Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Pandecta Yustisia INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Siber International Journal of Advanced Law
Diana Lukitasari, Diana
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BALAP LIAR MELALUI PATROLI LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR MAGETAN Auliasari, Anisa; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67451

Abstract

Abstrak: Balap liar merupakan suatu ajang adu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor  yang  dilakukan  tanpa  izin  resmi  dan  diselenggarakan  di  jalan  raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap liar dan efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar di Kabupaten Magetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Magetan, pelaku balap liar dan masyarakat, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa aksi balap liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulanagan pelanganggaran lalu lintas dalam hal balap liar di nilai masih kurang efektif karena balap liar masih sering terjadi dan waktu pelaksaan patroli lalu lintas sudah diketahui oleh pelaku balap liar.Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas; Balap Liar; Patroli Lalu Lintas. Abstract: Illegal racing is a vehicle speed competition, especially motorized vehicles which is carried out without official permission and is held on the highway. This study aims to determine the criminal provisions regarding violations related to illegal racing and the effectiveness of the implementation of traffic patrols as an effort to overcome illegal racing traffic violations in Magetan Regency. The method used in this research is empirical juridical research. The legal materials used are primary and secondary legal materials, the primary legal materials in this study were obtained through interviews with Magetan Resort Police officers, illegal racing players and the public, while the secondary legal materials were library materials. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the study stated that the action of illegal racing has been regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The implementation of traffic patrols as an effort to overcome traffic violations in terms of illegal racing is considered to be still ineffective because illegal racing is still common and the timing of traffic patrols is already known by the perpetrators of illegal racing.Keywords: Traffic Violations; Illegal Street Racing; Traffic Patrol.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.) Afif, Maulana Yusuf; Setiyanto, Budi; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58938

Abstract

AbstractThis article is for analyzing verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime that firstly observed first with criminal law. This research is a normative-prescriptive law research. The data achieved from primary and secondary data. According to the study and result of research that produce some conclusion about verdict contemplation with Indonesian positive law and law judgement of judge with elements of criminal law. Verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime observed by some regulations that rule of this criminal act. Law judgements of judges in the verdict then observed and appropriated with the elements of criminal law in Indonesia.Keywords: Pharmacy Stuffs, Indonesian Positive Law, Law judgements of judgesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan dalam perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan meninjau terlebih dahulu dengan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan mengenai tinjauan putusan dengan hukum positif Indonesia dan tinjauan pertimbangan hukum hakim dengan unsur-unsur hukum pidana. Putusan dari perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang ada di dalam putusan tersebut kemudian ditinjau dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia.Kata Kunci: Sediaan Farmasi, Hukum Positif Indonesia, Pertimbangan Hukum Hakim
Perlindungan Korban Tidak Pidana Pemalsuan Identitas Artificial Intelligence pada KUHP 2023 Azzahra, Talitha Dzakiyah; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.99191

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan identitas berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam KUHP 2023 serta untuk mengetahui bentuk optimalisasiperlindungan korban tindak pidana pemalsuan identitas berbasis Artificial Intelligence (AI) yang selaras paradigma baru hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normative, yang menelaah ketentuan hukum yakni KUHP 2023 atau KUHP Nasional terkait perlindungan korban tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI serta perbandingan ketentuan hukum dengan negara lain yang telah mencantumkan dan memberikan definisi jelas terkait AI termasuk di dalamnya definisi teknologi deepfake. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 belum secara tersurat mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI sehingga implikasinya akan dianggap kurang optimal. Kejelasan unsur serta definisi AI diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, pembentukan Undang-Undang khusus AI sebagai bentuk optimal perlindungan korban karena di dalamnya akan mengatur pembatasan penggunaan AI, melihat ketentuan hukum negara lain telah dengan jelas mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI. Paradigma baru hukum pidana keadilan restorative merujuk pada perbaikan sisi korban akan berjalan mudah selaras dengan spesifikasi dan transparanasi terkait ketentuan hukum pidana pemalsuan identitas dengan AI.Kata Kunci: Perlindungan Korban, Pemalsuan Identitas, Kecerdasan ArtifisialAbstract: This study aims to determine the regulation of criminal acts of identity forgery based on Artificial Intelligence (AI) in the Criminal Code 2023 and to determine the form of optimization of victim protection of criminal acts of identity forgery based on Artificial Intelligence (AI) in line with the new paradigm of criminal law. This research uses a qualitative approach with normative legal analysis, which examines the legal provisions, namely the Criminal Code 2023 or the National Criminal Code related to the protection of victims of criminal acts of identity forgery with AI as well as a comparison of legal provisions with other countries that have included and provided clear definitions related to AI including the definition of deepfaketechnology. The results show that the Criminal Code 2023 has not explicitly regulated the criminal offense of identity forgery with AI so that the implications will be considered less than optimal. Clarity of theelements and definition of AI is needed as a form of legal protection for victims. In addition, the establishment of a special law on AI is an optimal form of victim protection because it will regulate restrictions on the use of AI, seeing that the legal provisions of other countries have clearly regulated the criminal act of identity forgery with AI. The new paradigm of restorative justice criminal law refers to theimprovement of the victim's side will run easily in line with the specifications and transparency related to the criminal law provisions of identity forgery with AI.Keywords: Victim Protection, Identity Forgery, Artificial Intelligence 
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA DAN MALAYSIA PENAL CODE Wardani, Dessy Kusuma; Budyatmojo, Winarno; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40601

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapandengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Indonesia maupun Malaysia Penal Code. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan Malaysia Penal Code tentang Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia,sehingga pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci: Perkosaan, KUHP Indonesia, Malaysia Penal CodeAbstractThis study was to compare the threat of rape based on the IndonesiaPenal Code and MalaysiaPenal Code. The comparison  includes similarities, differences equations, differencesin the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques withliterature study and data analysis used is the syllogisme with deductive approach. Based on the comparasion of the rape based on the Indonesia Penal Code andMalaysia Penal Code there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be know strengths and weaknesses of the settings from either the Indonesia Penal Codeor MalaysiaPenal Code. So, from the comparison can be found some of the excess from the MalaysiaPenal Code rape in Malaysia that can be input to the renewal of the regulation of IndonesiaPenal Code about rape in Indonesia so the settings about rape in Indonesia for the better.Keywords: Rape, Indonesia Penal Code, Malaysia Penal Code
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MUCIKARI DAN PENGGUNA JASA DALAM PROSTITUSI ONLINE ANAK Fafirani, Laila Nur; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67450

Abstract

Abstract: This article aims to analyze the criminal liability of pimps and service users in child online prostitution in the perspective of the laws and regulations in force in Indonesia and the legal protection of children as victims of online prostitution. This research is a prescriptive normative legal research, in which this normative legal research uses a statutory approach and a case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by means of library research, as well as the method of analyzing legal materials using qualitative legal materials analysis methods. Data obtained from primary data and secondary data. The results of the study indicate that there is no law that regulates in detail about online prostitution, especially child online prostitution. The Criminal Code only regulates the punishment of pimps, not with service users and the Criminal Code cannot tackle online prostitution. However, there are several laws and regulations outside the Criminal Code that can be used as a legal umbrella for the criminal liability of pimps and sex service users in the crime of child online prostitution, which is found in Law no. 35 of 2014, Law no. 44 of 2008, Law no. 19 of 2016 jo. Law No. 11 of 2008, Law no. 21 of 2007 and several regional regulations that regulate the same thing. Regarding the legal protection of children as victims of online prostitution, it is divided into 2 (two), namely preventive and repressive legal protection.Keywords: criminal liability; pimping; child online prostitution.  Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa dalam prostitusi online anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perlindungan hukum pada anak selaku korban prostitusi online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang mana penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), serta metode analisis bahan hukum menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif. Data diperoleh dari dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci tentang prostitusi online, terlebih prostitusi online anak. KUHP hanya mengatur pemidanaan pada mucikari, tidak dengan pengguna jasa serta KUHP tidak dapat menanggulangi tindak pidana prostitusi online. Namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang dapat dijadikan sebagai payung hukum pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa seks dalam tindak pidana prostitusi online anak, yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur hal yang serupa. Terkait perlindungan hukum anak selaku korban prostitusi online dibagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum preventif dan represif.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; mucikari; prostitusi online anak.
Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Khotimah, Alvina Khusnul; Budyatmojo, Winarno; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67461

Abstract

ABSTRACT: This study describes and examines why the problems, whether how the regulation of defamation as a criminal act in positive criminal law in Indonesia and The Decision of The State Judge of Sukoharjo Number 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh accordance with Article 45 Verse (3) Law On Electronic Information and Transactions (ITE LAW) and accordance with the principle of justice. This research is normative legal research which is descriptive.  In nature the data used in this research is primary data which is The Decision of The State Judge of Sukoharjo Number 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh and secondary data including primary legal materials and secondary. The data collection techniques used is a literature study. Technical analysis used is ag qualitative method. The results show that the regulation on defamation in Indonesia is regulated in Article 310 to Article 321 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016. Sukoharjo District Court Judge’s Decision Number 87//Pid.Sus/2019/PN.Skh was accordance with Article 45 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 where in judge  decision the judge gave a criminal sentence of 6 (six) months in the form of a conditional sentence. However, the judge made a decision based on several considerations of facts, juridical and non juridical considerations. In addition, the judge uses a conditional decision with the aim that punishment isn’tt merely to give revenge to the defendant but to improve the defendant for the better and prevent other crimes from occurring.Keywords: cyber crime regulation, defamation as cyber crime, judge’s consideration ABSTRAK: Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana positif di Indonesia. Kedua, apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan asas keadilan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh dan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pencemaran nama baik di Indonesia diatur di dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dimana dalam putusannya hakim memberikan penjatuhan pidana 6 (enam) bulan berupa pidana bersyarat. Namun, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan fakta, pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu hakim menggunakan putusan bersyarat dengan tujuan agar pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan balasan kepada terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa menjadi lebih baik lagi serta mencegah timbulnya kejahatan lain.Kata Kunci: hukum pidana, kesesuaian pasal, pertimbangan hakim, asas keadilan, tindak pidana ITE
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA DAN MALAYSIA PENAL CODE Kusuma Wardani, Dessy; Budyatmojo, Winarno; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47739

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan  Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan MalaysiaPenal Code.Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapandengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan  analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Indonesia maupunMalaysia Penal Code. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan MalaysiaPenal Code tentang Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia,sehingga pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci : Perkosaan, KUHP Indonesia, MalaysiaPenal Code  AbstractThis study was to compare the threat of rape based on the IndonesiaPenal Code and MalaysiaPenal Code. The comparison  includes similarities, differences equations, differencesin the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques withliterature study and data analysis used is the syllogisme with deductive approach. Based on the comparasion of the rape based on the Indonesia Penal Code andMalaysia Penal Code there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be know strengths and weaknesses of the settings from either the Indonesia Penal Codeor MalaysiaPenal Code. So, from the comparison can be found some of the excess from the MalaysiaPenal Code rape in Malaysia that can be input to the renewal of the regulation of IndonesiaPenal Code about rape in Indonesia so the settings about rape in Indonesia for the better.Keywords: Rape, Indonesia Penal Code, MalaysiaPenal Code
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI PENGANCAMAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR) Dewantoro, Iqbal Bagas; Budyatmojo, Winarno; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58831

Abstract

AbstrakPenelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman berbasis fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deduksi silogisme. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus Putusan NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKT. UTR. Seharusnya hakim bisa menjatuhkan sanksi pada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan atau concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu concursus realis yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Beberapa perbuatan tersebut yaitu tentang pengancaman dengan muatan pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas. Putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi.Kata Kunci : UU ITE, Teknologi FinansialAbstractThis legal research aims to determine the application of law in fintech-based extortion and threats. This research uses doctrinal or normative legal research methods. Doctrinal research is research based on legal materials that focuses on reading and studying primary and secondary legal materials, using a statute approach. The data collection technique used in this study is literature study or document study research technique and the data analysis technique used was the syllogistic deduction technique. The result of this research is the application of the article of law by the North Jakarta District Court Judge in deciding Verdict NUMBER 438 / PID.SUS / 2020 / PN.JKT.UTR. The judges should have been able to impose sanctions on a defendant who has committed a combined criminal act or concursus, as regulated in Article 65 of the Criminal Code, it is a combination of several criminal acts that stands alone. Some of these actions include threats with extortion, defamation, and identity theft. The verdict that should have been passed by the judge was Article 27 paragraph (4) jo. Article 45 paragraph about extortion and / or threats, Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) about defamation, and Article 30 paragraph (2) jo. Article 46 paragraph (2) about  personal identity theft.Keywords : ITE Law, Financial Technology
Co-Authors Abd Aziz, Hartinie Afif, Maulana Yusuf Anti Mayastuti Auliasari, Anisa Azzahra, Talitha Dzakiyah Budi Setiyanto Chatarina Muryani Dewantoro, Iqbal Bagas Dian Esti Pratiwi Fafirani, Laila Nur Hafidah, Amalia Rahma Hari Purwadi, Hari Hartiwingsih, Hartiwingsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Irma Cahyaningtyas, Irma Ismunarno Ismunarno Ismunarno, ' Khotimah, Alvina Khusnul Kusuma Wardani, Dessy Lushiana Primasari Luthfiyah Trini Hastuti Putro, Fadli Asri Qamini S., Saras Hanin Rahayu, Hartoto Suci Rehnalemken Ginting Riewanto, Agus Rosita Candrakirana Shofwan, Anieq Nisrina Subekti Subekti Syukrisna, Dwi Anang Triana Rejekiningsih dkk Trini H, Luthfiyah Umari, Nabila Ayu Wahyuning Tyas, Srikandi Wardani, Dessy Kusuma Winarno Budyatmojo