p-Index From 2021 - 2026
7.749
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Elkom: Jurnal Elektronika dan Komputer YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah International Journal of Law Reconstruction Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Halu Oleo Law Review Mesin Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Jatiswara Justisia Ekonomika El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam Sakina: Journal of Family Studies Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Istinbath : Jurnal Hukum MEANS (Media Informasi Analisa dan Sistem) Prophetic Law Review Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika Invest Journal of Sharia & Economic Law NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) INFORMATIKA Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kartika: Jurnal Studi Keislaman MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law Jurnal Antologi Hukum Journal of Technology Informatics and Engineering Constitution Journal Journal of Economics, Law, and Humanities El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Ilmiah Sistem Informasi JIMEB: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media dan Desain Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Ignite: Journal Islamic Global Network for Information Technology and Entrepreneurship Lex Scientia Law Review Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Indonesian Journal of Sharia and Socio-Legal Studies Journal of Engineering, Electrical and Informatics Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen
Claim Missing Document
Check
Articles

Kitab Al-Risālah Dalam Tilikan Positivisme Hukum Munim, Abdul; Santoso, Lukman; Hidayati, Niswatul
Kodifikasia Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v12i1.1414

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif-filosofis. Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, Menurut al-Sha>fi’i<, hakikat hadirnya hukum adalah kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam dipahami al-Sha>fi’i<  sebagai institusi yang tidak berakar maupun dicangkokkan pada sosiologi sebagaimana positivisme hukum. Hukum Islam merupakan sarana mengabdi kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat, meskipun pada aspek teknisnya sangat memahami kondisi masyarakat. Kedua, Al-Sha>fi’i<  membangun teori hirarkhi hukum Islam didasarkan pada empat sumber yaitu, al-Quran, sunnah Nabi, konsensus ulama (ijma’), dan metode analogi (qiyas). Jika ditilik secara konseptual dari perspektif positivisme hukum, maka teori sumber hukum Islam yang dibangun oleh al-Sha>fi’i< kurang lebih sama dengan teori tingkatan norma Hans Kelsen. Ketiga, Dalam konteks  eksistensi positivisme hukum ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat agar tercipta kepastian hukum. Tentu eksistensi ini berbeda dalam sistem hukum Islam, hukum hadir dalam Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang pencipta. Keempat, Sumber positivisme hukum yang terbagi dalam hukum material dan formal juga memiliki aspek perbedaan dengan hukum Islam. Hukum Islam juga mempunyai sumber hukum material, namun memiliki substansi berbeda dengan positivisme, yaitu bahwa sumber hukum Islam berasal dari wahyu, sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam masyarakat.
KITAB AL-RISĀLAH DALAM TILIKAN POSITIVISME HUKUM Munim, Abdul; Santoso, Lukman; Hidayati, Niswatul
Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1147

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif-filosofis. Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, Menurut al-Shafi’i, hakikat hadirnya hukum adalah kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam dipahami al-Shafi’i  sebagai institusi yang tidak berakar maupun dicangkokkan pada sosiologi sebagaimana positivisme hukum. Hukum Islam merupakan sarana mengabdi kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat, meskipun pada aspek teknisnya sangat memahami kondisi masyarakat. Kedua, Al-Shafi’i  membangun teori hirarkhi hukum Islam didasarkan pada empat sumber yaitu, al-Quran, sunnah Nabi, konsensus ulama (ijma’), dan metode analogi (qiyas). Jika ditilik secara konseptual dari perspektif positivisme hukum, maka teori sumber hukum Islam yang dibangun oleh al-Shafi’i kurang lebih sama dengan teori tingkatan norma Hans Kelsen. Ketiga, Dalam konteks  eksistensi positivisme hukum ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat agar tercipta kepastian hukum. Tentu eksistensi ini berbeda dalam sistem hukum Islam, hukum hadir dalam Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang pencipta. Keempat, Sumber positivisme hukum yang terbagi dalam hukum material dan formal juga memiliki aspek perbedaan dengan hukum Islam. Hukum Islam juga mempunyai sumber hukum material, namun memiliki substansi berbeda dengan positivisme, yaitu bahwa sumber hukum Islam berasal dari wahyu, sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam masyarakat.
Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise) Kotimah, Erwin Kusnul; Santoso, Lukman
Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.117 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2349

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang urgensi tanda tangan dan materai dalam memberikan kepastian hukum terhadap kontrak waralaba. Tema ini berangkat dari maraknya bisnis dengan model franchise dewasa ini di Indonesia. Bisnis ini dianggap dapat meminimalisir risiko kegagalan, selain juga dapat memberikan berbagai kemudahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis. Dalam kontrak franchise masih banyak hal-hal yang dapat terjadi di masa yang akan datang yang mungkin dapat merugikan para pihak. Oleh karena itu diperlukan adanya payung hukum untuk menaungi dan melindungi dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, bukan hanya sekedar mencari keuntungan (profit oriented) tetapi ada pertanggungjawaban terhadap dampak yang ditimbulkan dari operasional bisnis secara menyeluruh tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum setiap kontrak franchise harus dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan tanda tangan serta materai agar diperoleh suatu kekuatan hukum dan dapat menjadi alat bukti, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.
PRINSIP SYURA’ DALAM KONSTITUSIONAL ISLAM Lukman Santoso
AS-SALAM Vol 1 No 1 (2012): DINAMIKA HUKUM & PENDIDIKAN DI INDONESIA
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This topic examines concept ?syura? (conference; negoisation) and how to implement ?syura? to the context of constitutional state right now. Including the offending with rechstaat/ rule of law. Syura is defined as the main principle for solving the social, politic, and government problems. Syura is the way to give the opprtunity to the society who has an ablity to participate for making a decision which binds as well as in the law regulation and politic policy. But the implementation of syura althought the institutionalization of syura, no nash of Al-Qur?an that decribes about it. Prophed Muhammad SAW?that instituted and cultured syura?did not leave the specific pattern and the form. Beause of that,&nbsp; the moslems right now and to te next, the partern and the form of&nbsp; that implementation, are free to initiative. So it can be appropriated with the condition and the reality. Including that relevance with the parliamentary democratie concept or the exixtence of legislative instiution, especially Indonesia.
PRINSIP SYURA’ DALAM KONSTITUSIONAL ISLAM Lukman Santoso
AS-SALAM Vol 1 No 1 (2012): DINAMIKA HUKUM & PENDIDIKAN DI INDONESIA
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.844 KB) | DOI: 10.51226/assalam.v1i1.23

Abstract

This topic examines concept “syura” (conference; negoisation) and how to implement “syura” to the context of constitutional state right now. Including the offending with rechstaat/ rule of law. Syura is defined as the main principle for solving the social, politic, and government problems. Syura is the way to give the opprtunity to the society who has an ablity to participate for making a decision which binds as well as in the law regulation and politic policy. But the implementation of syura althought the institutionalization of syura, no nash of Al-Qur’an that decribes about it. Prophed Muhammad SAW—that instituted and cultured syura—did not leave the specific pattern and the form. Beause of that, the moslems right now and to te next, the partern and the form of that implementation, are free to initiative. So it can be appropriated with the condition and the reality. Including that relevance with the parliamentary democratie concept or the exixtence of legislative instiution, especially Indonesia.
ISLAM DAN NEGARA HUKUM DI PAKISTAN: Telaah Atas Pemikiran Benazir Bhutto Lukman Santoso
AS-SALAM Vol 1 No 2 (2012): IMPLEMENTASI MUTU PENDIDIKAN & HUKUM DI ERA MODEREN
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1977.606 KB) | DOI: 10.51226/assalam.v1i2.33

Abstract

Pakistan is an Islamic country that became independent on August 14, 1947. Since independence, there is a difference of opinion among the Muslims of Pakistan, which consists of a group of secular, moderate Islamists and how Islam should be the application of the relation between religion and state in Pakistan, causing the prolonged political turmoil when Pakistan's quest for identity in line with the will of the people and its leaders. Pakistan's political crisis that was later endlessly inspiring female politicians and thinkers of Pakistan, Benazir Bhutto which is to take part in politics. Political conditions of Pakistan that full of intrigue brought on a dilemma to the meaning of the condition of Islam in Pakistan as an Islamic state.
ROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Bustanul Ariin; Lukman Santoso
AS-SALAM Vol 2 No 2 (2013): PEMIKIRAN ULAMA KLASIK TERHADAP PENDIDIKAN & HUKUM
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v2i2.46

Abstract

The case of household violence physically or psychologically nowadays isoften we hear. That reality factually shows that the violence in the householdtoward wife, is the common phenomenon in the societal environment.This case is sure not away from the social construct which is developed inthe middle of society that s husband is the head of family and has a fullauthority to the part of family including wife. In that context this researchis making effort to peel off how the problem of protecting implementationtoward women in violence (KDRT) and Islam gives the answers.In the context of women protection in the household, Al-Quran texts give alot of answers which order to make the relationship of household as ma’rufin the meaning of equal, fair, and democratic. In the terminology of UshulFiqh, this concerning agrees with what the goals of law are, that is the lawtoward ive aspects (al-kulliyat al-khams), which one is soul protection (hifzan-nafs). This explains that Islamic law brings the mission of protection, itis as a God’s mercy to all humans in this world. It is also harmonization withthe law of women protecting in Indonesia.
URGENSI TANDA TANGAN DAN MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONTRAK WARALABA (FRANCHISE) Santoso, Lukman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2672.883 KB) | DOI: 10.18592/sy.v16i2.1024

Abstract

This article explanes about urgency of signatures and stamp duty in giving legal certainty to the franchise contract. This theme departs from the rise of business model franchise today in Indonesia. This business is considered to minimize the risk of failure, as well as to provide various facilities. This research is a descriptive analytical research. In franchise contract are still many things that can happen in the future that might be detrimental to the parties. Therefore we need the legal umbrella to shade and protect with the aim to create a sense of fairness and legal certainty for the parties, not just for profit (profit oriented), but there is accountability for the impact of the overall business operations. To provide legal certainty every contract franchise must be in writing and include the signature and the stamp in order to obtain a force of law and can be evidence, so the purpose of legal certainty can be realized.
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS, CAPITAL) PADA BNI SYARIAH TAHUN 2014-2017 Nurwijayanti, Maya; Santoso, Lukman
El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/elbarka.v1i2.1451

Abstract

Abstract: Islamic banks with profit sharing systems have been designed to establish cooperation in bearing business risks and profit sharing between business owners (Shahibul Maal) and fund managers (mudarib). The bank under study is BNI Syariah. This study aims: 1) Knowing how the rating of Bank BNI Syariah's health level is reviewed from the Risk Profile in 2014-2017? 2) Knowing how to assess the soundness of Bank BNI Syariah in terms of Good Corporate Governance in 2014-2017? 3) Knowing how the rating of Bank BNI Syariah's health level is reviewed from Earnings in 2014-2017? 4) Knowing how the soundness rating of Bank BNI Syariah is reviewed from Capital in 2014-2017? This study uses a quantitative descriptive approach, the data collection techniques used are documentation techniques. The method of data analysis uses the RGEC method. The data is taken from the published annual financial reports at BNI Syariah. The analysis results obtained by the Risk Profile Level on BNI Syariah in 2014-2017 are "Adequate". The level of Good Corporate Governance (GCG) of BNI Syariah in 2014-2017 was ranked second in line with the criteria of "good", based on the results of bank BNI Syariah self assessment obtained from the corporate governance report. Level of Earnings (Rentability) in BNI Syariah Year 2014-2017 is "Adequate". Capital Level at BNI Syariah in 2014-2017 is "Very Adequate". Keywords: Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital ??????: ???????? ????????? ?? ???? ????? ?? ?????? ??? ???? ??????? ????????? ?? ????? ?????? ????????? ???? ????? ??? ?????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ??????? ???????? ??????? ????? ??????? ???:  ???? ????? ???? ????? ??????? ?? ??????? ? ??????? ????? ????? ?????? ????? ??? ????? ?????? ??? ??????? ?? ??? ??? ??????? ????? ??? ??????? ?? BNI Syariah ???? ??? ??????? ???: 1. ????? ??? ??? ????? ????? ????? ?? ??? BNI Syariah ?? ??? ??????? ?? 2014-2017?. 2. ????? ????? ????? ????? ??? BNI Syariah ?? ??? ????? ??????? ?????? ?? 2014-2017?.3 . ????? ??? ??? ????? ????? ????? ?? ??? BNI Syariah ?? ??????? ?? 2014-2017?.4 . ????? ??? ??? ????? ????? ????? ??? BNI Syariah ?? ??? ????? ?? 2014-2017?. ?????? ??? ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??? ???????? ????????? ?? ?????? ???????. ????? ????? ???????? ????????? ?? ????? .RGEC???????? ????????? ???? ?? ???????? ??????? ??????? ??????? ?? ??? BNI Syariah. ?? ????? ??????? ???? ?? ?????? ????? ????? ??????? ??????? ?? BNI Syariah ?? 2014-2017 ?? "?????". ??? ?? ????? ????? ????? ??????? ?????? (GCG) ?? BNI Syariah ?? 2014 ? 2015 ? 2016 ? 2017 ?? ??????? ??????? ??????? "????" ? ????? ??? ????? ??????? ?????? ????? ???????? ??????? ????????? ???? ?? ?????? ???? ?? ????? ????? ??????? ????? ??????? (???????? ?????????) ?? BNI Syariah ?? ??? 2014 ???? ? ?? 2015 ??? "????? "? ?? ??? 2016 ??? "?????"? ??? 2017 ??? "?????". ????? ??? ????? (??? ?????) ?? BNI Syariah ?? ??? 2014 ??? "????? ???"? ?? ??? 2015 ??? "????? ???"? ?? ??? 2016 ??? "????? ???"? ??? ??? 2017 ??? "????? ???". Abstrak: Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko dan bagi hasil usaha antara: pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Bank yang diteliti adalah BNI Syariah. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari Risk Profile pada tahun 2014-2017? 2) Mengetahui bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari Good Corporate Governance pada tahun 2014-2017? 3) Mengetahui bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari Earnings pada tahun 2014-2017? 4) Mengetahui bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI  Syariah ditinjau dari Capital pada tahun 2014-2017? Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode RGEC. Adapun datanya berasal dari laporan keuangan akhir tahun BNI Syariah yang dipublikasikan. Hasil analisis diperoleh Tingkat Risk Profile (Profil Risiko) pada BNI Syariah Tahun 2014-2017 adalah ?Memadai?. Tingkat Good Corporate Governance (GCG) BNI Syariah pada tahun 2014-2017 berturut-turut menempati peringkat 2 dengan kriteria ?baik?, berdasarkan hasil self assessment bank BNI Syariah yang diperoleh dari laporan tata kelola perusahaan. Tingkat Earnings (Rentabilitas) pada BNI Syariah Tahun 2014-2017 adalah ?Memadai?. Tingkat Capital (Permodalan) pada BNI Syariah Tahun 2014-2017 adalah ?Sangat Memadai?.
AMBIGUITAS HAK ATAS PERKAWINAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 Santoso, Lukman; Fathuri, Hani Zain
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMarriage issues are always actual problems and are always interesting to talk about. There are many ways to get married, one of which happens in the followers of the Sapta Darma trust. Marriage is one of the rights guaranteed by the 1945 Constitution and several regulations regarding marriage in Indonesia. Article 28B paragraph 1 states that every person has the right to form a family and continue the descent through a legal marriage. As one of the basic human rights, the right to hold a marriage applies universally and is non-discrimination against citizens. The division of marital rights guarantees applies to several citizens, especially the stream of Defenders of the Trust. Law No. 1 of 1974 concerning marriages does not reflect justice for some citizens, the laws only favor the majority of religious groups, narrowing the meaning of trust that should exist and be recognized in the law.Keywords: Marriage, Belief of Trust, Law No. 1 of 1974. AbstrakPersoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk diperbincangkan. ada banyak cara untuk melakukan perkawinan, salah satunya yang terjadi di penghayat kepercayaan Sapta Darma. Perkawinan merupakan salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan beberapa regulasi tentang perkawinan di Indonesia. Pasal 28B ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebagai salah satu hak asasi, hak untuk melangsungkan perkawinan berlaku secara universal dan non diskriminasi terhadap warga negara. Terbelahnya jaminan hak perkawinan ini berlaku pada beberapa warga negara khususnya aliran Penghayat Kepercayaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mencerminkan keadilan bagi sebagian warga negara, undang-undang hanya memihak pada golongan mayoritas agama, mempersempit makna kepercayaaan yang seharusnya ada dan diakui keberadaanya dalam undang-undang. 
Co-Authors Abdul Munim Abdul Rachman Achmad Baihaqi Ade Iriani Agus Priyadi Agustinus Budi Santoso Ahmad Ashifudin Aqham Ahsan, Fuad Ahsan, Ikhwan Fuad Ainiah, Zumrotul Ainiah, Zumrotul Aisyah Aisyah Al Haqiqi, Muh Jihad Al Haqiqi, Muhamad Jihad Amaliyah, Arij Aminuddin, Lutfi Hadi Arifin, Muh Fauzi Arifin, Muhammad Fauzi Arliana Agustin Faridhatul Shima Ati Suryana, Dinda Auliahaq, Dafa Agta Auliasari, Auliasari Berlina Cahya Putri, Otavia Binangkit, Bagus Ahmad Setyo Bustanul Ariin Bustanul Arifin Damayanti, Elok Danny Manongga Dardiri, Masyhudan Darmini Darmini Dawam Abror Fathoni, Muhammad Anwar Fathuri, Hani Zain Haris, Rahmat Hasan, Ikhwan Fuad Hidayati, Niswatul Ikhwan Fuad Ahsan Indra Djodikusumo Izati, Hanim Kurnia Juni Amanullah Kanifah, Anisa Nur Khaidarulloh, Khaidarulloh Kotimah, Erwin Kusnul Kuncoro, Wreda Agung Kurniawan, Yusuf Fendi Kusnul Ciptanila Yuni K Laili, Rika Nur Lestari, Devi Indah LIA NOVIANA Ma'mun, Sukron Marcus Gunadi Wibawa Masrukin Masrukin Maya Utami Dewi, Maya Utami mega puspita Miatun, Sumbu Latim Miftahul Huda Miftaqurrohman, Miftaqurrohman Moch. Munir, Layyin Mahfiana I Nyoman Nurjaya Moh Muthohir Muhamad Syarifudin Muhammad Fauzi Arifin Mun'im, Abdul Musfiroh, Anita Musyayyadah, Ulvi Rohmatul Nunung Susfita Nur Efendi, Mohamad Nurwijayanti, Maya Paulina Kinanti Eka Praningtyas Pratama, Muhammad Gasa Priyadi , Agus Priyadi Priyadi Priyadi Priyadi Raden Mohamad Herdian Bhakti Rejeki , Rara Sri Artati Reni Veliyanti Risma Nurhapsari Rizani, Rahmadini Mutiara Rofi'ah, Khusniati Rohmah Maulidia Roi’fah, Nisfathur Sa'adah, Fiki Nur Sagita, Insharie Amarylis Salim, Annisa Jannatus Sari, Yeny Nurita Sary, Desy Puspita Saujan, Iqbal Soleh Hasan Wahid, Soleh Hasan Sukamto, Ika Sumiyarsi Suryani Suryani Titi Christiana Tobing, Wesly Tumbur ML Tri Cahyani, Yutisa Tri Wahyu Surya Lestari Tri Wahyu Surya Lestari, Tri Wahyu Surya Wesly Tumbur ML Tobing Wibi Ardi Alvianto Yudi Ahmad Faisal Yuliantika, Nias Yutisa Tri Cahyani Zahro, Diana