Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.673
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Holistik: Journal For Islamic Social Sciences Al-Mustashfa Jurnal Tirtayasa Ekonomika (Tirtayasa Economica Journal) Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam ALQALAM At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education Hunafa: Jurnal Studia Islamika International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal of Accounting and Finance Management (JAFM) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Hawalah : Kajian Ilmu Ekonomi Syariah HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies AT-TIJARAH: Journal Islamic Banking and Finance Research Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Strata Social and Humanities Studies Hikmatuna Journal of Sharia Accounting and Tax (JSAT Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Community Service (Abdisci) Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science Ecobankers : Journal of Economy and Banking Cirebon International Journal of Economics and Business Journal of Islamic Economics and Finance Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Aan Jaelani
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Fintech Syariah sebagai Penggerak Pertumbuhan Industri Halal Nasional Azizan Sentosah Hutabarat; Muhamad Muztahidin; Dewi Fatmasari; Aan Jaelani
Journal of Islamic Economics and Finance Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Islamic Economics and Finance
Publisher : Athallah Publishing Globalindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64845/al-mudayanah.v2i1.137

Abstract

Industri halal Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya permintaan produk dan layanan yang sesuai prinsip syariah. Namun, tantangan akses pembiayaan, literasi keuangan, dan efisiensi transaksi masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha halal, khususnya UMKM. Fintech syariah hadir sebagai solusi inovatif melalui layanan pembiayaan syariah, pembayaran digital, peer-to-peer lending, dan manajemen keuangan berbasis teknologi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis fintech syariah dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur pada publikasi terkini serta analisis kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa fintech syariah memiliki kontribusi penting dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi transaksi, serta mendorong integrasi pelaku usaha halal dalam ekonomi digital. Integrasi antara inovasi teknologi dan prinsip syariah diharapkan menjadi motor penggerak bagi penguatan industri halal yang berdaya saing global.
Integrasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pengembangan Industri Halal: Kerangka Perlindungan Konsumen dan Kesejahteraan Umat Irsad; Rosdita; Dewi Fatmasari; Aan Jaelani
Journal of Islamic Economics and Finance Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Islamic Economics and Finance
Publisher : Athallah Publishing Globalindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64845/al-mudayanah.v2i1.139

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran fundamental Maqashid Syariah sebagai kerangka teoretis dan operasional dalam pengembangan Industri Halal. Meskipun Industri Halal menunjukkan pertumbuhan pesat secara global, keberhasilannya perlu diukur tidak hanya dari kepatuhan regulasi (sertifikasi), namun juga dari kemampuannya mencapai tujuan luhur syariat Islam. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif dan tinjauan kritis, artikel ini menginterpretasikan tiga dimensi Maqāṣid al-Syarī‘ah ke dalam ekosistem Industri Halal. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi Hifz al-Din diwujudkan melalui proses sertifikasi dan peningkatan halal awareness; Hifz al-Nafs ditegaskan melalui penekanan pada konsep thayyib yang menjamin mutu, keamanan, dan kesehatan produk; sementara Hifz al-Mal diimplementasikan melalui kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penegakan etika bisnis syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka holistik untuk melindungi konsumen dan mendorong kesejahteraan umat. Direkomendasikan agar regulator (BPJPH) dan pelaku usaha memperkuat integrasi aspek thayyib dan etika bisnis syariah untuk memastikan Industri Halal bertumbuh secara berkelanjutan.
MANAJEMEN ZAKAT PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 DI BAZNAS MAJALENGKA: POLEMIK DAN PROSPEK Karnata Kanata; Ida Rosnidah; Aan Jaelani
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.5496

Abstract

ABSTRACTManagement of zakat is regulated by law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat. But in its implementation, Law No. 23 of 2011 raises problems in amil zakat institutions with the provisions regarding the formation of Zakat Collecting Units (UPZ) contained in Article 16 (1) of Law no. 23 of 2011 concerning Management of Zakat. The purpose of this study was to determine the management of zakat in Baznas Majalengka Regency after Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011 and to find out the polemic and prospects of zakat management in Baznas of management in Baznas of Majalengka Regency after Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011.The research method used is a qualitative method with field research and using data collection techniques with observation, documentation, and interviews to the administrators of zakat in the Majalengka BAZNAS office. The results of the study can be concluded that all programs listed in the BAZNAS strategic plan of Majalengka Regency will be achieved in accordance with the target when there is synergy of all components involved. The existing polemic BAZNAS has not been able to maximize the potential of zakat, has not been able to easily access zakat management and does not have strong bargaining power. While the potential that exists in BAZNAS can reduce poverty and improve the welfare of the people of Majalengka Regency.Key word: Management of zakat; Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011; the polemic and prospects of zakatABSTRAK Manajemen zakat diatur oleh perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun pada implementasinya, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menimbulkan problematika di lembaga amil zakat dengan adanya ketentuan tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat dalam Pasal 16 (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan untuk mengetahui polemik serta prospek dari Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan riset lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada para pengurus zakat yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua program yang tercantum dalam rencana strategis BAZNAS Kabupaten Majalengka ini akan dapat tercapai sesuai dengan target manakala adanya sinergitas dari semua komponen yang terlibat. Polemik yang ada BAZNAS belum mampu memaksimalkan potensi zakat, belum dapat mengakses secara mudah dalam pengelolaan zakat dan tidak memiliki daya tawar yang kuat. Sedangkan potensi yang ada pada BAZNAS yaitu dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.   Kata Kunci: Manajemen Zakat; Undang-undang Nomor 23 tahun 2011; Polemik dan Prospek
PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARI’AH DI LEMBAGA PENDIDIKAN DAKWAH (LPD) AL-BAHJAH CIREBON DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Inayatun Nisa; Aan Jaelani; Syafrudin Syafrudin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 6 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v6i1.6155

Abstract

ABSTRACTThe results of this study indicate that the forms of Islamic economic empowerment in LPD Al-Bahjah  further develop businesses in the field of goods and services which include business units Al-Bahjah  Tour & Travel, BMT Al-Bahjah, AB Mart, Al-Bahjah Laundry, and AB Chicken. The supporting factors for economic empowerment in the LPD Al-Bahjah  are the charismatic Kiai figure, sustainable human resource empowerment, neat interdisciplinary cooperation, the existence of permanent and clear consumers, and adequate business capital. Meanwhile, the factors hampering it were inadequate human resources and inadequate business unit locations. However, the empowerment of Islamic economics in LPD Al-Bahjah  can be used as a role model for economic empowerment in other Islamic boarding schools. Keywords: Economic Empowerment; Islamic Boarding School; LPD Al-Bahjah.ABSTRAK Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi syariah di LPD Al-Bahjah  lebih mengembangkan usaha bisnis dalam bidang barang dan jasa yang meliputi unit usaha Al-Bahjah Tour & Travel, BMT Al-Bahjah, AB Mart, Al-Bahjah Laundry, dan AB Chicken. Adapun faktor pendukung pemberdayaan ekonomi di LPD Al-Bahjah adalah adanya figur Kiai yang kharismatik, pemberdayaan SDM yang berkelanjutan, kerjasama antar divisi yang apik, adanya konsumen yang tetap dan jelas, serta modal usaha yang memadai. Sementara itu, faktor yang menghambatnya adalah SDM yang belum mencukupi dan tempat unit usaha yang kurang memadai. Namun demikian, pemberdayaan ekonomi syariah di LPD Al-Bahjah  ini dapat dijadikan role model bagi pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren lainnya. Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi; Pondok Pesantren; LPD Al-Bahjah.
THE PROBLEM OF THE POSITION OF CIVIL SERVANTS IN ELECTIONS AND ELECTIONS PERSPECTIVE LAW NO. 7 OF 2017 JO LAW NO. 20 OF 2023 Soegianto; Retno Widyani; Aan jaelani; Usman
Jurnal Abdisci Vol 1 No 4 (2024): Vol 1 No 4 Tahun 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v1i4.181

Abstract

The purpose of community service activities is to socialize the problem of the position of civil servants in elections and elections from the perspective of Law No. 7 of 2017 and Law No. 20 of 2023. The socialization will be held at Satpol PP Cirebon City on December 5, 2023. The socialization material presented was related to the problem of the position of civil servants in the 2024 Elections and Elections, what civil servants can and cannot do to maintain civil servants' neutrality following Law No. 5 of 2014 and Law No. 20 of 2023 concerning civil servants. The sanction of non-neutrality of civil servants will be removed from office and cause a blunder because campaigns can be carried out in schools, campuses, and government facilities, but not in places of worship. It is time to mature in the nation and state by accepting differences and working together, not alone but in a hostile manner. The 2024 democracy party is expected to take place with great joy.
MANAJEMEN ZAKAT UNTUK PROGRAM POVERTY ALLEVIATION DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM Aan Jaelani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2015)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v3i2.437

Abstract

AbstrakPenghimpunan dan pendistribusian potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam. Bahkan, zakat adalah salah satu instrumen awal keuangan publik Islam. Secara praktis, pengelolaan zakat masih memerlukan manajemen untuk mengentaskan kemiskinan pada berbagai negara, khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Kajian ini menemukan adanya keunikan pada pengelolaan zakat untuk program pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Manajemen zakat yang diterapkan pada kedua negara ini mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Kata Kunci: manajemen zakat, poverty alleviation, lembaga zakat, mustahik AbstractThe collection and distribution of zakat as an instrument for poverty reduction (Poverty Alleviation) over the years pretty much studied in the economic literature, Islam. In fact, zakat is one of the earliest instruments of public finances Islam. In practical terms, the management of zakat still requires management to alleviate poverty in many countries, especially in Indonesia and Brunei Darussalam. This study found their uniqueness in zakat management for poverty alleviation programs as the main agenda in the management of zakat in Indonesia and Brunei Darussalam. Zakat management is applied to both these countries were able to reduce the level of poverty. Keywords: zakah management, poverty alleviation, zakat institution, mustahik
RELIGI, BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF: Prospek dan Pengembangan Pariwisata Halal di Cirebon Aan Jaelani; Edy Setyawan; Nursyamsudin .
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2017)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v2i2.2152

Abstract

Abstract This article confirms that tourism activities including religious, cultural and creative centers in Cirebon are developing separately from local government policy and program implementation, but tourism development activities are getting more advanced in the city and district of Cirebon. With a trend-analysis approach, this article is based on data collected through interviews, exploration of events, news, and information from print media and electronic media, as well as documents from tourism organizers in Cirebon. This paper concludes that Cirebon positioned itself as one of the destinations for the development of halal tourism that became the center of the tourism industry in the future. Keywords: Religion, Culture, Creative Economy, Halal Tourism. Abstrak Artikel ini menegaskan bahwa aktivitas pariwisata termasuk sentra religi, budaya dan ekonomi kreatif di Cirebon berkembang secara terpisah dari sisi kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan program-program, dan strategi pengembangan kawasan wisata baik di kota dan kabupaten Cirebon. Dengan pendekatan trend-analysis, artikel ini berpijak pada data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, eksplorasi terhadap peristiwa, berita, dan informasi dari media cetak dan media elektronik, serta dokumen dari institusi penyelenggara pariwisata di Cirebon. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Cirebon memposisikan diri sebagai salah satu destinasi bagi pengembangan wisata halal yang menjadi sentra industri pariwisata di masa mendatang.  Kata Kunci: Religi, Budaya, Ekonomi Kreatif, Wisata Halal
RELASI NEGARA DAN PASAR BEBAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam Aan Jaelani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2018)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v3i2.3680

Abstract

AbstractThe state becomes a political entity that is responsible for the collective affairs of the community so that it plays an important role in creating economic justice and prospering the community through instruments of development. However, the role of the government in carrying out development depends on public finance which in fact has problems in terms of management and implementation. In the perspective of Islamic economics, public finance is a top priority managed from the side of the sources of income and expenditure used in implementing pro-poor development so as to create prosperity for the community. Keywords: Ushuliyah Rules, Fiqhiyyah Rules, Furuiyyah Rules and Islamic Economics. AbstrakNegara menjadi entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat sehingga berperan penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan mensejahterahkan masyarakat melalui instrumen pembangunan. Meski demikian, peranan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bergantung pada keuangan publik yang secara faktual memiliki masalah dari sisi pengelolaan dan implementasinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, keuangan negara menjadi prioritas utama yang dikelola dari sisi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan yang pro-poor sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.  Kata Kunci: State, Free-Market, Economy Justice and Public Finance.
MAQASHID SYARIAH DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Aan Jaelani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.5489

Abstract

AbstractThis article will explore the concept of maqhasid al-shari'ah and the development of sustainable entrepreneurship in Indonesia. Entrepreneurship activities are directed at achieving mashlahah or economic prosperity for each individual and society. However, the implementation of mashlahah as a conceptual framework in developing social and sustainable entrepreneurship requires criticism that can contribute practically to sharia business activities. This study uses content analysis by conducting a literature review on the theme. This paper concludes that entrepreneurship is driven by spirituality and ethical values derived from maqashid al-shari'ah which were developed into social entrepreneurship and sustainable entrepreneurship as a type of entrepreneurship that requires implementation in the form of programs and government policies in growing Muslim entrepreneurs in the era of digital technology.Keywords: Maqashid al-Shari’ah, Mashlahah, Social Entrepreneurship, and Sustainable Entrepreneurship. AbstrakArtikel ini akan mengeksplorasi konsep maqhasid al-syari’ah dan pengembangan kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan kewirausahaan diarahkan untuk mencapai mashlahah atau kesejahteraan ekonomi bagi setiap individu dan masyarakat. Namun, implementasi mashlahah ini sebagai kerangka konsepsional dalam mengembangkan kewirausahaan sosial dan berkelanjutan memerlukan kritik yang dapat berkontribusi secara praktis dalam aktivitas bisnis secara syari’ah. Studi ini menggunakan analisis konten dengan melakukan tinjauan literatur atas tema tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kewirausahaan didorong oleh spiritualitas dan nilai-nilai etis yang diturunkan dari maqashid al-syari’ah yang dikembangkan menjadi kewirausahaan sosial dan kewirausahaan berkelanjutan sebagai jenis kewirausahaan yang membutuhkan implementasi dalam bentuk program dan kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan entrepreneur Muslim di era teknologi digital.Kata Kunci:   Maqashid al-Syari’ah, Mashlahah, Kewirausahaan Sosial, dan Kewirausahaan Berkelanjutan.
TEKNOLOGI DIGITAL, KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN, DAN DESA WISATA DI INDONESIA Aan Jaelani; Tika Fatichah Hanim
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.9613

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya transformasi teknologi digital pada desa wisata dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia di tengah pembangunan desa yang menjadikan ekonomi, masyarakat, budaya, dan ekologis sebagai potensi desa yang dapat dipromosikan melalui pariwisata. Metode yang digunakan berupa perspektif mikroanalisis komprehensif yang sistematis sebagai metode yang digunakan untuk menganalisis subsistem dan hubungan antar subsistem dalam sistem yang kompleks dalam pengelolaan pariwisata di desa. Pengembangan desa wisata dapat diwujudkan melalui teknologi, informasi, dan komunikasi yang diterapkan secara kompleks dan terintegrasi dengan kelima subsistem, yaitu subsistem strategis, subsistem sosial, subsistem ekonomi, subsistem sumber daya dan lingkungan, dan subsistem informasi. Sehingga proses transformasi menjadi desa wisata digital dapat menghubungkan antar komponen dalam pengelolaan pariwisata, mengubah proses bisnis semakin optimal, efisien, dan efektif, meningkatkan layanan pariwisata dengan cepat, dan mempromosikan kelestarian lingkungan pada obyek wisata yang ada. Kata Kunci:  Smart Village, Teknologi Digital, Desa Wisata Digital, Keberlanjutan Lingkungan
Co-Authors Abadi, Khafid Abdul Aziz Abdul Wadud, Abdul Muizz Achmad Otong Busthomi Adang Djumhur Salikin Adang Djumhur Salikin, Adang Djumhur Aep Syaeful Millah Afiqoh Agustin Anton Sudrajat Apriliyani, Feni Aris Susanto Ayu Gumilang Lestari Ayus Ahmad Yusuf Azizan Sentosah Hutabarat Baralaska, Sapto Dewi Fatmasari Dimas Fadilah Edy Setyawan Edy Setyawan Eva Pelitawati Faganza, Ahmad Puli Gama Pratama Haer, Jaenudin Ida Rosnidah Inayatun Nisa Irsad Karnata Kanata Layaman Layaman, Layaman Lestari, Mila Tiara Linda Dwi Astuti Mar’i, Idzan Ihdil Mawaddah, Zazilatul Miyah Listiani Muhamad Muztahidin Munajat, Ma'mur Mutadi Mutadi Nursyamsudin, Nursyamsudin Poni Purwati Pratama, Gama Raihan Yahya Ismail Retno Widyani Rismaya, Erin Rofiq, Ainur Rosdita Slamet Firdaus Soegianto Sri Rokhlinasari Syaeful Bakhri Syafrudin Syafrudin Syam, Roqiyul Ma’arif Tica Fatichah Hanim Tika Fatichah Hanim Tika Fatichah Hanim Usman Wartoyo Wartoyo Wawan Arwani Yasin, Ahmad Alamuddin