengembangan industry bisa di realisasikan. Dalam segi Efesiensi Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya dilihat dari proses pelaksanaan peraturan pemerintah yang didasarkan pada waktu dan biaya. Dalam hal ini, akan dilihat apakah setelah pengembangan kebijakan industri meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah menimbulkan kemajuan pada industri meubel ini. Dari hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan industry kecil ini sangat baik dan di harapkan oleh para pelaku industry, namun kenyataan nya peraturan daerah yang ada belum sepenuhnya di realisasikan, dari hasil peneliti juga menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan pengembangan industry kecil ini bisa di realisasikan ketika dinas terkait dan para pelaku industry kecil mempunyai komunikasi yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan industri kecil di Desa Leilem Kecamtan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pengembangan Industri Kecil.
ANALISIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA KAMU, SILVA NITA; PATI, AGUSTINUS; SAMPE, STEFANUS
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 91 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public service delivery; As a consequence of the implementation of Regional Autonomy especiallyafter the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. However, various issuesthat arise in the community, apparently the service rights received by the community have not met theexpectations of all parties, both from the general public and from the government itself. In Act Number 25of 2009 concerning Public Services it is stated that public services are activities or series of activities in theframework of meeting service needs in accordance with statutory regulations. Subdistricts are formed inorder to improve the coordination of government administration meaning that with the existence ofSubdistricts, the Camat as the highest leader in the Subdistrict must be able to coordinate all governmentalaffairs in the Subdistrict, then also the Subdistrict must provide public services in the Subdistrict as well asempowering the Village / Kelurahan community. North Langowan Subdistrict is a sub-district organizationthat provides public services to the community which is inseparable from various problems, especially withchanges in various regulations regarding the sub-district. The purpose of this study is to analyze publicservices in the Langowan Utara District in Minahasa Regency.This study uses a qualitative approach as an informant, researchers take 5 (five) people as informantswith snowball technique who are competent to answer the research objectives, through in-depth interviewswhich are then presented and analyzed qualitatively. Moenir (2002: 88), in the implementation of a publicservice, there are several factors that support, namely: employee awareness; There are rules; organizationalactors; Ability and skill factors; Service facility factor. With qualitative data analysis techniques.From the results of research conducted on the implementation of public services using the theory, itappears that the implementation of quality public services is determined between two factors namely internalfactors namely employees, leadership and external factors and rules namely the community, communicationwith the village government and vertical communication with the government districts. In the northernLangowan sub-district, the results of the study carried out public services in accordance with applicableregulations, especially during the co-pandemic period 19.Conclusions from this study In terms of employee awareness in public services it can be concludedthat it is good, the level of employee awareness is influenced by several factors such as leadership, rules anda positive work environment, the availability of rules that support organizational regularity has been ownedby the North Langowan District Office, that the availability of rules is sufficient to help employees,organizational factors in public services in the northern langowan sub-district, it appears that theorganization's readiness is well equipped with existing systems and standard operating procedures (SOPs),the ability and skills of employees in carrying out public services in the sub-district are not evenly distributedand the availability of equipment is available and able to be operated by employees, but the quality ofequipment that is still standard plus knowledge in equipment maintenance causes supporting facilities areeasily damaged and limited quantity causes dependence on the use of equipment only on one or a fewdevices, which then causes delays in service to the communityKeywords: Analysis, Public Services, District
OPTIMALISASI INFORMASI APLIKASI (SITASYA) SISTEM PEMANTAUAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MANADO Sumartono, Aditya Marcello; Sampe, Stefanus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas komunikasi dan informatika kota manado mengembangkan aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (SiTasya), diluncurkan aplikasi terebut di playstore di perangkat android pada 24 juli 2018, aplikasi (SiTasya) merupakan layanan aplikasi yang tugasnya memantau keadaan sekitar kota manado lewat Circuit Closed Television (CCTV) berbasis Information Technologi (IT) yang dipasang di 20 titik sudut jalan dan di lampu lalu lintas dan masyarakat dapat melihat keadaan pemantauan keadaan sekitar di kota manado dengan mengakses aplikasi (SiTasya). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui optimalisasi informasi aplikasi (SiTasya) sistem pemantauan masyarakat dalam pelayanan publik di kota manado. Teori utama yang dipakai yaitu teori dari Sinambela tentang pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan Handphone untuk merekam hasil wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat kota manado lewat aplikasi (SiTasya) belum optimal hal ini banyak keluhan dari masyarakat kota manado yang menggunakan aplikasi tersebut yang sering mengeluhkan beberapa kendala ketika pengguna ingin mengakses layanan informasi lewat aplikasi (SiTasya). Dengan adanya aplikasi (SiTasya) ini pemberian layanan dari dinas komunikasi dan informatika kota manado kepada masyarakat kota manado menjadi lebih cepat, mudah, dan murah oleh karena itu pemberian pelayanan kepada masyarakat kota manado lewat layanan informasi berbasis aplikasi harus lebih dioptimalkan lagi sesuai dengan tujuan visi dan misi pemerintah kota manado.Kata Kunci: Optimalisasi Informasi, Pelayanan Publik.
Co-Authors Adrian, Friska Aer, Aprias Yoar Anggraini, Asmitha Aray, Marisstela Bujung, Vebrian G. M. Burhan Niode Chindy Thalia Waworuntu, Chindy Thalia Coloay, Friska Anjelita Daud Liando, Daud Daud M Liando, Daud M Dotulung, Bianco Frans Singkoh, Frans GUNAWAN, PANGKY Horopu, Caroline Betzy JOHNNY HANNY POSUMAH Johny Lumolos Joyce Rares Kahimpong, Innes Elsaday Kalalo, Trisna Kurnia Kalangkahan, Patries H KAMU, SILVA NITA Kandati, Arlin Katuuk, Sheren Kaunang, Amanda F. Kawung, Alive M. Kimbal, Alfon Kolamban, Gabriela Aprilia Lamber, Dui Andayani Lapian, Marlien T Lauma, Rahmat Lengkong, Johny P. Liando, Daud Markus Makawowode, Martina Mamahit, Virginia Sisilia Mamuaja, Brandon C. D. Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Markus Kaunang, Markus Markus, Anjelina Martha Ogotan Marthen Kimbal, Marthen Matindas, Sebrina Mewengkang, Andrea J Meytha Margaretha Sumual, Meytha Margaretha Mokalu, Ersi Erlita Mokosolang, Magda Monica, Twinsky Monintja, Donald Monintja, Donald K. Najoan, Herman Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Nesia, Aprilia Paat, Rachel Filyana Paath, Angelita Palandung, Jein Hilda Pangemanan, Sofia Pantouw, Feibianti Paputungan, Mustary Putra Pratama Pati, Agustinus PATI, BUCE BONIFASIUS Pioh, Novie R. Pioh, Novie Refli Polii, Akiela Tesalonika Ester Pontoan, Refangga Pratama, Irfandi Pua, Andre Punya, Piter Stevi Rachman, Ismail Rezkyniine, Milla Shanthy Rosyidatuzzahro Anisykurlillah, Rosyidatuzzahro Rumambi, Joshua Rolando Rumaratu, Pearly Itung Runtukahu, Gladys Sahambangung, Ivnike Santa, Nansi Margret Sarah Sambiran, Sarah Sepang, Andrea Siging, Reiklin Simbawa, Desilia Swidia Sudrajat, Maulidyka Agustyan Sumampow, Ismail Sumartono, Aditya Marcello Sumilat, Sandria Supit, Juelfrida Eunike T. A. M. Ronny Gosal Tabuni, Nes Tampi, Jhony R. E. Tamuntuan, Nikai Tasik, Vidi Ravael Tulung, Trilke Usman, Juaden Ever Waleleng, Grace Jane Waworundeng, Welly Wenur, Anton K. William A Areros, William A