Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.355
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Unes Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Cahaya Mandalika Sultan Agung Notary Law Review JYRS: Journal of Youth Research and Studies Journal of Community Service Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Kalosara: Family Law Review Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) International Journal of Law Social Sciences and Management Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
Lailasari Ekaningsih
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG Lailasari Ekaningsih; Irfan Rizky Hutomo; Sugeng Mulyanto
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.382

Abstract

ABSTRAKAdanya pandemi COVID-19 berdampak pada kesehatan masyarakat, kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin.Kata Kunci : Peran, Satuan, Polisi, Pamong, Praja, Dalam, Penertiban, Pedagang, Kaki ,Lima
PERLINDUNGAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP HAK KETENAGAKERJAAN PEGAWAI MASJID AGUNG JAWA TENGAH Lailasari Ekaningsih; Agustono Karyadi
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.462

Abstract

Pegawai merupakan aset penting, partner kerja sekaligus investasi perusahaan dalam meningkatkan produktivitasnya. Mengingat akan pentingnya pegawai, maka perlindungan ketenagakerjaan wajib diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya yang harus disesuaikan dengan kebutuhannya.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk menyelenggarakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk program jaminan sosial ketenagakerjaan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peranan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi pegawai di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dan hambatan terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan melindungi pegawai MAJT dengan lima program jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pension dan jaminan kehilangan pekerjaan. Adapun hambatan dalam perlindungan ketenagakerjaan bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah, diantaranya yaitu masih adanya sebagian pegawai yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga menjadikan perlindungan terhadap pegawai MAJT masih belum maksimal. Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENANGANI PELANGGARAN SISWA STUDI KASUS DI SMK NEGERI H. MOENADI UNGARAN Lailasari Ekaningsih; Umar Syarif Hidayatullah
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i01.578

Abstract

ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum yang memperhatikan aspek penting berupa perlindungan hak asasi manusia bagi tiap masyarakatnya. Salah satunya melindungi secara hukum terhadap guru dalam menjalankan profesinya khususnya saat menegur dan menangani pelanggaran siswa di sekolah. Banyaknya fenomena pada zaman sekarang bahwa beberapa siswa and orangtua siswa tidak segan melaporkan guru yang menerapkan sanksi pelanggaran kepada siswanya. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin kepada anak didik. Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak murid. .Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru mempunyai status profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pembinaan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan diangkat sesuai dengan norma perundang- undangan. 2. Guru yang berprofesi sebagai tenaga pengajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harmonisasi UU No 14 Tahun 2005 dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 3. Dalam hal pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib, disiplin ataupun norma tidak harus melulu dengan pemberian hukuman fisik. Pemberian hukuman dapat berupa pemberian hukuman yang melatih mental dan spiritual siswa.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Pelanggaran Siswa, Disiplin
Legal Analysis of Judges' Considerations in Granting Marriage Dispensation and Vulnerability Factors for Early Divorce: A Case Study of Decision Number 106/Pdt.P/2025/PA.Smg Anam, Choiril; Lailasari Ekaningsih; Idul Hanzah Alid; Abdul Aziz, Abdul Azim Muhamad Bin
KALOSARA: Family Law Review Vol. 6 No. 2 (2026): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v6i2.15258

Abstract

Marriage dispensation remains a significant issue in Indonesian family law following the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum legal age for marriage to 19 years for both men and women. Despite this reform, courts continue to grant marriage dispensations, raising questions about judicial reasoning and the extent to which substantive child protection principles are applied. This study examines the judicial reasoning in Decision Number 106/Pdt.P/2025/PA.Smg, evaluates its compliance with the applicable legal framework, and identifies vulnerability factors that may affect the sustainability of early marriages. This research employed a normative juridical approach using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method.  The findings show that the Court complied with procedural requirements under Law Number 16 of 2019, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, and the Compilation of Islamic Law. However, procedural compliance was not accompanied by a comprehensive substantive assessment of the child's best interests, particularly regarding psychological readiness, educational continuity, economic capacity, reproductive health, and long-term welfare. The decision also reveals a cumulative vulnerability profile involving young age, limited educational attainment, economic vulnerability, and premarital pregnancy. These factors should be treated not as deterministic causes of marital instability but as indicators requiring prospective judicial assessment. Theoretically, this study proposes a procedural substantive dual layer model of judicial reasoning arguing that procedural compliance is necessary but insufficient for child-protective adjudication. It further conceptualizes the gap between procedural legality and substantive child protection as a judicial child-protection gap positioning cumulative vulnerability assessment as a mechanism for operationalizing the best-interests principle.   Keywords:   Early Divorce Vulnerability; Islamic Family Law; Judicial Reasoning; Marriage Dispensation; Substantive Child Protection.
Co-Authors Abdul Aziz, Abdul Azim Muhamad Bin Agustono Karyadi Anam, Choiril Any Farida Aprilia Rizki Saputri Askamilati, Putri Risky Ayattullah Khumaini Abdul Rozak Bagus Darmawan Beliyan Linda Aniyar Eko Handoyo Eko Handoyo Esdarwati, Susila Eva Dhamalia, Dian Farida, Any Fatmawati, Anna Idul Hanzah Alid Indra Retnowati Irfan Rizky Hutomo Islakhul Grace Saadah Izziyana, Wafda Vivid Jaya Waruwu, Berkat Luthfi Eka Wispriyanti Mohamad Tohari, Mohamad Mohammad Tohari MUCHAMMAD FAIZIN Muhammad Nur Karim Al Ismariy Nirmala Permatasari Oktavina, Sinta Ridho Sa’dillah Ahmad Salsabila, Shafa' Diva Saputri, Nova Ana SITI FATIMAH Sugeng Mulyanto Surya Kusuma Wardana Susila Esdarwati Tutik Wijayanti Umar Syarif Hidayatullah Wasino Wasino Winarsih, Laras