Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.814
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia JUSTISI Proceedings Series on Social Sciences & Humanities QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Science and Education Journal Ipso Jure
Tri Setiady
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS KESENJANGAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DALAM DISPARITAS PUTUSAN SENGKETA MEREK MS GLOW DAN PS GLOW DI INDONESIA Kalvin Hasiholan Gultom; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti; Ade Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4776-4786

Abstract

Sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow menjadi salah satu kasus paling menonjol dalam bidang perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia karena mengungkap kelemahan sistem hukum dalam menjamin kepastian bagi pelaku usaha. Kasus ini menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi hakim terhadap unsur kesamaan merek dapat menimbulkan disparitas putusan dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kepastian hukum dalam putusan sengketa merek MS Glow dan PS Glow serta menilai dampak inkonsistensi putusan terhadap keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memadukan analisis terhadap peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan kajian ilmiah terkait hukum merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kepastian hukum belum terlaksana secara konsisten, terlihat dari perbedaan interpretasi hakim dalam menilai unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad baik”. Ketidaksamaan tafsir ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kredibilitas sistem peradilan. Melalui analisis kesenjangan antara norma ideal dan praktik peradilan, ditemukan perlunya pedoman yudisial dan parameter pembuktian yang seragam untuk menegakkan prinsip kepastian hukum secara menyeluruh. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem hukum merek agar dapat menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum yang berimbang bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.
PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN SKETSA PADA TUGU SELAMAT DATANG YANG DILAKUKAN OLEH GRAND MALL INDONESIA Heru Slana Muslim; Ade Maman Suherman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4739-4748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami yang Perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan manusia mendorong lahirnya berbagai karya cipta sebagai hasil dari kreativitas dan inovasi. Karya cipta tersebut memperoleh perlindungan hukum melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, yang memberikan hak moral dan ekonomi kepada pencipta. Namun, maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran dan penegakan hukum masih lemah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pelanggaran hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang karya Alm. Henk Ngantung oleh PT. Grand Indonesia. Sketsa tersebut telah diakui sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memiliki sertifikat hak cipta resmi. Penggunaan sketsa tersebut sebagai logo tanpa izin dari pemegang hak cipta dinilai sebagai pelanggaran yang merugikan secara materiil dan moral. Penelitian ini membahas urgensi penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penilitiannya perlindungan hak cipta atas karya sketsa serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi, dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip keadilan bagi pencipta. Diharapkan penegakan hukum yang lebih tegas dapat mendorong perlindungan yang optimal terhadap hak cipta serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.
URGENSI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL DI KABUPATEN KARAWANG Andry Irawan; Ade Maman Suherman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.37-45

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara mendalam urgensi penerapan sistem pemilihan kepala desa berbasis elektronik/digital di Kabupaten Karawang serta mengevaluasi pelaksanaannya dalam proses Pemilihan Kepala Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan karakter deskriptif, yang memusatkan perhatian pada pemaparan kondisi hukum berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan. Pendekatan penelitian menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari sumber primer melalui studi kepustakaan, kemudian diolah dan ditafsirkan menggunakan analisis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebutuhan penerapan sistem elektronik/digital dalam Pilkades Karawang didasari oleh berbagai kendala dalam metode konvensional, antara lain risiko kecurangan, durasi pemungutan dan penghitungan suara yang panjang, serta tingginya beban kerja panitia. Selain itu, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 143/PMD.01/DPM-DESA tanggal 17 September 2025 memberikan dukungan normatif terhadap penggunaan teknologi dalam Pilkades. Pemerintah daerah juga memandang bahwa sistem elektronik tidak bertentangan dengan asas-asas pemilu dan justru lebih efektif serta efisien. Implementasi Pilkades digital di Karawang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar hukum sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa e-voting merupakan inovasi signifikan yang berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi desa di era digital.
ANALISIS PERMASALAHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH SERTA SOLUSINYA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA Laura Aprilia Putri; Alvianda Nurliawan; Kania Esfandiari Fauziah; Muhammad Irsyad Syamil; Tri Setiady
Yustitia Vol. 11 No. 1 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i1.249

Abstract

Mudharabah financing is a financing product that is run based on the principle of profit sharing in the sharia banking system, where the sharia bank is the shahibul maal (capital owner) and the customer is the mudharib (business manager). In Indonesia, mudharabah financing has shown significant development as an alternative financing that complies with sharia principles. However, there are various problems that hamper the effectiveness of this financing product. This analysis aims to identify and analyze problems that occur in mudharabah financing in Indonesian sharia banks, as well as provide recommendations for solving them.
IMPLEMENTASI ASURANSI USAHA TANI PADI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DI KABUPATEN KARAWANG AKIBAT BENCANA BANJIR Erdin Tahir; Tri Setiady; Meita Fadhilah
Yustitia Vol. 11 No. 2 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i2.399

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Rice Farming Insurance Programme (AUTP) in Karawang Regency as part of the legal protection provided by the government. Karawang Regency is known as a rice-producing area and a national granary that has significantly contributed to the national rice supply. However, geographically, Karawang Regency is relatively low-lying and susceptible to flooding, where a portion of the rice fields experiences inundation during the rainy season, resulting in crop failure (puso). Consequently, the AUTP programme is highly beneficial for farmers in managing risks and losses. This research employs an empirical normative legal methodology, focusing on the analysis of legal norms as well as their application and implementation. The findings indicate that the AUTP programme in Karawang Regency serves as legal protection for farmers against the risks of crop failure due to flood disasters. From 2020 to 2024, the local government allocated a budget of IDR 3.203.843.040 for the AUTP programme, with claims made for 1.914,96 hectares and a total indemnity paid amounting to IDR 11.492.160.000. Furthermore, in 2024, the local government of Karawang Regency allocated IDR 1.440.000.000 in the regional budget for 40.000 hectares of rice fields within the AUTP programme. Keywords: Crop failure; Floods; Insurance; Legal Protection.
Ketegasan Tentang Cuti Panjang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Pasal 81 Angka 25 (Cipta Kerja) Adrylan Lubis; Ade Maman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2073

Abstract

Ketentuan mengenai cuti panjang dalam Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), yang menyatakan bahwa “Perusahaan tertentu” dapat memberikan istirahat panjang, dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum sejalan dengan prinsip Teori Hukum Administrasi Buruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi adanya kejelasan regulasi terkait cuti panjang pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Metode yang digunakan bersifat yuridis-empiris, memadukan studi kepustakaan dengan observasi praktik di lapangan, di mana bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan kualitatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa istilah “Perusahaan tertentu” menyebabkan banyak perusahaan di Kawasan Industri GIIC Cikarang Pusat enggan melaksanakan cuti panjang, karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai perusahaan yang dimaksud. Kondisi ini merugikan pekerja karena hak atas istirahat panjang menjadi tidak pasti, sekaligus menyulitkan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya secara tepat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu segera merumuskan regulasi yang lebih tegas untuk mendefinisikan kategori “Perusahaan tertentu,” sehingga fungsi negara sebagai regulator dapat ditegakkan dan kepastian hukum serta hak pekerja dapat terjamin.
Harmonisasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja dengan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pengawasan Implementasinya Maman Ruhaman; Ade Maman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2074

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai harmonisasi antara Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam konteks efektivitas pelaksanaan dan pengawasan di tingkat daerah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian substansi Perbup terhadap prinsip konstitusional non-diskriminasi dan keadilan sosial, serta menilai efektivitas pengawasannya oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbup No. 8 Tahun 2016 lahir sebagai bentuk afirmasi terhadap tenaga kerja lokal, namun dalam praktiknya menimbulkan dilema hukum antara perlindungan lokal dan prinsip kesetaraan kesempatan kerja yang dijamin konstitusi. Lemahnya pengawasan dan rendahnya kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma hukum daerah dengan prinsip konstitusional melalui reformulasi kebijakan, penguatan fungsi pengawasan, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
Penyelesaian Hukum dan Peran Perusahaan Serta Pemerintah Terhadap Pekerja yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Management Trainee dan Ikatan Dinas Sobri Sobri; Ade Maman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2075

Abstract

Management Trainee (MT) sebagai bentuk program pelatihan terstruktur bagi fresh graduate atau pekerja muda untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan perusahaan, dengan pengalaman di berbagai divisi dan pelatihan bisnis seperti operasional, strategi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Seringkali, kandidat MT berhenti sebelum program selesai, menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Untuk mencegah hal ini, dirancang Management Trainee dan Ikatan Dinas yang mengatur hak, kewajiban, dan jangka waktu kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis wanprestasi pekerja dalam perjanjian MT dan Ikatan Dinas, mekanisme penyelesaiannya, serta sistem yang dapat meminimalkan risiko wanprestasi melalui peran pengusaha dan pemerintah. Fokus penelitian mencakup bentuk-bentuk wanprestasi, penyelesaian litigasi dan non-litigasi, serta dampak hukumnya dalam konteks perjanjian kerja yang mengandung pelatihan dan ikatan dinas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian menegaskan bahwa wanprestasi pekerja dalam perjanjian MT memiliki implikasi hukum yang kompleks, di mana pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian sesuai peraturan perundang-undangan, baik dalam konteks hukum perdata maupun ketenagakerjaan.
Analisis Teori Hukum dalam Perspektif Das Sollen dan Das Sein: Studi Terhadap Implementasi Hukum di Indonesia Suparno Suparno; Ade Maman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2076

Abstract

Penelitian ini mengkaji teori tujuan hukum dari perspektif para ahli hukum klasik maupun modern, serta keterkaitannya dengan sistem hukum di Indonesia. Fokus kajian mencakup konsep dan perkembangan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, Jeremy Bentham, dan Hans Kelsen, sekaligus mengevaluasi sejauh mana teori-teori tersebut tercermin dalam praktik hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, memanfaatkan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori tujuan hukum menawarkan berbagai perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan; Bentham menyoroti prinsip utilitarianisme untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat; sedangkan Kelsen menekankan kepastian hukum melalui penerapan sistem norma yang bersifat hierarkis. Di Indonesia, tujuan hukum sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 mencakup perlindungan terhadap seluruh rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, dan tercapainya keadilan sosial. Namun demikian, implementasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakseimbangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Balancing Wage Protection and Employment Security: Legal Analysis on Minimum Wage Adjustments and Layoffs Siti Sofiyah; Ade Maman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2083

Abstract

Peningkatan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong kondisi kerja yang adil. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan, terutama lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja. Data resmi Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 77.965 kasus PHK yang tercatat. Selain itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional melaporkan bahwa sekitar 939.038 pekerja terkena PHK antara Agustus 2024 hingga Februari 2025, terutama di industri tekstil. Penelitian ini mengkaji dampak penyesuaian upah minimum terhadap peningkatan kasus PHK melalui analisis berbasis Teori Hukum Kesejahteraan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Temuan penelitian menunjukkan adanya korelasi signifikan antara kenaikan upah dan meningkatnya angka PHK, khususnya di sektor padat karya. Dari perspektif hukum kesejahteraan, studi ini menekankan pentingnya kerangka kebijakan pengupahan yang seimbang yang mampu mengharmonisasikan hak dan perlindungan kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan operasional jangka panjang dari pelaku usaha.
Co-Authors Aceng Dadi Firmansyah Ade Maman Ade Maman Suherman Ade Maman` Adrylan Lubis Ahmad Hamdani Ahmad Zulfikar Alvianda Nurliawan Andry Irawan Audry Salsabila Pasaribu Diovanni Nurfuzi Sari Hendona Erdin Tahir Heru Slana Muslim Ine Wahyuning Tyas Kalvin Hasiholan Gultom Kania Esfandiari Fauziah Koswara, Indra Yudha Laura Aprilia Putri Maman Ruhaman Meita Fadhilah Moch Fahmi Rifal Marpaung Muhamad Radjhu Khan Muhamad Rifki Nurrasman Muhammad Irsyad Syamil R. Siti Sumartini Rani Apriani Rikal Lesmana Rosi Liandani Siti Sofiyah Sobri Sobri Suparno Triadi Tiawardana Wiwin Triyunarti