Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Petrix Pelupessy, Sella; Elkiopas Pelupessy, Berd; D. W. Susi Irianti, Y.; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Asmarani, Nur; Yoseph Palenewen, James; Claudia Angwarmasse, Lena; Selviani, Evi; Agnata Mudi, Vivilia; Nusawakan, Dwight; Firman
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 : Oktober (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service was carried out with the title of Legal Counseling on the Special Regional Regulation of Papua Province Number 23 of 2008 Concerning the Customary Rights of Customary Law Communities and the Individual Rights of Customary Law Community Members to Land in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency, this activity was carried out for partners due to cases from partners regarding their lack of understanding regarding the resolution of customary land disputes based on applicable laws and regulations in order to obtain legal certainty and where the disputing parties do not want to give in or want to win alone so that with the expertise possessed by the servants, they can carry out legal counseling so that the disputing parties both win or achieve a win-win solution. The method of implementing this community service is carried out through lectures and discussions held on Saturday, August 30, 2025, which was held in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency by providing knowledge to partners regarding land dispute resolution in general there are two types, namely dispute resolution through Litigation and Non-Litigation to obtain legal certainty, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on how to resolve customary land disputes based on applicable laws and regulations. The output of this community service is to provide an understanding to partners about how to resolve disputes through Non-Litigation channels along with the advantages and disadvantages of resolving these disputes and also provide legal assistance to partners to resolve cases related to customary land disputes.
BUDAYA MALU SEBAGAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI PELAJAR DI KABUPATEN KEEROM Kaplele, Farida; Reumi, Frans; Tanggahma, Biloka; Pelupessy, Eddy; Rahadian, Dian; Awi, Sara Ida Magdalena
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/community.v5i1.6795

Abstract

The Science and Technology Application Program in the form of legal counseling on "The Culture of Shame as Anti-Corruption Education for Students in Keerom Regency" was conducted with the objectives of (1) identifying and understanding the correlation between the culture of shame and the prevention of corrupt behavior, and (2) identifying and understanding efforts to prevent corrupt behavior through the culture of shame among students in Keerom Regency. The activity was conducted through a lecture approach with material presentation techniques accompanied by case examples from the community, utilizing two-way communication techniques. Through this communication technique, the level of interest and understanding of the counseling material presented to the counseling participants could be directly measured through feedback in the form of a question-and-answer discussion during the activity. The legal counseling activity for students in Keerom Regency was conducted at the State Islamic Senior High School (Madrasah Aliyah Negeri) in Keerom Regency. This activity is very beneficial in developing students who are physically and mentally prepared to face challenges as the nation's next generation of quality. Similar activities need to be carried out continuously in other schools and also in the general community to foster the ability to think and act ethically in everyday interactions, fostering the habit of implementing anti-corruption behaviors within the family, play environment, and school. ABSTRAK Program Penerapan Iptek dalam bentuk Penyuluhan hukum tentang “Budaya Malu Sebagai Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar Di Kabupaten Keerom” dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan memahami korelasi antara budaya malu dan pencegahan perilaku koruptif, dan (2) untuk mengetahui serta memahami upaya pencegahan perilaku koruptif melalui budaya malu pada kalangan pelajar di Kabupaten Keerom. Kegiatan dilakukan melalui metode pendekatan yang berbentuk ceramah dengan teknik presentasi materi disertai contoh kasus yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan teknik komunikasi dua arah (Two-Ways-Communication). Melalui teknik komunikasi tersebut maka materi penyuluhan yang disampaikan kepada para peserta penyuluhan dapat langsung diukur tingkat ketertarikan dan pemahaman peserta melalui umpan balik (feedback) berupa diskusi tanya jawab selama kegiatan berlangsung. Kegiatan penyuluhan hukum bagi pelajar di Kabupaten Keerom dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Keerom. Kegiatan ini sangat bermanfaat guna membentuk pelajar yang siap secara fisik dan mental dalam menghadapi tantangan sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas. Perlu dilakukan kegiatan sejenis secara continue (berkesinambungan) di sekolah-sekolah lainnya dan juga perlu dilakukan pada masyarakat umum lainnya sehingga dapat terbentuk kemampuan berpikir dan bertindak yang etis dalam pergaulan sehari-hari guna terciptanya kebiasaan menerapkan perilaku anti korupsi baik dilingkungan keluarga, lingkungan bermain maupun di lingkungan sekolah.
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Irianti, Y.D.W Susi; Ketaren, Dahliana; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 12 (2024): Maret
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10800609

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra atas peran PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pendampingan hukum kepada mitra dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penyuluhan hukum melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 27 januari 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Nendali. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai peran PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah.
Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Hetharia, Melkias; Sahuleka, Onesimus; Katjong, Kadir; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 11 (2024): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10693800

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 7 Desember 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Penyuluhan HKI Dalam Perspektif HAM di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom Pelupessy, Eddy; Mambaya, Marthinus; Sawen, Kristina; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 12 (2024): Maret
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10863744

Abstract

This service was carried out with the title IPR Counseling in a Human Rights Perspective in the East Arso District, Keerom Regency. This activity was carried out because the partners did not understand IPR from a human rights perspective in order to guarantee legal certainty, so that with the expertise possessed by the service team, they could carry out legal counseling in a manner The aim is to provide a link between IPR and Human Rights as well as legal protection for creative works in the fields of science, arts and literature or capabilities in the field of technology, creative works or inventions. The method of implementing this service is carried out by means of legal education through lectures and discussions which were held on Thursday, November 23 2023, which was held in East Arso District, Keerom Regency. This activity begins with preparation and coordination, then presentation of material by providing knowledge to partners regarding the relationship between IPR and Human Rights as well as legal protection for creative works in the fields of science, art and literature or capabilities in the field of technology, copyrighted works or inventions. The output of this service is to provide understanding and knowledge to partners about the relationship between IPR and Human Rights as well as legal protection for someone's creative work and Intellectual Property Rights are rights that originate from the results of creative activities, the ability of human thought which is expressed to the general public in various ways. form, which has benefits and is useful in supporting human life. Apart from that, it also has economic value which is a real form of the ability of intellectual work, which can be in the fields of science, arts and literature as well as in the field of technology.
Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Budaya Tradisional Papua Pelupessy, Eddy
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 4 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10519484

Abstract

This research aims to analyze, explain and understand the traditional cultural expressions (folklore) of Indonesian society so that the uniqueness of traditional cultural expressions (folklore) can be discovered which is one of the foundations for finding more appropriate forms of protection and efforts to protect people's rights to traditional cultural expressions ( folklore) from misuse by other parties for commercial purposes without providing benefits to the community concerned. The type of research used is normative juridical which is carried out by examining library legal materials or secondary data, which includes research on legal principles, legal systematics, levels of vertical and horizontal synchronization, legal comparisons and legal history. The results of this research reveal that the categories of traditional cultural expressions (folklore) that can be protected are verbal and non-verbal expressions in the form of folklore, folk poetry, riddles, proverbs, proverbs, traditional speeches, song expressions, collages, traditional costumes, architects who related to folklore, has the characteristics of being sustainable, contemporary and wholeheartedly maintained, both those that have been documented and those that have not been documented at the Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights. Therefore, the Government must be able to position itself wisely in the midst of society, namely at least by maintaining its neutrality from various social conflicts or legal disputes related to intellectual property rights or the protection of folklore in its diversity. The use of contracts to determine benefit sharing needs to be carried out by the government through institutions appointed to represent the state in the protection of folklore
Legal Aspects of Determination of Tax Collection on Land and Building Rights Acquisition in Jayapura Regency Pelupessy, Eddy
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the implementation of the collection of Land and Building Acquisition Tax in Jayapura Regency. To examine the obstacles that arise in the implementation of the collection of Land and Building Acquisition Tax in Jayapura Regency. The research method is sociological juridical, namely a legal research approach that examines law not only as a formal rule, but also as a social phenomenon that has an influence and is influenced by society. This approach uses qualitative research methods, such as interviews and observations, to understand how the law is applied and how society interacts with the law. The results of this study reveal that the implementation of the collection of Land and Building Acquisition Tax in Jayapura Regency is when there is a transfer of land and building rights due to a sale and purchase with a transaction value lower than the market price, the transaction value will be determined by DPPKAD officers based on the market price and a survey of the relevant taxable object, whereas the provisions of Article 87 paragraph 2 of Law Number 28 of 2009 and Article 7 of Jayapura Regency Regional Regulation Number 2 of 2011 state that the basis for imposing BPHTB tax on the acquisition of sale and purchase rights with a transaction value lower than the market price, then the basis for imposing BPHTB tax is the Taxable Object Sales Value (NJOP) of Land and Building Tax.
LEGAL ANALYSIS OF PRODUCTS, SERVICES AND SERVICE QUALITY IN INFLUENCING CUSTOMER SATISFACTION AT BANK SYARIAH MANDIRI IN JAYAPURA CITY Pelupessy, Eddy
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 10 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i10.3644

Abstract

This research, entitled "Legal Analysis of Products, Services, and Service Quality in Influencing Customer Satisfaction at Bank Syariah Mandiri in Jayapura City," aims to identify and analyze the influence of products, services, and service quality on customer satisfaction at Bank Syariah Mandiri in Jayapura City. This study also aims to identify and analyze the steps taken by Bank Syariah Mandiri to ensure customer satisfaction with the services provided by the bank to the community in Jayapura City. The method used in this research is normative and empirical juridical, an approach that refers to laws, literature, written regulations, or other secondary legal materials and identifies and conceptualizes law as a real social institution within the real-life system. The output of this research is to contribute legal thought and knowledge to Bank Syariah Mandiri and the community in Jayapura City regarding how products, services, and service quality can influence customer satisfaction at Bank Syariah Mandiri in Jayapura City.