Articles
<![CDATA[PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT: KASUS PUNGGAWA RATU PASUNDAN DALAM PROGRAM DESA WISATA DI DESA SUKARATU KECAMATAN GEKBRONG KABUPATEN CIANJUR ]]>
<![CDATA[Darwis, Rudi Saprudin]]>;
<![CDATA[Resnawaty, Risna]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>;
<![CDATA[Risman, Apep]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 6, No 2 (2016): Share Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (528.773 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v6i2.13213
<![CDATA[Pengembangan masyarakat merupakan suatu aktivitas yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan menggunakan institusi lokal sebagai wadah aktivitas kolektifnya. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan peran institusi lokal dalam program Desa Wisata di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Bandung yang telah mampu menarik partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kegiatan wisata. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Adapun kasus yang dijadikan subyek studi adalah kasus Punggawa Ratu Pasundan (PRP) sebagai institusi lokal yang dibentuk dalam program desa wisata di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Gambaran mengenai peranan institusi lokal dalam pengembangan masyarakat akan dideskripsikan melalui empat peranan yang dilakukan PRP dalam aktivitas pengembangan desa wisata di Desa Sukaratu, yaitu fasilitatif, mediasi, penyampai informasi, dan pendayagunaan gotong royong. Hasil penelitian menunjukan peran fasilitatif dilaksakan oleh PRP dalam menjaring berbagai aspirasi masyarakat dan anggotanya. Peran mediasi dilakukan oleh PRP dalam ranah penyelesaian konflik-konflik yang terjadi didalam organisasi. Peran PRP sebagai penyampai informasi sering dilakukan dalam rapat mingguan guna terus menjaga konsisitensi organisasi dalam mengedukasi masyarakat. Peran terakhir adalah peran PRP dalam mendayagunakan gotong royong masyarakat, peran ini dilakukan dengan mewadahi kegiatan-kegiatan gotong royong masyarakat dan menyalurkannya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang menyangkut kepentingan umum. Namun suksesi kepengurusan yang tertunda-tunda, hilangnya sosok tokoh masyarakat yang menjadi salah satu penggerak, dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat menyebabkan vakumnya kepengurusan PRP, sehingga kegiatannya agak tersendat. Atas dasar hasil studi ini maka direkomendasikan bahwa untuk merealisasikan suksesi organisasi oleh masyarakat secara independen dan mandiri agar kegiatan pegelolaan wisata Desa Sukaratu dapat berlanjut secara optimal.]]>
<![CDATA[METAMORFOSIS GOTONG ROYONG DALAM PANDANGAN KONSTRUKSI SOSIAL ]]>
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (666.3 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14204
<![CDATA[Budaya gotong royong ini sesungguhnya bukan hal baru dalam peradaban manusia. Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrahnya merupakan makhluk sosial yang tidak biasa hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh sebab itu di dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan segala permasalahan Ketika gotong royong menjadi penciri dari Kearifan Lokal bangsa Indonesia yang menunjukkan kohesi sosial dalam solidaritas sosial dan interaksi sosial, masihkah kegotongroyongan tersebut tumbuh dan berkembang di masa sekarang? Manakala arus globalisasi tidak terbendung lagi dan manakala masyarakat terkotak-kotak dalam sebuah komunitas sesuai keberminatan mereka.Proses metamorfosis gotong royong inilah yang menjadi fokus tulisan ini ketika memandang konsep gotong royong di tengah arus globalisasi dunia dalam bentuk sosial media dengan melihat sudut pandang teori konstruksi sosial.]]>
<![CDATA[KEBERFUNGSIAN SOSIAL BAGI MAHASISWA PENYALAHGUNA NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE DI UNIVERSITAS PADJADJARAN ]]>
<![CDATA[VINTAN, MAILY]]>;
<![CDATA[Asiah, Dessy Hasanah Siti]]>;
<![CDATA[IRFAN, MAULANA]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.179 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i2.14266
<![CDATA[Saat ini, muncul fenomena baru dalam bidang narkotika. Ada jenis baru yang disebut dengan New Psychoactive Substance atau NPS. NPS merupakan narkotika yang tidak tercantum dalam Single Convention on Narcotics Drugs tahun 1961 atau Single Convention on Psychotropics Substances tahun 1971 oleh UNODC. Di Indonesia, beberapa jenis NPS dicantumkan oleh Kementrian Kesehatan dalam Permenkes no 02 tahun 2017 dan Permenkes no 03 tahun 2017 tentang penambahan daftar lampiran undang-undang narkotika dan psikotropika. Dengan beredarnya NPS di Indonesia, maka ada berbagai macam efek yang ditimbulkan, temasuk ancaman kesehatan, efek psikologis dan ancaman bahaya lainnya. Berdasarkan kajian tersebut, maka muncul sebuah penelitian mengenai penggunaan NPS di kalangan mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep, yaitu mengenai NPS, permasalahan NPS di Indonesia, dan dampak dari NPS tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengenai keberfungsian sosial bagi penyalahguna NPS. Adanya fenomena mengenai penyalahgunaan NPS menjadi alasan dipilihnya kualitatif sebagai suatu metode yang digunakan untuk penelitian ini.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS PENGRAJIN BAMBU MELALUI PELATIHAN OLAHAN ANEKA KERAJINAN BAMBU DI DESA GENTENG KEC. SUKASARI SUMEDANG ]]>
<![CDATA[WIBHAWA, BUDHI]]>;
<![CDATA[HUMAEDI, SAHADI]]>;
<![CDATA[RIANA, AGUS WAHYUDI]]>;
<![CDATA[TAFTAZANI, BUDI MUHAMMAD]]>;
<![CDATA[IRFAN, MAULANA]]>;
<![CDATA[BINAHAYATI, BINAHAYATI]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.098 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i2.14347
<![CDATA[Kegiatan PPM ini bertujuan untuk menangani salah satu kebutuhan masyarakat Desa Genteng akan pemanfaatan sumber daya alam bambu. Dalam hal ini, kekayaan sumber daya alam bambu belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat lokal sehingga belum memiliki daya jual yang tinggi karena kreativitas produksi yang masih rendah. Oleh karena itu, PPM ini secara khusus ditujukan bagi para pengrajin bambu Desa Genteng. Adapun tujuan dari kegiatan PPM adalah meningkatkan keterampilan para pengrajin agar lebih mampu untuk menghasilkan produk kerajinan yang bernilai estetika yang tinggi. Berdasarkan hasil pemetaan sosial dan observasi lapangan, masalah yang selama ini dirasakan oleh pengrajin tersebut adalah rendahnya nilai jual hasil kerajinan bambu yang lebih disebabkan produk yang dihasilkan belum memiliki nilai seni yang tinggi.Dalam mengatasi masalah tersebut, tim bermaksud mengadakan kegiatan yang mampu memberikan dampak postif terhadap peningkatan produktifitas anyaman bambu mengadakan sebuah kegiatan Pelatihan Hasil Produksi Kerajinan Bambu bagi para pengrajin bambu di Desa Genteng. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas masyarakat melalui kerajinan bambu kreatif bernilai jual tinggi. Kegiatan PPM ini akan berlangsung selama 7 bulan, dan dapat ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang mendukung pelatihan hasil produksi kerajinan bambu.Hasil dari kegiatan pelatihan tersebut, nampak bahwa warga lebih termotivasi mengembangkan kreativitas dari hasil produksi bambu guna bernilai jual tinggi yang akan berdampak terhadap pengembangan industri rumah tangga dari hasil olahan bambu tersebut. Selain itu, peserta pelatihan yang didominasi oleh pengrajin bambu rumah tangga berhasil menghasilkan berbagai macam kreasi seni bambu yang menarik dan siap untuk dijual.]]>
<![CDATA[KONFLIK PADA MASYARAKAT NELAYAN PANTAI UTARA JAWA BARAT (STUDI KASUS : DI DESA ERETAN WETAN KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Nulhaqim, Soni Akhmad]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>;
<![CDATA[Adiansah, Wandi]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.433 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14206
<![CDATA[Konflik merupakan satu fenomena yang tejadi sebagai bagian dari dinamika sebuah masyarakat. Konflik yang terjadi dalam sebuah masyarakat akan menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini mengangkat konflik di Pantai Utara dengan kondisi geografis, karakteristik penduduk dan profesi penduduk yang mayoritas merupakan nelayan. Daerah yang diteliti adalah daerah rawan konflik yaitu di Desa Eretan Wetan Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu.Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, melalui Pendekatan kualitatif dan studi kasus. Informan penelitian ini adalah para pelaku konflik dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi nonpartisipasi serta kajian dokumentasi.Konflik di Desa Eretan Wetan terjadi beberapa konflik baik konflik dalam skala besar maupun skala kecil. Konflik ini juga terjadi baik pada masyarakat umum maupun pada masyarakat nelayan. Pada masyarakat umum, konflik yang pernah terjadi yaitu konflik pesta laut, konflik dengan salah satu perusahaan, konflik antar pemuda, konflik antar keluarga, konflik yang terkai ISIS, konflik antar etnis dan konflik berkenaan BLT. Sedangkan konflik masyarakat nelayan yaitu konflik alat tangkap ikan, konflik nelayan dengan juragan, konflik antara nelayan dengan pemilik industri pengolahan ikan dan juga konflik antara nelayan tradisional dengan konsumen. Konflik yang terjadi baik pada masyarakat umum maupun nelayan dipicu karena adanya provokator dan adanya masalah diantara pihak yang berkonflik. Konflik disebabkan karena adanya rasa ketidakadilan. Dampak konflik yang terjadi yaitu berupa korban luka/jiwa, kerusakan lingkungan/bangunan, hambatan ekonomi, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap permerintah dan perubahan nilai budaya. Konflik diselesaikan dengan cara damai dengan menggunakan upaya non ligitasi seperti mediasi dan negosiasi yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat, aparat pemerintah/keamanan dan masyarakat secara langsung.]]>
<![CDATA[RESILIENSI MASYARAKAT KAMPUNG CADAS GANTUNG KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[ARRAHMA, FIRDHIA]]>;
<![CDATA[ARRACHIM, HADIYANTO]]>;
<![CDATA[IRFAN, MAULANA]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.49 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i2.14271
<![CDATA[Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Fenomena kemiskinan ini banyak terjadi pada setiap ruang dan kalangan masyarakat, khususnya pada masyarakat di negara berkembang seperti halnya Indonesia.Fenomena sosial mengenai kemiskinan ini terjadi pula di salah satu kampung yang berada di Bandung, Jawa Barat yaitu pada Kampung Cadas Gantung. Dimana yang diberitakan oleh media, terdapat adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dan ketidakcekatan pemerintah dalam meberikan layanan kebutuhan bagi mereka. Secara fisik kemiskinan ini memang terjadi pada Masyarakat Kampung Cadas Gantung. Akan tetapi, masyarakat tidak begitu membebani atas masalah yang dirasakan. Masyarakat Kampung Cadas Gantung sendiri memang sudah lama hidup berdampingan dengan lingkaran keluarganya. Melainkan, masyarakat disana pun banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif dan mempercayai terhadap nilai-nilai yang mereka miliki. Sehingga, dari sinilah adanya ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Kampung Cadas Gantung dengan tidak merasakan adanya masalah yang mereka hadapi, khususnya masalah kemiskinan. Ternyata upaya-upaya tersebut masuk ke dalam sebuah proses penyelesaian masalah yang disebut dengan resiliensi.Resiliensi ini merupakan kemampuan seseorang atau individu dalam bertahan diri menghadapi masalah atau kerentanan dalam hidupnya. Tujuan dari penelitian ini adalah memfasilitatori adanya upaya-upaya penyeselesaian masalah kemiskinan dengan menggunakan resiliensi yang mereka miliki.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DI KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[Jouanka, Shenny Des]]>;
<![CDATA[Kessik, Gisela]]>;
<![CDATA[Raharjo, Santoso Tri]]>;
<![CDATA[Apsari, Nurliana C.]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.28590
<![CDATA[Infrastruktur menjadi salah satu prioritas kinerja pemerintah Indonesia saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya pembangunan infrastruktur belum merata dikarenakan beban ekonomi dan sosial di berbagai daerah yang ditanggung pemerintah masih sangat besar. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sejumlah 4.796 triliun rupiah diperlukan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2019. Namun, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memberikan kontribusi 41% dari total pembiayaan. Salah satu bidang infrastruktur yang masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas adalah bidang kesehatan. Infrastruktur kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama bagi daerah di luar di pulau Jawa, salah satunya Kalimantan. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 menyatakan jumlah infrastruktur kesehatan salah satunya Puskesmas, paling sedikit di Indonesia berada di provinsi Kalimantan Utara dengan total jumlah 56 puskesmas. Oleh karena itu, didukung dengan banyaknya perusahaan pada pulau Kalimantan, partisipasi perusahaan-perusahaan pemerintah maupun non-pemerintah diperlukan untuk membantu persebaran pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan yang direalisasikan melalui program CSR. Tulisan mendeskripsikan partisipasi perusahaan-perusahaan melalui kegiatan CSR dalam membantu pembangunan infrastruktur kesehatan di Kalimantan, serta bagaimana pekerja sosial industri dapat berperan dalam kegiatan CSR tersebut. Infrastructure has become one of current priority of Indonesian’s government. However, the implementation of infrastructure development have not been equally spread across the country because of the huge economic and social burden in various region that the government endure. According to the National Medium Term Development Plan of 2015-2019, 4.796 trillion rupiahs is needed to fulfill the infrastructure development goals that has been settled by the government in 2019. However, the central dan local government can only contribute 41% from the total cost. One of the fields of infrastructure development that is still need enhancement is health care and services infrastructure. Health infrastructure still needs to be improved, especially for areas outside Java, one of which is Kalimantan. The Indonesian Ministry of Health Data and Information Center in 2018 stated that the number of health infrastructure such as puskesmas in North Kalimantan province only amounted to 56 puskesmas. This number is the least compared to other regions. Therefore, the participation of governmental and non-governmental companies is required in order to help reach the health care and services infrastructure developmental goals that is implemented by CSR programs. This article will describes the companies’ participation through CSR activities on helping the development of health care and services infrastructure in Kalimantan.]]>
<![CDATA[CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY (CSR) PADA BIDANG PENDIDIKAN: PEMBELAJARAN DARI PERUSAHAAN SAMSUNG PENERIMA PENGHARGAAN BEST AWARD 2016 ]]>
<![CDATA[Wulandari, Herni]]>;
<![CDATA[Habibah, Nadia]]>;
<![CDATA[Munawaroh, Rabi?ah Al-ada Wiyatul]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.28559
<![CDATA[CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan secara etis sudah seharusnya memberikan dampak positif baik dalam ruang lingkup kepedulian yang mencangkup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan. Hal ini penting berkaitan upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan baik di dalam perusahaan maupun di masyarakat. Perusahaan Samsung Indonesia mencoba melaksanakan programprogram CSR di berbagai bidang khususnya pada bidang pendididikan, hingga memperoleh ‘Best CSR Award 2016’ yang diberikan oleh kedutaan besar Korea Selatan. Dalam bidang pendidikan, Program CSR Samsung di Indonesia salah satu programnya membangun dan mengembangkan "Rumah Belajar Samsung". Tujuan dari program ini adalah membantu remaja yang terkendala melanjutkan pendidikan dan mengakses pendidikan yang lebih tinggi lagi. Salah satu alasan "Program Rumah Belajar" ini didirikan karena Samsung memandang bahwa anak khususnya remaja merupakan masa depan suatu bangsa, sehingga pendidikan mulai sejak dini memegang peran penting bagi perkembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 'Program Rumah Belajar' membidik para siswa Sekolah Menengah Atas yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosialekonomi kurang mampu atau pra-sejahtera.   CSR is an ethical corporate social responsibility that should have a positive impact both within the scope of concern that covers economic, social and environmental aspects around the company. This is important related to efforts to realize the goals of sustainable development both within t he company and in the community. Samsung Indonesia companies are trying to implement CSR programs in various fields, especially in the field of education, to get the 'Best CSR Award 2016' given by the South Korean embassy. In the field of education, Samsun g's CSR Program in Indonesia is one of the programs to build and develop the "Samsung Learning House" (Rumah Belajar Samsung) . The purpose of this program is to help adolescents who are constrained to continue their education and access higher education. O ne of the reasons for this "Learning House Program" (Rumah Belajar Samsung) was established because Samsung views that children, especially adolescents, are the future of a nation, so that early education plays an important role for the development and imp rovement of the quality of human resources. The 'House of Learning Program' targets high school students who come from families with poor or underprivileged socio - economic conditions.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROGRAM FOSTER CARE OLEH ORANG TUA ASUH DI LKSA MUHAMMADIYAH DARUL ILMI KOTA DEPOK ]]>
<![CDATA[Khairunnisa, Salsabila]]>;
<![CDATA[Apsari, Nurliana Cipta]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 1 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/focus.v7i1.48802
<![CDATA[Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak akan mengakibatkan seorang anak menjadi terlantar dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Lepasnya fungsi keluarga menyebabkan pergeseran pengasuhan anak dari pengasuhan keluarga beralih menjadi pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan salah satunya melalui sistem orang tua asuh (Fostering). Salah satu lembaga pengasuhan alternatif bagi anak yang kehilangan hak pengasuhan oleh keluarganya adalah LKSA Muhammdiyah Darul Ilmi Kota Depok. LKSA ini memiliki program yang mendukung pengasuhan anak melalui orang tua asuh atau disebut sebagai program Foster Care. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orang tua asuh dalam program foster care di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak yang terlibat dalam program foster care seperti anak asuh, orang tua asuh dan pekerja sosial di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak anak asuh dalam program foster care yang diberikan oleh orang tua asuh untuk bertahan hidup dan berkembang, perlindungan dan juga partisipasi anak sudah cukup baik. Dari ketiga aspek hak anak tersebut, didapatkan aspek hak anak untuk perlindungan dan partisipasi belum optimal.]]>
<![CDATA[RESOLUSI KONFLIK PEKERJA – PENGUSAHA MELALUI ADANYA KEPEMILIKAN SAHAM SERIKAT PEKERJA ]]>
<![CDATA[Darodjat, Rafan]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 6, No 2 (2023): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/focus.v6i2.52820
<![CDATA[Perselisihan antara pengusaha dengan pekerja merupakan suatu hal yang rentan terjadi, karena adanya conflict of interest perbedaan tujuan dan mindset. Pengusaha tentunya menginginkan modal yang diinvestasikan menghasilkan profit dan menempatkan pekerja sebagai bagian dari cost. Pekerja tentunya berkepentingan untuk mendapatkan gaji yang sesuai tanpa perlu mengetahui kondisi perusahaan. Hal tentunya membutuhkan suatu resolusi agar benturan dapat diminimalisir, melalui adanya persamaan kepentingan. Peneliti mencari resolusi perlu adanya persamaan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha, yaitu kepentingan agar perusahaannya profitable. Kepemilikan saham serikat pekerja dengan hak suara dapat menjadikan pekerja berkinerja baik karena adanya rasa memiliki, serta keterlibatan serikat dalam RUPS untuk mengetahui arah kebijakan perusahaan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, meninjau dari instrumen hukum, disajikan dalam bentuk kualitatif untuk mencapai tujuan mendapatkan resolusi terhadap jawaban isu permasalahan. Conflicts between employers and workers are prone to occur due to the conflict of interest and differences in goals and mindsets. Employers naturally want their invested capital to generate profit and view workers as part of the cost. Workers, of course, are interested in receiving a fair wage without having to know the company's condition. This naturally requires a resolution to minimize the clash, through the existence of common interests. The researcher seeks a resolution that there is a common interest between workers and employers, namely the interest in making the company profitable. Ownership of worker union shares with voting rights can make workers perform well due to a sense of ownership, as well as the involvement of the union in the AGM to know the direction of company policy. The method in this research is normative juridical, reviewing from legal instruments, presented in qualitative form to achieve the purpose of getting a resolution to the answer to the issue.]]>
