Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.732
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Holistik: Journal For Islamic Social Sciences Al-Mustashfa Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari\'ah Jurnal Tirtayasa Ekonomika (Tirtayasa Economica Journal) Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam ALQALAM At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam Hunafa: Jurnal Studia Islamika International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal of Accounting and Finance Management (JAFM) JURNAL ECONOMINA Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Hawalah : Kajian Ilmu Ekonomi Syariah HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies AT-TIJARAH: Journal Islamic Banking and Finance Research Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Strata Social and Humanities Studies Hikmatuna Journal of Sharia Accounting and Tax (JSAT Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Community Service (Abdisci) Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Ecobankers : Journal of Economy and Banking Cirebon International Journal of Economics and Business Journal of Islamic Economics and Finance Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Aan Jaelani
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penguatan Ekosistem Industri Halal Nasional Berbasis Ekonomi Syariah Dimas Fadilah; Eva Pelitawati; Aan Jaelani; Dewi Fatmasari
Journal of Islamic Economics and Finance Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Islamic Economics and Finance
Publisher : Athallah Publishing Globalindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64845/al-mudayanah.v2i1.136

Abstract

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi global yang strategis seiring meningkatnya populasi Muslim dunia, kesadaran konsumen terhadap produk yang aman, etis, dan berkelanjutan, serta integrasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi modern. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah berperan sebagai kerangka konseptual yang tidak hanya mengatur aspek kehalalan produk, tetapi juga menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ekosistem industri halal dalam perspektif ekonomi syariah, menganalisis hasil-hasil temuan teoritis terkait faktor penguat dan penghambat pengembangan ekosistem industri halal nasional, serta membahas strategi penguatan ekosistem industri halal Indonesia secara berkelanjutan dan berdaya saing global. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka (library research) dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, dan Masterplan Industri Halal Nasional 2023–2029. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekosistem industri halal merupakan sistem terintegrasi yang mencakup sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan konsumen, dengan dukungan implementasi Halal Value Chain dari hulu hingga hilir. Faktor-faktor penguat ekosistem industri halal meliputi dukungan kebijakan pemerintah, penguatan regulasi dan sertifikasi halal, digitalisasi rantai pasok, serta kolaborasi lintas sektor, sedangkan faktor penghambat utama meliputi rendahnya literasi halal, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya integrasi rantai pasok, ketergantungan bahan baku impor, serta belum optimalnya koordinasi kebijakan lintas lembaga. Pembahasan menunjukkan bahwa penguatan ekosistem industri halal harus dilakukan secara komprehensif melalui integrasi kebijakan, pengembangan klaster industri halal, peningkatan literasi dan edukasi halal, penguatan pembiayaan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah. Dari perspektif maqashid syariah, pengembangan industri halal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, penguatan ekosistem industri halal nasional diharapkan mampu mendorong Indonesia menjadi pusat industri halal dunia yang kompetitif, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai ekonomi syariah.
Fintech Syariah sebagai Penggerak Pertumbuhan Industri Halal Nasional Azizan Sentosah Hutabarat; Muhamad Muztahidin; Dewi Fatmasari; Aan Jaelani
Journal of Islamic Economics and Finance Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Islamic Economics and Finance
Publisher : Athallah Publishing Globalindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64845/al-mudayanah.v2i1.137

Abstract

Industri halal Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya permintaan produk dan layanan yang sesuai prinsip syariah. Namun, tantangan akses pembiayaan, literasi keuangan, dan efisiensi transaksi masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha halal, khususnya UMKM. Fintech syariah hadir sebagai solusi inovatif melalui layanan pembiayaan syariah, pembayaran digital, peer-to-peer lending, dan manajemen keuangan berbasis teknologi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis fintech syariah dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur pada publikasi terkini serta analisis kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa fintech syariah memiliki kontribusi penting dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi transaksi, serta mendorong integrasi pelaku usaha halal dalam ekonomi digital. Integrasi antara inovasi teknologi dan prinsip syariah diharapkan menjadi motor penggerak bagi penguatan industri halal yang berdaya saing global.
Integrasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pengembangan Industri Halal: Kerangka Perlindungan Konsumen dan Kesejahteraan Umat Irsad; Rosdita; Dewi Fatmasari; Aan Jaelani
Journal of Islamic Economics and Finance Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Islamic Economics and Finance
Publisher : Athallah Publishing Globalindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64845/al-mudayanah.v2i1.139

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran fundamental Maqashid Syariah sebagai kerangka teoretis dan operasional dalam pengembangan Industri Halal. Meskipun Industri Halal menunjukkan pertumbuhan pesat secara global, keberhasilannya perlu diukur tidak hanya dari kepatuhan regulasi (sertifikasi), namun juga dari kemampuannya mencapai tujuan luhur syariat Islam. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif dan tinjauan kritis, artikel ini menginterpretasikan tiga dimensi Maqāṣid al-Syarī‘ah ke dalam ekosistem Industri Halal. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi Hifz al-Din diwujudkan melalui proses sertifikasi dan peningkatan halal awareness; Hifz al-Nafs ditegaskan melalui penekanan pada konsep thayyib yang menjamin mutu, keamanan, dan kesehatan produk; sementara Hifz al-Mal diimplementasikan melalui kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penegakan etika bisnis syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka holistik untuk melindungi konsumen dan mendorong kesejahteraan umat. Direkomendasikan agar regulator (BPJPH) dan pelaku usaha memperkuat integrasi aspek thayyib dan etika bisnis syariah untuk memastikan Industri Halal bertumbuh secara berkelanjutan.
Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Konsep Produksi Mutadi, Mutadi; Jaelani, Aan; Wartoyo, Wartoyo
Journal of Accounting and Finance Management Vol. 6 No. 5 (2025): Journal of Accounting and Finance Management (November - December 2025)
Publisher : DINASTI RESEARCH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jafm.v6i5.2588

Abstract

Pemikiran ekonomi Islam pada konsep produksi untuk mengimbangi pemikiran ekonomi produksi konvensional yang mana dalam ekonomi Islam memandang ekonomi berada di tengah dan memperjuangkan keseimbangan yang adil di semua bidang ekonomi, termasuk keseimbangan antara bisnis dan modal, sehingga menghasilkan output yang seimbang antara pemilik pabrik dan pekerja serta output produk yang halalan toyibah dan berkah untuk konsumen, dan pemilik perusahaan serta memberikan dampak manfat untuk kelompok sosial. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kwalitatif dengan riset pada jurnal sebelumnya dengan meneliti road map dari hasil karya yang sudah ekisis. Hasil Penelitian bahwa  konsep  produksi secara Islam dengan system bagi hasil dan membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya, menghasilkan produk yang halalan toyibah dan berkah serta menguntungkan. Penegasan ini dapat diterima jika perilaku prinsip Islam ini dikerjakan dengan komprehensip, terhadap sarana, prasarana, peralatan produksi, bahan produksi yang halal dan metode konsep produksi secara syari’, konsep distribusi dan konsumsi secara Islam, maka menghasilkan barang produksi yang bermanfaat dan berkeadilan dan seimbang.
Rekonstruksi Kelembagaan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Isu Kontemporer Dan Tantangan Global Rismaya, Erin; Layaman; Jaelani, Aan
Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Institute of Research and Community Service at Islamic University of Bunga Bangsa Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/ecopreneur.v7i1.4134

Abstract

The institutional reconstruction of Islamic economics and finance represents an urgent necessity amid continuously evolving global dynamics. This article aims to comprehensively analyze the institutional conditions of Islamic economics and finance, identify structural gaps impeding its growth, and formulate an institutional reconstruction model grounded in maqasid al-shariah that is relevant to contemporary challenges. This research employs a qualitative approach through systematic literature review and normative-philosophical analysis based on maqasid al-shariah. Data were gathered through a systematic review of internationally reputable journals, reports from international financial institutions, and current regulations within the global Islamic finance ecosystem. The findings reveal that Islamic financial institutions face five primary challenges: (1) regulatory fragmentation across jurisdictions, (2) gaps in Islamic financial literacy and inclusion, (3) weak technological infrastructure and digital finance adoption, (4) governance and Shariah accountability crises, and (5) insufficient integration of Islamic financial instruments into the global financial architecture. As a novelty contribution, this study proposes the Integrative Islamic Institutional Reconstruction Model (IIIRM), grounded in five pillars: regulatory harmonization, literacy strengthening, digital transformation, governance reform, and global integration. This model offers a holistic framework bridging normative Shariah perspectives with the realities of the contemporary global financial system.
Analysis of the Resilience of the Merah Putih Village Cooperative from the Perspective of Maqashid al-Sharia Amid Global Economic Dynamics Sri Rahayu; R. Ilfan Muhammad; Dewi Fatmasari; Aan Jaelani
JURNAL ECONOMINA Vol. 5 No. 4 (2026): JURNAL ECONOMINA, April 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/economina.v5i4.1964

Abstract

The Village Merah Putih Cooperative is a flagship program of the Indonesian government launched through Presidential Instruction Number 9 of 2025 to strengthen economic resilience at the village level. This study analyzes the resilience of the cooperative from the perspective of Maqashid Syariah amid global economic dynamics characterized by commodity price fluctuations, geopolitical tensions, and recession threats. Using a qualitative descriptive approach and literature study, this research finds that the five elements of Maqashid Syariah preservation of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal) provide a robust conceptual framework for the cooperative’s sustainability. The results indicate significant potential for improving financial inclusion and food security, although governance and digital adaptation challenges remain. This study recommends strengthening Sharia principles in cooperative operations to serve as a resilient model of people’s economy.
Construction of a Governance Model for Public Education Service Agencies: Analysis of Financial Performance Determination from The Maqasid Syariah Perspective Hasyim, Hasyim; Aan Jaelani; Ayus Ahmad Yusuf; Rochanda Wiradinata
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 6 No. 1 (2026): April
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v6i1.2625

Abstract

The transformation of State Islamic Religious Colleges (PTKIN) into Public Service Agencies (BLU) demands financial independence while remaining grounded in efficiency and accountability. However, reliance on leadership figures and poor digital system integration often hinders achieving financial independence aligned with public welfare values. This study aims to construct a System-Driven Governance model at UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC), a pilot project for Cyber Islamic University, through the integration of Leadership, Control, and Digital Governance (SEM-PLS) to improve financial performance from a Maqasid Syariah perspective. This quantitative study employed Structural Equation Modeling (SEM-PLS) analysis. A sample of 208 UIN SSC respondents was drawn using a disproportionate stratified purposive sampling technique. Primary data from the questionnaire was integrated with secondary data from Value for Money (VfM) analysis and treasury regulations. The results indicate that Digitalization and Internal Control have a significant impact on Financial Performance (p < 0.05). Conversely, Transformational Leadership does not directly impact financial performance, but it is a key determinant of the success of digital transformation and internal control maturity. This finding marks a deconstruction of the leadership role, shifting from a central figure to a system-reliable one. From the perspective of Maqasid Syariah (Islamic principles), optimal financial performance is a manifestation of Hifdz al-Mal (the principle of good governance), the efficient and accountable use of state finances and assets. Digitalization serves as an instrument of taysir (ease) that increases budget efficiency, while Internal Control ensures the principle of Amanah (accountability) for the benefit of the public (public value). The System-Driven Governance model offers a reconstruction of governance where oversight is embedded in digital platform algorithms, rather than the physical presence of leaders.
MANAJEMEN ZAKAT PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 DI BAZNAS MAJALENGKA: POLEMIK DAN PROSPEK Karnata Kanata; Ida Rosnidah; Aan Jaelani
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.5496

Abstract

ABSTRACTManagement of zakat is regulated by law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat. But in its implementation, Law No. 23 of 2011 raises problems in amil zakat institutions with the provisions regarding the formation of Zakat Collecting Units (UPZ) contained in Article 16 (1) of Law no. 23 of 2011 concerning Management of Zakat. The purpose of this study was to determine the management of zakat in Baznas Majalengka Regency after Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011 and to find out the polemic and prospects of zakat management in Baznas of management in Baznas of Majalengka Regency after Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011.The research method used is a qualitative method with field research and using data collection techniques with observation, documentation, and interviews to the administrators of zakat in the Majalengka BAZNAS office. The results of the study can be concluded that all programs listed in the BAZNAS strategic plan of Majalengka Regency will be achieved in accordance with the target when there is synergy of all components involved. The existing polemic BAZNAS has not been able to maximize the potential of zakat, has not been able to easily access zakat management and does not have strong bargaining power. While the potential that exists in BAZNAS can reduce poverty and improve the welfare of the people of Majalengka Regency.Key word: Management of zakat; Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011; the polemic and prospects of zakatABSTRAK Manajemen zakat diatur oleh perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun pada implementasinya, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menimbulkan problematika di lembaga amil zakat dengan adanya ketentuan tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat dalam Pasal 16 (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan untuk mengetahui polemik serta prospek dari Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan riset lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada para pengurus zakat yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua program yang tercantum dalam rencana strategis BAZNAS Kabupaten Majalengka ini akan dapat tercapai sesuai dengan target manakala adanya sinergitas dari semua komponen yang terlibat. Polemik yang ada BAZNAS belum mampu memaksimalkan potensi zakat, belum dapat mengakses secara mudah dalam pengelolaan zakat dan tidak memiliki daya tawar yang kuat. Sedangkan potensi yang ada pada BAZNAS yaitu dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.   Kata Kunci: Manajemen Zakat; Undang-undang Nomor 23 tahun 2011; Polemik dan Prospek
PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARI’AH DI LEMBAGA PENDIDIKAN DAKWAH (LPD) AL-BAHJAH CIREBON DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Inayatun Nisa; Aan Jaelani; Syafrudin Syafrudin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 6 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v6i1.6155

Abstract

ABSTRACTThe results of this study indicate that the forms of Islamic economic empowerment in LPD Al-Bahjah  further develop businesses in the field of goods and services which include business units Al-Bahjah  Tour & Travel, BMT Al-Bahjah, AB Mart, Al-Bahjah Laundry, and AB Chicken. The supporting factors for economic empowerment in the LPD Al-Bahjah  are the charismatic Kiai figure, sustainable human resource empowerment, neat interdisciplinary cooperation, the existence of permanent and clear consumers, and adequate business capital. Meanwhile, the factors hampering it were inadequate human resources and inadequate business unit locations. However, the empowerment of Islamic economics in LPD Al-Bahjah  can be used as a role model for economic empowerment in other Islamic boarding schools. Keywords: Economic Empowerment; Islamic Boarding School; LPD Al-Bahjah.ABSTRAK Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi syariah di LPD Al-Bahjah  lebih mengembangkan usaha bisnis dalam bidang barang dan jasa yang meliputi unit usaha Al-Bahjah Tour & Travel, BMT Al-Bahjah, AB Mart, Al-Bahjah Laundry, dan AB Chicken. Adapun faktor pendukung pemberdayaan ekonomi di LPD Al-Bahjah adalah adanya figur Kiai yang kharismatik, pemberdayaan SDM yang berkelanjutan, kerjasama antar divisi yang apik, adanya konsumen yang tetap dan jelas, serta modal usaha yang memadai. Sementara itu, faktor yang menghambatnya adalah SDM yang belum mencukupi dan tempat unit usaha yang kurang memadai. Namun demikian, pemberdayaan ekonomi syariah di LPD Al-Bahjah  ini dapat dijadikan role model bagi pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren lainnya. Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi; Pondok Pesantren; LPD Al-Bahjah.
THE PROBLEM OF THE POSITION OF CIVIL SERVANTS IN ELECTIONS AND ELECTIONS PERSPECTIVE LAW NO. 7 OF 2017 JO LAW NO. 20 OF 2023 Soegianto; Retno Widyani; Aan jaelani; Usman
Jurnal Abdisci Vol 1 No 4 (2024): Vol 1 No 4 Tahun 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v1i4.181

Abstract

The purpose of community service activities is to socialize the problem of the position of civil servants in elections and elections from the perspective of Law No. 7 of 2017 and Law No. 20 of 2023. The socialization will be held at Satpol PP Cirebon City on December 5, 2023. The socialization material presented was related to the problem of the position of civil servants in the 2024 Elections and Elections, what civil servants can and cannot do to maintain civil servants' neutrality following Law No. 5 of 2014 and Law No. 20 of 2023 concerning civil servants. The sanction of non-neutrality of civil servants will be removed from office and cause a blunder because campaigns can be carried out in schools, campuses, and government facilities, but not in places of worship. It is time to mature in the nation and state by accepting differences and working together, not alone but in a hostile manner. The 2024 democracy party is expected to take place with great joy.
Co-Authors Abadi, Khafid Abdul Aziz Abdul Wadud, Abdul Muizz Achmad Otong Busthomi Adang Djumhur Salikin Adang Djumhur Salikin, Adang Djumhur Aep Syaeful Millah Afiqoh Agustin Apriliyani, Feni Aris Susanto Ayus ahmad Yusuf Azizan Sentosah Hutabarat Bakhri, Syaeful Baralaska, Sapto Dewi Fatmasari Dimas Fadilah Edy Setyawan Edy Setyawan Edy Setyawan Eva Pelitawati Faganza, Ahmad Puli Gama Pratama hasyim, hasyim Ida Rosnidah Inayatun Nisa Irsad Karnata Kanata Layaman Layaman Layaman, Layaman Lestari, Ayu Gumilang Lestari, Mila Tiara Linda Dwi Astuti Mar’i, Idzan Ihdil Mawaddah, Zazilatul Miyah Listiani Muhamad Muztahidin Munajat, Ma'mur Mutadi Mutadi, Mutadi Nursyamsudin . Poni Purwati Pratama, Gama R. Ilfan Muhammad Raihan Yahya Ismail Retno Widyani Rismaya, Erin Rochanda Wiradinata Rofiq, Ainur Rosdita Slamet Firdaus Soegianto SRI RAHAYU Sri Rokhlinasari Syafrudin Syafrudin Syam, Roqiyul Ma’arif Tica Fatichah Hanim Tika Fatichah Hanim Tika Fatichah Hanim Usman Wartoyo Wartoyo Wawan Arwani Yasin, Ahmad Alamuddin