Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Implementasi Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Untuk Mempermudah UMKM dalam Penerbitan Izin Usaha di Kota Mataram Mandala, Opan; Taufik, Muhamad; Efendi, Saparudin; Wahyudi, Irfan; Kholid, Irwan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4505

Abstract

Some members of Sahabat UMKM NTB face serious challenges in terms of licensing, especially because they do not yet have a valid business license in accordance with the provisions of law in Indonesia. The absence of a business license is a serious violation of Law Number 3 of 2020 concerning the Electronically Integrated Business Licensing System (SPBE), as well as other related regulations that require every business actor to have a license to carry out business activities. This condition not only causes legal problems that have the potential to result in administrative sanctions, but also has a significant impact on the sustainability of their business, such as difficulty in accessing financing and business legality. The method used in this service is through socialization and workshops aimed at members of Sahabat UMKM NTB who do not yet have a business license. This socialization activity aims to provide a deeper understanding of the importance of a business license and guide them in the process of issuing the license. As a result of this service, on October 12, the service team from Bumigora University held an OSS-RBA Application Implementation Workshop at the Mataram Mayor's Office Hall. During the workshop, several members of Sahabat UMKM NTB successfully issued their business licenses through the OSS-RBA application. In addition, the service team also provides assistance in the process of establishing a Limited Liability Company (PT) for members who need it. This activity shows a positive impact, where MSME members who do not yet have a business license can complete their permits, which in turn will strengthen the legality and sustainability of their business in the future.
Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Tinjau Dari Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 : National Land Agency as a Mediator in the Resolution of Land Disputes Reviewend from the Regulation of the Head of BPN Number 11 Of 2016 Efendi, Saparudin; Syekh Yusuf, Maulana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 3: MARET 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i3.4513

Abstract

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Tujuan penyelesaian sengketa oleh BPN berdasarkan Perkaban tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, BPN dalam Perkaban No.11 Tahun 2016 mengatur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, yaitu penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak
PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Efendi, Saparudin; Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama; Nurfatlah, Titin
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun, menunjukkan lemahnya sistem perlindungan korban dan kuatnya budaya patriarki. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan untuk melindungi korban, realisasi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan optimalisasi pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada minimnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, serta keterbatasan infrastruktur hukum seperti fasilitas rumah aman dan tenaga profesional. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS memerlukan sinergi antar lembaga, pelatihan berperspektif korban bagi aparat, serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan guna menciptakan sistem perlindungan yang responsif, inklusif, dan bermartabat bagi korban kekerasan seksual.
Optimalisasi Edukasi Bahaya Pernikahan Usia Anak dalam Upaya Cegah Stunting Sejak Dini pada Remaja Jauhari, M. Thonthowi; Efendi, Saparudin; Ardian, Junendri; Isasih, Widani Darma; Kusuma, Wirajaya; Haryono, Haryono
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2026): January 2026
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/jpm.v6i3.2868

Abstract

Child marriage is one of the major risk factors contributing to the high prevalence of stunting in Indonesia, particularly in rural areas. Adolescents, as a group transitioning into adulthood, play a strategic role in preventing early marriage through improved literacy in reproductive health and nutrition. This community service program aimed to enhance the knowledge and awareness of youth members of the Karang Taruna in Sukaraja Village regarding the dangers of child marriage and its association with stunting risk. The program involved 23 adolescents as participants. The implementation methods included initial observation, development of educational materials, coordination with village authorities, interactive lectures, participatory discussions, and demonstrations of educational media. Evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments, attitude observation, and brief reflective interviews. Results showed a significant increase in participants’ knowledge, indicated by an improvement in the average score from 52.8 to 80.97 after the educational session. Participants also demonstrated more critical attitudes toward child marriage practices and expressed commitment to becoming agents of change in stunting prevention within their community. This program proved effective in improving adolescents’ reproductive health literacy and shows potential for sustainability through Karang Taruna initiatives to continue educational campaigns. Community-based education efforts such as this are essential to support the postponement of marriage age and reduce stunting risk among future generations.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Amanat Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Prawiranegara, Khalid; Sakti, Lanang; Efendi, Saparudin; Prayuda, Hilman
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1771

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak dapat hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum yang berdaya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Pemberdayaan tersebut mencakup peningkatan kesadaran hukum, akses terhadap keadilan (access to justice), serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan advokasi hukum. Implementasi di era reformasi memperlihatkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari sentralistik menuju partisipatif, melalui penguatan lembaga-lembaga independen dan program bantuan hukum. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Titin Nurfatlah; Sukma Hidayat Kurnia Abadi; Saparudin Efendi
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep residive dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku dan konsep residive dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana Nasional ditinjau dalam perspektif tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative. Penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, mengkaji serta meneliti peraturan perundang-undangan. Yakni peraturan perundang-undangan terkait dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah Konsep residive dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai mengulangan umum (general recidive). Yang dimaksudkan pengulangan umum yaitu sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Dalam KUHP mengatur yang pertama pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan konsep residive dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Nasional menganut sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum, artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. Pemberatan hukum mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan hukuman (pidana) itu sendiri, yaitu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan sesuatu kejahatan. Dengan diperberatnya suatu ancaman pidana, maka dapat diharapkan orang menjadi takut untuk melakukan perbuatan kejahatan ataupun mengulangi perbuatannya kembali. Maka, hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.
Edukasi hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Desa Dakung Kabupaten Lombok Tengah Ana Rahmatyar; Saparudin Efendi; Lalu Ma’ruf Albarokah
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 3 (2024): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i3.28712

Abstract

Abstrak Anak merupakan investasi jangka panjang bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis, sehingga  keberadaanya  dan  eksistensinya  adalah  sebuah  kewajiban  untuk  diperhatikan.  Namun  hal  yang  masih  memprihatinkan  ialah  maraknya  permasalahan  kekerasan  tindak  pidana  terhadap  anak yang  sering  kali  menyita  perhatian  dan  menyulut  keprihatinan,  khususnya  pada  kasus  kekerasan seksual yang menimpa pada anak sebagai korban.  Era sekarang ini potensi kejahatan berupa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, bahkan tempat yang dianggap sebagai lokasi yang aman untuk anak menghabiskan  waktu  ativitasnya.  Mulai  dari  tempat-tempat  umum,  rumah,  sekolah,  hingga  di  tempat ibadah.  Pengabdian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  pencegahan  dan  penanganan kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan ini  berupa  edukasi  kepada masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan ini agar masyarakat dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang   pencegahan   kekerasan   seksual   terhadap   anak.   Kegiatan ini menghasilkan pemahaman dari Masyarakat, serta memberikan perhatian lebih pada aspek perlindungan terhadap anak terlebih  terhadap ancaman kejahatan seksual yang terkadang masih dianggap tabu untuk diperbincangkan. Kata kunci: edukasi hukum; kekerasan seksual; anak Abstract Children are a long-term investment for a nation's civilization that has a strategic role, so their existence and existence is an obligation to be considered.  However, what is still concerning is the rampant problem of criminal violence against children which often attracts attention and ignites concern, especially in cases of sexual violence against children as victims.  In this era, the potential for crimes in the form of sexual violence can occur anywhere, even places that are considered safe locations for children to spend time doing activities.  Starting from public places, homes, schools, to places of worship.  This service aims to increase knowledge of prevention and handling of sexual violence against children.  The method used in this activity is education to the local community. The implementation of this activity is so that the community can better understand and increase knowledge about preventing sexual violence against children.   This activity results in understanding from the community, as well as giving more attention to aspects of protecting children, especially against the threat of sexual crimes which are sometimes still considered taboo to discuss.  Keywords: legal education;  sexual abuse; children
Kajian Etika dan Hukum Siber dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia Husain, Husain; Rahmatyar, Ana; Sakti, Lanang; Rosikhu, Muhammad; Efendi, Saparudin; Alfurqan, Imam
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6093

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia menunjukkan percepatan signifikan, namun menghadirkan tantangan kompleks pada aspek etika dan hukum siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu etika dan aspek hukum siber dalam implementasi AI di Indonesia dengan fokus pada perlindungan hak individu dan kepastian hukum. Masalah utama yang dikaji adalah adanya ambiguitas penalaran hukum terkait status AI sebagai subjek hukum serta pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas keputusan otomatis yang dihasilkan algoritma. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui penelaahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta komparasi terhadap instrumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki instrumen hukum dasar, terdapat kekosongan norma (legal gap) dalam mengatur akuntabilitas spesifik pengembang sistem AI otonom. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan serta penguatan kerangka hukum siber yang adaptif melalui regulasi lex specialis. Penerapan prinsip etika seperti transparansi dan keadilan algoritmik menjadi fundamental untuk memastikan kepastian hukum bagi PSE dan pengguna. Kajian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi nasional AI yang komprehensif di Indonesia