Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.893

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dimensi Pembaharuan Hukum Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Selat Awang Long Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW PETITA Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Emy Hajar Abra

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Author-ID : 582259

Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

KONTROVERSI LEGALITAS DAN PENERAPAN PERDA SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Abra, Emy Hajar
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 3 (2014): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Dasar tulisan ini berkaitan dengan menguatnya kembali argumentasi bahwa perda syariah akan dihilangkan. Perbicangan perda syariah adalah perbicangan mengenai sistem hukum nasional, sekalipun aturan mengenai perda syariah sudah cukup lama sejak reformasi, namun bukan berarti permasalahan terkait perda syariah selesai, beberapa bulan terakhir yang marak menjadi perbincangan adalah akan dihapusnya ketentuan perda syariah dengan alasan ketentuan tersebut tidak bernilai pancasila dan mendeskriditkan pihak lain, hal tersebut dikuatkan dengan penafsiran undang-undang pemerintahan daerah yang mengatakan bahwa urusan agama adalah urusan pusat, sehingga menjadi salah ketika daerah dengan mudahnya membuat aturan terkait perda syariah. Maka tulisan ini akan mengkaji sekaligus memberikan argumentasi normative terkait perda syariah.Â

PENEGAKKAN HUKUM ALIRAN SESAT DI INDONESIA TINJAUAN UNDANG UNDANG PNPS NO.1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Abra, Emy Hajar
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 1 (2014): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Aliran sesat menjadi problematic tersendiri dalam penegakkan hukum di Indoensia. Undang Undang PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sudah sekian lama hadir, nyatanya belum mampu dimaknai dengan bijak oleh banyak kalangan. Permasalahan kemudian muncul, ketika para pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan mengatakan bahwa undang undang tersebut telah melanggar Konstitusi. Sekalipun permohonan yang di ajukan oleh para pihak ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi, namun yang sering kali dilupakan adalah bahwa negara kita adalah negara hokum, hal tersebut dengan tegas dituangkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3, artinya bahwa tiap individu tanpa terkecuali harus tunduk pada tiap aturan yang berlaku. Selain itu, yang menjadi dasar argument bagi mereka yang kontra terhadap undang undang aliran sesat adalah, Hak Asasi Manusia. Mereka yang tidak setuju terhadap undang undang aliran sesat, seringkali berargumen bahwa undang undang tersebut telah melanggar hak asasi seseorang, nyatanya pasal 28J UUD 1945 membatasi kebebasan tersebut dengan sangat bijak. Maka bebas itu bukan tanpa batas sebagaiman ditafsirkan, namun Undang Undang dihadirkan sebagai pagar pembatas demi terciptanya keadilan dalam bernegara.

KONSTRUKSI SISTEM HUKUM INDONESIA Emy Hajar Abra
JURNAL DIMENSI Vol 5, No 3 (2016): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2016)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

System hukum suatu negara menentukan sumber hukum pertama dalam membuat sebuah kebijakan hukum, system hukum sendiri memiliki ciri khas tertentu walaupun kemudian antara beberapa system hukum kini mengalami perbedaan yang cukup tipis. Dalam hal mengetahui system hukum sebuah negara, maka yang dilakukan untuk menguatkan system hukum adalah dengan melihat system hukum negara lain. Perbandingan system hukum inilah yang kemudian dikaji untuk melihat pengelompokkan negara dalam keluarga system hukum nantinya.System hukum sejatinya menggambarkan bentuk hukum pada suatu negara, oleh karenanya ketika sebuah system hukum lahir dari stuktur, substansi dan kultur, maka system hukum pada suatu negara haruslah mencerminkan jati diri negara tersebut. Lahirnya system hukum dipengaruhi oleh banyak factor, seperti ekonomi, politik dan social.Artinya bahwa system hukum bisa jadi lahir karena factor-faktor eksternal, bukan nilai-nilai internal dari negara itu sendiri. Maka untuk menepis tipisnya persamaan dan perbedaan sebuah system hukum, akan lebih baik mencari system hukum yang sesuai dan sejalan dengan jati diri sebuah negara. Bukankah hukum adalah sebuah aturan yang mandiri. Bebas dari campur tangan dan pemaksaan. Hal inilah kemudian yang akan dikaji, bahwa ketika sebuah system hukum bernilai terbuka, maka system hukum harus memiliki konsistensi dengan nilai yang diakui dan dijunjung oleh masyarakat pada sebuah negara. Oleh karenanya perubahan sebuah system hukum menuju jati diri sebuah negara adalah keniscayaan dan tidak bisa dielakkan.Bahwa semakin tipisnya nilai perbedaan sebuah system hukum menjadi kritikan sebagai bahan kajian kelimuan hukum tersendiri yang patut diangkat

Pasang Surut Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Reformasi Abra, Emy Hajar; Hadiyanto, Alwan; Hanafi, Hanafi; Laila, Saviarnis; Ciptono, Ciptono; Arianto, Dian; Herningtyas, Tuti; Sriono, Sriono; Marfuah, Siti; Amin, Saifuddin
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 1 (2025): JURNAL DIMENSI (MARET 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i1.7065

Sebuah negara dikatakan berdemokrasi ketika dijalankannya sistem pemilihan umum. Begitupun dengan Indonesia yang sepanjang perjalanan pasca kemerdekaan telah menjalankan sistem pemilihan umum baik legislatif juga eksekutif dengan beragam formula dan perubahannya. Indonesia kemudian mulai berbenah sistem ketatanegaraan dengan didahului pada amandemen konstitusi yakni pada masa refromasi tahun 1998. Dalam perubahan konstitusi konstruksi pemilihan umum khususnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masa jabatan presiden, sistem pemilihan, asal presiden sampai pada proses pemberhentian. Sayangnya, perubahan konstitusi tidak berbanding lurus pada pelaksanaan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilihan umum khususnya untuk presiden dan wakil presiden kian hari mengalami pasang surut nilai demokrasi. Lantas bagaimana melihat pasang surut demokrasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penulisan ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan dengan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisa secara deksriptif kualitatif. Pasang surut demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kemudian penulis kaji menggunakan tiga kategori sebagai pisau Analisa, dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut. Pertama ambang batas pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk menjadi pintu masuk dalam penyederhanaan partai politik demi penguatan system presidensial menjadi tidak tepat. Kedua; terkait konstruksi parpol Indonesia. Bahwa penyederhanaan partai politik harus memperhatikan alasan-alasan fundamental yang tidak dapat terlepas dari. Ketiga; terkait dengan produk hukum pemilihan umum, maka undang-undang pemilihan umum dari masa ke masa mengalami proses kemunduran demokrasi.

TEACHER'S STRATEGIES IN OVERCOMING LEARNING BARRIERS IN EFL CLASSROOM Pakpahan, Sirintin; Azeva, Dian Zahira; Simanjuntak, Azzura Annisa; Herlina, Herlina; Bahri, Dwi Ichwanul; Deswandra, Ilham; Dewi, Desi Surlitasari; Sugiharti, Sri; Abra, Emy Hajar; Perwira, Andika
JURNAL DIMENSI Vol 13, No 3 (2024): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2024)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v13i3.8193

The purpose of this study is to identify the strategies that EFL teachers use to overcome learning barriers in the classroom. A mixed methods approach was used to collect data through a Likert-scale questionnaire with 30 teachers and interviews with three teachers from various regions in Indonesia. Quantitative findings revealed that teachers frequently employed strategies such as differentiated instruction, motivational support, and digital media integration. Through thematic coding, the qualitative analysis further revealed specific techniques, including simplifying materials, employing collaborative learning, managing student focus, and encouraging passive learners through praise and rapport building. These results underscore the importance of adaptive, student-centered teaching practices for addressing the diverse challenges in EFL classrooms. The study suggests that a combination of cognitive, emotional, and technological strategies is essential for improving learning outcomes.

Co-Authors Affandi, Muhammad Alwan Hadiyanto Amin, Saifuddin Arianto, Dian Azeva, Dian Zahira Bahri, Dwi Ichwanul Ciptono Ciptono, Ciptono Desi Surlitasari Dewi Deswandra, Ilham Gani, Junaidi Syahputra Hanafi Hanafi Hanafi Hanafi Herlina Herlina Herningtyas, Tuti Hulu, fransiscus Kamaleng, Eduard Laila, Saviarnis Linayati Lestari, Linayati Malau, Parningotan Nasution, Haikal Luthfan Niksen Manalu Pakpahan, Sirintin Perwira, Andika Pristika Handayani Rabu Rabu Rahmayani, Nuzul Rofi Wahanisa Ryan Toni Sitohang Sabar Sabar Seftia Azrianti, Seftia Seftiani, Refina Simanjuntak, Azzura Annisa Siti Marfuah, Siti Sonia Nahda Sri Sugiharti Sriono, Sriono Susanto Susanto

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Jurnal Dimensi

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Dimensi