Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search
Journal : Borobudur Law and Society Journal

Peran Tim Terpadu dalam Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Ilegal di Kota Magelang Santoso, Adelia Kindanly Nanda; Suharso, Suharso; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12128

Abstract

Pada zaman sekarang, minuman beralkohol mudah ditemukan dikalangan masyarakat, salah satunya Kota Magelang. Di daerah Kota Magelang banyak ditemukan peredaran minuman beralkohol tradisional ilegal. Sehingga Pemerintah Kota Magelang membentuk Tim Terpadu yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan tentang minuman beralkohol melalui PERDA Kota Magelang No.10 tahun 2016. Perlu diketahui bahwa peran dari Tim Terpadu perlu diperhatiakan seiring dengan meningkatnya penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal serta adanya dampak pengaruh persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal yang meresahkan masyarakat Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Tim Terpadu serta fakor penghambatnya dengan metode kualitatif. Dalam hal ini, peran tim terpadu sudah dijalankan tetapi pelaksanaanya belum optimal, karena operasi lapangan jarang dilakukan dengan anggota tim yang lengkap dan sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Mertoyudan Irsyadillah, Alaika Nurilhikam; Muhsin Syafingi, Habib; Trisna Noviasari, Dilli; Adriantini Sintha Dewi, Dyah
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14115

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum multi-stakeholder yang diselenggarakan secara berjenjang untuk merencanakan pembangunan nasional dan daerah. Sebagai bentuk implementasi demokrasi partisipatif, Musrenbang diharapkan dapat menjadi wadah efektif dalam menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Mertoyudan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pejabat kecamatan, tokoh masyarakat, dan peserta Musrenbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Mertoyudan belum sepenuhnya efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat terutama kalangan pemuda dan perempuan, kurangnya sosialisasi yang optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang masih terbatas, tidak semua aspirasi dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, serta lemahnya mekanisme umpan balik kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain komitmen pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan tingkat kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, perbaikan mekanisme pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur pengelola, dan peningkatan transparansi dalam tindak lanjut hasil Musrenbang.
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Magelang Listari, Kartika Dwi; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9713

Abstract

Dalam suatu usaha, perizinan memiliki peran penting sebagai bukti kepatuhan hukum sekaligus perlindungan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penataan perizinan usaha serta hambatan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut belum optimal karena jumlah pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin masih lebih banyak dibandingkan yang telah memiliki izin. Faktor penghambat meliputi tidak dimilikinya izin usaha, kurangnya informasi terkait perizinan, rendahnya pengetahuan dan keterampilan terhadap teknologi, serta proses pengurusan izin yang dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar di Kabupaten Magelang Rejeki, Tri; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9886

Abstract

Knalpot berfungsi sebagai saluran pembuangan pembakaran, meredam hasil ledakan di ruang mesin sebelum dilepas ke udara, dan sebagai tenaga tambahan mesin kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan meliputi hasil wawancara di Unit Satlantas Polresta Magelang, peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan website internet. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat kendala seperti kurangnya program atau kegiatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang, kurangnya sarana prasarana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan berlalu-lintas terutama penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar.
Implementasi Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Choully, Aufilana Dwi; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9223

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dipandang sebelah mata karena terjadi dalam ranah internal keluarga, dengan anggapan bahwa KDRT merupakan aib yang seharusnya diselesaikan secara internal. Untuk menekan kasus KDRT, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelaksanaan Perda ini didukung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal, diukur melalui teori George Edward III melalui empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum efektif dan menjadi faktor penghambat implementasi Perda. Selain itu, hambatan lain berasal dari masyarakat, yaitu ketidakkonsistenan dalam melapor dan anggapan bahwa KDRT merupakan aib, sehingga korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialami.
Implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Bagi Narapidana Dalam Mendapatkan Kesejahteraan Sosial Yudha, Angga Pradipta; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9308

Abstract

Warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, serta cuti bagi narapidana. Pada masa pandemi COVID-19, kebijakan asimilasi diterapkan untuk mengurangi overkapasitas lapas dan mencegah penyebaran virus. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala pemberian asimilasi narapidana dalam mendapatkan kesejahteraan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Magelang. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala asimilasi di Lapas Kelas IIA Magelang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi asimilasi belum optimal karena hambatan komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan fasilitas yang kurang memadai. Untuk kedepannya, diharapkan pelaksanaan asimilasi semakin efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan serta mampu membantu narapidana memperoleh kesejahteraan sosial.
Co-Authors Agatha, Amanda Delvia Agil Yahya Agnes Vania Ardiyanti Ahimsa Wisnu Murti Ajrina, Alika Rahma Alan Bayu Aji Andrea Nevada Daeng Andrian, Ulfa Faradilla Angkasa Angkasa Ardianto, Anugrah Dwi Setyo Arief Budiono Arif Bagus Alimin Arif Mubarok Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budiharto - Budiharto Budiharto Choully, Aufilana Dwi Chrismonita, Verent Nadya Chrisna Bagus Edhita Praja Clarisa Putri Anggita Sari Clarizze Yvoine Mirielle Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum Dakum, Dakum Dewi Anisa Ratriningsih Dilli Trisna Noviasari Dwi Prasetyo edy susanto Elya, Elya Kusuma Dewi Erna Sri Rejeki Evi Andri Ani Faris Fauzi, Muchamad Fariza Tama, Fasa Fatkhiah Priza Setiyani Fendi Rahmanto Ferraldinand S, Rafly Firman Malik Parlindungan Gilang Septiantoro Habib Muhsin Syafingi Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Herawati, Diandra Yuanita Hermawanto, A'an Heru Santoso Wahito Nugroho Insani, Yeirmila Nurlita Irsyadillah, Alaika Nurilhikam Izzati, Alfina Nur Jalesveva, Karina Sekar Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Joel Rey Acob Ugsang Kartono, Kartono Kristiawan, Pingkan Rachmadani Kurniawan, Erico Wildan Kurniawan, Febri Rizki Laily Rizki Maulida Leo Ervandy, Anggita Listari, Kartika Dwi Mahardhika, Alldino Astha Bagus Marini Ika Fajriastuti Moch Ikhsan, Oddie Moch Ikhsan, Oddie Muhammad Abdul Aziz Muhammad Arif Bagaswara Muhammad Arsy Yogatama Muhsin Syafingi, Habib Najwa Azizatun Niqmah Nihayati Tamimah Noviasari, Dilli Trisna Nurani, Siti Syahida Nurcholis Nurcholis Nurdhin Prianto Nurdin Nurdin Nurdin Nurdin Nurhidayat Nurhidayat Nurwati Priyono, Sigit Puji Sulistyaningsih Putra, Pandu Dewa Agropratama Ramadhani, Sarah Budi Rejeki, Tri Resananda, Arif Rizki Wardani Robi Akbar Maulana Santoso, Adelia Kindanly Nanda Shihab, Akbar Rois Siti Istifaroh Siti Kunarti Siti Syahida Nurani Sri Hartini Suharso - Suharso Suharso Suharso Suharso Suharso Suharso Supriyanto Supriyanto Suryawan, Ari Tanto Lailam Tee-Anastacio, Princess Alysaa D. Trisna Noviasari, Dilli Vita Ayu Romanti Vivin Anggraini Walhidayat Walhidayat Yudha, Angga Pradipta Yudho Paripurno Yulia Kurniaty Yulianto, Yoga Farhan