Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Arena Hukum Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Madani Legal Review Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Caraka Justitia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Saryono Yohanes
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 127 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 127 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong Victoria Desriana Meo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v1i3.362

Abstract

This study examines the implementation of East Manggarai Regency Regulation Number 15 of 2019 regarding the acceleration of stunting reduction in Kota Ndora and Rana Loba Urban Villages, Borong District. Through a juridical-empirical approach, primary data was obtained through interviews, observations, and document studies. The results show that the implementation of the regulation is still not effective due to factors such as ineffective human resources, inadequate infrastructure, limited budget allocation, and low community participation. The study recommends improvements in training and education for human development cadres, increased budget allocation for stunted families, and a reassessment of budget allocation to ensure efficiency and effectiveness in addressing stunted families.
Problematika Eksekusi Putusan PTUN No. 56/G/2022/PTUN.KPG tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara Remijawa, Matias Kalikat; Yohanes, Saryono; Kase, Dhesy A.
Madani Legal Review Vol. 9 No. 1 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i1.3800

Abstract

Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg yang sudah berkekuatan hukum tetap. Rumusan masalah apa konsekuensi hukum terhadap Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yang tidak mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg Tentang Pemberhentian dan Pengangkata Perangkat Desa. Bagaimana status hukum perangkat desa yang diberhentikan dan yang diangkat, setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pokok utama pembahasan dari penelitian yang penyusun sajikan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yang tidak mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg yang sudah berkekuatan hukum tetap di antaranya di kenakan sangsi upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera, mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi dan mengajukan kepada kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Status hukum bagi perangkat desa Kondamara setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berkekuatan hukum tetap, perangkat desa yang diberhentikan harus dikembalikan ke jabatannya semula, dan pengangkatan perangkat desa yang baru dinyatakan tidak sah sebagai akibat dari pencabutan keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Kesimpulan Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur di anggap melanggar hukum administrasi karena tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan demikian, putusan PTUN Nomor 56/G/2022/PTUN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki akibat hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait, terutama dalam pemulihan status perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sah dan pembatalan pengangkatan perangkat desa yang menggantikannya.
Implikasi Pemekaran Wilayah Kecamatan terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur Honorata Etralia Mardin; Saryono Yohanes; Agnes Doortji Rema
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 6 No. 2 (2025): Juli: Journal of Administrative and Sosial Science (JASS)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v6i2.1980

Abstract

This research aims to find out and analyze the implications of the expansion of sub-district areas on public services in Congkar District, East Manggarai Regency. This research is an empirical legal research supported by a socio-legal approach, a legislative approach and a conceptual approach using primary data and secondary data that are analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show that (1) the expansion of Congkar District from Sambi Rampas District has had a real positive impact in the fields of administrative services, health, education, and infrastructure (2) the factors that hinder public services in Congkar District, East Manggarai Regency that hinder public services after the expansion are the factors of funds, infrastructure facilities and human resources.
Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Payon, Siti Mariana Benga; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13350

Abstract

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur pada bulan Juni 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanag Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dan faktor-faktor penghambatnya dalam Pelaksanaan Pemilihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Teknik data dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, Coding, dan Tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur dari tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan sampai tahapan penetapan tidak sejalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu kurangnya sosialisasi terkait pilkades yang berakibat pada banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, panitia tidak melakukan pemuktahiran data penduduk dan tidak opitmal melakukan pendataan terhadap pemilih, minimnya keterlibatan masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa kolilanang serta jangka waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kolilanang.
Fungsi Lurah dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur Kalaway, Umbu Rizky; Yohanes, Saryono; Montero, Josef Mario
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13374

Abstract

The institution of the political district administered by the village chief plays the function of implementation of program and activities of community empowerment and services, peace and policing construction, infrastructure and public facilities keeping, and cultivate and facilitate the economic development increasing of the community in the village. This study is aimed to analyze the implementation and the impediment factors of the implementation of the role of the village chief in development and community welfare enhancement in Prailiu and Kambaniru Village of Kambera Subdistrict of East Sumba Regency. This was an empirical judicial research with sociological and conceptual approach. The data processing technique used were editting, coding, clarification and tabulation, and analyzed empirically appropriate to the gained data and with law theory, principle and norm persistent observance. The results revealed that the chief of the Prailiu and Kambaniru village of Kambera Subdistrict of East Sumba Regency have performed the development and community welfare enhancement role eventhough not optimal yet, which were (1) utilities and infrastructures development enhancing in the form of market place and the aid of rowing boat and trawl, piggies, goat and hen livestocks, motorcycle workshop equipments for the community, high road, footpath lane and drainage ditch construction, (2) of security indicator were coordination with the harmonious neighboring chief to respon and follow-up the commmunity complaints, (3) of health indicator were social and working aids channelization, and third party cooperation, (4) of human resources enhancing indicator were community empowerment, social organization and community self-supporting mutual assistance building, and (5) of environment contamination prevention indicator were aid granting of kiosks and goods-selling basket building, market place and drainage ditch construction. The impediment factors of the role implementation were (1) public utilities and infrastructures still depended to the fund and budget availability, the poor condition of the high road and footpath lane, the market location less strategic, (2) institution apparatus slow-moving services given caused by lack of coordination, (3) socialization minimity, and (4) budget availability minimity.Researcher suggests that the concerned stake holders which are the chief and the all human resources apparatus set of the Prailiu and Kambaniru village institution should maintain even enhancing the community services performance and pay more attention to and solution finding efforts of the impediment factors of the village chief implementation in order to generate the community active participation in the village development for the reaching of the development goals that is to social welfare
Fungsi Badan Usaha Milik Desa Bumdes Dalam Mendukung Kesejahtraan Masyarakat Di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata Goran, Andreas; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13414

Abstract

BUMDes merupakan salah satu usaha desa dalam bentuk lembaga yang pengelolaanya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa atau termasuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa, namun dalam pelaksanaanya tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. (1) Bagaimanakah fungsi badan pengurus dalam pengelolaan BUMDes di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare , Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata? (2) Sejauh manakah peran pemerintah Desa Hadakewa dan Desa Dikesare ,Kecamatan Lebatukan , Kabupaten Lembata dalam mendukung kinerja BUMDes di Deas Hadakewa dan di Desa Dikesare. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode observasi, metode interview, dan metode kepustakaan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1. Kehadiran unit bisnis pariwisata ini tentunya berdampak baik buat masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 25 orang dengan penghasilan rata-rata 1 juta rupiah per bulan. Pantai Hadakewa dilengkapi restoran, juga terdapat fasilitas café kapal, banana boat, camping ground, kayak dan SUP (Stand Up Paddleboard-papan dayung berdiri), sedangkan pantai dikesare dilengkapi café lamadike, warung yang tersedia ketupat dan ikan bakar, rumah apung yang terdapat di tenga luat dan berbagai spot untk berpose. 2. Peran pemerintah desa dalam mendukung kinerja BUMDes dari kedua desa adalah melindungi masyarakat dalam pertumbuhan ekonmi, dan mengawasi dan mendukung kinerja bumdes di desa.
Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin Di Kota Kupang Tari, Ronaldo Ameta Putra; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13504

Abstract

Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Reklame pada pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Reklame Adalah Rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perijinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Satpol PP memegang peranan penting dalam penegakan pemasangan reklame sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yakni mengkaji hukum dalam implementasinya (law in books and law in action) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui penelusuran langsung di lokasi penelitian. Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin di Kota Kupang menujukkan bahwa kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam menertibkan papan reklame liar yang tersebar di berbagai titik. Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dapat disarankan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban papan reklame agar dapat bekerjasama lebih efektif lagi untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi sehingga dalam penertiban dapat berjalan secara efektif dan efisien supaya dapat dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat.
Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Mega, Kristiana P J; Yohanes, Saryono; Udju, Hernimus Ratu
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13571

Abstract

Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ende seringkali mengalamikendala dan tantangan mewarnai dinamika dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Pada sisi yang lain, sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu juga telah berupaya seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebagai ikhtiar untuk menarik pembelajaran dari pengalaman pertama menyelenggarakan pemilu secara serentak dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik, Bawaslu merasa perlu untuk melakukan evaluasi. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:(1) Seberapa jauh penegak hukum oleh Bawaslu Kabupaten Ende terhadap pemilihan Umum Serentak Tahun 2019? (2) Faktor-Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penegakan Hukum Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Ende? Jenis penelitian ini yaitu Penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio-legal research)yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Ende dalam pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sudah sangat maksimal karena dilihat dari laporan dan temuan yang disampaikan semuanya dapat diselesaikan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraruran perundang-undangan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada saat pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Ende yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam mengawasan pelanggaran pemilu kurangnya pemahaman masyarakat dalam mencegahan pelanggaran Pemilu dipengaruhi oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan biaya dalam menegakan pelanggaran Pemilu serta lemahnya kontrol partai politik terhadap kader partai yang melakukan kecurangan masi sangat enggan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Hambatannya di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Edon, Bernad; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.14820

Abstract

This paper aims to discuss to what extent the management of village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village, west Sabu District, Sabu Raijua Regency in realizing community welfare and to examine the inhibiting factors for managing village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village, west Sabu District, Sabu Raijua Regency. The research is Empiris juridical research, namely: to approach the problem under study with a real legal nature or by the reality experienced by the community. The research emphasizes the implementation and obstacles faced in carrying out the roles and functions of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Menia Village, West Sabu District, Sabu Raijua. The results of this research show that the management of village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village is not running well and is not in accordance with the established rules. This is because the initial funds or capital for micro small businesses (kiosan) are smaller than the capital for social and other development in Menia villages. So the management of kiosk businesses experiences bottlenecks due to goods that have been purchased and resold by BUMDes members setting prices higher than market prices. The impact of this stalled kiosk business is making it difficult for people to meet their needs amidst activity restrictions (Covid-19) andd also losses in funds that have been provided by the the villagee for initial capital in running BUMDes. Inhibiting factors that occur in the management of BUMDes are divided into two parts, namely: human resources. Minimal budget, leadership, and governance, while the external factor was an unexpected disaster (COVID-19). This shows that in managing BUMDes there must be careful management and preparation so that the expected results can be achieved for the welfare of the Menia village community
Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur) Hukapati, Umbu Yabbu; Yohanes, Saryono; Monteiro, Josef Mario
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.14824

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Regent's authority delegating to Subdistrict Head in the context of regional autonomy and the impediment factors of the implementation of the Subdistrict Head authority at Kambera and Kota Waingapu Subdistrict of East Sumba Regency. This was an empirical judicial research with qualitative and conceptual approach. The data processing technique used were editing, clarification, tabulating, and verification, and analyzed by qualitative descriptive accord with the law theories, principles and norms. The results revealed that the Head of Kambera and Kota Waingapu Subdistrict have implemented the authority delegated by the Regent of East Sumba eventhough not optimal yet, which were (1) licensing services of commercial sector of issuing Micro and Small Enterprises (MSEs/UMK) Business License, by publishing code of conduct terms in running the MSEs business while the issuing and signing up the license by OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) at the Capital Investment and Integrated One-Stop Services Agency (CIIO-SSA) of East Sumba Regency Government, (2) non licensing services of village and society/community empowerment sector by budget allocation for family welfare empowerment (PKK) activities and the homelesses; listing the village inhabitants deserved for and distribution the social aids; developing the young millenial generations through engagement in farming, breeding, running a business, and trading; (3) evaluation of the program by capacity developing of the Chiefs and all human resources apparatus set of the villages in drafting the Village General Revenue and Expenditure Budget (APBDes); accompanying in the planning, establishing, and implementing the APBDes, APBDes draft and village budget evaluation, and APBDes concerned village regulations evaluation quarterly and every year. The impediment factors of the implementation of the Subdistrict Head authority were (1) the minimity of MSEs Business Licensing socialization, (2) the utilities and infrastructures lacking which were the availability of services hall, office appliances such as computer, printer, operational motor vehicle, and budget, (3) the lack of coordination between the subdistrict with the villages government, neighborhood asociation (RT/RW) of the MSEs Business licensing services, listing the MSEs businessmen, acceptor listing and distribution of the social empowerment aids, and had not ever coordinated with the regency government and the CIIO-SSA, and (4) the poor quality of the subdistrict government human resources. Researcher suggests that the concerned stake holders which are the chief and the all human resources apparatus set of the subdistricts and regency governments, and CIIO-SSA should more enhancing the synergy in solution finding efforts of the impediment factors of the implementation of the Regent’s authority delegating to the Subdistrict Head such as by routine and continuously coordination in order to maintain and enhancing the services performance and regional welfare development
Co-Authors Abdul Rahman Osama Djawas Adinda Devita Sulastri Dima Adriana Rosalindra Kondi Adu, Alberto V Afra, Paulinus Agnes Doortji Rema Agustinus Seo Bani Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Andry Armando Dethan Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Apolonius Mardi Pelealu Ariance Boboy Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Awa, Paulinus Armando Balelay, Kirsten R F N Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Bili Agus, Yosefiani Margaretha Bili, Martinus Boymau, Melkianus Candra Erens Bira Cyrilius Lamataro Cyrilius Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Dari, Damianus Ngere David Y Meyners Detji K. E. R. Nuban Detji K. E. R. Nuban Dhesy A. Kase Dhesy Arisandielis Kase Djami, Rally Sunardo Djata, Stiven Djara Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Edon, Bernad Eksam Sodak, Eksam Elisabeth Morib Ello, Ivan Ervi, Veronika Nona Felix Yoseph Pulu Pinga Ferlindo Dominggus Mascareinhas Foenay, Jeniefer Gita Marchlina G. Tuba Helan, Yohanes Giovanni Secondoi Putra Himan Goran, Andreas Haan, Kevin R. S. Hage, Markus Yohanis Hamzah, Surahman Haning, Paul Imanuel M Hendrik, Samuel Jefanya Herinimus Ratu Udju Herminus Ratu Udju Hernimuis Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Hoar, Sisilia Derlince Honorata Etralia Mardin Hukapati, Umbu Yabbu Hyronimus Buyanaya Inda Juita Kaho Iriantini M.J Takalapeta Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jenny Ermalinda Josef M Monteiro Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kaka, Imanuel Kalaway, Umbu Rizky Karolus Kopong Medan Kase, Dhesy A. Kedang, Alexander Baha Klemens Ola Gelu Koroh, Yan Agustinus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Koten, Oktavianus Wara Kuhurima, Angelique Rosalia Lamataro , Cirilius W.T Lamataro, Cyrilius W T Lamataro, Cyrilius W. T Liang, Filomena Lidia Lidya Intan Taitoh Linome, Sari Liong, Hironimus Malo, Gladys Chyntia Mangngi, Fivin F Mardi Pelealu, Apolonius Margareta Noviani Amus Maria Adventya Parnes Jani Maria Ayentusianti Mamo Maria De Fatima Barros Maria Esterisna Klau Markus Arianto Kia Wuwur Markus Yohanis Hage Martina Paulina Manintamahu Martinus Bili Martinus Bili Matau, Charol Primus Mega, Kristiana P J Megi Octaviana Radji Meriyanti Mayesti Bauky Modestus Rapin Monteiro, Yosef Mario Montero, Josef Mario Mourest Aryanto Kolobani Muhamad Farid Ridha Murti Rana Bokamanu Naben, Empi Adriana Nafie, Indra Apriliando Nuban, Detji E. K. R. Nuno Saldanha Da Silva Fatima Patrisia Yubiliana Herti Mbu Payon, Siti Mariana Benga Pello, Jimmy Petan, Putri Yuniastini Philipus Neri Ahoinnai Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rapin, Modestus Ratu Udju, Hernimuis Ratu Udju, Hernimus Remijawa, Matias Kalikat Renaldo Lutu Renaldo Lutu Renaldy Zadrian Elimanafe Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky Rosalia Maria Bota Roseno Napu Setiawan Rudepel Petrus Leo Rudolf Mourits Christian Piero Lanoe Sam Meldrian Althonsius Oematan Samsida Ahmad Seran, Richard Gustavo Sinurat, Aksi Siti Ainul Kholipah Sofian Syukur Stefanus, Kotan Y. Sulun, Esebius T'ek, Aloysius Gonzaga T. Emadjaik, Mario Tapuk Parus, Albertus Tari, Ronaldo Ameta Putra Tegar Cakti Foes Theodorus Andreantoro Hamu Tikwa Petronela Selan Tuba Helan, Yohanes G Tupen, Rafael Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Umbu L. Pekuwali Umbu Lily Pekuwali Usu, Benedikta Victoria Desriana Meo Winda W. Ndolu Wiwin Maryani Mada Yanto Demetus Modu Yefri Jonathan Ae Yoh G. Tuba Helan Yoh. G. Tuba Helan Yohanes G. Tuba Helan Yohanes G. Tuba. Helan Yohanes G.Tubahelan Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosefina Sartika Indah Yoseph Nainahas Yoshua Alehandro Adoe Yosua Oktoriardo Loda