Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.661
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE AL-Daulah PALITA: Journal of Social - Religion Research Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Journal De Facto Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak
Rahma Amir, Rahma
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah

 1 
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN GOWA NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Latifah, Humairah; Amir, Rahma
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to find out how the management of traditional markets and the role of the Gowa Regency Government in the empowerment of sungguminasa traditional markets. This research is qualitative research with a syar'i approach, normative and sociological juridical. The results showed that the management of traditional markets by the Gowa Regency Government has been carried out in accordance with the provisions stipulated in the Perda, such as kiosk and los licensing, SIML ownership, SIMK and merchant cards. The role of the government in the empowerment of sungguminasa traditional markets is quite maximal, including coaching to traders, providing subsidies, market development and business actors. Basically, traders appreciate the management that has been done by the government, it's just that there are things that need to be improved including the maintenance of public facilities. In the Islamic constitutional system, every citizen is obliged to obey every rule issued by authoritative institutions for the sake of mutual benefit, but the facts on the ground show that there are still traders who are ignorant of the applicable provisions.
PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN DI DESA PAKKASALO KABUPATEN BONE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Qonitah, Ayu; Sastrawati, Nila; Amir, Rahma
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktivitas penambangan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam. Pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, termasuk penambangan yang dilakukan oleh warga Desa Pakkasalo dengan memanfaatkan peralatan sederhana. Pengelolaan pertambangan rakyat banyak memunculkan persoalan, seperti perizinan dan pelbagai permasalahan lainnya, sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, normatif syar’i, dan sosiologis. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sangat bermanfaat bagi pembangunan desa dan berperan penting dalam perekonomian warga setempat, akan tetapi sampai saat ini, hampir semua aktivitas penambangan yang beroperasi belum memiliki izin mesikpun sudah berulang kali dimohonkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkendala dalam menerbitkan izin yang dimohonkan oleh warga, karena Desa Pakkasalo tidak termasuk dalam wilayah pertambangan yang telah ditentukan dalam Perda RTRW Kabupaten Bone. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang aktivitas penambangan, tetapi Islam sangat menganjurkan untuk menghindari kegiatan-kegiatan usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan, apalagi jika wilayah dimaksud telah ditentukan sebagai zona bebas penambangan oleh umara (pemerintah/pemimpin), maka akan berlaku kaidah menaati perintah ulil amri juga bagian dari menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.Kata Kunci: Peran; Pemerintah Daerah; Penambangan; Siyasah Syar’iyyah
PERAN KANTOR KELURAHAN BATUA KOTA MAKASSAR DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK Tri Fadhillah Yusuf, Andi; Syamsuddin, Darussalam; Amir, Rahma
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi secara finansial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam pengelolaannya, termasuk dalam proses penagihannya memerlukan peran dari pelbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam melakukan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak tahun 2019, pihak kelurahan, termasuk Kelurahan Batua tidak lagi terlibat dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangungan (PBB). Meskipun demikian, pihak kelurahan tetap bertanggungjawab mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB tepat waktu, yang secara faktual dilakukan dalam bentuk himbauan pada setiap kegiatan kelurahan yang melibatkan masyarakat. Sementara faktor yang memengaruhi penagihan pajak di wilayah Kelurahan Batua diantaranya: 1) adanya perlawanan pasif dari wajib pajak seperti banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya; 2) perlawan aktif untuk menghindari kewajiban membayar pajak, seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Kendala lainnya adalah tingkat pendidikan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan.Kata Kunci: Kelurahan Batua; Pajak; Hukum Tatanegara Islam
Co-Authors Abdi Wijaya, Abdi Achmad Musyahid Idrus, Achmad Musyahid Agustianti B, Suci Ahsan, Amril Alamsyah, Anggriani Andis Salham Asdar, Tenri Zaja Assaad, A. Sukmawati Asti, Mulham Jaki Ayu, Ayu Ashari Dewi, Shinta Fatmawati Fatmawati Fattah, Muh. Irsyad Fauzan, Muh. Zul Hamzah Hasan, Hamzah Hasdal, Riswan Ilham, M. Istiqamah Jaih Mubarok Jamil, Muh. Jamal JM Muslimin Lasri, Nurannisa Latifah, Humairah Misbahuddin Misbahuddin Muammar Arafat Yusmad, Muammar Arafat Mudriyanah, Mudriyanah Muliani, Rahmi Mustafa, Zulhasari Mustaming Nadhila, Ila Nasril, Muhammad Nur Adni Ramadhani Nur Aisyah Nurhasmi Putra, Andri Setia Putri Aulia, Musfira Ananda Qayum, Abdul Rahman Qonitah, Ayu Rahmatiah HL Ridwan, Muh. Saleh Sabriadi Salipolo, Achmad Saputra, Resky Sastrawati, Nila St Aminah Supardin, Muhammad Ikhlas Syamsuddin, Darussalam Takdir Tarmizi Tri Fadhillah Yusuf, Andi Usman Usman Wakia, Nurul Widjaja, Abdi