Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Jurnal Bina Mulia Hukum Integritas: Jurnal Antikorupsi Undang: Jurnal Hukum Jambura Law Review Jurnal Yudisial Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Infrastruktur Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JUSTISI Journal of Law and Policy Transformation JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Padjadjaran Law Research and Debate Society Jurnal Interpretasi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) Jurnal Legislasi Indonesia Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal HAM Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Mei Susanto
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Transportation Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE LEGISLATION PROCESS Yassar Aulia; Ali Abdurahman; Mei Susanto
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2893.487 KB) | DOI: 10.22373/petita.v6i1.109

Abstract

The Indonesian legislative process in recent years has been facing various serious procedural flaws. Most notably illustrated by at least three contemporary cases, namely regarding the process of the second amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to as the KPK Law); the third amendment to Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court (MK Law); and the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law). The purpose of this paper is to see whether in practice, the legislative process in Indonesia has aligned itself with the fundamental principles of the legislative process and to see whether the legal framework regarding procedures during the law-making process are adequate. Through descriptive analytical research and comparative approach with the United Kingdom, this paper found that the Indonesian law-making process in practice is not in line with the fundamental principles of the legislative process. We also found that the legal framework regarding the procedure for making laws in Indonesia to be inadequate and therefore we suggest that it can draw some lessons from the practices of the British Parliament. Abstrak: Pembentukan undang-undang (UU) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memiliki berbagai kecacatan prosedural yang serius. Kekacauan proses legislasi di Indonesia paling terang terilustrasikan jika melihat setidaknya tiga kasus kontemporer, yakni mengenai proses pembentukan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK), UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat apakah dalam praktik, proses pembentukan UU di Indonesia telah menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip fundamental proses pembentukan undang-undang dan melihat apakah pranata hukum prosedural yang berlaku telah memadai. Melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan pendekatan perbandingan hukum dengan Britania Raya, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembentukan undang-undang di Indonesia belum selaras dengan prinsip-prinsip fundamental proses pembentukan undang-undang. Pranata hukum mengenai prosedur pembentukan UU yang ada di Indonesia juga kami temukan belum memadai dan oleh karenanya dapat mengambil beberapa pelajaran dari praktik Parlemen Britania Raya. Kata Kunci: Fast-Track Legislation, Omnibus Law, Pembentukan Undang-Undang, Perbandingan Hukum, Prinsip Prosedural
Persoalan Desain Kebijakan Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Muldan Halim Pratama; Ali Abdurahman; Mei Susanto
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 1 (2020): April
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.1.139-169

Abstract

As a policy that bridges the legislation program between periods, carry over in Law No. 15 of 2019 is projected to be able to prevent waste and ineffectiveness of resources as well as provide certainty for promulgation in the legislation making. However, in practice, the carry over policy has not had a significant impact by only being able to pass one of the four bills with carry over status in the National Legislation Program (Prolegnas) 2020. That is related to the design of the carry over policy which contain several problems. This paper attempts to analyze the extent of the carry over policy can be realized in the legal politics of sustainable legislation making in Indonesia. The method used is juridical-sociological research with qualitative-descriptive data analysis. The result of this analysis show that the current design of carry over policy needs to be evaluated and adjusted with the established permanent and temporary legal policy, to make it capable to realizing savings and effectiveness of resources as well as providing certainty in the effort to realize the sustainability on legislation making in Indonesia. Sebagai kebijakan yang menjembatani program legislasi antarperiode, carry over dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 diproyeksikan mampu mencegah pemborosan dan inefektifitas sumber daya serta memberikan kepastian pengundangan dalam proses pembentukan UU. Namun, dalam praktiknya, kebijakan carry over tidak memberikan dampak yang signifikan dengan hanya mampu meloloskan satu dari empat rancangan undang-undang (RUU) yang berstatus carry over dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Hal ini berkaitan dengan desain kebijakan carry over yang mengandung beberapa persoalan. Tulisan ini berusaha menganalisis sejauh mana kebijakan carry over dapat diwujudkan dalam politik hukum pembentukan UU yang berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan teknik analisis data kualitatif-deskriptif. Hasil analisis menunjukan, desain kebijakan carry over yang ada saat ini perlu dievaluasi serta disesuaikan dengan politik hukum permanen dan temporer yang telah ditetapkan, agar mampu mewujudkan penghematan dan efektifikasi sumber daya serta memberikan kepastian dalam upaya mewujudkan pembentukan UU yang berkelanjutan di Indonesia.
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG RELIGIUS: KONSEPSI DAN TANTANGAN DALAM NEGARA BERDASARKAN PANCASILA Bagir Manan; Ali Abdurahman; Mei Susanto
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.303

Abstract

ABSTRAK Artikel ini menganalis pembangunan hukum nasional religius yang kerap kali dipersoalkan dan menimbulkan konflik serta ketegangan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan, karena hukum yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai, kenyataan, dan harapan masyarakat. Dengan Pancasila sebagai philosophische grondslag negara, maka dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional yang religius, baik dalam pembentukan hukum, pelayanan hukum maupun penegakan hukum. Namun demikian, penting untuk memperhatikan kemajemukan dan sensivitas dari asas dan kaidah keagamaan, sehingga diperlukan kehati-hatian, sikap saling menghormati, dan prinsip demokrasi dalam pembangunan hukum nasional yang religius. Selain itu, pembangunan hukum nasional yang religius kerap mendapat tantangan, yang dapat dilihat secara umum dari pembentukan hukum yang rendah kuantitas maupun kualitasnya, serta penegakan dan pelayanan hukum yang koruptif dan mengabaikan prinsip etis/moral sebagai nilai religius. Karena itu, diperlukan kesadaran etis dalam pembangunan hukum nasional yang religius, serta mengarahkannya dalam rangka mencapai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kunci: agama; nilai religius; pembangunan hukum. ABSTRACT This article analyzes national religious law development, which is often questioned and causes conflict and tension in the Indonesian public order. The article conclude that Indonesia's national religious law development is ordinary and necessary because good law must be based on the community's values, reality, and expectations. With Pancasila as the philosophical foundation of the state, the basis of the Belief in the one and only God becomes a reference in the development of national religious law, both in the forming of law, legal services, and law enforcement. However, it is crucial to attend to the diversity and sensitivity of religious principles and norms so that caution, mutual respect, and democratic principles are needed to develop national religious law. Also, national religious law development often faces challenges, which can be seen in general from the making of laws that are low in quantity and quality and the enforcement and service of law that is corrupt and ignores ethical/moral principles as religious values. Therefore, ethical awareness is needed to develop national religious law and direct it to achieve Social Justice for all Indonesian people. Keywords: legal development; religion; religious value.
Konstitusi dan Pembangunan Mei Susanto
Padjadjaran Law Review Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan pembangunan, mengingat seringkali keduanya dianggap tidak memiliki keterkaitan secara langsung. Dengan menjadikan UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan sebagai objek pembahasan, diperoleh gambaran penting bahwa konstitusi memiliki peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai penjamin perubahan yang teratur dan perekayasa pembangunan yang tertinggi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dampaknya dapat terlihat dengan adanya pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, pembangunan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, pembangunan hukum, dan pembangunan kesejahteraan rakyat secara lebih baik dibandingkan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan. Selain itu, dianutnya model directive principle sebagai pengarah pembangunan dalam konstitusi beberapa negara seperti Konstitusi Irlandia, Konstitusi India dan Konstitusi Filipina, dapat dijadikan rule model untuk memasukkan haluan negara secara lebih lengkap dan komprehensif dalam UUD NRI Tahun 1945. Kata Kunci: haluan negara, prinsip-prinsip pengarah, konstitusi, pembangunan, UUD NRI Tahun 1945. Abstract This article discussion the relationship between the constitution and development, since they are ofen regarded as having no direct linkage. By using the 1945 Constitution of Indonesia after amandment as the object of discussion, obtained an important description is that the constitution has an important role in the development as the guarantor of regular change and the highest development engineer in the political, social and economic fields. The impact can be seen with the development of democratic government and society, the development of respect and fullfillment of human rights, development of law, and development of the people’s welfare better than the 1945 Constitution of Indonesia before amandment. In addition, the adoption of the directive principle model as the directive of development in the constitution of several countries such as the Ireland Constitution, the India Constitution, and the Philippines Constitution, can be used as a rule model to incorporate the state guidelines more fully and comprehensively in the 1945 Constitution of Indonesia. Keywords: state guidelines, directive principle, constitution, development, the 1945 Constitution of Indonesia.
The Preamble Of The Constitution As A Constitutional Touchstone: Indonesian Practices Deden Rafi Syafiq Rabbani; Ali Abdurahman; Mei Susanto
Arena Hukum Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.7

Abstract

This paper aims to provide an analysis of two important things: First, the conception and use of the preamble to the constitution can be a constitutional touchstone. Second, the use of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a constitutional touchstone in practice in Indonesia. This normative juridical research uses statutory approach, conceptual approach and case approach. The result is that as a constitutional touchstone, not only the values ​​in the preamble to the constitution are reflected in every constitutional provision, but are also used as a basis for constitutional interpretation, as well as a tool to test the validity of the law in resolving conflicting norms. Furthermore, in Indonesia the use of the Preamble to the 1945 Constitution as a constitutional touchstone is related to the legal position and status of the Preamble to the 1945 NRI Constitution as an integral part of the constitution as well as a foundation in establishing a constitution. The preamble to the 1945 Constitution is often used as a source of constitutional rights in the practice of judicial review at the Constitutional Court, as well as a tool in testing the legal validity of a statute.
KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM RKUHP DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM DAN HAM Ajie Ramdan; Rully Herdita Ramadhani; Mei Susanto
Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10

Abstract

AbstractThe conflicts between groups to abolish and retains the death penalty seek to be mediated by a death penalty moderation model contained in the Draft of Criminal Code (RKUHP) currently discussed by the House of the Representatives (DPR) and the Government. This article is a normative juridical research using statute, conceptual and philosophical approach. The results showed that the death penalty policy in RKUHP is in accordance with the national legal policy both permanent and temporary. The model of death penalty policy adopted by RKUHP is deemed not to be contradictory to Human Rights because although it does not abolish the death penalty, RKUHP places death penalty in the formulation as a special criminal punishment and is threatened alternatively. AbstrakPertentangan antara kelompok yang hendak menghapuskan pidana mati (abolisionis) dan yang mempertahankan pidana mati (retensionis) berupaya ditengahi dengan model moderasi pidana mati yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini dibahas DPR dan Pemerintah. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pidana mati dalam RKUHP telah sesuai dengan politik hukum tetap dan temporer. Model kebijakan pidana mati yang dianut RKUHP dipandang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena walaupun tidak menghapuskan pidana mati, RKUHP menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.
The Legal Dynamics Dual Positions of Batam Mayor as Head of BP Batam Handayani, Novia; Affandi, Hernadi; Susanto, Mei
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the legal dynamics of the dual position of the Mayor of Batam as the Head of BP Batam. The focus of this research emphasizes the implications arising from the policy of Government Regulation No. 62/2019, which requires one individual to hold two strategic positions at once, namely as Mayor of Batam, who is authorized to manage the autonomous region and as Head of BP Batam who is authorized to manage investment and development of the Batam area into a special economic zone. This study aims to evaluate the implementation of this dual position policy. Using empirical legal research methods through interviews, literature review, and qualitative analysis, the findings indicate benefits such as increased synergy between economic development and public services. It allows for better coordination in managing the interests of the city and the industrial estate. However, this dual management structure risks weakening Batam's regional autonomy status and creating conflicts of interest that may affect the objectivity of decision-making. On the one hand, this policy is considered a practical solution to resolve the leadership dualism that has been occurring. On the other hand, this policy creates consequences and challenges. This study concludes that to optimize the benefits and minimize conflicts, it is necessary to harmonize more transparent regulations, more effective supervision, and the commitment of officials to prioritize the public interest for implementing local Government in Batam City.
The Legal Dynamics Dual Positions of Batam Mayor as Head of BP Batam Handayani, Novia; Affandi, Hernadi; Susanto, Mei
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v9i1.9329

Abstract

This article discusses the legal dynamics of the dual position of the Mayor of Batam as the Head of BP Batam. The focus of this research emphasizes the implications arising from the policy of Government Regulation No. 62/2019, which requires one individual to hold two strategic positions at once, namely as Mayor of Batam, who is authorized to manage the autonomous region and as Head of BP Batam who is authorized to manage investment and development of the Batam area into a special economic zone. This study aims to evaluate the implementation of this dual position policy. Using empirical legal research methods through interviews, literature review, and qualitative analysis, the findings indicate benefits such as increased synergy between economic development and public services. It allows for better coordination in managing the interests of the city and the industrial estate. However, this dual management structure risks weakening Batam's regional autonomy status and creating conflicts of interest that may affect the objectivity of decision-making. On the one hand, this policy is considered a practical solution to resolve the leadership dualism that has been occurring. On the other hand, this policy creates consequences and challenges. This study concludes that to optimize the benefits and minimize conflicts, it is necessary to harmonize more transparent regulations, more effective supervision, and the commitment of officials to prioritize the public interest for implementing local Government in Batam City.
Development of Muzakki Loyalty Model Considering Service Quality and Sharia Governance: A Literature Review Susanto, Mei; Pujiyanto, Eko; Damayanti, Retno Wulan
Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) 2024: Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/iseth.5452

Abstract

Purpose: This study aims to develop a Muzakki loyalty model through a systematic literature review (SLR) approach. Methodology: The SLR process was conducted using the PRISMA scheme to select relevant literature form the Scopus database. Out of 27 identified articles, 6 were selected for further analysis. Results: The findings show that service quality affects Muzakki satisfaction, while personal factors, such as sharia governance and transparency in zakat management influence trust and Muzakki loyalty. Islamic work ethics and trust, also play a significant role in increasing loyalty and the amount of zakat contributions. Applications/Originality/Value: This study highlights the importance of effective zakat management by considering the dimensions of Muzakki loyalty to enhance sustained participation in zakat payments. The findings contribute to the broader discourse on sustainable development and highlight the potential applicability of these principles to other sectors. By applying these insights, industries and organizations can adopt similar strategies to ensure longterm sustainability and stakeholder engagement.
MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Susanto, Mei
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.465

Abstract

Mekanisme pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan persoalan ketatanegaraan Indonesia karena sering kali berubah. Berdasarkan praktek, ada dua model utama mekanisme pemilihan pimpinan DPR, yaitu berdasarkan sistem paket yang diusulkan oleh partai politik / gabungan partai politik dan berdasarkan sistem otomatis bagi partai politik yang memperoleh kursi terbanyak hasil pemilihan umum. Perubahan mekanisme tersebut membuat stabilitas politik di internal DPR menjadi terganggu bahkan membuat “krisis badan perwakilan” pada tahun 2014 karena mekanisme pemilihan menggunakan sistem paket yang diusulkan partai politik / gabungan partai politik menghasilkan penguasaan pimpinan DPR oleh satu kelompok koalisi partai politik saja. MK dalam Putusan No. 73/PUU-XII/2014 menyatakan mekanisme pemilihan pimpinan DPR tersebut sebagai kebijakan hukum terbuka sebagai bentuk menahan/pengekangan diri karena berkaitan dengan konfigurasi politik yang ada di DPR. Dari hasil penelitian yang dilakukan, mekanisme pemilihan pimpinan DPR berdasarkan sistem otomatis bagi partai politik yang memperoleh kursi terbanyak hasil pemilihan umum lebih ideal diterapkan dengan alasan: (1) sebagai bentuk penghormatan kedaulatan rakyat; (2) konfigurasi pimpinan DPR tidak hanya berasal dari satu kelompok saja, melainkan dari kelompok-kelompok yang berpengaruh; dan (3) menjamin stabilitas politik di DPR. Dengan demikian dapat berimplikasi pada penguatan pelembagaan demokrasi badan perwakilan rakyat.
Co-Authors Abdurahman, Ali Abdurrahman, Ali Adhihernawan, Muhammad Yoppy Ajie Ramdan Ajie Ramdan Ali Abdurahman Ali Abdurahman Ali Abdurahman Ali Abdurahman Ali Abdurrahman Ardiyansyah Bagir Manan Bagir Manan Bayu Aryanto Deden Rafi Syafiq Rabbani Farina Firda Eprilia Handayani, Novia Hernadi Affandi Hernadi Affandi Hernawan, Muhammad Yoppy Adhi Ilham Fajar Septian Ilham Fajar Septian Indra Perwira Indra Perwira, Indra Inna Junaenah, Inna Lailani Sungkar Manan, Firman Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Yoppy Adhihermawan Muldan Halim Pratama Muldan Halim Pratama Pratama, Muldan Halim Pujiyanto, Eko Rahayu Prasetianingsih Retno Wulan Damayanti Rully Herdita Ramadhani Susi Dwi Harijanti Teguh Tresna Puja Asmara Tony Richard Alexander Samosir Yassar Aulia Zandra Azelia Savitri