Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Pandecta Yustisia JADECS (Journal of Art, Design, Art Education and Culture Studies) INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Law, Poliitic and Humanities SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Siber International Journal of Advanced Law Indonesian Journal of Criminal Law Studies Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)
Diana Lukitasari, Diana
Faculty Of Law, Sebelas Maret University, Surakarta
Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI PENGANCAMAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR) Dewantoro, Iqbal Bagas; Budyatmojo, Winarno; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58831

Abstract

AbstrakPenelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman berbasis fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deduksi silogisme. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus Putusan NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKT. UTR. Seharusnya hakim bisa menjatuhkan sanksi pada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan atau concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu concursus realis yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Beberapa perbuatan tersebut yaitu tentang pengancaman dengan muatan pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas. Putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi.Kata Kunci : UU ITE, Teknologi FinansialAbstractThis legal research aims to determine the application of law in fintech-based extortion and threats. This research uses doctrinal or normative legal research methods. Doctrinal research is research based on legal materials that focuses on reading and studying primary and secondary legal materials, using a statute approach. The data collection technique used in this study is literature study or document study research technique and the data analysis technique used was the syllogistic deduction technique. The result of this research is the application of the article of law by the North Jakarta District Court Judge in deciding Verdict NUMBER 438 / PID.SUS / 2020 / PN.JKT.UTR. The judges should have been able to impose sanctions on a defendant who has committed a combined criminal act or concursus, as regulated in Article 65 of the Criminal Code, it is a combination of several criminal acts that stands alone. Some of these actions include threats with extortion, defamation, and identity theft. The verdict that should have been passed by the judge was Article 27 paragraph (4) jo. Article 45 paragraph about extortion and / or threats, Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) about defamation, and Article 30 paragraph (2) jo. Article 46 paragraph (2) about  personal identity theft.Keywords : ITE Law, Financial Technology
PERLINDUNGAN BERBASIS KOMUNITAS SEBAGAI SOLUSI MENGHINDARI JERATAN PINJAMAN DARING/ONLINE ILEGAL Anita Zulfiani; Hartiwiningsih Hartiwingsih; Lushiana Primasari; Diana Lukitasari; Subekti Subekti; Dian Esti Pratiwi
Jurnal Pengabdian Masyarakat : BAKTI KITA Vol. 6 No. 2 (2025): Mei - Oktober
Publisher : LPPM Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/baktikita.v6i2.10711

Abstract

Keberadaan pinjaman online/daring ilegal menjadi persoalan dalam masyarakat. Keterbatasan literasi hukum menjadikan sebagian masyarakat mudah terjerat dalam praktik pinjaman daring ilegal yang disertai bunga tidak wajar. intimidasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah bentuk perlindungan bagi masyarakat untuk menghindarkan jeratan pinjaman daring ilegal. Penelitian dilakukan menggunakan metode campuran, yaitu metode empiris untuk melihat kondisi faktual di masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep perlindungan berbasis komunitas dapat ditempuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dari jeratan pinjaman daring dilakukan melalui edukasi hukum berkelanjutan dan mendorong pembentukan bank komunitas di lingkungan Kelurahan Kadipiro Surakarta. Implikasi dari penelitian ini adalah perluasan model perlindungan berbasis komunitas. Kata Kunci: Perlindungan masyarakat, komunitas, pinjaman online/daring illegal.
Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 Dwi Anang Syukrisna; Rosita Candrakirana; Diana Lukitasari
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 12 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i12.5088

Abstract

The protection of customary land rights (tanah ulayat) remains one of the most complex and persistent legal issues in Indonesia, particularly after the issuance of the 2024 Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Permen ATR/BPN No. 14/2024). This regulation marks a paradigm shift from automatic recognition of customary land based on living customary law to an administrative recognition model requiring formal registration and verification by the state. The topic is important because this shift may significantly affect the legal security, cultural survival, and territorial rights of Indigenous communities who historically rely on traditional norms rather than bureaucratic procedures. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches to examine the dynamics of customary land regulation and its implications for Indigenous peoples’ rights. Primary legal sources, secondary literature, and constitutional provisions were analyzed qualitatively. The findings show that the administrative-based recognition introduced by Permen ATR/BPN No. 14/2024 reshapes the legal standing of customary land by placing the state as the primary determinant of its validity. While the regulation aims to provide legal certainty, it simultaneously poses risks of marginalization, especially for communities with limited access to administrative processes. The study concludes that the regulation has not fully aligned with principles of justice, living law, or constitutional guarantees. These results highlight the urgent need for regulatory refinement to ensure that administrative mechanisms do not weaken, but rather strengthen, the protection of Indigenous land rights in Indonesia.
Perlindungan Korban Tidak Pidana Pemalsuan Identitas Artificial Intelligence pada KUHP 2023 Talitha Dzakiyah Azzahra; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.99191

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan identitas berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam KUHP 2023 serta untuk mengetahui bentuk optimalisasiperlindungan korban tindak pidana pemalsuan identitas berbasis Artificial Intelligence (AI) yang selaras paradigma baru hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normative, yang menelaah ketentuan hukum yakni KUHP 2023 atau KUHP Nasional terkait perlindungan korban tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI serta perbandingan ketentuan hukum dengan negara lain yang telah mencantumkan dan memberikan definisi jelas terkait AI termasuk di dalamnya definisi teknologi deepfake. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 belum secara tersurat mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI sehingga implikasinya akan dianggap kurang optimal. Kejelasan unsur serta definisi AI diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, pembentukan Undang-Undang khusus AI sebagai bentuk optimal perlindungan korban karena di dalamnya akan mengatur pembatasan penggunaan AI, melihat ketentuan hukum negara lain telah dengan jelas mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dengan AI. Paradigma baru hukum pidana keadilan restorative merujuk pada perbaikan sisi korban akan berjalan mudah selaras dengan spesifikasi dan transparanasi terkait ketentuan hukum pidana pemalsuan identitas dengan AI.Kata Kunci: Perlindungan Korban, Pemalsuan Identitas, Kecerdasan ArtifisialAbstract: This study aims to determine the regulation of criminal acts of identity forgery based on Artificial Intelligence (AI) in the Criminal Code 2023 and to determine the form of optimization of victim protection of criminal acts of identity forgery based on Artificial Intelligence (AI) in line with the new paradigm of criminal law. This research uses a qualitative approach with normative legal analysis, which examines the legal provisions, namely the Criminal Code 2023 or the National Criminal Code related to the protection of victims of criminal acts of identity forgery with AI as well as a comparison of legal provisions with other countries that have included and provided clear definitions related to AI including the definition of deepfaketechnology. The results show that the Criminal Code 2023 has not explicitly regulated the criminal offense of identity forgery with AI so that the implications will be considered less than optimal. Clarity of theelements and definition of AI is needed as a form of legal protection for victims. In addition, the establishment of a special law on AI is an optimal form of victim protection because it will regulate restrictions on the use of AI, seeing that the legal provisions of other countries have clearly regulated the criminal act of identity forgery with AI. The new paradigm of restorative justice criminal law refers to theimprovement of the victim's side will run easily in line with the specifications and transparency related to the criminal law provisions of identity forgery with AI.Keywords: Victim Protection, Identity Forgery, Artificial Intelligence 
Co-Authors Abd Aziz, Hartinie Afif, Maulana Yusuf Akila Nuranisa Alif Oksaryan Mulyana Alriansyah Sakhi Fauzan Andy Yanrudy Seconegoro Anieq Nisrina Shofwan Anita Zulfiani Anti Mayastuti Anti Mayastuti Auliasari, Anisa Budi Setiyanto Chatarina Muryani Davin Gerald Parsaoran Silalahi Dewantoro, Iqbal Bagas Dian Esti Pratiwi Dian Esti Pratiwi Dwi Anang Syukrisna Fafirani, Laila Nur Galih Pranata Ginting, Rehnalemken Hafidah, Amalia Rahma Hari Purwadi, Hari Hartiwingsih Hartiwingsih Hartiwingsih, Hartiwingsih Hartiwiningsih Hartiwingsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hartoto Suci Rahayu I Gusti Ngurah Tri Marutama Iqbal Adi Handoko Irma Cahyaningtyas, Irma Ismunarno Ismunarno Ismunarno Ismunarno, ' Khotimah, Alvina Khusnul Kusuma Wardani, Dessy Lushiana Primasari Lushiana Primasari Luthfiyah Trini H Luthfiyah Trini Hastuti Luthfiyah Trini Hastuti Merlin Swantamalo Magna Muhammad Hanif Al Fitra Salam Nabila Ayu Umari Nadila Salsabila Putro, Fadli Asri Qamini S., Saras Hanin R. Ginting Rahayu, Hartoto Suci Rehnalemken Ginting Riewanto, Agus Rosita Candrakirana Rudy Wicaksono Herlambang Shofwan, Anieq Nisrina Subekti Subekti Subekti Subekti Subekti Subekti Syahrurrozi Syahrurrozi Rumenah Talitha Dzakiyah Azzahra Tika Andarasni Parwitasari Triana Rejekiningsih dkk Trini H, Luthfiyah Umari, Nabila Ayu Wahyuning Tyas, Srikandi Wardani, Dessy Kusuma Winarno Budyatmodjo Winarno MS SH Budyatmojo