Articles
<![CDATA[Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi ]]>
<![CDATA[Khofifah, Nur]]>;
<![CDATA[Rupiarsieh]]>;
<![CDATA[Huda, Muhammad Miftahul]]>;
<![CDATA[Musta’ana]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 9 No. 1 (2025): February 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v9i1.1146
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan fungsi legislasinya, dengan menyoroti aspek produktifitas, responsibilitas dan akuntabilitas,. Peran DPRD sebagai lembaga legislatif sangat penting dalam menggerakkan pembangunan daerah, terutama dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalag deskriptif kualitatif, dengan studi kasus pada DPRD Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini adalah pada tiga dimensi utama kinerja DPRD, yaitu produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menujukkan bahwa produktivitas DPRD Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan, terutama melalui pengumpulan data lapangan dan konsultasi public yang lebih intensif. Namun, pada dimensi responsibilitas ditemukan bahwa mekanisme pertanggungjawaban masih kurang optimal dengan masih adanya kendala dalam proses transparansi dan pelibatan masyarakat. Sementara itu pada dimensi akuntabilitas, DPRD Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan transparansi dalam proses legislasinya untuk memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar. Secara keseluruhan meskipun terdapat beberapa kemajuan, penelitian ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek responsibilitas dan akuntabilitas untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Sari, Elsa Andhita]]>;
<![CDATA[Huda, Muhammad Miftahul]]>;
<![CDATA[Rupiarsieh, Rupiarsieh]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 9 No. 2 (2023): JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v9i2.10069
<![CDATA[Bojonegoro Regency is an oil and gas producing area with a total APBD of Bojonegoro Regency reaching 7.4 trillion, most of the budget comes from oil and natural gas products. However, the Human Development Index (HDI) achievement in Bojonegoro Regency is in the fifth lowest position in East Java due to the low quality of education in Bojonegoro Regency. The policy taken by the government to overcome this problem is the Ten Scholars Scholarship Program Per Village, which is expected to increase the interest of the people of Bojonegoro in continuing their education at university. This research aims to understand the cause and effect of the policy process for the Ten Scholars Per Village scholarship program in Bojonegoro Regency in overcoming the low quality of human resources in Bojonegoro Regency. This research uses a descriptive qualitative method with data sources obtained from the results of field studies through interviews, observation, and documentation techniques. The results of this research are that the Ten Scholars Per Village scholarship program in Bojonegoro Regency has been implemented by Perbup Number 17 of 2023. However, there are several obstacles to its implementation. The existence of this program policy can have a positive impact on increasing the HDI achievement of Bojonegoro Regency from medium scale to high scale.]]>
<![CDATA[Effectiveness of the Child Violence Prevention Program by the Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Service (DP3AKB) in Bojonegoro Regency ]]>
<![CDATA[Rupiarsieh, Rupiarsieh]]>;
<![CDATA[Musta'ana, Musta'ana]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 (2024): JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v10i2.11772
<![CDATA[At the global level, violence against children remains a critical problem that continues to develop each year. Even though Indonesia has regulations governing policies to protect children's rights, the implementation and effectiveness of these regulations are still plagued by numerous gaps and challenges. This study aims to analyze the effectiveness of the child violence prevention program carried out by the Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Service (DP3AKB) (Indonesian: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) in Bojonegoro Regency. This study employs a qualitative research method. Primary data sources, such as interviews and observations, are data collection techniques, while documentation studies serve as secondary data sources. Purposive sampling, which involves establishing criteria, is the technique for identifying informants. We conduct data analysis using interactive data analysis techniques and ensure data validity through source triangulation. The study's results reveal three key indicators that impact the effectiveness of child violence prevention in Bojonegoro Regency: goal achievement, integration, and adaptation. These indicators suggest that the effectiveness of child violence prevention in the region has not been able to meet its objectives due to the annual fluctuations in violence against children. Further research recommendations are that other researchers can analyze collaboration between stakeholders related to the prevention of child violence so that they can produce research with a broader scope.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[RUPIARSIEH]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 1 (2017): February 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v1i1.51
<![CDATA[Untuk terciptanya tata kelola arsip yang baik Pemerintah kabupaten Bojonegoro memiliki Kebijakan yang mengatur tentang tata kearsipan yaitu Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2010. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30Tahun 2010 pada Bagian Umum dan Keuangan Sekertariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Dan fokus penelitian ini adalah pada Pengendalian naskah dinas yang terdiri atas pengurusan surat masuk dan pengurusan surat keluar, Penyimpanan arsip, Penemuan kembali arsip, penyusutan dan pemusnahan arsip. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan analisa kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi adalah teori yang diungkapkan oleh George C Edwards III yang meliputi faktor: komunikasi, Sumber daya, Kecenderungan- kecenderungan/disposisi dan Struktur Birokrasi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2010 tidak berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan tidak ada pembedaan antara file, record dan arsip yang ditempatkan tidak tertata sebagaimana mestinya. Di sini tampak implementasi dari segi komunikasi sangat kurang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis memberikan beberapa saran yaitu Pada pelaksanaan tata kearsipan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekertariat Daerah Kabupaten Bojonegoro secara teknis apabila ada yang kurang dipahami sebaiknya dilakukan koordinasi dengan kantor arsip.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI POLRES BOJONEGORO TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Rupiarsieh]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): February 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v2i1.66
<![CDATA[Pembuatan atau pengurusan SKCK di lingkungan Polri diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SKCK dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polres Bojonegoro melalui kantor pelayanan masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan masih menerapkan sistem manual dalam pelayanan pembuatan SKCK. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kualitas pelayanan pembuatan SKCK di Polres Kabupaten Bojonegoro Penekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik teknik purposive sampling dalam penentuan sampel, Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Bojonegoro Tahun 2017 sudah cukup baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Rupiarsieh]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 2 (2018): August 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v2i2.76
<![CDATA[Sebagai program Pemerintah, pelaksanaan program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di lapangan masih menyisakan masalah. Secara umum permasalahan yang terjadi dalam program ini adalah masih banyaknya tanah yang diwariskan secara turun temurun dan belum ada kepastian kepemilikan hak atas tanah. Banyak tanah yang dimiliki secara lisan tanpa bukti kepemilikan yang sah. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Implementasi Program PRONA di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2017. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah agar peneliti dapat membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis. Fokusnya pada pelaksanaan program PRONA di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017. Ada enam tim yang bekerja, yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini (31 orang), dalam menyelesaikan PRONA sebanyak 26.401 bidang tanah yang tersebar di 16 kecamatan di Bojonegoro. Untuk mengetahui berhasilnya suatu implementasi program, peneliti menggunakan pisau teori implementasi yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan, dalam organisasi dapat dilihat dari sumber daya yang ikut serta dalam pelakasanaan program PRONA. Hasil penelitian, implementasi program PRONA tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan sesuai dengan aturan, namun perlu ditambah lagi sumber daya yang kompeten agar penyelesaian tepat waktu dan tidak memberatkan hanya beberapa petugas saja.]]>
<![CDATA[Inovasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Akta Kelahiran Online Di Kabupaten Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Rupiarsieh]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 3 No. 2 (2019): August 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v3i2.353
<![CDATA[Dalam hal mewujudkan Inovasi pelayanan akta kelahiran Online , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan 7 rumah sakit baik rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk mulai inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik / inovasi daerah sesuai dengan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Akta Kelahiran Online dan faktor-faktor yang yang Pelayanan Akta Kelahiran Online. Fokus pada penelitian ini adalah pada Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Akta Kelahiran Online menghemat biaya, menghemat waktu, mengurangi keterbatasan, dan manfaat pada tingkat pengelolaan. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengetahui Inovasi Akta Kelahiran Online adalah teori yang digunakan oleh Richard Heeks inovasi erat kaitannya dengan teknologi dan informasi, khususnya internet yang memiliki peranan penting dalam trasnparansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Akta Kelahiran Online berjalan akan tetapi setelah dilakukan penelitian ditemukan kendalan yaitu masalah jaringan dan waktu penerbitan akta kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama sekitar 1 bulan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kabupaten Bojonegoro: (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan) ]]>
<![CDATA[Rupiarsieh]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 4 No. 1 (2020): February 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v4i1.361
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki kebijakan yang mengatur tentang penanggulangan HIV/AIDS, yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Evaluasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan enam kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Duun yaitu kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas , dan ketepatan. Hasil menunjukkan bahwa Kriteria efektifitas pada evaluasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS belum tercapai. Keefektivitasan diperlukan suatu usaha untuk mencapainya. Dalam kebijakan penanggulangan AIDS terdapat upaya-upaya penanggulangan yaitu melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada kriteria kecukupan, kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dinilai cukup dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam peraturan tersebut terdapat kewajiban masyarakat sasaran kebijakan yang harus dilakukan. Dengan adanya kewajiban tersebut penemuan dini Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) lebih mudah untuk didapatkan. Dalam evaluasi kebijakan penanggulangan ini, kriteria perataan belum terpenuhi. Puskesmas disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro belum bisa dijadikan rujukan pengobatan HIV/AIDS.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Open Government Melalui Website Desa: (Studi Kasus Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Nur Afni O, Fifi]]>;
<![CDATA[Rupiarsieh]]>;
<![CDATA[Kasiami, Sri]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 5 No. 2 (2021): August 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v5i2.379
<![CDATA[Website Desa Prayungan merupakan sebuah inovasi dalam pelaksanaan Open Government dengan memanfaatkan media teknologi informasi sebagai media penyampai informasi dari Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa demi mewujudkan pemerintahan terbuka, serta dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Namun, masalah yang muncul adalah belum optimalnya keterlibatan penuh publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Open Government melalui Website Desa di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jenis riset adalah penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif. Focus penelitian pada Pelaksanaan Open Government melalui Website Desa yang diukur dalam prinsip Open Government menurut Global Integrity melalui tiga aspek yaitu: Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas. Hasil penelitian, Pemerintah Desa Prayungan dalam melaksanakan pemerintahannya terbilang cukup transparan, baik dalam menyampaikan informasi maupun keterbukaan anggarannya, segala proses pembangunan dan pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat. Dari aspek partisipasi, masyarakat Desa Prayungan antusias terhadap berbagai kegiatan yang ada di Desa. Kegiatan gotong royong dan pengadaan dana swadaya masyarakat masih berjalan. Dari sisi akuntabilitas, masyarakat memiliki tingkat kepercayaan beragam terhadap Desa, serta memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai masyarakat Desa.]]>
<![CDATA[Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengembangan Agrowisata Jambu Kristal : (Studi Di Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Safarina N., Agisna]]>;
<![CDATA[Rupiarsieh]]>;
<![CDATA[Taufiq, Ahmad]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 5 No. 1 (2021): February 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v5i1.385
<![CDATA[Agrowisata jambu kristal di Desa Padang Kecamatan Kabupaten Bojonegoro sudah terbentuk sejak disahkan melalui SK Bupati No. 188/134/KEP/412.11/2016 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan 2016. Namun, permasalahan masih muncul. Antara lain kurangnya kepercayaan dari stakeholder yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk lebih dalam mengupasnya dengan teori keberhasilan deseve. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, Kemudian, data dianalisis dengan metode analisis interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukan kolaborasi secara umum sudah cukup baik namun masih terdapat kekurangan yaitu: (1) Legitimasi dari internalnya belum lengkap sehingga kolaborasi masih bersifat semiformal (2) Komitmen realisasi pembangunan jalan yang masih berbatu belum terlaksana dan (3) Terdapat isu egosektor.]]>
