Garuda - Garba Rujukan Digital

Aspek Hukum Administrasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Prosedur dan Kontrol Yuridis atas Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Masa Bencana Alam Gempa: Aspects of Administrative Law in the Procurement of Goods and Services, Procedures and Juridical Control Over the Appointment of Government Goods/Services Providers During Natural Disasters Earthquake Efendi, Saparudin; Kurnia Abadi, Sukma Hidayat; Syekh Yusuf, Maulana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6493

Sejumlah kasus bencana gempa bumi di Indonesia menunjukkan pentingnya penunjukan langsung penyedia barang/jasa yang dapat bekerja dengan cepat. Misalnya, saat terjadi gempa di Lombok pada tahun 2018, Saat terjadi gempa bumi, kebutuhan akan barang dan jasa yang cepat dan tepat menjadi hal yang sangat krusial. Bantuan logistik, medis, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya harus segera disediakan untuk para korban. Dalam situasi bencana, penunjukan langsung digunakan untuk mempercepat penanganan krisis. Meski penunjukan langsung dianggap sebagai solusi efektif dalam kondisi bencana, mekanisme ini juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan wewenang, Penunjukan penyedia barang/jasa pemerintah pada masa bencana alam seperti gempa merupakan langkah yang vital untuk memastikan percepatan dalam penanganan krisis. Namun, mekanisme ini memerlukan pengawasan ketat agar tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, dan literatur. Hasil penelitian” Dalam konteks keadaan darurat, prosedur pengadaan yang biasanya harus melalui proses lelang dapat diabaikan demi efisiensi waktu dan respons cepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan segera tersedia tanpa hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penanganan krisis. Penunjukan penyedia barang/jasa dalam situasi gempa bumi merupakan diskresi yang harus mematuhi syarat dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-24 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 175 UU No. 6/2023. Diskresi tersebut harus objektif, sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan dilakukan tanpa konflik kepentingan.

Peran Hakim Agung, Metode Berfikir Juridik dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi Opan Satria Mandala; Anang Husni; Saparudin Efendi; Ana Rahmatyar; Zubaedi Zubaedi
Varied Knowledge Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Februari : Varied Knowledge Journal
Publisher : CT. Rajawali media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article aims to find out the conception of Justice formulated by the Supreme Judge which is in accordance with the spirit of reform and the juridical-normative thinking method that can be used in formulating the conception of Justice and the role of the Supreme Judge in supporting the realization of legal reform in Indonesia. The type of research used is Normative legal research, normative legal research is research that examines vague norms, conflicting norms and empty norms. Meanwhile, the approach used is a conceptual approach, a statutory approach. The results of this paper show that the concept of justice formed in the Supreme Court's decision is Unity Justice, which is formulated based on: the value of justice that grows and develops in society, the norms of justice and applicable laws and regulations, the interests of achieving the goals of state life, and the interests of the development of community life and the normative juridical thinking method (even coupled with empirical) is not able to formulate complete justice (unity justice), therefore it is added with a holistic and integrative thinking approach and the role of the Supreme Judge in unifying or harmonizing the various dichotomies of the views of the parties that often lead to prolonged forms of conflict through a holistic and integrative approach.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Handphone Bergaransi Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi di Kota Mataram) (Legal Protection for Consumers of Guaranteed Mobile Phone Products According to Positive Law in Indonesia (A Study in Mataram City)) Prayuda, Hilman; Alfurqan, Imam; efendi, saparudin
Indonesia Berdaya Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251096

ABSTRAKFenomena pelaku usaha yang menjual produk handphone tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang dijual pada akhirnya merugikan konsumen. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk handphone bergaransi menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan garansi handphone oleh pelaku usaha terhadap konsumen di Kota Mataram. Memberi kritikan serta saran tentang fenomena yang dihadapi oleh pembeli dalam menggunakan produk handphone bergaransi yang di jual-belikan perusahaan-perusahaan nantinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan normatif empiris. Pemberian garansi handphone di kota Mataram diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan. Bahwa untuk melindungi hak-hak konsumen, pemerintah melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan layanan purna jual selama 1 tahun, kedua pelaksaan garansi oleh pelaku usaha di Kota Mataram telah berjalan cukup baik. Abstract. The phenomenon of business actors selling mobile phone products without providing complete, clear, and accurate information about the goods ultimately harms consumers. Therefore, this study aims to analyze the forms of legal protection for consumers of guaranteed mobile phone products according to positive law in Indonesia and how the implementation of mobile phone warranties by business actors is carried out for consumers in Mataram City. It provides critiques and suggestions regarding the challenges faced by buyers in using guaranteed mobile phone products sold by companies. The research method employed is normative-empirical writing. In Mataram City, mobile phone warranties are provided by business actors to consumers in accordance with applicable laws and regulations. To protect consumer rights, the government mandates through various regulations that business actors must provide after-sales service for one year. Furthermore, the implementation of warranties by business actors in Mataram City has been functioning quite well.

Tinjauan yuridis penerapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Juridical review of the application of sanctions for the criminal act of adultery from the perspective of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code] Wardana, Zarmendi Irsan; Rosikhu, Muhammad; Efendi, Saparudin
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251137

Zina merupakan perbuatan yang termasuk perbuatan yang termasuk dalam konotasi negatif atau dilarang. Dalam skripsi ini memiliki tujuan Untuk menganalisa pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya untuk menganalisa bagaimana rumusan sanksi tindak pidana perzinahan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif. Rumusan tindak pidana perzinahan bisa dijatuhkan pidana kerja sosial dimana sanksi pidana perzinahan yaitu penjara paling lama 1 (tahun) atau denda paling banyak kategori II. Tindak pidana perzinahan juga bisa diselesaikan dengan cara restoratif juctice dilakukan dengan mediasi penal dan dialog antar pelaku, korban dan pihak terkait. Abstract. Adultery is an act that includes negative connotations or is prohibited. This thesis aims to determine the regulation of the crime of adultery in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Next, to find out how the sanctions for the crime of adultery are formulated from the perspective of Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. IThis study uses the Normative law method. The results of this thesis show that the formulation of the crime of adultery can be subject to social work where the criminal sanction for adultery is a maximum of 1 (year) imprisonment or a maximum fine of category II. The crime of adultery can also be resolved by means of restorative justice carried out through penal mediation and dialogue between the perpetrator, victim and related parties.

The Application of Inheritance Rights for Daughters Over Land in the Paswara Hindu Code: A Study in Karang Bang-Bang Subdistrict, Mataram City [Penerapan Hak Waris Anak Perempuan Atas Tanah Dalam Kitab Paswara Hindu: Studi di Kelurahan Karang Bang-Bang Kota Mataram] Sakti, I Komang Pandita Reza; Mandala, Opan Satria; Efendi, Saparudin
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251172

Abstrac. Hindu society, especially the community in Karang Bang-bang sub-district, Mataram City, is a society that is thick and obedient to tradition, culture and customary law. The development of globalization and science and technology cannot immediately shake or change the customs and traditions of Hindu society. Customary law in the Hindu Paswara book greatly emphasizes the position of men in terms of inheritance and concerning family matters. When viewed from the perspective of roles in the family, in the current era women and men are almost contrasting. For example, in education, politics, government and so on, women have the same opportunities and even take on the same role. Likewise in the family, women can replace the position of men as head of the family and breadwinner if the condition of the man as a husband is no longer possible. Different conditions will be found in terms of inheritance law in the Hindu Paswara book. In general, women are not given the same opportunities as men, it can even be said that they have no right to participate in receiving inheritance or as heirs. So when viewed from the perspective of gender equality, it will give rise to a discriminatory impression against women. However, in principle women accept such conditions and do not consider this as something detrimental. Because this has become a habit that has been passed down from generation to generation to do. Abstrak. Masyarakat Hindu khususnya Masyarakat di kelurahan karang Bang-bang Kota Mataram merupakan masyarakat yang kental dan taat pada tradisi, budaya dan hukum adat. Perkembangan arus globalisasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, tidak semerta-merta dapat menggoyahkan apalagi merubah adat dan tradisi masyarakat Hindu. Hukum adat dalam kitab paswara Hindu sangat mengedepankan kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan dan menyangkut masalah keluarga. Jika dilihat dari sisi peran dalam keluarga, pada era sekarang ini perempuan dan laki-laki hampir kontras. Misalnya dalam pendidikan, politik, pemerintahan dan sebagainya, kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan bahkan mengambil peran yang sama. Begitu juga dalam keluarga, perempuan dapat menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai suami sudah tidak memungkinkan lagi. Kondisi yang berbeda akan ditemukan dalam hal hukum waris dalam kitab Paswara Hindu. Secara umum kaum perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki, bahkan dapat dikatakan tidak ada haknya untuk ikut menerima warisan atau sebagai ahli waris. Sehingga apabila ini dilihat dari kacamata kesetaraan gender, maka akan memunculkan kesan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Namun demikian, pada prinsipnya perempuan menerima keadaan seperti itu dan tidak mengganggap ini sebagai suatu hal yang merugikan. Karena ini sudah menjadi kebiasaan yang secara turun temurun diwariskan untuk dilakukan.

Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Residivis : Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram (The Effectiveness Of Correctional Institution Rehabilitation in Preventing Recidivism : Case Study Of The Class III Mataram Women's Correctional Institution) Wijayanti, Ni Made Riska Anjelia; Rahmatyar, Ana; Efendi, Saparudin
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251143

Abstrak. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya tentang pelaku kejahatan yang “kambuh” atau kembali melakukan kejahatan tindak pidana yang sering disebut Residivis. Munculnya kelompok residivis atau kejahatan berulang, menunjukkan betapa pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan terhadap Narapidana guna meminimalisir tindakan residivis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, dimana bentuk pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana residivis tidak berbeda dengan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana umum. Namun, pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh LPP Mataram tidak melaksanakan program asimilasi dengan alasan tidak tersedia LP Terbuka Khusus Perempuan di NTB serta beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain terkait dengan sarana dan prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Abstract. One of the problems currently faced is the prevalence of criminals who "relapse" or return to committing crimes, often referred to as recidivists.The emergence of recidivist groups or repeat offenses highlights the crucial role of correctional institutions in the rehabilitation process of inmates to minimize recidivism.The method used in this research is the normative-empirical research method.The results of this study indicate that the Class III Mataram Women's Correctional Institution implements rehabilitation in accordance with the provisions regulated in Law No. 22 of 2022 on Corrections and Government Regulation No. 31 of 1999 on the Guidance and Coaching of Correctional Residents, which includes personality development and independence development. The form of rehabilitation applied to recidivist inmates is not different from the rehabilitation provided to general inmates.However, the implementation of rehabilitation activities at the Class III Women's Correctional Institution in Mataram has not yet been effective.This is due to LPP Mataram not implementing the assimilation program on the grounds that there is no Open Special Prison for Women in NTB, as well as several obstacles faced, including those related to facilities and infrastructure, and Human Resources (HR).

Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual oleh Pelaku Penyandang Disabilitas: Dilema Perlindungan Korban dan Pertanggungjawaban Pidana [Juridical Review of Sexual Violence by Perpetrators with Disabilities: The Dilemma of Victim Protection and Criminal Responsibility] Firmana, Arba Setya; Efendi, Saparudin; Yusuf, Maulana Sykeh
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251164

Penelitian ini membahas problematika penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental. Fokus utama terletak pada dilema antara perlindungan hak korban dan hak rehabilitasi pelaku dalam kerangka hukum nasional, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun UU TPKS telah memberikan perlindungan yang kuat bagi korban, regulasi ini belum mengatur secara spesifik penanganan pelaku penyandang disabilitas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan integrasi dengan KUHP baru yang mengedepankan keadilan restoratif. Selain itu, diperlukan keterlibatan ahli kejiwaan dalam proses peradilan serta pembaruan kebijakan yang menjamin perlindungan dan kesetaraan hak bagi semua pihak. Dengan demikian, sistem hukum pidana diharapkan dapat menjawab kompleksitas kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas secara adil dan berkeadilan. Abstract. This study explores the legal challenges in addressing sexual violence committed by perpetrators with disabilities, particularly those with mental disabilities. The central issue lies in the dilemma between protecting victims' rights and ensuring the rehabilitation rights of disabled offenders within the national legal framework, especially following the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Although the UU TPKS provides strong protection for victims, it lacks specific provisions for handling offenders with disabilities, resulting in a legal vacuum. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings highlight the urgency of regulatory reform and the integration of restorative justice principles as introduced in the new Criminal Code (KUHP). Furthermore, the involvement of psychiatric experts in the judicial process and the formulation of policies that guarantee equal protection and rights for all parties are essential. Consequently, the criminal justice system is expected to address the complexities of sexual violence cases involving disabled perpetrators in a fair and balanced manner.

Tantangan Penegakan Hukum Siber Di Era Lintas Negara Dan Upaya Harmonisasi Global Tekayadi, Suntarajaya; Sumerah, Sumerah; Efendi, Saparudin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.361

Perkembangan teknologi informasi yang melampaui batas negara telah memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan siber. Karakter kejahatan siber yang bersifat transnasional membuat hukum nasional sering kali tidak mampu menjangkau atau menindak pelaku secara efektif. Artikel ini membahas urgensi tantangan penegakan hukum dan harmonisasi hukum siber dan strategi harmonisasi hukum siber secara global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penegakan hukum dan strategi harmonisasi hukum siber secara global. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangna dengan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama adalah sifat lintas batas dari kejahatan siber yang mengaburkan yuridiksi hukum antar negara dan keterbatasan kapasitas teknis dan infrastruktur penegakan hukum serta sumberdaya manusia yang memiliki keahlian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah harmonisasi hukum siber menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, kolaboratif, dan adaptif dalam menghadapi ancaman dunia digital yang terus berkembang.

Edukasi Pendidikan Etika Pancasila dan Taat Hukum SMAN 1 Batulayar Lombok Barat Rahmatyar, Ana; Efendi, Saparudin; Khairunnisa; Afikah, Nur; Herawati, Baiq Candra
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Mayarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v6i1.5115

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dapat disebabkan karena masyarakat maupun aparat penegak hukum hanya fokus ketika tindak pidana itu timbul, jarang sekali yang fokus kepada upaya pencegahan salah satunya melalui sosialisasi. Salah satu faktor penyebab terjadinya perbuatan yang menyimpang di masyarakat adalah hilang nya karakter yang berbasis moral pancasila, sehingga ringan melakukan tindak pidana. Metode pengabdian dilakukan dengan cara meberikan sosialisasi dan penilaian terhadap tingkat pemahaman.Hasil pengabdian menunjukan setelah dilakukan sosialisasi siswa menjadi lebih peka terhadap segala jenis kejahatan yang terjadi di sekitarnya karena sudah dapat membedakan aktivitas mana saja yang melanggar hukum dan bertentangan dengan moral Pancasila, dari sosialisasi ini siswa dapat membedakan perbuatan yang termaksud kedalam perilaku asusila yang selama ini mareka pikir hanya sebatan berhubungan badan/persetubuhan saja. Melalui sosialisasi ini diharapkan siswa lebih hati hati dalam berinteraksi antar msyarakat agar tidak menjadi korban maupun tanpa disadari menjadi pelaku dalam tindakan abnormal.

Peran Hakim Agung, Metode Berfikir Juridik dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi Mandala, Opan Satria; Husni, Anang; Efendi, Saparudin; Rahmatyar, Ana; Zubaedi, Zubaedi
Varied Knowledge Journal Vol. 2 No. 4: Varied Knowledge Journal, May 2025
Publisher : CT. Rajawali media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/vkj.v1i3.22

This article aims to find out the conception of Justice formulated by the Supreme Judge which is in accordance with the spirit of reform and the juridical-normative thinking method that can be used in formulating the conception of Justice and the role of the Supreme Judge in supporting the realization of legal reform in Indonesia. The type of research used is Normative legal research, normative legal research is research that examines vague norms, conflicting norms and empty norms. Meanwhile, the approach used is a conceptual approach, a statutory approach. The results of this paper show that the concept of justice formed in the Supreme Court's decision is Unity Justice, which is formulated based on: the value of justice that grows and develops in society, the norms of justice and applicable laws and regulations, the interests of achieving the goals of state life, and the interests of the development of community life and the normative juridical thinking method (even coupled with empirical) is not able to formulate complete justice (unity justice), therefore it is added with a holistic and integrative thinking approach and the role of the Supreme Judge in unifying or harmonizing the various dichotomies of the views of the parties that often lead to prolonged forms of conflict through a holistic and integrative approach.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search