Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.844
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pepadu Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal DIskresi Unizar Law Review Ganec Swara
Khairul Umam
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Formation of Legal Norms that are of a Regulatory from the Perspective of the Theory of Division/Separation of Powers Haeruman Jayadi; Ad. Basniwati; Khairul Umam
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.7212

Abstract

Since the establishment of the Constitutional Court (MK), which has the authority to review laws against the Constitution, several MK decisions have incorporated regulatory legal norms, similar to those created by the legislative branch. This has given rise to a controversy over the formation of regulatory legal norms between the legislators and the MK, the law examiner. The question is which institution has the authority to create regulatory legal norms from the perspective of the theory of separation of powers. To address this issue, the research method used is normative legal research, using both a legislative and a conceptual approach. Based on the research conducted, it can be concluded that, from the perspective of the theory of separation of powers, the authorized institution to create regulatory legal norms is the legislative branch. Based on the theory of separation of powers, the MK does not have the authority to create new regulatory norms in its decisions to replace or supplement existing norms. This is to avoid the accumulation of power, as the creation of regulatory legal norms is essentially the responsibility of the legislative branch. The creation of regulatory legal norms by the judiciary is inconsistent with the intent of the theory of separation of powers itself. Therefore, the MPR needs to limit the Constitutional Court's authority in the 1945 Constitution by amending the 1945 Constitution.
EFEKTIVITAS SISTEM PENGAWASAN VISA ON ARRIVAL (VOA) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi di Kantor Imigrasi Mataram) Lalu ariyadi saputra; RR. Cahyowati; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/hg8av885

Abstract

Imigrasi terhadap Visa on Arrival (VoA) di Wilayah Kantor Imigrasi Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. mengetahui faktor penghambat dan solusi dari pelaksanaan penegakkan hukum melalui Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing terkait Visa on Arrival (VoA) di Wilayah Kantor Imigrasi Mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui pertanyaan singkat melalui kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini pejabat Kantor Imiigrasi Mataram. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pengawasan keimigrasian telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian akan tetapi masih ada tantangan dalam hal deteksi dini dan pelanggaran seperti overstay. Faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan VoA di Kantor Imigrasi Mataram meliputi keterbatasan personel keimigrasian, kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, serta masih adanya celah dalam pengawasan di beberapa titik masuk wilayah yang menjadi pintu masuk wisatawan asing. Pemerintah harus melakukan revisi dan penegasan kembali terkait batasan aktivitas serta larangan bagi wisatawan asing pemegang VoA. Kantor Imigrasi Mataram perlu melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya anggota TIMPORA melalui pelatihan khusus terkait profiling WNA. Selain itu, Pejabat Kantor Imigrasi Mataram harus membuat program sosialisasi untuk menjelaskan manfaat dari APOA dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing serta memberikan panduan praktis mengenai penggunaan aplikasi.
EFEKTIVITAS PROSEDUR VERIFIKASI LAPORAN DI OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTB DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT PASAL 24 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 Asrorrudin, Azhari; Jayadi, Haeruman; Umam, Khairul
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/c3wvn864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas prosedur verifikasi laporan di Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani pengaduan masyarakat berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis (sociology approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa prosedur verifikasi laporan di Ombudsman RI Perwakilan NTB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Proses verifikasi yang dilakukan secara transparan, dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kebenaran dan keaslian laporan. Dengan demikian, prosedur verifikasi laporan di Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah sangat efektif dalam menangani pengaduan masyarakat, sesuai dengan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.
Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No 5 Tahun 2020 Tentang Hak Tanggungan Elektronik Ditinjau Dari Aspek Pelayanan Publik Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat Ashari Ashari; Khairul Umam; Agung Setiawan; Riska Ari Amalia
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i2.43

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan menteri No 5 tahun 2020 tentang hak tanggungan elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat ditinjau dari aspek pelayanan publik dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang meneliti aturan terkait dengan pelayanan publik berbasis elektronik, serta didukung dengan pendapat ahli (law in the book) selain itu datang langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya (law in action).Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konseptual(conceptual approach),pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi peraturan menteri No 5 tahun 2020 tentang Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat sudah sangat baik dengan menggunakan indikator pelayanan publik seperti Tangibles yang berkaitan dengan tersedianya fasilitas yang lengkap dan memadai, Reliability yang berkaitan dengan Keahlian petugas menggunakan teknologi, Responsiveness yang berkaitan dengan respon petugas yang baik dan sesuai dengan ketentuan apabila Pengguna Layanan mengalami kendala, Assurance yang berkaitan dengan adanya kepastian biaya dalam pelayanan, emphaty yang berkaitan dengan ramah dan sopan santun dalam memberikan pelayanan. Adapun kendalanya yakni masih belum semuanya tanah yang ada di Kabupaten Lombok Barat tervalidasi sehingga masih ada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang datang secara manual ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengecekan.
Perubahan Informal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Budaya Konstitusi (Constitutional Culture) Khairul Umam
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/bvvyk660

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses dan mekanisme perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif budaya konstitusi (constitutional culture), dan apa implikasi yuridis yang timbul dari hasil perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif budaya konstitusi (constitutional culture) terhadap perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu Statute Approach, Conceptual Approach dan Historical Approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses terjadinya perubahan UUD NRI 1945 secara informal dapat dijumpai pada saat hakim membahas perkara tersebut yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang diperoleh dari hasil penafsiran masing-masing hakim (penafsiran tersebut selalu dipengaruhi oleh budaya konstitusi (constitutional culture) yang dimiliki hakim) terhadap perkara yang sedang ditangani, kemudian kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perkara a quo. Perubahan UUD NRI 1945 secara informal melalui penafsiran hakim memberikan implikasi pada dua hal. Pertama, implikasi yang ditimbulkan terhadap UUD NRI 1945. Bahwa melalui penafsiran hakim secara tidak langsung telah terjadi perubahan UUD NRI 1945 secara informal yaitu dengan berubahnya makna teks (textual meaning) UUD NRI Kedua, implikasi yang ditimbulkan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Perubahan terhadap makna teks (textual meaning) UUD NRI 1945 berimplikasi pada penegakan hukum atau praktik ketatanegaraan di Indonesia, hal itu disebabkan oleh berubahnya tafsir atau makna dari norma hukum yang selama ini telah di praktikkan.
SUPERVISION OF THE USE OF FOREIGN WORKERS (TKA) IN THE FRAMEWORK OF REALIZING TECHNOLOGY TRANSFER AND SKILL TRANSFER FOR INDONESIAN WORKERS (TKI) Lalu Husni; Ani Suryani Hamzah; RR. Cahyowati; Khairul Umam
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21853713

Abstract

The objective of this research is to identify and understand: (1) The regulation of monitoring the use of foreign workers (TKA) to facilitate the transfer of technology and expertise to Indonesian workers (TKI) acting as counterparts; (2) The monitoring of foreign workers' use based on current legislation to achieve the realization of technology and expertise transfer to Indonesian workers/counterparts; (3) The integrated monitoring norms that can facilitate the implementation of technology and expertise transfer to counterpart workers/TKIs. This research is normative legal research. The approaches used are (1) the statutory approach and (2) the conceptual approach. The types and sources of legal materials include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research findings indicate that: (1) The monitoring of foreign workers' use for the purpose of technology and/or expertise transfer to accompany Indonesian workers has not been comprehensively regulated in accordance with the applicable legal hierarchy, and the norms for the implementation of education and/or training for accompanying Indonesian workers to facilitate technology and expertise transfer have not yet been included in the category of repressive judicial actions. (2) The current monitoring of the use of foreign workers has not yet achieved the realization of technology and expertise transfer to accompany Indonesian workers, as the existing regulations place the responsibility for technology and/or skills transfer entirely on the employing companies, without provisions for collaboration between employers and educational and training institutions. (3) The integrated monitoring norms that can realize the implementation of technology and/or expertise transfer to Indonesian workers acting as counterparts should involve not only Immigration and the Competency Certification Institute but also the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as the regulator to ensure that technology or expertise transfer has occurred according to the minimum competency standards for the positions occupied by foreign workers
MODEL PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG BERKEADILAN: Model of Constitutional Judge Supervision in Realizing Justice Oriented Decisions Khairul Umam; Ashari Ashari; Muh. Alfian Fallahiyan
Ganec Swara Vol. 19 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/gara.v19i4.473

Abstract

Judicial oversight of the Indonesian Constitutional Court (MK) has faced major challenges since Constitutional Court Decision No. 005/PUU-IV/2006, which annulled the Judicial Commission’s (KY) authority to supervise constitutional judges. Since then, oversight has been conducted only internally through the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK), which has proven ineffective due to potential conflicts of interest and limited constitutional legitimacy. This research adopts a normative legal method with three approaches: statute, conceptual, and comparative. The findings reveal that the current oversight system cannot ensure both judicial independence and accountability. Therefore, reconstructing the model is crucial, with three possible options: (1) restoring limited supervisory authority to KY, (2) institutionalizing MKMK as a permanent independent body with a strong legal basis, or (3) establishing a new external supervisory institution specifically for constitutional judges. Such reconstruction is vital to safeguard the integrity of MK’s decisions and strengthen public trust in constitutional justice.
Co-Authors AD Basniwati Ad. Basniwati AD. Basniwati AD. Basniwati Agung Setiawan Amalia, Riska Ari Ani Suryani Hamzah Ashari Ashari Ashari Ashari Asrorrudin, Azhari Cahyowati, RR. Danu Firman Solihin Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi Iskandar Sukmana Jasmine Alivtya Budi Kafrawi, Rachman Lalu ariyadi saputra Lalu Husni Lalu Husni M. Galang Asmara Muh Alfian Fallahiyan Muhammad Zulkarnain Muhammad Zulkarnain Nelly Liswana Rachman Maulan Kafrawi Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Rahmadani Rahmadani Rahmadani Riska Ari Amalia Riska Ari Amalia Rr. Cahyowati RR. Cahyowati Rusnan Rusnan Rusnan Rusnan rusnan Suryani H, Any