Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.237
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Journal of Indonesian Legal Studies Lex Scientia Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Indonesian State Law Review (ISLRev) Jurnal Hukum Jurisdictie Jurnal Dedikasi Hukum Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Law Research Review Quarterly
Pratama Herry Herlambang
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
UPAYA PENINGKATAN DAN PENERAPAN PENGGUNAAN E-COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG Herlambang, Pratama Herry; Utama, Yos Johan; Putrijanti, Aju
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.94-107

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu instansi peradilan yang ada di Indonesia guna menyelesaikan sebuah sengketa atau tindakan dari pejabat tata usaha negara yang dirasa melangggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan maupun asas-asas pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga peradilan di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menyesuaikan dengan dinamika yang ada, salah satunya adalah penerapan Electronic Court atau E-Court yang dalam hal ini kemudian akan menggantikan adanya sistem peradilan yang konvensional. Dalam penelitian ini ditemukan adanya upaya peningkatan dan penggunaan sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan metode penelitian non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif bersama dengan peneliti terjun langsung ke Pengadilan Tata Usaha Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya dari Pengadilan Tata Usaha Semarang dalam menerapkan dan meningkatkan adanya sistem E-Court sebagai kunci dari penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Semarang yang kemudian akan dijelaskan secara terperinci pada bagian pembahasan.
Granting Clemency to Antasari Azhar as the Object of a State Administrative Law Dispute Syah, Ary Muktian; Herlambang, Pratama Herry; Wedhatami, Bayangsari; Marco, Chirstoverus
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol 6 No 2 (2023): Indonesian State Law Review, October 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v6i1.68233

Abstract

This study provides an overview of the state administrative law dispute surrounding the granting of clemency to Antasari Azhar, a prominent figure involved in a high-profile legal case. The controversy stems from the exercise of executive power and the application of clemency within the framework of state administrative law. Antasari Azhar, a former Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) chairman, was convicted in a notable corruption case. Subsequently, his request for clemency sparked debates, legal challenges, and concerns about the integrity of the administrative process. This study delves into the legal dimensions of Antasari Azhar’s clemency case, examining the constitutional and administrative law aspects involved. Key issues include the discretionary powers of the executive in granting clemency, the potential influence of political considerations, and the adherence to legal procedures during the decision-making process. The research aims to shed light on the broader implications of this case for the rule of law, the separation of powers, and the accountability of public officials. Through a comprehensive analysis of relevant legal frameworks, court decisions, and scholarly perspectives, this study seeks to contribute to the understanding of the complex interplay between executive powers and the legal principles governing clemency in the context of state administrative law. Furthermore, it addresses the implications of such disputes for the overall legal and political landscape, emphasizing the importance of transparency, due process, and accountability in the exercise of executive clemency.
Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Herlambang, Pratama Herry; Utama, Yos Johan; Putrijanti, Aju
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/agrisocionomics.v%vi%i.20474

Abstract

Alat bukti dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) bersifat enumeratif dan closed-system menghadapi tantangan ketika munculnya alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demi menjamin kepastian hukum mengenai alat bukti elektronik, diperlukan harmonisasi ketentuan alat bukti elektronik ke dalam UU Peratun yang dalam belum di atur bahkan dalam pembaharuan ke-2. Tujuan penelitian ini mengharmonisasi ketentuan alat bukti elektronik dalam UU Peratun dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan kepustakaan maupun bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan diperlukannya konsep, prosedur verifikasi alat bukti elektronik, dan pembaharuan pada pasal tentang alat bukti dalam UU Peratun sehingga dapat memberikan keabsahan terhadap alat bukti elektronik yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam memastikan keaslian alat bukti elektronik. Hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu proses verifikasi dan kebutuhan atas hukum yang mengakomodasi sahnya alat bukti elektronik dan proses verifikasi alat bukti dalam proses pemeriksaan acara PTUN. Kesimpulan penelitian ini perlu menambahkan ketentuan alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g serta menambahkan ketentuan verifikasi keaslian alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (2).
Causes of Low Absorption of Local Workers to Labor Fulfillment in Indonesia Pratama Herry Herlambang; Suwinda, Suwinda; Muhammad Habiby Abil Fida Safarin
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 6 No. 4 (2024): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v6i4.14502

Abstract

This study aims to identify the factors contributing to the low absorption of local workers in Indonesia, focusing on the skills gap, the impact of digital transformation, and the effectiveness of labor policies. The methodology employed is qualitative, utilizing interviews, questionnaires, and literature reviews. The results indicate that the skills gap between the local workforce and the requirements of modern industries is a significant issue, as many workers lack skills relevant to market demands. Furthermore, rapid digital transformation has caused disruptions across various sectors, yet the local workforce’s readiness to adapt remains low. Government initiatives, such as the Pre-Employment Card Program, have not been entirely effective in upskilling the local workforce, and competition with foreign workers exacerbates this problem. This study recommends enhancing the education and training system to better align with industry needs, increasing access to quality training programs, and developing policies that support local skills development. These findings are expected to contribute to the formulation of more effective and sustainable labor policies in Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Faturahman, Muhammad Reza; Herlambang, Pratama Herry
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.171

Abstract

Keberadaan sistem peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hakim telah mengeluarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib bagi para pihak yang terkait dengan putusan tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut. Rendahnya kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN, ditambah dengan adanya kepentingan pribadi terkait eksistensi keputusan TUN yang telah diterbitkan, serta lemahnya pemahaman hukum di kalangan Badan atau Pejabat TUN, memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan terhadap putusan Hakim Peratun. Sehingga diperlukan pembentukan sebuah lembaga eksekutor yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara paksa, sekaligus mengawasi implementasi putusan tersebut di Indonesia.
Strengthening the Role of Community in Improving the Quality of The Manpower Sulistiyono, Tri; Herlambang, Pratama Herry; Khoirunisa, Dwi Pangestu; Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 4 No. 1 (2022): Empowering Community Strengthening Justice in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v4i1.23316

Abstract

The quality of labor resources in a country is an important part of development. A qualified workforce will encourage the acceleration of development in an effective, efficient, and competitive manner. In addition, a qualified workforce will also encourage massive economic growth. However, in improving the quality of the workforce, there are still many challenges, one of which is related to the distribution of skills and competencies of workforce certification. This study aims to analyze strategies and patterns of improving the quality of the workforce through community and community strengthening. This study is part of a community service program in the Gunungpati area, Semarang City, Indonesia. Such an approach is expected to support the validity of the devotion results as a helpful output. Observation will be carried out using field studies about the subject matter studied. This devotion uses socialization, games, and motivational training as an effective strategy to instill awareness in the target audience of the dangers and threats to tax blindness as well as the importance of public awareness of the importance of tax payments, not only for themselves but for the state, to ensure the fulfillment of the rights of the community, mainly traders and entrepreneurs as fellow citizens will be increasingly guaranteed and accountable.
Is Public Information Openness the Key to Unlocking Justice in Indonesia’s State Administrative Court? Maharani, Desty Puspita; Herlambang, Pratama Herry; Arifin, Ridwan
Indonesian State Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian State Law Review, April 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v7i1.18861

Abstract

The principle of public information openness is a cornerstone of democratic governance, yet its implementation within Indonesia’s State Administrative Court remains underexplored. This research addresses the urgent need to assess how transparency and public access to information can enhance justice in administrative litigation. In a time when citizen trust in the legal system is fragile, and the accessibility of court decisions is increasingly crucial, the study explores whether the openness of public information can serve as a catalyst for greater accountability and fairness in the administrative justice system. The novelty of this research lies in its critical examination of the relationship between information transparency and judicial effectiveness in the context of administrative courts. By analyzing existing practices and identifying gaps in public access to court processes, the study presents an innovative approach to improving the delivery of justice. Through qualitative case studies and a comparative analysis of international practices, the research proposes actionable recommendations for reform. This study contributes to ongoing discussions on judicial transparency and its impact on public perception, aiming to create a more open, inclusive, and accountable State Administrative Court. The findings suggest that public information openness is not merely a procedural formality, but a fundamental aspect of building trust in the judiciary and empowering citizens in their pursuit of justice.
Is Forced Money (Dwangsom) the Key to Enforcing Administrative Court Decisions? Examining Its Impact on Compliance Chandra, Felisha; Syahwal, Syahwal; Herlambang, Pratama Herry; Akbar, Muhammad
Indonesian State Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Indonesian State Law Review, October 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v7i2.18874

Abstract

The implementation of forced money (dwangsom) in Indonesia’s administrative courts is a legal tool aimed at ensuring compliance with court decisions, particularly in cases where government bodies fail to fulfill their obligations. This research explores the effectiveness of the dwangsom policy and its implications for improving compliance with administrative court rulings. Using a normative juridical approach, the study analyzes how dwangsom is applied in practice and its impact on the level of compliance by state institutions. The findings reveal that while the dwangsom policy has the potential to encourage compliance, its practical application remains inconsistent. In many instances, government agencies either evade or delay the payment of forced money, leading to minimal impact on ensuring timely enforcement of decisions. The research highlights the need for stricter enforcement mechanisms and greater accountability for public officials who fail to comply with court orders. This study introduces a novel perspective on the role of dwangsom in the broader context of administrative justice in Indonesia. It also addresses the urgency of enhancing its effectiveness to improve the credibility of the administrative courts. The contribution of this research lies in its critical evaluation of the dwangsom policy and its potential for reform. By offering recommendations for strengthening enforcement and compliance, this research aims to contribute to the ongoing discourse on improving the efficiency and accountability of Indonesia's administrative justice system. The findings are particularly relevant to policymakers, legal practitioners, and reform advocates working towards a more responsive legal system.
PERAN PENGADILAN DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG Pratama Herry Herlambang; Tri Sulistiyono; Faridhotun Ridho
Indonesian State Law Review Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian State Law Review, 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v3i1.22993

Abstract

The State Administrative Court (PTUN) is a place to find the real truth about the actions of state administrative officials that are not under the General Principles of Good Governance (AAUPB), for people whose interests and rights are taken away by parties who are deemed to be acting arbitrarily against other parties. The decisions that have been produced during the proceedings at the PTUN will undoubtedly have an impact which is expected to make a positive contribution in formulating a system of legal protection that is just, harmonious, and under the State Administrative Court Law and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basis of the Indonesian state.
POLA SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI Tri Sulistiyono; Pratama Herry Herlambang; Masyita Isnadya Risky Salsabila
Indonesian State Law Review Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian State Law Review, 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v3i1.22996

Abstract

The same significant risk also overshadows the lure of high wages to be a migrant worker abroad. The number of workers moving from home to foreign countries is increasing. The high risk and high interest cause migrant workers to be vulnerable to being deprived of their rights; therefore, they need to be protected by the state. This study seeks to examine the application of the pattern of sanctions obtained by companies providing labor services as migrant workers and protection for Indonesian migrant workers. The research was conducted using an empirical juridical approach where the reality that occurred in the field was studied and compared with the applicable legal provisions. The aim is to find out the legal protections for migrant workers and the sanctions for Indonesian Manpower Service Providers.
Co-Authors Afifah , Bayyinatun Aisyah Putri Arsya Aju Putrijanti Anis Widyawati Annas Firdaus Ardi Sirajudin Ra'uf Ary Muktian Syah Azzahra Hifz Aldin Fitrada Baidhowi Baidhowi, Baidhowi Bayangsari Wedhatami Bayangsari Wedhatami Chandra, Felisha Chirstoverus Marco Dani Muhtada Dian Latifiani Dwi Pangestu Khoirunisa Faridhotun Ridho Faturahman, Muhammad Reza Habiburrahman, Ahmad Heru Setyanto Iwan Sulistiyo Khoirunisa, Dwi Pangestu Kusumaningtyas, Oktaverina Maharani, Desty Puspita Marco, Chirstoverus Martitah Martitah Masyita Isnadya Risky Salsabila Muhammad Akbar Muhammad Habiby Abil Fida Safarin Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq Prasetyowati, Noviandra Pratama, Nugroho Wahyu Prayogo, Silvan Susanto Putri Asari, Talitha Faya Resthiningsih, Lilies Ridwan Arifin Riska Alkadri, Riska Ristina Yudhanti Roy Priyono Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Safarin, Muhammad Habiby Abil Fida Salsabila, Masyita Isnadya Risky Santalia, Miftah Suwinda Suwinda Suwinda, Suwinda Syah, Ary Muktian Syahwal, Syahwal Tri Sulistiyono Tri Sulistiyono Wedhatami, Bayangsari Wiguna, Candra Aditya Winarno, Farkhan Radyafani Wulandari, Fenny Yos Johan Utama