Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.588
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MATICS : Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Journal of Computer Science and Information Technology) Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Jurnal Akta Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam JURNAL CENDEKIA HUKUM Halu Oleo Law Review Nagari Law Review Journal Analytica Islamica JSiI (Jurnal Sistem Informasi) Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review INTEK: Jurnal Penelitian Systemic: Information System and Informatics Journal Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Pagaruyuang Law Journal Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEGAL BRIEF Law_Jurnal Law Development Journal Tameh : Journal of Civil Engineering Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Teknik Mesin Sinergi Journal of Law, Poliitic and Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Teknologi Informasi QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman AL-SULTHANIYAH Riwayat: Educational Journal of History and Humanities IIJSE Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Komputer (JUMISTIK) Jurnal TAM (Technology Acceptance Model) Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Khalid
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme di Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kementerian Agama PALUTA) Hakim Harahap, Akmal; Khalid, Khalid
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2631

Abstract

The purpose of this paper is to find out what is the strategy for preventing radicalism according to the perspective of fiqh siyasah? and what is the strategy for preventing radicalism according to the Ministry of Religion of North Padang Lawas? The writing methodology used by the researcher is the researcher using a qualitative descriptive research method or what is often called field research. Then the data is described, analyzed, and discussed to answer the problem. The source of data collected is primary data taken from a number of respondents. To obtain valid data, this study uses several data collection methods, namely interviews and observations. While secondary data can be done through the library aims to collect data and information with the help of books in the library. The results of this study have revealed: First, in this case the strategy taken by the Ministry of Religion of North Padang Lawas is to anticipate preventive actions against residents of North Padang Lawas through the Ministry of Religion in North Padang Lawas Regency in order to develop tolerant Islam and also cooperate with other parties, and carry out refresciptive actions by holding a grand tabligh, providing direction, socialization. Second, according to the fiqh perspective, siyasah has not been implemented in accordance with Islamic law.
Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kecelakaan lalu lintas perspektif siyasah dusturiyah (Studi kasus di Satlantas Polrestabes Medan) Nasution, Khairani Fitriah; Khalid, Khalid
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1652

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) terkait larangan penggunaan handphone saat mengemudi di Kota Medan. Fokus utama penelitian adalah perilaku pengemudi sepeda motor yang masih banyak menggunakan telepon genggam baik untuk menelepon maupun mengirim pesan saat berkendara. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Satlantas Polrestabes Medan, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan handphone secara signifikan mengganggu konsentrasi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang optimalnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperparah pelanggaran ini. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan penegakan hukum melalui tindakan yang lebih tegas dan konsisten, pengembangan kampanye edukasi keselamatan berlalu lintas yang menyasar pengemudi muda, serta peningkatan profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan lalu lintas yang lebih efektif dan strategi penurunan angka kecelakaan di Kota Medan.
PENGARUH JENIS SEMEN TERHADAP PERKEMBANGAN KUAT TEKAN BETON DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN SIKAMENT NN 1,5%: (Suatu Penelitian untuk FAS 0,50 dan 0,55) Munawir1,, Munawir; Khalid, Khalid
Tameh Vol. 7 No. 1 (2018): JURNAL TEKNIK SIPIL
Publisher : University of Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/kxngzs31

Abstract

Beton merupakan salah satu bahan konstruksi bangunan. Campuran beton terdiri dari semen, air, agregat dan bahan tambah bila diperlukan. Material semen dalam beton sangat penting dikarenakan semen berfungsi sebagai bahan pengikat antara agregat kasar dan agregat halus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan semen Portland Cement Composit (PCC) dan semen Tipe I diproduksi oleh semen Andalas terhadap kuat tekan beton berdasarkan umur beton pada campuran beton dengan nilai Faktor Air Semen (FAS) 0,50 dan 0,55. Perencanaan campuran beton menggunakan metode American Concrete Institute 211.1-91. Ukuran maksimum agregat adalah 31,5 mm. Benda uji yang digunakan pada penelitian adalah silinder beton berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Pada penelitian ini umur pengujian kuat tekan adalah 3, 7, 14, 21 dan 28 hari dengan FAS 0,50 dan 0,55. Jumlah sampel untuk semua FAS pada setiap pengujian kuat tekan beton adalah 30 buah benda uji untuk masing-masing tipe semen. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton FAS 0,50 yang menggunakan semen tipe I untuk umur 3, 7, 14, 21 dan 28 hari berturut-turut adalah sebesar 193,34 kg/cm2, 203,72 kg/cm2, 229,18 kg/cm2, 248,99 kg/cm2 dan 272,57 kg/cm2. Sedangkan Untuk semen PCC pada umur yang sama kuat tekannya adalah sebesar 139,58 kg/cm2, 169,77 kg/cm2, 202,78 kg/cm2, 220,69 kg/cm2 dan 249,93 kg/cm2. Untuk FAS 0,55 yang menggunakan semen tipe I untuk umur 3, 7, 14, 21 dan 28 hari berturut-turut adalah sebesar 182,97 kg/cm2 , 202,78 kg/cm2, 218,81 kg/cm2, 235,79 kg/cm2 dan 267,85 kg/cm2. Sedangkan Untuk semen PCC pada umur yang sama kuat tekannya adalah sebesar 149,02 kg/cm2, 169,77 kg/cm2, 177,31 kg/cm2, 209,38 kg/cm2 dan 243,33 kg/cm2. Ditinjau dari jenis semen yang digunakan terlihat bahwa beton dengan menggunakan semen adalas tipe I perkembangan kuat tekan betonnya lebih tinggi dibandingkan dengan PCC baik pada FAS 0,50 dan 0,55 pada umur yang sama.
Implementasi Permenhub No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Nawar, Royyandana Ramadani; Khalid, Khalid
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3515

Abstract

Penerangan jalam umum berupa lampu yang digunakan untuk memberikan penerangan jalan umum pada malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pengguna sepeda motor dan pengendara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permenhub No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, melalui pendekatan Fiqh Siyasah Dusturiyah dengan fokus pada prinsip maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan pustaka. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap 18 ruas jalan arteri, dan dokumentasi regulasi serta laporan pemerintah. Hasil menunjukkan bahwa 61% ruas jalan belum memenuhi standar teknis Alat Penerangan Jalan, disebabkan lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya pengawasan. Secara normatif, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya amanah konstitusional negara dalam memberikan layanan publik yang adil. Implikasi normatifnya menuntut penguatan tata kelola, sinergi anggaran daerah, serta pelibatan masyarakat melalui mekanisme hisbah. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip keislaman dalam kebijakan infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan pelayanan publik.
Tinjauan Normatif terhadap Kewenangan Utusan Khusus Presiden dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Hasibuan, Wahyu Ardiansyah; Khalid, Khalid
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3539

Abstract

Pengangkatan utusan khusus presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kerap memunculkan persoalan yuridis. Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kedudukan kewenangan utusan khusus presiden menurut Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024; dan (2) bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan siyasah dusturiyah. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, literatur hukum Islam, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan ada dua isu pokok, yaitu potensi konflik kewenangan antara utusan khusus presiden dengan kementerian/lembaga teknis, serta kekosongan norma yang menyebabkan multitafsir terhadap tugas dan fungsi jabatan tersebut. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kedua hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), kepastian hukum (qada’), musyawarah (syura), dan amanah. Temuan ini menunjukkan urgensi perumusan ulang regulasi secara rinci untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperjelas koordinasi kelembagaan, agar selaras dengan prinsip konstitusional dan nilai-nilai tata kelola pemerintahan dalam Islam.
Penegakan Pengawasan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hakim Konstitusi Niken, Niken; Khalid, Khalid
Nagari Law Review Vol 7 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.212-226.2023

Abstract

This research aims to determine the important role of the Constitutional Court Ethics Council in upholding the integrity and ethics of constitutional judges and in upholding law and justice in Indonesia. "This research examines the position and role and supervision of the Ethics Council in guiding constitutional judges." the behavior of constitutional judges in carrying out their duties as law enforcers and protectors of the constitution. The research methodology used is a descriptive approach, namely analyzing case data in the form of reports and public information regarding alleged violations of the Code of Ethics by constitutional judges. in 2014 and 2015. These data were analyzed to determine the number of cases followed up, recommendations given, as well as the handling process and decisions taken by the Ethics Council. They have received several reports from the public regarding alleged violations of the Code of Ethics by constitutional judges. However, there were no serious sanctions imposed by the Ethics Council in this case. On the other hand, the Honorary Council provides recommendations to the Constitutional Court to improve case handling and judicial procedures. In conclusion, the Ethics Council has an important role in maintaining the integrity and ethics of constitutional judges and upholding law and justice. "The recommendations given by the Honorary Council are very important in improving and perfecting the trial process at the Constitutional Court.
Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi di Dinas Pertahanan Kab. Aceh Tenggara Pasca Perpres No. 23 Tahun 2015 Salam, Fadil Muhammad; Khalid, Khalid
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2023.9.1.111-127

Abstract

Permasalahan pada penelitian di dinas pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara ini mengenai sengketa tanah melalui non litigasi pasca perpres nomor 23 tahun 2015. Kajian pustaka yang bersifat pendekatan deskriptif analitis serta penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode-metode yang digunakan dan merupakan bagian dari jenis penelitian. Adapun hasil dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan  menunjukan dasar hukum serta adanya wewenang dari dinas bidang pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara selama menyelesaikan persengketaan tanah dengan memberikan fasilitas untuk penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa, melakukan advokasi hukum, melakukan kerjasama pada lembaga pertanahan kabupaten/kota, dan menjalankan amanah untuk tugas kedinasan yang diberikan kepala dinas. Kantor dinas pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah maka menggunakan mekanisme seperti pengaduan kepada kantor dinas pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, mengidentifikasi tanah sengketa berupa data dan konflik yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa dipanggil, kemudian mediasi yang dilaksanakan dinas pertanahan dalam upaya mencari kesepakatan bersama.
Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 118/g/2023/PTUN.MDN terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Perspektif Siyasah Qada’iyyah Rambe, Noni; Khalid, Khalid
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11505

Abstract

Land disputes are complex legal issues that often trigger conflicts in Indonesia. Unclear administrative procedures, lack of legal certainty, and potential violations in the issuance of land certificates by the National Land Agency (NLA) often prolong disputes. This raises questions about the extent to which the judicial system can provide legal certainty and justice to the parties involved in the dispute. This study aims to examine the decision of the Medan PTUN Number 118/G/2023/PTUN.MDN regarding the dispute over the issuance of the Land Use Rights Certificate (LUR) between Abdullah Hasibuan and PT. Nubika Jaya. This study analyzes the judge's considerations in making the decision and reviews its compliance with the principles of fiqh siyasah, especially siyasah qada'iyyah. This study uses normative legal research methods with a statutory, analytical, and case approach. The results of the study indicate that the court considered that the certificate issued by the National Land Agency (NLA) was in accordance with applicable legal procedures, and no administrative legal defects were found.  This decision shows that in resolving land disputes, the principle of legal certainty and protection of legitimate rights holders is the main priority. Meanwhile, from the perspective of fiqh siyasah, especially siyasah qada'iyyah, this decision is consistent with the principles of justice ('adl) and legal certainty (istiqrar al-hukm). Although there are differences in the interpretation of the principles of good governance, justice in Islamic courts must consider the interests of all parties involved, including those who feel disadvantaged by administrative decisions.
Analisis Keputusan Kpu Nomor 789 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dpd Dapil Sumatera Barat Perspektif Siyasah Dusturriyah Sopian, Sopian; Khalid, Khalid
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11601

Abstract

The purpose of this article aims to clarify the Decree of the General Election Commission (KPU) of the Republic of Indonesia No. 789 of 2024 concerning the Determination of the Permanent Candidate List for DPD RI Members for the Electoral District of West Sumatra Against the Decision of the Constitutional Court No. 03-03 / PHPU.DPD-XXII / 2024 and to clarify the Decree of the KPU RI No. 789 of 2024 in the Perspective of Fiqh Siyasah. . The writing method uses a normative approach and data collection techniques using literature studies. This article is descriptive and aims to solve problems. Based on the analysis, this article found that the KPU RI Decree resulted in a loss of constitutional rights for Irman Gusman to be able to participate in the general election contest for DPD RI Members for the West Sumatra Electoral District. This happened because of the KPU's error in interpreting the PKPU and the Law on Elections. Second, the KPU's non-compliance with the Jakarta PTUN Decision resulted in the law in the DPD RI general election for the West Sumatra electoral district so that Irman Gusman was canceled as a Permanent Candidate List for DPD RI Members in the 2024 General Election. Third, from the perspective of Fiqh Siyasah which includes political rights, it is basically an effort to prevent former candidates from committing the same acts in the future. Fourth, the Constitutional Court's decision to hold a re-vote for the election of DPD RI Members for the West Sumatra Electoral District in the 2024 Election is basically to uphold justice and provide Irman Gusman's Constitutional Rights which have been violated by the cancellation of the KPU RI.
Perlindungan Hukum Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Putri, Gustina Tri Lestari; Khalid, Khalid
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i4.12187

Abstract

This study aims to analyze the form of legal protection provided to patients holding BPJS Health cards in Medan City, as well as to examine the responsibility of BPJS Health towards participants who experience suboptimal healthcare services. Issues regarding the quality of healthcare services received by BPJS participants have become an important matter as they concern the fulfillment of basic rights to health. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, and utilizes data collection techniques in the form of literature study and interviews with related parties, with the data analysis technique used being qualitative analysis, which involves examining and interpreting data based on applicable legal provisions, as well as connecting it with interview results obtained in the field to gain a comprehensive understanding of the implementation of legal protection. Based on the research findings, it is known that legal protection for patients holding BPJS Health cards in Medan City has been implemented in accordance with applicable laws and regulations. This legal protection is divided into two forms: Preventive protection is implemented through education, information dissemination, and ease of access in submitting complaints. Meanwhile, repressive protection is provided through dispute resolution mechanisms both through non-litigation (mediation) and litigation (court) processes. In addition, the responsibility of BPJS Health Medan branch towards participants who experience disappointment, dissatisfaction, and those who do not receive their rights related to healthcare services is manifested in the form of swift and fair actions in accordance with operational standards and applicable legal provisions. The results of this study indicate that although there are several obstacles in practice, generally the implementation of legal protection for BPJS participants in Medan City has been running and provides a foundation of protection for BPJS Health participants.
Co-Authors Adam Malik, Mohammad Ahmad Yusuf Akbar, Muhammad Faris Akmaluddin Syahputra Alfanzar, Alif Iffan Alim, Ahmad Amin, Faris Muslihul Amirul Mukhtar, Ahmad Wildan Amnur, Riski Armaini, Elza Azmi, Muhammad Nurul Azzahra, Destia Baskoro, Bayu Bintang, Ahdian Syahputra Br Ginting, Sutri Widiyaningsih Chansa Damanik, Syabrina Yolanda Damanik, Irfan Mauliandi Darmawan, Ahmad Ghozi Dasopang, Hasan Basri Dwi Rolliawati Efa Suriani, Efa Eriska , Reda Fahri, Sutan Farhan Akbar, Muhammad Farid, Sasriadi Bachtiar fatimah Fatimah Fatimah Zahara Firdaus, Dimaz Aidil Hadi Firmansyah, Ryan Hafif Pasaribu, Kurniawan Hakim Harahap, Akmal Harahap, Aulia Khairani Harahap, Syakirah Alda Hasibuan, Wahyu Ardiansyah Indri Sudanawati Rozas Izzah, Khoirul Izzuddin, Andik Khairunnisa Khairunnisa khoirinnisa', nurul Khunaefi, Anang Lestari, Intan Mustika Lubis, Rifkha Azqiyah Lubis, Tiva Novianti Matondang, Maulidya Mora Moch Arif Bijaksana Mohammad Fauzi Muhammad Amar Adly, Muhammad Amar Mujib Ridwan Munawir1,, Munawir Mushlihul Amin, Faris Nasution, Inez Echa Aurel Nasution, Khairani Fitriah Nawar, Royyandana Ramadani Niken Niken Pratama, Dhendy Setiawan Pratama, Muhammad Hisyam Purba, Gita Rahmayani Putra, MZidane Andhika Putri, Gustina Tri Lestari Rahmat Rasyid Rambe, Dewiyanti Rambe, Noni Reza, M Fahmi Rifki Wijaya Roliawati, Dwi Rolliawati, Dwi Rosyadi, Muhammad Zaidan Sabrina, Sarah Salam, Fadil Muhammad Sani, Muhammad Saragih, Chantika Andini Saragih, Muhammad Faisal Afif Siregar, Rahmat Insani Sopian sopian Sriwindari, Henny Suti, Muhammad Zulfikri Syaharuddin Rasyid Syahputra, Akmaluddin Tabita, Kanaya Ulumiyyah, Ikrimatul Uswat Hasnan, A. Wahyudi, Noor Yunita Ardilla Zuhri, Rasyid Ahmad