Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Arena Hukum IKRA-ITH ABDIMAS Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Madani Legal Review GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Caraka Justitia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Student Research Journal Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora LAWYER: Jurnal Hukum Journal of Innovative and Creativity aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Saryono Yohanes
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 143 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 143 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK JALANAN DI KOTA KUPANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN Maria agnes; Saryono Yohanes; Cyrilius W. Taran Lamataro
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk di Kota Kupang. Keberadaan anak jalanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, masalah keluarga, danlingkungan sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan sebagai dasar hukum bagi Dinas Sosial dalam melaksanakantugas dan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi,dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Kupang serta masyarakat yang terkait denganpenanganan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Kupang telah melaksanakan fungsi pencegahan, pembinaan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial,dan pemberdayaan terhadap anak jalanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah KotaKupang Nomor 8 Tahun 2013. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan anak jalanan di berbagai lokasi di Kota Kupang. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tersebut antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya saranadan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran orang tua, serta kondisi ekonomi keluarga yang mendorong anak kembali ke jalan. Kata Kunci: Dinas Sosial, Anak Jalanan, Peraturan Daerah, Penanggulangan,Pemberdayaan, Kota Kupang
Ratio Legis Rangkap Jabatan Pejabat Negara Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Kekuasaan Pemerintahan Negara Indonesia Ferdinandus Himan; Saryono Yohanes; Markus Y Hage
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12379

Abstract

Praktik rangkap jabatan pejabat negara masih menjadi persoalan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi independensi jabatan publik, serta melemahkan prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan rangkap jabatan, pengaturannya masih bersifat sektoral, tidak sinkron, dan belum membentuk suatu sistem hukum yang terpadu. Penelitian terdahulu umumnya membahas rangkap jabatan dari perspektif etika pemerintahan, konflik kepentingan, atau sektor kelembagaan tertentu, sedangkan kajian mengenai ratio legis yang mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan dengan sistem kekuasaan pemerintahan masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis ratio legis yang melandasi pengaturan larangan rangkap jabatan pejabat negara, mengkaji implikasi hukum dan ketatanegaraannya terhadap sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia, serta merumuskan rekonstruksi ideal pengaturan hukum mengenai rangkap jabatan dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin, dan teori negara hukum, pembagian kekuasaan, checks and balances, good governance, konflik kepentingan, serta ratio legis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis larangan rangkap jabatan berorientasi pada perlindungan prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, pencegahan konflik kepentingan, penguatan independensi pejabat negara, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyeragaman konsep pejabat negara, penguatan mekanisme pengawasan, dan pengaturan larangan rangkap jabatan secara komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum serta tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berintegritas.
Penerapan Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan dalam Pengaturan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Karena Kedaluwarsa di Indonesia Merlince Naomi Kedu; Simplexius Asa; Saryono Yohanes
Student Research Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v4i3.2732

Abstract

The regulation of the 14-day time limit for investigating regional head election crimes, as stipulated in Article 146 of Law Number 10 of 2016 concerning the election of governors, regents, and mayors, was established to accelerate law enforcement, ensure legal certainty, and maintain the relevance of election crime resolution within the strict and sequential stages of elections. However, in practice, this provision often creates legal problems when investigations must be terminated due to the expiration of the time limit, even though strong indications of election crimes exist. This situation raises a legal issue because law enforcement, although procedurally compliant, does not fully achieve substantive justice and legal utility, particularly in maintaining public trust, legal order, and democratic integrity. This study aims to analyze the theoretical basis of the 14-day investigation limit and examine the application of justice and legal utility principles in terminating election crime investigations due to time expiration. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the 14-day limit is grounded in the principle of lex specialis, legal certainty, speedy trial principles, electoral justice theory, and the effectiveness of integrated law enforcement. This limitation is intended to prevent prolonged legal processes, protect the legal status of reported parties, ensure smooth election stages, and maintain regional democratic stability.
Desain Kelembagaan KPU dalam Siklus Pemilu: Rekonstruksi Kewenangan dan Akuntabilitas Fiskal di Indonesia Nancy Juni Augusteyn; Saryono Yohanes; Dhey W.Tadeus
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2026): CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/cendekia.v6i1.10016

Abstract

This article examines the legal design of the General Elections Commission (KPU), the variability of its workload across the electoral cycle, and its implications for fiscal accountability. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, historical, and limited comparative approaches. Primary legal materials comprise the 1945 Constitution, electoral legislation, state-finance legislation, and relevant Constitutional Court decisions. The findings demonstrate that positive law does not leave the KPU without functions between formal electoral stages because voter-data maintenance, public education, evaluation, reporting, system management, and institutional preparation continue throughout the cycle. Nevertheless, existing regulations do not adequately distinguish the permanent institutional core, continuous services, and temporary surge functions or connect them with measurable workload, staffing, performance, and budget standards. Accordingly, the central problem concerns legal calibration and accountability rather than a proven normative vacuum or fiscal loss. The study recommends maintaining a permanent and independent KPU while introducing cycle-responsive staffing, budgeting, performance indicators, and periodic functional and fiscal audits. The PPU–UTKN model should remain a long-term constitutional alternative requiring stronger empirical and constitutional justification.
URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Jimmy Juandi Tinenti; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Petitum Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 2, Mei 2026
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i2.22017

Abstract

Public information disclosure is a principle underlying public access to information produced or owned by public bodies. In practical reality, although there are regulations and provisions governing public information disclosure, there are still many public bodies in East Nusa Tenggara that have not fulfilled their obligations to provide adequate information to the public. Therefore, the formulation of the problem in this study is how urgent is the public information disclosure in East Nusa Tenggara Province and how is the application of the principle of good governance in constitutional law to the urgency of public information disclosure in East Nusa Tenggara Province. This research is a Juridical-Normative research using Juridical-Normative analysis techniques. The results of the study show that the urgency of public information disclosure in East Nusa Tenggara Province is increasingly apparent, although the Public Information Openness Index score increased in 2023, the impact has not been significant on socio-economic improvements such as poverty rates and the Human Development Index (HDI). The principles of good governance, including transparency, accountability, and professionalism, are key to optimizing public information management. Challenges such as low professionalism in Regional Apparatus Organizations and lack of accountability need to be addressed through training, improving the monitoring system, adopting technology, and aligning local regulations with national standards. These efforts will support the creation of an effective, responsive, and participatory government in inclusive and sustainable development.
PRODUKTIVITAS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DI KOTA KUPANG Salsa Dianprima Tonubessi; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Petitum Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 2, Mei 2026
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i2.22150

Abstract

Since 2020 until now, the world, including the City of Kupang, has been hit by the spread of corona virus disease 2019 which does not yet appear to be over and requires enormous attention and budget to carry out efforts to overcome it. The research in this thesis discusses the productivity of the supervisory performance of the Kupang City Regional People's Representative Assembly in dealing with corona virus disease 2019 in Kupang City.The method used by the author is a normative juridical research method using a case methodology. The findings of this research suggest that the Kupang City Regional Representative Council in carrying out its supervisory function, including in handling corona virus disease 2019 in Kupang City, continues to use its authority and function normatively, by tightening oversight so that all corona virus disease 2019 countermeasures policies in Kupang City can run as they should and can more effective in controlling the spread of corona virus disease 2019 in Kupang City.
Legal Awareness Regarding Land Registration in Melo Village and Mandosawu District: A Comparative Socio-Legal Study Saryono Yohanes; Rafael Rape Tupen
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v5i1.4202

Abstract

Land registration depends not only on the existence of legal regulations but also on how communities understand, evaluate, and practice the law. This issue is important because land control in East Manggarai Regency involves an interaction between customary recognition and formal land administration. This study compares the legal consciousness of residents in Melo Village and Mandosawu Urban Village regarding the registration of land ownership rights and examines the conditions associated with differences between the two locations. The study employed empirical legal research with a socio legal approach and a descriptive comparative design. Data were collected from 64 respondents, consisting of 32 residents from Melo Village and 32 residents from Mandosawu Urban Village, through questionnaires, interviews, and document analysis. The findings show that all respondents in Melo reported no knowledge or understanding of the relevant land regulations and reported no compliant behavior across the measured indicators. Positive attitudes nevertheless appeared in several indicators, especially those concerning community rights and obligations. Respondents in Mandosawu demonstrated more varied and higher levels of legal knowledge, understanding, attitude, and reported compliance. Administrative records cited in the study reported no certified land in Melo, while 47.13 percent of land parcels in Mandosawu had reportedly been certified. The study concludes that legal consciousness does not develop in a linear sequence and is associated with customary tenure systems, access to services, legal information, and the practical value of land certificates.
KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH MARITIM PERBATASAN INDONESIA (WINI)-TIMOR LESTE (OECUSSE) BERDASARKAN PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 Hendro Sine Keimalay; Saryono Yohanes; Jeffry A. C. Likadja
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1790

Abstract

Batas maritim antara Indonesia (Wini) dan Timor-Leste (Oecusse) hingga saat ini masih belum terselesaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola kelautan, pemanfaatan sumber daya, dan kerja sama bilateral. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum pengelolaan batas maritim berdasarkan perspektif Teori Negara Kesejahteraan dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perjanjian internasional, dan perbandingan untuk menganalisis instrumen hukum internasional, peraturan nasional, serta doktrin hukum yang relevan terkait pengelolaan batas maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 menyediakan dasar hukum yang komprehensif bagi delimitasi maritim sekaligus mendorong pengaturan kerja sama sementara sambil menunggu tercapainya kesepakatan batas akhir. Penelitian ini berpendapat bahwa penerapan Joint Development Agreement (JDA) merupakan model hukum yang paling tepat bagi batas maritim Indonesia–Timor-Leste, karena memungkinkan pengelolaan sumber daya laut secara bersama tanpa mengurangi posisi hukum masing-masing negara dalam delimitasi maritim final. Model tersebut memperkuat kepastian hukum, mendorong tata kelola sumber daya yang berkelanjutan, mendukung perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui mekanisme pembagian manfaat yang adil. Konstruksi hukum yang diusulkan mengintegrasikan prinsip penyelesaian yang adil, itikad baik, dan kewajiban untuk bekerja sama dalam UNCLOS 1982 dengan kewajiban konstitusional negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis melalui tawaran kerangka hukum kolaboratif yang mampu menyeimbangkan kedaulatan negara, tata kelola maritim berkelanjutan, dan pembangunan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia–Timor-Leste.
IMPLEMENTASIKAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUASAAN CAGAR ALAM GUNUNG MUTIS Agustinus Seo Bani; Saryono Yohanes; Rafael Rape Tupen; Kotan Y. Stefanus
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Januari 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i1.1581

Abstract

The recognition and protection of indigenous peoples’ rights constitute a constitutional mandate as stipulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the implementation of these rights continues to face significant challenges, particularly in conservation areas. One such area is the Mount Mutis Nature Reserve in North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara Province, which has been traditionally controlled and utilized by the Mollo indigenous community. This study aims to analyze the implementation of indigenous peoples’ rights in the control of the Mount Mutis Nature Reserve and to examine the role of local government and community support in managing the area. The research employs a normative legal research method supported by an empirical approach. Data were collected through literature review of relevant laws and regulations, as well as interviews with government officials, conservation area managers, customary leaders, and local community members in Tasinifu Village, Mutis District. The findings reveal that the Mollo indigenous community maintains strong historical, spiritual, and social ties to the Mount Mutis area, as reflected in the existence of customary sites such as sacred stones (faot kanaf) and sacred water sources (oe fam). Although the rights of indigenous peoples over the area are normatively recognized, their implementation remains suboptimal due to limited administrative recognition, boundary disputes, and conservation management approaches that tend to be top-down. Government support is still partial and has not fully positioned indigenous communities as key actors in conservation area management. This study emphasizes the necessity of strengthening legal recognition of indigenous peoples and developing participatory conservation management models that prioritize indigenous involvement to ensure justice, protection of traditional rights, and environmental sustainability.
Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD serta Dampaknya terhadap Program Prioritas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Esda Gracia Hina Kanni; Saryono Yohanes; Josef Mario Monteiro
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.9441

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Presidential Instruction Number 1 of 2025 concerning expenditure efficiency in the implementation of the State Budget (APBN) and Regional Budget (APBD) at the Department of Education and Culture of East Nusa Tenggara Province, as well as its impact on priority educational programs. The research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the efficiency policy has been implemented through the establishment of an Expenditure Efficiency Team, administrative service digitalization, procurement consolidation, and the refinement of priority programs. Although the policy has been administratively effective and has generated significant budget savings, its implementation continues to face challenges, including limited digital infrastructure, archipelagic geographical conditions, and human resource capacity constraints. The efficiency measures have also affected several priority programs, particularly school infrastructure rehabilitation, teacher competency development, character education, and local cultural preservation. Therefore, more adaptive and affirmative policies are required to ensure that budget efficiency measures do not undermine the constitutional right of citizens to access quality education.
Co-Authors Abdul Rahman Osama Djawas Adinda Devita Sulastri Dima Adriana Rosalindra Kondi Adu, Alberto V Afra, Paulinus Agnes Doortji Rema Agustinus Seo Bani Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Andry Armando Dethan Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Apolonius Mardi Pelealu Ariance Boboy Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Awa, Paulinus Armando Balelay, Kirsten R F N Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Bili Agus, Yosefiani Margaretha Bili, Martinus Boymau, Melkianus Bram Fredric Arison Lubalu Candra Erens Bira Cyrilius Lamataro Cyrilius Lamataro Cyrilius W. Taran Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Cyrilius Wilton Taran Lamatoro Dari, Damianus Ngere David Y Meyners Debrina Betty Detji K. E. R. Nuban Detji K. E. R. Nuban Dhesy A. Kase Dhesy A. Kase Dhesy Arisandielis Kase Dhey W.Tadeus Djami, Rally Sunardo Djata, Stiven Djara Don Alexander Intan DVG Ebu Kosmas Edon, Bernad Eksam Sodak, Eksam Elisabeth Morib Ello, Ivan Ervi, Veronika Nona Esda Gracia Hina Kanni Felix Yoseph Pulu Pinga Ferdinandus Himan Ferlindo Dominggus Mascareinhas Foenay, Jeniefer Gita Marchlina G. Tuba Helan, Yohanes Giovanni Secondoi Putra Himan Goran, Andreas Gradensia Ardiani Ida Haan, Kevin R. S. Hamzah, Surahman Haning, Paul Imanuel M Hendrik, Samuel Jefanya Hendro Sine Keimalay Herinimus Ratu Udju Herminus Ratu Udju Hernimuis Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Hoar, Sisilia Derlince Honorata Etralia Mardin Hukapati, Umbu Yabbu Hyronimus Buyanaya Inda Juita Kaho Iriantini M.J Takalapeta Ivan Ndun Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jeffry A. C. Likadja Jenny Ermalinda Jenny Ermalinda Jenny Ermelinda Jimmy Juandi Tinenti Josef M Monteiro Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kaka, Imanuel Kalaway, Umbu Rizky Kana, Margaret Laedy Januarita Karolus Kopong Medan Kase, Dhesy A. Kedang, Alexander Baha Klemens Ola Gelu Kofi, Dimas Yulius Koroh, Yan Agustinus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Koten, Oktavianus Wara Kuhurima, Angelique Rosalia Lamataro , Cirilius W.T Lamataro, Cyrilius W T Lamataro, Cyrilius W. T Liang, Filomena Lidia Lidya Intan Taitoh Linome, Sari Liong, Hironimus Makarios Meicles Cornelis Ayal Malo, Gladys Chyntia Mangngi, Fivin F Mardi Pelealu, Apolonius Margareta Noviani Amus Maria Adventya Parnes Jani Maria agnes Maria Ayentusianti Mamo Maria De Fatima Barros Maria Esterisna Klau Mario Aprio Almit Lawung Markus Arianto Kia Wuwur Markus Y Hage Markus Yohanis Hage Martina Paulina Manintamahu Martinus Bili Martinus Bili Matau, Charol Primus Mega, Kristiana P J Megi Octaviana Radji Meriyanti Mayesti Bauky Merlince Naomi Kedu Modestus Rapin Monteiro, Yosef Mario Montero, Josef Mario Mourest Aryanto Kolobani Muhamad Farid Ridha Murti Rana Bokamanu Naben, Empi Adriana Nafie, Indra Apriliando Nancy Juni Augusteyn Ndun, Ivan Nuban, Detji E. K. R. Nuno Saldanha Da Silva Fatima Patrisia Yubiliana Herti Mbu Payon, Siti Mariana Benga Pello, Jimmy Petan, Putri Yuniastini Philipus Neri Ahoinnai Putry Cantika Maharani Sonbay Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rapin, Modestus Ratu Udju, Hernimuis Ratu Udju, Hernimus Remijawa, Matias Kalikat Renaldo Lutu Renaldo Lutu Renaldy Zadrian Elimanafe Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky Roland Costa Rosalia Maria Bota Roseno Napu Setiawan Rudepel Petrus Leo Rudolf Mourits Christian Piero Lanoe Salsa Dianprima Tonubessi Sam Meldrian Althonsius Oematan Samsida Ahmad Sepriani Talan Seran, Richard Gustavo Simplexius Asa Sinurat, Aksi Siti Ainul Kholipah Sofian Syukur Stefanus, Kotan Y. Sulun, Esebius T'ek, Aloysius Gonzaga T. Emadjaik, Mario Tadeus, Dhey W. Tapuk Parus, Albertus Tari, Ronaldo Ameta Putra Tegar Cakti Foes Theodorus Andreantoro Hamu Tikwa Petronela Selan Tuba Helan, Yohanes G Tupen, Rafael Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Umbu L. Pekuwali Umbu Lily Pekuwali Usu, Benedikta Victoria Desriana Meo Werner Keke Winda W. Ndolu Wiwin Maryani Mada Yanto Demetus Modu Yefri Jonathan Ae Yoh G. Tuba Helan Yoh. G. Tuba Helan Yohanes Baptista Geroda Laga Doni Soge Yohanes G. Tuba Helan Yohanes G. Tuba. Helan Yohanes G.Tubahelan Yonas S.O. Benu Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosefina Sartika Indah Yoseph Nainahas Yoshua Alehandro Adoe Yosua Oktoriardo Loda