Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Elkom: Jurnal Elektronika dan Komputer YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah International Journal of Law Reconstruction Ahkam: Jurnal Hukum Islam INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Halu Oleo Law Review Mesin Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Jatiswara Justisia Ekonomika El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam Sakina: Journal of Family Studies Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Istinbath : Jurnal Hukum MEANS (Media Informasi Analisa dan Sistem) Prophetic Law Review Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika Invest Journal of Sharia & Economic Law NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Journal of Engineering, Electrical and Informatics (JEEI) INFORMATIKA Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kartika: Jurnal Studi Keislaman MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen Journal of Technology Informatics and Engineering Constitution Journal El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Ilmiah Sistem Informasi JIMEB: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media dan Desain Ignite: Journal Islamic Global Network for Information Technology and Entrepreneurship Lex Scientia Law Review Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Lukman Santoso
IAIN Ponorogo
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 91 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 91 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam Santoso, Lukman; Arifin, Bustanul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 8, No 2: Desember 2016
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (870.271 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v8i2.3732

Abstract

The issue of violence against wife physically and psychologically, today more frequent in the community. The factual reality shows that domestic violence against wife is a phenomenon that sometimes considered to be prevalent in society. The common assumption must not be separated from social construction in the society that the husband is the head of the family and has full authority to the family members, including his wife. In that context, this study attempts to analyze how the concept of the women protection as victims of domestic violence in Islamic law. In the context of the protection of women in the household, the texts of the Quran give many answers that require embodiment household with ma'ruf relationship in the sense of equal, fair and democratic. It is confirmed that Islamic law carries a mission ofprotection, which is a mercy for all human beings on earth. It also harmonized with applicable laws protecting women in Indonesia today.Persoalan kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis, dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Realita tersebut secara faktual menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan lazim ini tentunya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat bahwa suami adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga termasuk isteri. Dalam konteks itu kajian ini berupaya mengupas tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam hukum Islam. Dalam konteks perlindungan perempuan dalam rumah tangga,teks-teks al-Qur’an memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara ma’ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini juga diharmonisasikan dengan hukum perlindungan perempuan yang berlaku di Indonesia saat ini.
IMPLIKASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH Santoso, Lukman; Ainiah, Zumrotul
An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2018): An-Nisbah
Publisher : IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/an.2018.4.2.73-98

Abstract

Abstrak: Perbankan syariah dalam prakteknya melaksanakan pembiayaan salah satunya menggunakan akad murabahah, atau biasa juga disebut bai’ al-murabahah. Akad yang memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon Akad Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan tersebut dibutuhkan oleh nasabah, dengan membeli barang dari pemasok kemudian mejualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (cost-plus profit) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Di dalamnya memuat suatu perjanjian yakni keharusan adanya asas itikad baik. Itikad baik yang mendasari terbentuknya akad pembiayaan murabahah apabila akad tersebut dibuat memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Akad tidak dapat dibatalkan selain ada kesepakatan kedua belah pihak atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, dan akad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati, perihal itikad baik tidak hanya untuk pelaksanaan perjanjian melainkan juga saat dibuatnya akad tersebut kedua belah pihak harus didasarkan atas itikad baik. Dengan adanya itikad baik dalam akad murabahah, maka akan terpenuhinya hajat bagi kedua belah pihak dan sedikit kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam akad tersebut.
Kitab Al-Risālah Dalam Tilikan Positivisme Hukum Munim, Abdul; Santoso, Lukman; Hidayati, Niswatul
Kodifikasia Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v12i1.1414

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif-filosofis. Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, Menurut al-Sha>fi’i<, hakikat hadirnya hukum adalah kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam dipahami al-Sha>fi’i<  sebagai institusi yang tidak berakar maupun dicangkokkan pada sosiologi sebagaimana positivisme hukum. Hukum Islam merupakan sarana mengabdi kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat, meskipun pada aspek teknisnya sangat memahami kondisi masyarakat. Kedua, Al-Sha>fi’i<  membangun teori hirarkhi hukum Islam didasarkan pada empat sumber yaitu, al-Quran, sunnah Nabi, konsensus ulama (ijma’), dan metode analogi (qiyas). Jika ditilik secara konseptual dari perspektif positivisme hukum, maka teori sumber hukum Islam yang dibangun oleh al-Sha>fi’i< kurang lebih sama dengan teori tingkatan norma Hans Kelsen. Ketiga, Dalam konteks  eksistensi positivisme hukum ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat agar tercipta kepastian hukum. Tentu eksistensi ini berbeda dalam sistem hukum Islam, hukum hadir dalam Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang pencipta. Keempat, Sumber positivisme hukum yang terbagi dalam hukum material dan formal juga memiliki aspek perbedaan dengan hukum Islam. Hukum Islam juga mempunyai sumber hukum material, namun memiliki substansi berbeda dengan positivisme, yaitu bahwa sumber hukum Islam berasal dari wahyu, sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam masyarakat.
KITAB AL-RISĀLAH DALAM TILIKAN POSITIVISME HUKUM Munim, Abdul; Santoso, Lukman; Hidayati, Niswatul
Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1147

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif-filosofis. Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, Menurut al-Shafi’i, hakikat hadirnya hukum adalah kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam dipahami al-Shafi’i  sebagai institusi yang tidak berakar maupun dicangkokkan pada sosiologi sebagaimana positivisme hukum. Hukum Islam merupakan sarana mengabdi kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat, meskipun pada aspek teknisnya sangat memahami kondisi masyarakat. Kedua, Al-Shafi’i  membangun teori hirarkhi hukum Islam didasarkan pada empat sumber yaitu, al-Quran, sunnah Nabi, konsensus ulama (ijma’), dan metode analogi (qiyas). Jika ditilik secara konseptual dari perspektif positivisme hukum, maka teori sumber hukum Islam yang dibangun oleh al-Shafi’i kurang lebih sama dengan teori tingkatan norma Hans Kelsen. Ketiga, Dalam konteks  eksistensi positivisme hukum ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat agar tercipta kepastian hukum. Tentu eksistensi ini berbeda dalam sistem hukum Islam, hukum hadir dalam Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang pencipta. Keempat, Sumber positivisme hukum yang terbagi dalam hukum material dan formal juga memiliki aspek perbedaan dengan hukum Islam. Hukum Islam juga mempunyai sumber hukum material, namun memiliki substansi berbeda dengan positivisme, yaitu bahwa sumber hukum Islam berasal dari wahyu, sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam masyarakat.
Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise) Kotimah, Erwin Kusnul; Santoso, Lukman
Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.117 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2349

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang urgensi tanda tangan dan materai dalam memberikan kepastian hukum terhadap kontrak waralaba. Tema ini berangkat dari maraknya bisnis dengan model franchise dewasa ini di Indonesia. Bisnis ini dianggap dapat meminimalisir risiko kegagalan, selain juga dapat memberikan berbagai kemudahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis. Dalam kontrak franchise masih banyak hal-hal yang dapat terjadi di masa yang akan datang yang mungkin dapat merugikan para pihak. Oleh karena itu diperlukan adanya payung hukum untuk menaungi dan melindungi dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, bukan hanya sekedar mencari keuntungan (profit oriented) tetapi ada pertanggungjawaban terhadap dampak yang ditimbulkan dari operasional bisnis secara menyeluruh tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum setiap kontrak franchise harus dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan tanda tangan serta materai agar diperoleh suatu kekuatan hukum dan dapat menjadi alat bukti, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.
PRINSIP SYURA’ DALAM KONSTITUSIONAL ISLAM Lukman Santoso
AS-SALAM Vol 1 No 1 (2012): DINAMIKA HUKUM & PENDIDIKAN DI INDONESIA
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This topic examines concept ?syura? (conference; negoisation) and how to implement ?syura? to the context of constitutional state right now. Including the offending with rechstaat/ rule of law. Syura is defined as the main principle for solving the social, politic, and government problems. Syura is the way to give the opprtunity to the society who has an ablity to participate for making a decision which binds as well as in the law regulation and politic policy. But the implementation of syura althought the institutionalization of syura, no nash of Al-Qur?an that decribes about it. Prophed Muhammad SAW?that instituted and cultured syura?did not leave the specific pattern and the form. Beause of that,&nbsp; the moslems right now and to te next, the partern and the form of&nbsp; that implementation, are free to initiative. So it can be appropriated with the condition and the reality. Including that relevance with the parliamentary democratie concept or the exixtence of legislative instiution, especially Indonesia.
PRINSIP SYURA’ DALAM KONSTITUSIONAL ISLAM Lukman Santoso
AS-SALAM Vol 1 No 1 (2012): DINAMIKA HUKUM & PENDIDIKAN DI INDONESIA
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.844 KB) | DOI: 10.51226/assalam.v1i1.23

Abstract

This topic examines concept “syura” (conference; negoisation) and how to implement “syura” to the context of constitutional state right now. Including the offending with rechstaat/ rule of law. Syura is defined as the main principle for solving the social, politic, and government problems. Syura is the way to give the opprtunity to the society who has an ablity to participate for making a decision which binds as well as in the law regulation and politic policy. But the implementation of syura althought the institutionalization of syura, no nash of Al-Qur’an that decribes about it. Prophed Muhammad SAW—that instituted and cultured syura—did not leave the specific pattern and the form. Beause of that, the moslems right now and to te next, the partern and the form of that implementation, are free to initiative. So it can be appropriated with the condition and the reality. Including that relevance with the parliamentary democratie concept or the exixtence of legislative instiution, especially Indonesia.
ISLAM DAN NEGARA HUKUM DI PAKISTAN: Telaah Atas Pemikiran Benazir Bhutto Lukman Santoso
AS-SALAM Vol 1 No 2 (2012): IMPLEMENTASI MUTU PENDIDIKAN & HUKUM DI ERA MODEREN
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1977.606 KB) | DOI: 10.51226/assalam.v1i2.33

Abstract

Pakistan is an Islamic country that became independent on August 14, 1947. Since independence, there is a difference of opinion among the Muslims of Pakistan, which consists of a group of secular, moderate Islamists and how Islam should be the application of the relation between religion and state in Pakistan, causing the prolonged political turmoil when Pakistan's quest for identity in line with the will of the people and its leaders. Pakistan's political crisis that was later endlessly inspiring female politicians and thinkers of Pakistan, Benazir Bhutto which is to take part in politics. Political conditions of Pakistan that full of intrigue brought on a dilemma to the meaning of the condition of Islam in Pakistan as an Islamic state.
ROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Bustanul Ariin; Lukman Santoso
AS-SALAM Vol 2 No 2 (2013): PEMIKIRAN ULAMA KLASIK TERHADAP PENDIDIKAN & HUKUM
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v2i2.46

Abstract

The case of household violence physically or psychologically nowadays isoften we hear. That reality factually shows that the violence in the householdtoward wife, is the common phenomenon in the societal environment.This case is sure not away from the social construct which is developed inthe middle of society that s husband is the head of family and has a fullauthority to the part of family including wife. In that context this researchis making effort to peel off how the problem of protecting implementationtoward women in violence (KDRT) and Islam gives the answers.In the context of women protection in the household, Al-Quran texts give alot of answers which order to make the relationship of household as ma’rufin the meaning of equal, fair, and democratic. In the terminology of UshulFiqh, this concerning agrees with what the goals of law are, that is the lawtoward ive aspects (al-kulliyat al-khams), which one is soul protection (hifzan-nafs). This explains that Islamic law brings the mission of protection, itis as a God’s mercy to all humans in this world. It is also harmonization withthe law of women protecting in Indonesia.
URGENSI TANDA TANGAN DAN MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONTRAK WARALABA (FRANCHISE) Santoso, Lukman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2672.883 KB) | DOI: 10.18592/sy.v16i2.1024

Abstract

This article explanes about urgency of signatures and stamp duty in giving legal certainty to the franchise contract. This theme departs from the rise of business model franchise today in Indonesia. This business is considered to minimize the risk of failure, as well as to provide various facilities. This research is a descriptive analytical research. In franchise contract are still many things that can happen in the future that might be detrimental to the parties. Therefore we need the legal umbrella to shade and protect with the aim to create a sense of fairness and legal certainty for the parties, not just for profit (profit oriented), but there is accountability for the impact of the overall business operations. To provide legal certainty every contract franchise must be in writing and include the signature and the stamp in order to obtain a force of law and can be evidence, so the purpose of legal certainty can be realized.
Co-Authors Abdul Munim Abdul Rachman Ade Iriani Agus Priyadi Agus Purnomo Agustinus Budi Santoso Ahmad Ashifudin Aqham Ahsan, Fuad Ahsan, Ikhwan Fuad Ainiah, Zumrotul Ainiah, Zumrotul Aisyah Aisyah Al Haqiqi, Muhamad Jihad Amaliyah, Arij Aminuddin, Lutfi Hadi Arifin, Muh Fauzi Arifin, Muhammad Fauzi Arliana Agustin Faridhatul Shima Ati Suryana, Dinda Auliahaq, Dafa Agta Auliasari, Auliasari Bustanul Ariin Bustanul Arifin Damayanti, Elok Danny Manongga Dardiri, Masyhudan Darmini Darmini Dawam Abror Fathoni, Muhammad Anwar Fathuri, Hani Zain Haris, Rahmat Hasan, Ikhwan Fuad Hidayati, Niswatul Ikhwan Fuad Ahsan Indra Djodikusumo Izati, Hanim Kurnia Juni Amanullah Kanifah, Anisa Nur Kotimah, Erwin Kusnul Kuncoro, Wreda Agung Kurniawan, Yusuf Fendi Kusnul Ciptanila Yuni K Laili, Rika Nur Lestari, Devi Indah LIA NOVIANA Ma'mun, Sukron Marcus Gunadi Wibawa Maya Utami Dewi, Maya Utami mega puspita Miatun, Sumbu Latim Miftahul Huda Miftaqurrohman, Miftaqurrohman Moh Muthohir Muhamad Syarifudin Muhammad Fauzi Arifin Mun'im, Abdul Musfiroh, Anita Nunung Susfita, Nunung Nur Efendi, Mohamad Nurwijayanti, Maya Paulina Kinanti Eka Praningtyas Priyadi , Agus Priyadi Priyadi Priyadi Priyadi Raden Mohamad Herdian Bhakti Rejeki , Rara Sri Artati Reni Veliyanti Risma Nurhapsari Rizani, Rahmadini Mutiara Rofi'ah, Khusniati Rohmah Maulidia Roi’fah, Nisfathur Sa'adah, Fiki Nur Sagita, Insharie Amarylis Salim, Annisa Jannatus Sari, Yeny Nurita Sary, Desy Puspita Soleh Hasan Wahid, Soleh Hasan Suryani Suryani Titi Christiana Tobing, Wesly Tumbur ML Tri Cahyani, Yutisa Tri Wahyu Surya Lestari Tri Wahyu Surya Lestari, Tri Wahyu Surya Wesly Tumbur ML Tobing Wibi Ardi Alvianto Yudi Ahmad Faisal Yuliantika, Nias Yutisa Tri Cahyani