Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Pandecta Yustisia JADECS (Journal of Art, Design, Art Education and Culture Studies) INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Law, Poliitic and Humanities SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Siber International Journal of Advanced Law Indonesian Journal of Criminal Law Studies Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)
Diana Lukitasari, Diana
Faculty Of Law, Sebelas Maret University, Surakarta
Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
STUDY OF THE HISTORY AND DYNAMICS OF THE AGRARIAN POLICY IN TRANSFORMING THE INDONESIA’S AGRARIAN REFORM Rejekiningsih, Triana; Muryani, Chatarina; Lukitasari, Diana
Yustisia Vol 8, No 2: August 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v8i2.33610

Abstract

This study was conducted to find out: (1) the agrarian history as a milestone of the agrarian policy in Indonesia; (2) the dynamics of agrarian policy as a drivingfactor for the agrarian reform; (3) agrarian policy as a means of transforming theagrarian reform in Indonesia. This study is a normative juridical legal researchwith a historical approach, in addition to use conjunctural approach to examine thecomplex, historically specific, of various agrarian policies. The study concludes that:(1) Agrarian history is an important part of the agrarian policy realization, beginningfrom Dutch colonialism along with the dominated agrarian resources and the raiseof peasant resistance against imperialism, this condition gave rise to the spirit ofnational movements and the birth of Law Number 5 of 1960 on The Agrarian BasicLaw (hereinafter abbreviated to UUPA) as the basis for agrarian policy in Indonesia;(2) Not all the agrarian policies are oriented towards the objectives of the UUPA, oftentime they cause problems in their application, among others its irrelevant to principlesof justice and people's welfare, land tenure disintegration, lack of certainty over theland rights, stand for the capital owners, opening up of foreign investors controllingagrarian sources, the designation of forest areas on people’s lands, nationalization ofthe plantations, repressive resolution of agrarian conflicts, and land certification whichlegalizes inequality land tenure structures; (3) agrarian policy is an important partof the process of realizing the agrarian reform, especially in the context of agrariantransformation towards the formation of a 'agrarian' society structure integrated intoeconomic pillars to improve people’s welfare.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR.190/PID.B/2013/PN.MLG) Wahyuning Tyas, Srikandi; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47723

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data dalam penulisan hukum ini merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deduksi silogisme terkait pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG. Penentuan pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar disesuaikan dengan kondisi yang menyertai penderita dalam kasus hukum dan tidak bisa digeneralisir bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan bipolar dapat dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Oleh karena itu, harus ada hubungan antara tindak pidana dengan penyakit tersebut dan bukan dilakukan pada saat keadaan sehat. Apabila tidak ditemukan hubungan antara penyakit dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab sehingga dapat dijatuhi pidana. Menurut pengamatan penulis, sejauh ini penyakit gangguan bipolar di persidangan tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga seorang penderita gangguan bipolar dapat dijatuhi pidana. Gangguan bipolar dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana apabila ditemukan hubungan antara penyakit dan perbuatan pidananya.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Gangguan Bipolar. AbstractThis research aims to analyze about criminal liability of individuals with bipolar disorder within Decision of Malang District Court Number 190/Pid.B/2013/PN.MLG. This research is a normative legal research with prescriptive characteristic. This research used statute approach and case approach. The type of data in this research is secondary data with primary and secondary legal material. The technique of collecting legal sources was obtained through the study of literature. The legal sources was analyzed based on the deductive syllogism method related to criminal liability in the Decision of Malang District Court Number 190/Pid.B/2013/PN.MLG. In order to determine the criminal liability of individuals with bipolar disorder are based on their mental condition in related legal cases, not every individual with bipolar disorder who commits criminal act can be regarded as having diminished responsibility. There must be relationship between mental illness and criminal act, and the act must not occur in normal mental state. If no relationship was found between mental illness and criminal act, it means the defendant can be held responsible and can be sentenced. According to the writer’s observation, bipolar disorder is not considered as legal excuses as reffered to Article 44 of the Criminal Code, so that individuals with bipolar disorder can be sentenced. Bipolar disorder is considered as condition that lessen the punishment if there is relationship between mental illness and the defendant’s act.Keywords: Criminal Liability, Criminal Act, Bipolar Disorder
IMPLEMENTASI HUKUM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENGIDAP PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) Hafidah, Amalia Rahma; Lukitasari, Diana; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47390

Abstract

AbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi hukum kesehatan di LAPAS Kelas II B Sleman  terhadap Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis dalam menulis jurnal ini menggunakan metode hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Sebagai bagian dari WNI Narapidana memiliki HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hak kesehatan merupakan bagian yang tidak lepas dari HAM, akan tetapi pemenuhan akan hak kesehatan terutama bagi Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya walau sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Banyak kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk melakukan upaya kesehatan. Kendala yang paling signifikan dan berdampak cukup besar dengan menimbulkan hambatan lainya adalah masalah kelebihan penghuni di LAPAS atau overcrowded dan juga pelaksanaan hukum kesehatan yang belum teraplikasi dengan baik.Kata kunci : LAPAS; Narapidana; Penyakit Menular; Hukum Kesehatan; HAMAbstractThis research aims to analyze the application of health law in the Class II B Penitentiary in Sleman to  Prisoners with dangerous infectious diseases in the perspective of Human Rights. The author in writing this journal uses empirical legal methods with a sociological juridical research model. This research is descriptive in nature using a qualitative approach. As part of Indonesian citizens, prisoners have human rights as constitutional rights that must be given and protected by the state. The right to health is an important part of human rights, but the granting of health rights especially for prisoners with dangerous infectious diseases is not yet optimal. Many obstacles faced by the Penitentiary to make health efforts. The most significant obstacle and the significant impact of creating other barriers are the problem of overpopulation in prisons or overcrowding and application of health laws that have not been properly implemented.Keywords : Penitentiary; Prisoners; Infectious Diseases; Health Low; Human Right.
IMPLEMENTASI PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS ANAK KORBAN DI PUSAT PEMULIHAN TRAUMA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA DEPOK Qamini S., Saras Hanin; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40627

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi dan kendala dalam pemulihan trauma psikologis anak korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Anak yang menjadi korban dari suatu kejahatan atau tindak kekerasan yang menyebabkan trauma psikologis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis untuk memulihkan traumanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, implementasi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak korban terhadap pemulihan trauma psikologis anak korban di P2TP2A Kota Depok sudah cukup optimal karena telah dilakukannya pendampingan terhadap korban oleh tenaga ahli sempai kasus selesai, mengembalikan hak-hak anak korban yang sempat hilang, dan dapat pula menemukan fakta-fakta baru untuk di persidangan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut terdapat kendala yang dihadapi berupa minimnya pengetahuan tentang P2TP2A, Keluarga korban yang menghalangi korban ketika rehabilitasi, kurangnya tenaga ahli yang menangani para korban dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai.Kata Kunci: Anak Korban, Pemulihan Trauma Psikologis, Hak-hak AnakAbstractThis research aims to analyze the type and the obstacles of the implementation of the rehabilitation of physylogical trauma of children victim at the Trauma Center of P2TP2A in Depok. This research is a descriptive empirical law research. This research used a qualitative approach. The types of data that this research used are primary data and secondary data. The techniques to collect data that this research used are interview, observation and documentary research. The child who had become a victim from a crime or an act of violence which caused physylogical trauma, in accordance with the regulations, has the right to obtain the rehabilitation to rehabilitate their trauma. Based upon the research which had done by the author, the implementation of the legal protection of the fulfillment of children victim rights at the Trauma Center of P2TP2A in Depok is optimal enough by the reasons of the accompaniment by the expert for children victim until the case had been closed, restored children victim rights that had been subside, and also it can help to discover new facts for the court. Therefore, in the implementation aforesaid it still has been found some obstacles to be faced, which are the lack of knowledge of what is P2TP2A, the victim’s family that has been interdict the children victim while in rehabilitation, the lack of expert to handle the victims, and the inadequate facility.Keywords: child victim, rehabilitation of physylogical trauma, children rights
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BALAP LIAR MELALUI PATROLI LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR MAGETAN Auliasari, Anisa; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67451

Abstract

Abstrak: Balap liar merupakan suatu ajang adu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor  yang  dilakukan  tanpa  izin  resmi  dan  diselenggarakan  di  jalan  raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap liar dan efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar di Kabupaten Magetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Magetan, pelaku balap liar dan masyarakat, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa aksi balap liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulanagan pelanganggaran lalu lintas dalam hal balap liar di nilai masih kurang efektif karena balap liar masih sering terjadi dan waktu pelaksaan patroli lalu lintas sudah diketahui oleh pelaku balap liar.Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas; Balap Liar; Patroli Lalu Lintas. Abstract: Illegal racing is a vehicle speed competition, especially motorized vehicles which is carried out without official permission and is held on the highway. This study aims to determine the criminal provisions regarding violations related to illegal racing and the effectiveness of the implementation of traffic patrols as an effort to overcome illegal racing traffic violations in Magetan Regency. The method used in this research is empirical juridical research. The legal materials used are primary and secondary legal materials, the primary legal materials in this study were obtained through interviews with Magetan Resort Police officers, illegal racing players and the public, while the secondary legal materials were library materials. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the study stated that the action of illegal racing has been regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The implementation of traffic patrols as an effort to overcome traffic violations in terms of illegal racing is considered to be still ineffective because illegal racing is still common and the timing of traffic patrols is already known by the perpetrators of illegal racing.Keywords: Traffic Violations; Illegal Street Racing; Traffic Patrol.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.) Afif, Maulana Yusuf; Setiyanto, Budi; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58938

Abstract

AbstractThis article is for analyzing verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime that firstly observed first with criminal law. This research is a normative-prescriptive law research. The data achieved from primary and secondary data. According to the study and result of research that produce some conclusion about verdict contemplation with Indonesian positive law and law judgement of judge with elements of criminal law. Verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime observed by some regulations that rule of this criminal act. Law judgements of judges in the verdict then observed and appropriated with the elements of criminal law in Indonesia.Keywords: Pharmacy Stuffs, Indonesian Positive Law, Law judgements of judgesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan dalam perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan meninjau terlebih dahulu dengan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan mengenai tinjauan putusan dengan hukum positif Indonesia dan tinjauan pertimbangan hukum hakim dengan unsur-unsur hukum pidana. Putusan dari perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang ada di dalam putusan tersebut kemudian ditinjau dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia.Kata Kunci: Sediaan Farmasi, Hukum Positif Indonesia, Pertimbangan Hukum Hakim
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA DAN MALAYSIA PENAL CODE Wardani, Dessy Kusuma; Budyatmojo, Winarno; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40601

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapandengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Indonesia maupun Malaysia Penal Code. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan Malaysia Penal Code tentang Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia,sehingga pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci: Perkosaan, KUHP Indonesia, Malaysia Penal CodeAbstractThis study was to compare the threat of rape based on the IndonesiaPenal Code and MalaysiaPenal Code. The comparison  includes similarities, differences equations, differencesin the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques withliterature study and data analysis used is the syllogisme with deductive approach. Based on the comparasion of the rape based on the Indonesia Penal Code andMalaysia Penal Code there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be know strengths and weaknesses of the settings from either the Indonesia Penal Codeor MalaysiaPenal Code. So, from the comparison can be found some of the excess from the MalaysiaPenal Code rape in Malaysia that can be input to the renewal of the regulation of IndonesiaPenal Code about rape in Indonesia so the settings about rape in Indonesia for the better.Keywords: Rape, Indonesia Penal Code, Malaysia Penal Code
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MUCIKARI DAN PENGGUNA JASA DALAM PROSTITUSI ONLINE ANAK Fafirani, Laila Nur; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67450

Abstract

Abstract: This article aims to analyze the criminal liability of pimps and service users in child online prostitution in the perspective of the laws and regulations in force in Indonesia and the legal protection of children as victims of online prostitution. This research is a prescriptive normative legal research, in which this normative legal research uses a statutory approach and a case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by means of library research, as well as the method of analyzing legal materials using qualitative legal materials analysis methods. Data obtained from primary data and secondary data. The results of the study indicate that there is no law that regulates in detail about online prostitution, especially child online prostitution. The Criminal Code only regulates the punishment of pimps, not with service users and the Criminal Code cannot tackle online prostitution. However, there are several laws and regulations outside the Criminal Code that can be used as a legal umbrella for the criminal liability of pimps and sex service users in the crime of child online prostitution, which is found in Law no. 35 of 2014, Law no. 44 of 2008, Law no. 19 of 2016 jo. Law No. 11 of 2008, Law no. 21 of 2007 and several regional regulations that regulate the same thing. Regarding the legal protection of children as victims of online prostitution, it is divided into 2 (two), namely preventive and repressive legal protection.Keywords: criminal liability; pimping; child online prostitution.  Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa dalam prostitusi online anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perlindungan hukum pada anak selaku korban prostitusi online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang mana penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), serta metode analisis bahan hukum menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif. Data diperoleh dari dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci tentang prostitusi online, terlebih prostitusi online anak. KUHP hanya mengatur pemidanaan pada mucikari, tidak dengan pengguna jasa serta KUHP tidak dapat menanggulangi tindak pidana prostitusi online. Namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang dapat dijadikan sebagai payung hukum pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa seks dalam tindak pidana prostitusi online anak, yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur hal yang serupa. Terkait perlindungan hukum anak selaku korban prostitusi online dibagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum preventif dan represif.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; mucikari; prostitusi online anak.
Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Khotimah, Alvina Khusnul; Budyatmojo, Winarno; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67461

Abstract

ABSTRACT: This study describes and examines why the problems, whether how the regulation of defamation as a criminal act in positive criminal law in Indonesia and The Decision of The State Judge of Sukoharjo Number 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh accordance with Article 45 Verse (3) Law On Electronic Information and Transactions (ITE LAW) and accordance with the principle of justice. This research is normative legal research which is descriptive.  In nature the data used in this research is primary data which is The Decision of The State Judge of Sukoharjo Number 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh and secondary data including primary legal materials and secondary. The data collection techniques used is a literature study. Technical analysis used is ag qualitative method. The results show that the regulation on defamation in Indonesia is regulated in Article 310 to Article 321 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016. Sukoharjo District Court Judge’s Decision Number 87//Pid.Sus/2019/PN.Skh was accordance with Article 45 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 where in judge  decision the judge gave a criminal sentence of 6 (six) months in the form of a conditional sentence. However, the judge made a decision based on several considerations of facts, juridical and non juridical considerations. In addition, the judge uses a conditional decision with the aim that punishment isn’tt merely to give revenge to the defendant but to improve the defendant for the better and prevent other crimes from occurring.Keywords: cyber crime regulation, defamation as cyber crime, judge’s consideration ABSTRAK: Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana positif di Indonesia. Kedua, apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan asas keadilan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh dan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pencemaran nama baik di Indonesia diatur di dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dimana dalam putusannya hakim memberikan penjatuhan pidana 6 (enam) bulan berupa pidana bersyarat. Namun, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan fakta, pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu hakim menggunakan putusan bersyarat dengan tujuan agar pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan balasan kepada terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa menjadi lebih baik lagi serta mencegah timbulnya kejahatan lain.Kata Kunci: hukum pidana, kesesuaian pasal, pertimbangan hakim, asas keadilan, tindak pidana ITE
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA DAN MALAYSIA PENAL CODE Kusuma Wardani, Dessy; Budyatmojo, Winarno; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47739

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan  Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan MalaysiaPenal Code.Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapandengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan  analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Indonesia maupunMalaysia Penal Code. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan MalaysiaPenal Code tentang Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia,sehingga pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci : Perkosaan, KUHP Indonesia, MalaysiaPenal Code  AbstractThis study was to compare the threat of rape based on the IndonesiaPenal Code and MalaysiaPenal Code. The comparison  includes similarities, differences equations, differencesin the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques withliterature study and data analysis used is the syllogisme with deductive approach. Based on the comparasion of the rape based on the Indonesia Penal Code andMalaysia Penal Code there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be know strengths and weaknesses of the settings from either the Indonesia Penal Codeor MalaysiaPenal Code. So, from the comparison can be found some of the excess from the MalaysiaPenal Code rape in Malaysia that can be input to the renewal of the regulation of IndonesiaPenal Code about rape in Indonesia so the settings about rape in Indonesia for the better.Keywords: Rape, Indonesia Penal Code, MalaysiaPenal Code
Co-Authors Abd Aziz, Hartinie Afif, Maulana Yusuf Akila Nuranisa Alif Oksaryan Mulyana Alriansyah Sakhi Fauzan Andy Yanrudy Seconegoro Anieq Nisrina Shofwan Anita Zulfiani Anti Mayastuti Anti Mayastuti Auliasari, Anisa Budi Setiyanto Chatarina Muryani Davin Gerald Parsaoran Silalahi Dewantoro, Iqbal Bagas Dian Esti Pratiwi Dian Esti Pratiwi Dwi Anang Syukrisna Fafirani, Laila Nur Galih Pranata Ginting, Rehnalemken Hafidah, Amalia Rahma Hari Purwadi, Hari Hartiwingsih Hartiwingsih Hartiwingsih, Hartiwingsih Hartiwiningsih Hartiwingsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hartoto Suci Rahayu I Gusti Ngurah Tri Marutama Iqbal Adi Handoko Irma Cahyaningtyas, Irma Ismunarno Ismunarno Ismunarno Ismunarno, ' Khotimah, Alvina Khusnul Kusuma Wardani, Dessy Lushiana Primasari Lushiana Primasari Luthfiyah Trini H Luthfiyah Trini Hastuti Luthfiyah Trini Hastuti Merlin Swantamalo Magna Muhammad Hanif Al Fitra Salam Nabila Ayu Umari Nadila Salsabila Putro, Fadli Asri Qamini S., Saras Hanin R. Ginting Rahayu, Hartoto Suci Rehnalemken Ginting Riewanto, Agus Rosita Candrakirana Rudy Wicaksono Herlambang Shofwan, Anieq Nisrina Subekti Subekti Subekti Subekti Subekti Subekti Syahrurrozi Syahrurrozi Rumenah Talitha Dzakiyah Azzahra Tika Andarasni Parwitasari Triana Rejekiningsih dkk Trini H, Luthfiyah Umari, Nabila Ayu Wahyuning Tyas, Srikandi Wardani, Dessy Kusuma Winarno Budyatmodjo Winarno MS SH Budyatmojo