Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Arena Hukum Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Madani Legal Review GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Caraka Justitia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Saryono Yohanes
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 131 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 131 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Fungsi Badan Usaha Milik Desa Bumdes Dalam Mendukung Kesejahtraan Masyarakat Di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata Goran, Andreas; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13414

Abstract

BUMDes merupakan salah satu usaha desa dalam bentuk lembaga yang pengelolaanya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa atau termasuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa, namun dalam pelaksanaanya tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. (1) Bagaimanakah fungsi badan pengurus dalam pengelolaan BUMDes di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare , Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata? (2) Sejauh manakah peran pemerintah Desa Hadakewa dan Desa Dikesare ,Kecamatan Lebatukan , Kabupaten Lembata dalam mendukung kinerja BUMDes di Deas Hadakewa dan di Desa Dikesare. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode observasi, metode interview, dan metode kepustakaan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1. Kehadiran unit bisnis pariwisata ini tentunya berdampak baik buat masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 25 orang dengan penghasilan rata-rata 1 juta rupiah per bulan. Pantai Hadakewa dilengkapi restoran, juga terdapat fasilitas café kapal, banana boat, camping ground, kayak dan SUP (Stand Up Paddleboard-papan dayung berdiri), sedangkan pantai dikesare dilengkapi café lamadike, warung yang tersedia ketupat dan ikan bakar, rumah apung yang terdapat di tenga luat dan berbagai spot untk berpose. 2. Peran pemerintah desa dalam mendukung kinerja BUMDes dari kedua desa adalah melindungi masyarakat dalam pertumbuhan ekonmi, dan mengawasi dan mendukung kinerja bumdes di desa.
Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin Di Kota Kupang Tari, Ronaldo Ameta Putra; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13504

Abstract

Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Reklame pada pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Reklame Adalah Rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perijinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Satpol PP memegang peranan penting dalam penegakan pemasangan reklame sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yakni mengkaji hukum dalam implementasinya (law in books and law in action) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui penelusuran langsung di lokasi penelitian. Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin di Kota Kupang menujukkan bahwa kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam menertibkan papan reklame liar yang tersebar di berbagai titik. Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dapat disarankan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban papan reklame agar dapat bekerjasama lebih efektif lagi untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi sehingga dalam penertiban dapat berjalan secara efektif dan efisien supaya dapat dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat.
Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Mega, Kristiana P J; Yohanes, Saryono; Udju, Hernimus Ratu
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13571

Abstract

Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ende seringkali mengalamikendala dan tantangan mewarnai dinamika dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Pada sisi yang lain, sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu juga telah berupaya seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebagai ikhtiar untuk menarik pembelajaran dari pengalaman pertama menyelenggarakan pemilu secara serentak dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik, Bawaslu merasa perlu untuk melakukan evaluasi. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:(1) Seberapa jauh penegak hukum oleh Bawaslu Kabupaten Ende terhadap pemilihan Umum Serentak Tahun 2019? (2) Faktor-Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penegakan Hukum Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Ende? Jenis penelitian ini yaitu Penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio-legal research)yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Ende dalam pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sudah sangat maksimal karena dilihat dari laporan dan temuan yang disampaikan semuanya dapat diselesaikan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraruran perundang-undangan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada saat pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Ende yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam mengawasan pelanggaran pemilu kurangnya pemahaman masyarakat dalam mencegahan pelanggaran Pemilu dipengaruhi oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan biaya dalam menegakan pelanggaran Pemilu serta lemahnya kontrol partai politik terhadap kader partai yang melakukan kecurangan masi sangat enggan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Hambatannya di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Edon, Bernad; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.14820

Abstract

This paper aims to discuss to what extent the management of village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village, west Sabu District, Sabu Raijua Regency in realizing community welfare and to examine the inhibiting factors for managing village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village, west Sabu District, Sabu Raijua Regency. The research is Empiris juridical research, namely: to approach the problem under study with a real legal nature or by the reality experienced by the community. The research emphasizes the implementation and obstacles faced in carrying out the roles and functions of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Menia Village, West Sabu District, Sabu Raijua. The results of this research show that the management of village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village is not running well and is not in accordance with the established rules. This is because the initial funds or capital for micro small businesses (kiosan) are smaller than the capital for social and other development in Menia villages. So the management of kiosk businesses experiences bottlenecks due to goods that have been purchased and resold by BUMDes members setting prices higher than market prices. The impact of this stalled kiosk business is making it difficult for people to meet their needs amidst activity restrictions (Covid-19) andd also losses in funds that have been provided by the the villagee for initial capital in running BUMDes. Inhibiting factors that occur in the management of BUMDes are divided into two parts, namely: human resources. Minimal budget, leadership, and governance, while the external factor was an unexpected disaster (COVID-19). This shows that in managing BUMDes there must be careful management and preparation so that the expected results can be achieved for the welfare of the Menia village community
Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur) Hukapati, Umbu Yabbu; Yohanes, Saryono; Monteiro, Josef Mario
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.14824

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Regent's authority delegating to Subdistrict Head in the context of regional autonomy and the impediment factors of the implementation of the Subdistrict Head authority at Kambera and Kota Waingapu Subdistrict of East Sumba Regency. This was an empirical judicial research with qualitative and conceptual approach. The data processing technique used were editing, clarification, tabulating, and verification, and analyzed by qualitative descriptive accord with the law theories, principles and norms. The results revealed that the Head of Kambera and Kota Waingapu Subdistrict have implemented the authority delegated by the Regent of East Sumba eventhough not optimal yet, which were (1) licensing services of commercial sector of issuing Micro and Small Enterprises (MSEs/UMK) Business License, by publishing code of conduct terms in running the MSEs business while the issuing and signing up the license by OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) at the Capital Investment and Integrated One-Stop Services Agency (CIIO-SSA) of East Sumba Regency Government, (2) non licensing services of village and society/community empowerment sector by budget allocation for family welfare empowerment (PKK) activities and the homelesses; listing the village inhabitants deserved for and distribution the social aids; developing the young millenial generations through engagement in farming, breeding, running a business, and trading; (3) evaluation of the program by capacity developing of the Chiefs and all human resources apparatus set of the villages in drafting the Village General Revenue and Expenditure Budget (APBDes); accompanying in the planning, establishing, and implementing the APBDes, APBDes draft and village budget evaluation, and APBDes concerned village regulations evaluation quarterly and every year. The impediment factors of the implementation of the Subdistrict Head authority were (1) the minimity of MSEs Business Licensing socialization, (2) the utilities and infrastructures lacking which were the availability of services hall, office appliances such as computer, printer, operational motor vehicle, and budget, (3) the lack of coordination between the subdistrict with the villages government, neighborhood asociation (RT/RW) of the MSEs Business licensing services, listing the MSEs businessmen, acceptor listing and distribution of the social empowerment aids, and had not ever coordinated with the regency government and the CIIO-SSA, and (4) the poor quality of the subdistrict government human resources. Researcher suggests that the concerned stake holders which are the chief and the all human resources apparatus set of the subdistricts and regency governments, and CIIO-SSA should more enhancing the synergy in solution finding efforts of the impediment factors of the implementation of the Regent’s authority delegating to the Subdistrict Head such as by routine and continuously coordination in order to maintain and enhancing the services performance and regional welfare development
Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Weain dan Desa Webetun, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malakaa Hoar, Sisilia Derlince; Yohanes, Saryono; Tupen, Rafael
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15617

Abstract

The symptoms seen by the author one of the main factors that make the community complain about the duties and functions of the village government is the uneven development carried out by the village government because the village government focuses more on carrying out development for families than equitable distribution of development for local village communities. The problem formulation in this research is: (1) What is the function of the Village Government in village development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency? (2) What are the inhibiting factors in implementing village development functions in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency? The objectives of this research are: (1) to find out and describe the duties and functions of the Village development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency, (2) to find out and describe the inhibiting aspects in implementing development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency.This research uses empirical legal research methods and normative juridical legal research methods. The results of this research show: (1) The function of the village government in village development in Weain Village and Webetun Village, Rinhat District, Malaka Regency, namely: (a) Village development planning stage, (b) Implementation of village development, (c) Accountability stage, (2) Factors that become obstacles in the implementation of village development in Weain Village and Webetun Village, namely: (a) Low human resources, low understanding and level of education so that many opportunities are not touched.
Fungsi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Linome, Sari; Yohanes, Saryono; Tupen, Rafael Rape
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15863

Abstract

This research has been carried out in Nobi-Nobi Village, Central Amanuban District, South Central Timor Regency in September 2023. The purpose of this study is to identify the role that village heads play in the management of village funds in Nobi-Nobi Village, Central Amanuban District, South Central Timor Regency, as well as the factors that inhibit this management. Both normative and empirical juridical legal methodologies were employed in this investigation. Primary and secondary data are the two categories and sources of data. Literature reviews, interviews, and observation are used as data collection methods. Tabulation, coding, and editing are the three steps in data processing. The results showed that the management of Village Funds in Nobi-Nobi Village, Central Amanuban District, South Central Timor Regency from the planning stage, the implementation stage to the accountability stage has not run optimally in compliance with village financial management regulation Number of 2018 issued by the minister of home affairs. Inhibiting factors in the management of Village Funds in Nobi-Nobi Village are, lack of human resources, incomplete facilities and infrastructure, lack of awareness from the community and tend not to understand and sources of income that only come from one source, namely transfer funds.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Studi Di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Djata, Stiven Djara; Yohanes, Saryono; Monteiro, Yosef Mario
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.16233

Abstract

This research aims to find out to what extent the implementation of Kupang City Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning Buildings, in Kelapa Lima District, Kupang City and what factors are obstacles to its implementation. The research method used in this research is Empirical Juridical, namely legal facts relating to matters relating to community members in implementing statutory regulations including Kupang City Regional Regulations which are the object of study in this research or certain situations, which give rise to gaps between das solen and das sein or between practice theory, ineffective application of law, deviant behavior or behavior, situations in people's lives that are starting to experience rapid transformational changes. The approach method used is a sociological juridical approach as well as a conceptual approach and the types of data used in this research are primary data (interviews), secondary (laws) and tertiary (dictionaries). The results of the research show that the implementation of concerning Buildings in Lasiana Village and Oesapa Village as a whole reached 60%. This indicates that the implementation of these regulations is quite good, although there are still 40% who do not use building permits. And the inhibiting factor is the low level of human resources and public legal awareness.
Pelaksanaan Tugas Disperindag Dalam Melakukan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Nafie, Indra Apriliando; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.16266

Abstract

In the current era, cases are increasing due to consuming alcoholic drinks, both in the community and among teenagers, one of which is in the city of Kupang. So the Kupang city government must handle cases of free distribution of alcoholic drinks among the public, one of which is by giving the Kupang city government duties and responsibilities to the Department of Industry and Trade. This research aims to determine the duties and responsibilities of the industry and trade department in supervising alcoholic beverages, and the obstacles that exist in supervising alcoholic beverages. The type or types of research used in this research proposal is empirical juridical research, namely research carried out by going directly into the research field to collect information as a required legal fact, using an interview approach from the required sources. The research results found that before the supervision was carried out, the Department of Industry and Trade formed a supervision team, place and time for supervision, checked the completeness of business permits, carried out an assessment, and ultimately imposed sanctions on those who violated them. and Obstacles: lack of community cooperation in government efforts and lack of strict sanctions given to sellers, which only take the form of warnings. The proposed lack of outreach by the Department of Industry and Trade in conducting outreach to sub-districts in Kupang City regarding the sale of alcoholic drinks to the public, business actors should comply with existing regulations.
Pelaksanaan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Kupang Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Kupang Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fu Djami, Rally Sunardo; Monteiro, Yosef Mario; Yohanes, Saryono
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.16668

Abstract

Licensing plays a crucial role in regulating societal activities, aiming to foster order, fairness, and prosperity. Despite its significance, challenges persist within the Investment and Integrated One-Stop Service Office (DPMPTSP), particularly in Kupang City, where residents face hurdles in adapting to digitalization. This lack of understanding exacerbates issues such as low awareness of Building Construction Approval (PBG), leading to a disconnect between the community and the government. This thesis addresses: (1) The effectiveness of DPMPTSP in facilitating PBG in Kupang City; and (2) Factors hindering its implementation. Conducted as an empirical legal study at DPMPTSP, it involved primary and secondary data analysis. Findings reveal: (a) Monitoring is hindered by server maintenance and public unfamiliarity with PBG procedures. (b) Despite regulatory efforts, PBG processes have evolved with the introduction of a web-based system called the Building Management Information System (SIMBG). (c) Recommendations from DPMPTSP remain partially implemented, reflecting a gap in public-government understanding. Recommendations include staffing, infrastructure upgrades, and public education to bridge this divide.
Co-Authors Abdul Rahman Osama Djawas Adinda Devita Sulastri Dima Adriana Rosalindra Kondi Adu, Alberto V Afra, Paulinus Agnes Doortji Rema Agustinus Seo Bani Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Andry Armando Dethan Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Apolonius Mardi Pelealu Ariance Boboy Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Awa, Paulinus Armando Balelay, Kirsten R F N Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Bili Agus, Yosefiani Margaretha Bili, Martinus Boymau, Melkianus Candra Erens Bira Cyrilius Lamataro Cyrilius Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Dari, Damianus Ngere David Y Meyners Detji K. E. R. Nuban Detji K. E. R. Nuban Dhesy A. Kase Dhesy Arisandielis Kase Djami, Rally Sunardo Djata, Stiven Djara Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Edon, Bernad Eksam Sodak, Eksam Elisabeth Morib Ello, Ivan Ervi, Veronika Nona Felix Yoseph Pulu Pinga Ferlindo Dominggus Mascareinhas Foenay, Jeniefer Gita Marchlina G. Tuba Helan, Yohanes Giovanni Secondoi Putra Himan Goran, Andreas Haan, Kevin R. S. Hage, Markus Yohanis Hamzah, Surahman Haning, Paul Imanuel M Hendrik, Samuel Jefanya Herinimus Ratu Udju Herminus Ratu Udju Hernimuis Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Hoar, Sisilia Derlince Honorata Etralia Mardin Hukapati, Umbu Yabbu Hyronimus Buyanaya Inda Juita Kaho Iriantini M.J Takalapeta Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jenny Ermalinda Josef M Monteiro Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kaka, Imanuel Kalaway, Umbu Rizky Kana, Margaret Laedy Januarita Karolus Kopong Medan Kase, Dhesy A. Kedang, Alexander Baha Klemens Ola Gelu Kofi, Dimas Yulius Koroh, Yan Agustinus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Koten, Oktavianus Wara Kuhurima, Angelique Rosalia Lamataro , Cirilius W.T Lamataro, Cyrilius W T Lamataro, Cyrilius W. T Liang, Filomena Lidia Lidya Intan Taitoh Linome, Sari Liong, Hironimus Makarios Meicles Cornelis Ayal Malo, Gladys Chyntia Mangngi, Fivin F Mardi Pelealu, Apolonius Margareta Noviani Amus Maria Adventya Parnes Jani Maria Ayentusianti Mamo Maria De Fatima Barros Maria Esterisna Klau Mario Aprio Almit Lawung Markus Arianto Kia Wuwur Markus Yohanis Hage Martina Paulina Manintamahu Martinus Bili Martinus Bili Matau, Charol Primus Mega, Kristiana P J Megi Octaviana Radji Meriyanti Mayesti Bauky Modestus Rapin Monteiro, Yosef Mario Montero, Josef Mario Mourest Aryanto Kolobani Muhamad Farid Ridha Murti Rana Bokamanu Naben, Empi Adriana Nafie, Indra Apriliando Ndun, Ivan Nuban, Detji E. K. R. Nuno Saldanha Da Silva Fatima Patrisia Yubiliana Herti Mbu Payon, Siti Mariana Benga Pello, Jimmy Petan, Putri Yuniastini Philipus Neri Ahoinnai Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rapin, Modestus Ratu Udju, Hernimuis Ratu Udju, Hernimus Remijawa, Matias Kalikat Renaldo Lutu Renaldo Lutu Renaldy Zadrian Elimanafe Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky Rosalia Maria Bota Roseno Napu Setiawan Rudepel Petrus Leo Rudolf Mourits Christian Piero Lanoe Sam Meldrian Althonsius Oematan Samsida Ahmad Seran, Richard Gustavo Sinurat, Aksi Siti Ainul Kholipah Sofian Syukur Stefanus, Kotan Y. Sulun, Esebius T'ek, Aloysius Gonzaga T. Emadjaik, Mario Tadeus, Dhey W. Tapuk Parus, Albertus Tari, Ronaldo Ameta Putra Tegar Cakti Foes Theodorus Andreantoro Hamu Tikwa Petronela Selan Tinenti, Jimmy Juandi Tonubessi, Salsa Dianprima Tuba Helan, Yohanes G Tupen, Rafael Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Umbu L. Pekuwali Umbu Lily Pekuwali Usu, Benedikta Victoria Desriana Meo Winda W. Ndolu Wiwin Maryani Mada Yanto Demetus Modu Yefri Jonathan Ae Yoh G. Tuba Helan Yoh. G. Tuba Helan Yohanes Baptista Geroda Laga Doni Soge Yohanes G. Tuba Helan Yohanes G. Tuba. Helan Yohanes G.Tubahelan Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosefina Sartika Indah Yoseph Nainahas Yoshua Alehandro Adoe Yosua Oktoriardo Loda