Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara Fachrun, Muh.; Muhiddin, Amir; Hardi, Rudi; Akbar, Muh. Randhy
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.446 KB) | DOI: 10.47134/villages.v1i2.8

Abstract

Artikel ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Sedangkan dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yaitu faktor internal meliputi faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor internal meliputi faktor kepemimpinan dan komunikasi.
Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar Rinto, Muh; Muhiddin, Amir; Mone, Ansyari
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.077 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i1.11

Abstract

Artikel ini membahs tentang Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. dan apa faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan yaitu bentuk kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi. koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa menunjukan koordinasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Laikang belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik terdiri dari; a). Faktor pendukung koordinasi yaitu masyarakat dan Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa; b). Faktor penghambat koordinasi yaitu sarana, pola komunikasi, tidak memahmi fungsi dan Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD.