Garuda - Garba Rujukan Digital

The Legal Dynamics Dual Positions of Batam Mayor as Head of BP Batam Handayani, Novia; Affandi, Hernadi; Susanto, Mei
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article discusses the legal dynamics of the dual position of the Mayor of Batam as the Head of BP Batam. The focus of this research emphasizes the implications arising from the policy of Government Regulation No. 62/2019, which requires one individual to hold two strategic positions at once, namely as Mayor of Batam, who is authorized to manage the autonomous region and as Head of BP Batam who is authorized to manage investment and development of the Batam area into a special economic zone. This study aims to evaluate the implementation of this dual position policy. Using empirical legal research methods through interviews, literature review, and qualitative analysis, the findings indicate benefits such as increased synergy between economic development and public services. It allows for better coordination in managing the interests of the city and the industrial estate. However, this dual management structure risks weakening Batam's regional autonomy status and creating conflicts of interest that may affect the objectivity of decision-making. On the one hand, this policy is considered a practical solution to resolve the leadership dualism that has been occurring. On the other hand, this policy creates consequences and challenges. This study concludes that to optimize the benefits and minimize conflicts, it is necessary to harmonize more transparent regulations, more effective supervision, and the commitment of officials to prioritize the public interest for implementing local Government in Batam City.

The Legal Dynamics Dual Positions of Batam Mayor as Head of BP Batam Handayani, Novia; Affandi, Hernadi; Susanto, Mei
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v9i1.9329

This article discusses the legal dynamics of the dual position of the Mayor of Batam as the Head of BP Batam. The focus of this research emphasizes the implications arising from the policy of Government Regulation No. 62/2019, which requires one individual to hold two strategic positions at once, namely as Mayor of Batam, who is authorized to manage the autonomous region and as Head of BP Batam who is authorized to manage investment and development of the Batam area into a special economic zone. This study aims to evaluate the implementation of this dual position policy. Using empirical legal research methods through interviews, literature review, and qualitative analysis, the findings indicate benefits such as increased synergy between economic development and public services. It allows for better coordination in managing the interests of the city and the industrial estate. However, this dual management structure risks weakening Batam's regional autonomy status and creating conflicts of interest that may affect the objectivity of decision-making. On the one hand, this policy is considered a practical solution to resolve the leadership dualism that has been occurring. On the other hand, this policy creates consequences and challenges. This study concludes that to optimize the benefits and minimize conflicts, it is necessary to harmonize more transparent regulations, more effective supervision, and the commitment of officials to prioritize the public interest for implementing local Government in Batam City.

Development of Muzakki Loyalty Model Considering Service Quality and Sharia Governance: A Literature Review Susanto, Mei; Pujiyanto, Eko; Damayanti, Retno Wulan
Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) 2024: Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/iseth.5452

Purpose: This study aims to develop a Muzakki loyalty model through a systematic literature review (SLR) approach. Methodology: The SLR process was conducted using the PRISMA scheme to select relevant literature form the Scopus database. Out of 27 identified articles, 6 were selected for further analysis. Results: The findings show that service quality affects Muzakki satisfaction, while personal factors, such as sharia governance and transparency in zakat management influence trust and Muzakki loyalty. Islamic work ethics and trust, also play a significant role in increasing loyalty and the amount of zakat contributions. Applications/Originality/Value: This study highlights the importance of effective zakat management by considering the dimensions of Muzakki loyalty to enhance sustained participation in zakat payments. The findings contribute to the broader discourse on sustainable development and highlight the potential applicability of these principles to other sectors. By applying these insights, industries and organizations can adopt similar strategies to ensure longterm sustainability and stakeholder engagement.

MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Susanto, Mei
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.465

Mekanisme pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan persoalan ketatanegaraan Indonesia karena sering kali berubah. Berdasarkan praktek, ada dua model utama mekanisme pemilihan pimpinan DPR, yaitu berdasarkan sistem paket yang diusulkan oleh partai politik / gabungan partai politik dan berdasarkan sistem otomatis bagi partai politik yang memperoleh kursi terbanyak hasil pemilihan umum. Perubahan mekanisme tersebut membuat stabilitas politik di internal DPR menjadi terganggu bahkan membuat “krisis badan perwakilan” pada tahun 2014 karena mekanisme pemilihan menggunakan sistem paket yang diusulkan partai politik / gabungan partai politik menghasilkan penguasaan pimpinan DPR oleh satu kelompok koalisi partai politik saja. MK dalam Putusan No. 73/PUU-XII/2014 menyatakan mekanisme pemilihan pimpinan DPR tersebut sebagai kebijakan hukum terbuka sebagai bentuk menahan/pengekangan diri karena berkaitan dengan konfigurasi politik yang ada di DPR. Dari hasil penelitian yang dilakukan, mekanisme pemilihan pimpinan DPR berdasarkan sistem otomatis bagi partai politik yang memperoleh kursi terbanyak hasil pemilihan umum lebih ideal diterapkan dengan alasan: (1) sebagai bentuk penghormatan kedaulatan rakyat; (2) konfigurasi pimpinan DPR tidak hanya berasal dari satu kelompok saja, melainkan dari kelompok-kelompok yang berpengaruh; dan (3) menjamin stabilitas politik di DPR. Dengan demikian dapat berimplikasi pada penguatan pelembagaan demokrasi badan perwakilan rakyat.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945: PEMBELAJARAN DARI TREN GLOBAL Susanto, Mei
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i2.739

Artikel ini mengalisis kedudukan dan fungsi Pembukaan UUD 1945 dengan mempelajari tren global pembukaan konstitusi di dunia. Ada dua rumusan masalah, pertama bagaimana kedudukan dan fungsi pembukaan konstitusi yang menjadi tren global? Kedua, bagaimana kedudukan dan fungsi Pembukaan UUD 1945? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini memperoleh kesimpulan, pertama, terjadi tren global kedudukan hukum pembukaan konstitusi, tidak hanya sekedar simbolis pembuka yang berisikan sejarah, sumber kedaulatan, pernyataan kemerdekaan, Tuhan, tujuan negara maupun identitas nasional, melainkan berkembang menjadi interpretatif dan subtantantif sebagai dasar pengujian maupun penerapan hukum. Pembukaan konstitusi juga memiliki fungsi sosial sebagai alat pemersatu, namun terkadang juga dapat menjadi alat pemecah. Kedua, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum tidak hanya seremonial, melainkan intepretatif dan subtantif dalam pengujian norma di MK dan MA, serta berbagai kebijakan yang harus merujuk Pembukaan lebih khusus Pancasila. Seringnya penggunaan Pancasila secara berdiri sendiri, membuat Pembukaan UUD 1945 acap kali memiliki makna simbolis semata sebagai tempat Pancasila berada. Dari segi fungsi sosial, Pembukaan UUD 1945 dapat menjadi alat pemersatu bangsa, khususnya dengan keberadaan Pancasila sebagai jiwa dan falsafah bangsa. Namun, penggunaan Pancasila secara berlebihan, dapat juga mengakibatkan penindasan seperti yang terjadi pada Orde Baru. Disarankan, penggunaan Pancasila seharusnya dalam bingkai Pembukaan UUD 1945 sebagai satu kesatuan, serta perlunya pembatasan kekuasaan secara wajar guna mencegah perpecahan.

FASILITASI PARTISIPASI BURUH DAN MAHASISWA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BANDUNG Harijanti, Susi Dwi; SUSANTO, MEI; ADHIHERNAWAN, MUHAMMAD YOPPY
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i1.43438

Kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu dalam posisi yang rendah. Kepercayaan rendah tersebut disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak mendapat validitas dari masyarakat. Berdasarkan perspektif teori, validitas suatu peraturan perundang-undangan bisa didapatkan melalui partisipasi publik. Maka dari itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui partisipasi yang bermakna dalam rangka menjaga perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tim kami menginisiasikan program pengabdian kepada masyarakat yang memiliki dua tujuan, pertama yakni memberikan pemahaman kepada anggota dewan dan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi yang bermakna dalam pembentukan regulasi. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode focus group discussion dengan melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, buruh di Kota Bandung, dan Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Alasan pemilihan buruh dan mahasiswa untuk mewakili unsur masyarakat sebab buruh merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan menjadi pihak terdampak langsung dari Rancangan Peraturan Daerah yang saat ini sedang disusun, yakni Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sedangkan alasan pemilihan mahasiswa sebab dalam praktiknya mahasiswa seringkali memiliki aspirasi dalam jalannya pemerintahan. Hasil dari program pengabdian ini yakni terwujudnya forum yang dapat memfasilitasi buruh dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dalam pembentukan peraturan daerah, meskipun demikian program ini belum bisa memastikan apakah aspirasi tersebut dipertimbangkan dan diberikan penjelasan mengenai diterima ataukah tidaknya, namun kami berhadap ada kesadaran dan pemahaman yang muncul dari sosialisasi yang kami lakukan mengenai pentingnya partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

The Authority of the Deposit Insurance Corporation as a Neo Lender of Last Resort: Prudential Principles and Risk Management from the Perspective of Monetary Constitutionalism Asmara, Teguh Tresna Puja; Susanto, Mei; Adhihernawan, Muhammad Yoppy
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 1 (2025): June, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i1.14220

Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector has given a new authority to the Deposit Insurance Corporation (LPS) to place funds in order to handle bank liquidation problems. This authority makes LPS like a neo Lender of Last Resort (LoLR) institution that the central bank generally plays. The placement of funds by LPS can pose a great risk considering that the bank that receives the placement of funds falls into the category of banks under the restructuring of the Financial Services Authority (OJK) and does not meet the requirements of receiving loans or short-term liquidity financing from Bank Indonesia (BI). The research shows that: first, the authority of LPS as a neo LoLR in the form of fund placement can still be debated because it creates a double LoLR that is not in accordance with the principle of division and separation of powers. However, in a historical perspective, the authority to place LPS funds has existed since the mass economic crisis conditions caused by COVID-2019 with the issuance of PP No. 33 of 2020. Second, BI’s short-term liquidity loans or financing have more comprehensive requirements than the requirements for the placement of funds from LPS. These different requirements are very dangerous because they have the potential to ignore the character of predictability and knowledge in monetary constitutionalism. Even if the authority to place LPS funds exists, the implementation must apply the principles of prudence and risk management to anticipate potential unpredictable losses.

Constitutional Repair through Opposition Reform: Designing the Right of the Opposition and Incentive Systems to Counter Democratic Deterioration in Indonesia Susanto, Mei; Harijanti, Susi Dwi; Perwira, Indra; Hernawan, Muhammad Yoppy Adhi
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i2.29349

This article explores the deterioration of democracy in Indonesia attributed to the lack of effective opposition within its presidential multiparty system. The dominance of fat coalitions in the legislature has undermined the checks and balances function of the House of Representatives (DPR), reducing it to a body that merely approves government proposals including problematic legislation and controversial public programs without meaningful scrutiny. The lack of institutional support and incentives for opposition parties has contributed to this dysfunction, as coalition participation offers access to public office, funding, and legal protection, while opposition yields none. In response, this article proposes the institutionalization of the Rights of the Opposition, which includes: the right to hold leadership positions in DPR organizational bodies; special rights in the legislative process such as the right to delay the deliberation of constitutionally significant or publicly controversial bills; the right to initiate and lead oversight mechanisms; influence budget deliberations; and participate in the appointment of public officials. It also outlines the need for specific incentives such as protocol privileges, financial resources for policy research, and eligibility for state honours. Framed within the concept of constitutional repair, the article identifies key pathways for reform based on four interrelated aspects: specificity, feasibility, temporality, and priority. These reforms aim to strengthen the DPR’s capacity for oversight and restore its role as a democratic counterbalance to executive power.

Pola Fast-Track Legislation Pada Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pembubaran Bank Berbentuk BUMD Dalam Likuidasi Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Susanto, Mei; Junaenah, Inna; Prasetianingsih, Rahayu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1495

Artikel ini mengajukan pola fast-track legislation dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Bank berbentuk BUMD yang dalam tahap likuidasi oleh LPS. Persoalan yang dikaji dalam artikel ini adalah karena adanya prinsip otonomi daerah bagi Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik berupa pembentukan dan pembubaran bank BUMD pada satu sisi, namun pada sisi lain LPS yang berwenang melakukan likuidasi tidak dapat menunggu lama proses pembentukan Perda secara reguler karena dapat menggangu prinsip prediktabilitas dan kepastian hukum penyelesaian likuidasi bank. Artikel ini beragumen bahwa pola fast-track legislation dapat menjadi jalan tengah dua rezim hukum yang berbeda yakni hukum perbankan bagi LPS dan rezim hukum pemerintahan daerah bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pola fast-track legislation itekankan pada perencanaan kumulatif terbuka, tidak perlunya Naskah Akademik, penyederhanaan dan percepatan waktu pembahasan maupun penetapan, pengesahan dan pengundangan.

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Desain Masa Jabatan Lembaga Pembentuknya Pratama, Muldan Halim; Abdurahman, Ali; Susanto, Mei
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54 No 2 (2020)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i2.927

Abstract: Law No. 15 of 2019 provides an opportunity for a continuous process -which means an inter-period- in legislation making. Even though on the one hand it seems to solve the problem, but on the other hand, the conception of inter-period is still problematic in this concern. One of the occurring problems is the inappropriateness of the concept with the design of period of the legislation bodies as outlined by the constitution. This paper seeks to analyze how the design of the period of the legislation bodies in Indonesia is actually related to the concept of inter-period in legislation making. The study used juridical-normative method with descriptive-analytic techniques. This study revealed the three characteristics of the design of the period of the legislation bodies: fixed term, same period, and terminated-returned together. The analysis also disclosed that the legal political aspect in legislation making is periodic in nature, which does not match with the concept of inter-period legislation making.Abstrak: Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 memberikan peluang terjadinya proses pembentukan UU yang berkelanjutan dalam arti berlangsung antarperiode atau lintas periode masa jabatan. Kendati pada satu sisi tampak solutif, pada sisi yang lain konsepsi pembentukan UU lintas periode tersebut masih problematis. Salah satu di antara permasalahannya ialah konsep pembentukan UU lintas periode tersebut mungkin tidak cocok dengan desain masa jabatan lembaga pembentuk UU yang digariskan oleh konstitusi. Tulisan ini berusaha menganalisis bagaimanakah desain masa jabatan lembaga pembentuk UU di Indonesia berkaitan dengan ide pembentukan UU yang berkelanjutan dalam arti lintas periode. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan teknik deskriptif-analitis. Studi ini menunjukkan bahwa desain masa jabatan pembentuk UU memiliki tiga karakter yakni fixed term, sama lamanya, serta diakhiri dan diawali kembali secara bersama-sama. Dengan desain tersebut politik legislasi bersifat periodik sehingga pada dasarnya tidak cocok dengan konsepsi pembentukan UU lintas periode.

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search