Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

The Constitutional Court Verdict Constribution towards International Civil Law Development in Indonesia Havez, Muhammad; Rehulina, Rehulina; Azizah, Siti; Hakim, Amran; Al Hamid, Bayu
JASSP Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jassp.v2i2.80

Abstract

This research will be assessing the Constitutional Court verdicts related to issues of International Private Law. The assessment itself will be conducted through descriptive qualitative research method using socio-legal approach. The data collection method was carried out qualitatively, namely: through literature studies and focus group discussions. Then, the results of the evaluation will show the hypothesis of the level of development in the field of Civil law International law in Indonesia based on the legal considerations of the Constitutional Court and their impact of these decisions. Where since 2013, Constitutional Court had repeatedly contributed to the development of International Private Law in Indonesia. Although Constitutional Court remain their stands on limiting the rights on land ownership only apply for Indonesian citizen. But by 2015, through Constitutional Court Verdict No. 69/PUU-XIII/2015, the Constitutional Court determined that prenuptial agreement could be hold to secure the interest of each couple within mix marriage.
Sosialisasi tertib berlalu lintas di era pandemi covid 19 kepada siswa remaja pada Sekolah Swadipa Natar Lampung sebagai pengguna jalan protokol lintas sumatera yang rentan terhadap kecelakaan Akhmad Rifai; Havez Muhammad; M. Rizky Supriyatna; Cannio Krudick Naifudhia
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.88

Abstract

Pengabdian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menekan angka laka lantas terhadap kelompok remaja. Kedua, meningkatkan pemahaman kelompok remaja terhadap tertib lalu lintas, terkhusus di era pandemic covid-19 saat ini. Problematika yang menyangkut tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Natar.SMK Swadhipa 1 Natar terutama dengan pelaku atau korban adalah kelompok remaja dan/atau siswa SMK di wilayah tersebut. Serta hal tersebut juga didukung dengan kurangnnya fasilitas dan sarana rambu lalu lintas yang tidak memadai di daearh SMK Swadhipa 1 Natar yang merupakan jalan protocol lintas Sumatera. Prosedur pengabdian ini terdiri dari 4 tahap yaitu persiapan tim, pelaksanaan pengabdian, penyusunan laporan, dan publikasi. Model pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan kontekstual dengan dengan subyek pengabdian berupa sosialiasi terkait tertib lalu lintas kepada seluruh Siswa dan Civitas akademik lainnya di SMK Swadhipa 1 Natar.
Penegakan Kode Etik Advokat dalam Sistem Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Nixon Edgar Halomoan Sinambela; Yulia Kusuma Wardani; Kasmawati; Mohammad Wendy Trijaya; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4651

Abstract

Penegakan kode etik advokat merupakan elemen penting dalam menjaga martabat profesi advokat serta menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang adil dan berintegritas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan hukum bagi pengaturan profesi advokat, termasuk kewajiban mematuhi kode etik dan mekanisme penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta pelaksanaan penegakan kode etik advokat dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penegakan kode etik advokat telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, perbedaan penafsiran kewenangan organisasi advokat, serta kurangnya efektivitas sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan konsistensi penegakan kode etik guna mewujudkan profesi advokat yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab dalam sistem peradilan.
Individual criminal responsibility for crimes against humanity: A juridical analysis of the decisions of the international criminal court Havez, Muhammad
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 3 No. 2: (January) 2026
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v3i2.2026.2533

Abstract

Background: Crimes against humanity are among the gravest offences under international criminal law and require individual criminal responsibility to prevent impunity. The International Criminal Court (ICC), established by the Rome Statute, provides a framework on crimes against humanity and modes of liability, yet its case law reveals doctrinal tensions. This article examines how the Court interprets and applies individual criminal responsibility in such cases. Methods: The research employs a normative legal method using statute and case approaches. It analyses provisions of the Rome Statute on crimes against humanity and individual responsibility, and reviews selected ICC judgments, which are qualitatively assessed to evaluate coherence and trends in the Court’s reasoning. Findings: The study finds that the Court has developed an architecture of modes of liability, including direct perpetration, co-perpetration, indirect perpetration, participation, and command responsibility, each with distinct actus reus and mens rea requirements. However, overlaps between modes, fluctuating evidentiary thresholds for senior leaders, and divergences between Trial and Appeals Chambers generate uncertainty and raise concerns about consistency and fairness. These dynamics reveal a gap between the conceptual aims of international criminal law and its practical enforcement before the ICC. Conclusion: The article concludes that, although the Court has advanced the doctrine of individual criminal responsibility for crimes against humanity, significant doctrinal and practical challenges remain. Novelty/Originality of this article: This study offers a structured mapping of modes of liability in ICC jurisprudence and links those patterns to wider debates on the legitimacy and effectiveness of international criminal justice.
A Legal Review of The Granting of Abolition and Amnesty in The Cases of Tom Lembong and Hasto Kristiyanto Under Indonesian Criminal Law Havez, Muhammad; Rusjana, Muhammad; Maulidya, Erine Nur
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11264

Abstract

This study aims to analyze the legal basis and mechanism for granting abolition to Tom Lembong and amnesty to Hasto from the perspective of Indonesian criminal law. Furthermore, this study also discusses the legal implications of these abolitions and amnesties for law enforcement and legal certainty in Indonesia. The research method used is a normative legal approach, examining laws and regulations, doctrine, and relevant literature. The analysis shows that granting abolition and amnesty is a presidential prerogative, as stipulated in the constitution and laws. However, its implementation must adhere to the principles of justice, legal certainty, and expediency. The granting of abolition to Tom Lembong and amnesty to Hasto has sparked legal debate, particularly regarding the limits of executive authority over the criminal justice process. These legal implications include the potential to reduce the deterrent effect, create a political precedent in law enforcement, and demand stricter regulations to ensure that abolition and amnesty policies do not conflict with the principles of the rule of law.
Analisis Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online dengan Skema Cash On Delivery (COD) Cek Dulu Harahap, Zahra Zamaya; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Ahmad Zazili; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4224

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik mendorong penggunaan metode transaksi Cash On Delivery (COD) dengan fitur Cek Dulu pada platform marketplace sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Metode transaksi ini menjadi penting dalam jual beli barang pecah belah yang memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan selama proses pengiriman dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum antar pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum para pihak serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian jual beli barang pecah belah melalui mekanisme COD Cek Dulu di platform Shopee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli barang pecah belah melalui COD Cek Dulu melibatkan beberapa pihak, yaitu penjual, pembeli, Shopee, perusahaan jasa pengiriman, dan kurir, dengan hubungan hukum yang berbeda-beda. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli lahir dari perjanjian jual beli, sedangkan hubungan antara Shopee dengan pengguna didasarkan pada perjanjian baku elektronik. Perusahaan jasa pengiriman bertanggung jawab atas proses pengangkutan barang, sementara tanggung jawab kurir terbatas pada pelaksanaan pengantaran. Pertanggungjawaban hukum dibedakan berdasarkan kedudukan masing-masing pihak, di mana penjual bertanggung jawab atas kualitas dan pengemasan barang, pembeli wajib memeriksa barang sebelum pembayaran, platform memiliki tanggung jawab terbatas pada penyelenggaraan sistem, dan jasa pengiriman bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban yang jelas diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik bebasis COD Cek Dulu.
Analisis Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2018 Di Kabupaten Lampung Utara Muhammad Zacky Samjaya; Depri LIber Sonata; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5712

Abstract

Gugatan ganti rugi akibat wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi proyek pekerjaan umum Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Lampung Utara. Sengketa pengadaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kontraktual, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas keuangan negara, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik. Wanprestasi dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata serta dihubungkan dengan regulasi pengadaan barang/jasa dan hukum jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis preskriptif terhadap peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kontraktual yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, serta terbuktinya wanprestasi karena ketidaksesuaian spesifikasi dan waktu pelaksanaan. Namun, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi masih memerlukan penguatan terkait kerugian nyata dan keuntungan yang hilang. Diperlukan harmonisasi hukum perdata dan administrasi negara guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan keuangan negara.
Pelaksanaan Perjanjian Promosi Produk PT. Tirta Fresindo Jaya Dengan KOPMA UNILA Ditinjau Dari Persektif Hukum Perdata Indonesia Uswatun Hasanah; M. Wendy Trijaya; Dora Mustika; Dita Febrianto; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5859

Abstract

Perjanjian kerja sama promosi produk kini semakin marak diterapkan dalam dinamika bisnis modern, termasuk dalam kemitraan antara korporasi swasta dengan institusi pendidikan. PT. Tirta Fresindo Jaya (bagian dari Mayora Group) diketahui telah mengikat perjanjian kerja sama serupa dengan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (Kopma Unila). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kondisi wanprestasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris dengan sifat deskriptif-konseptual. Pengumpulan data primer dilakukan melalui proses wawancara, sementara data sekunder dihimpun dari tinjauan peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, UU Perseroan Terbatas, UU Perkoperasian, dan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), dokumen kontrak, serta literatur hukum terkait, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara prinsip, kontrak kerja sama tersebut telah memuat hak dan kewajiban para pihak yang saling mengikat. Meski demikian, ditemukan adanya kesepakatan lisan di luar kontrak tertulis yang berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini mayoritas disebabkan oleh kurang komprehensifnya isi kontrak dan adanya ketimpangan posisi kedudukan antara para pihak. Jika terjadi wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa akan mengacu pada klausul yang telah disepakati, asas-asas hukum perjanjian, dan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian sejenis di masa mendatang memerlukan perumusan yang lebih menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.
Pembatalan Putusan Judex Facti Karena Kesalahan Kompetensi Absolut dalam Sengketa Harta Bersama : (Studi Putusan MA No. 4557 K/Pdt/2024) Febyanti Simarmata; Selvia Oktaviana; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6177

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembatalan putusan judex facti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam perkara sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam. Perkara tersebut sebelumnya diperiksa oleh Peradilan Umum, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa harta bersama bagi umat Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kompetensi absolut dalam perkara tersebut serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan judex facti. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan absolut dalam sengketa harta bersama bagi pihak beragama Islam secara tegas berada pada Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Mahkamah Agung menilai judex facti keliru dalam menentukan kompetensi absolut sehingga tidak berwenang mengadili perkara, yang menjadi dasar pembatalan putusan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Faktor Pendukung dan Penghambat Penetapan Perwalian Anak Terlantar di Bandar Lampung Angelica Sheren Maharani; Selvia Oktaviana; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6317

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Bandar Lampung. Padahal, penetapan perwalian memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak terlantar, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak LKSA Yayasan Bussaina dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung penetapan perwalian meliputi tuntutan sistem administrasi negara digital, kepemimpinan LKSA yang proaktif, dukungan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta meningkatnya kesadaran hukum internal pengurus LKSA. Sementara itu, faktor penghambat terdiri atas kompleksitas prosedur, tidak adanya sistem pendukung yang terstruktur dari pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas internal LKSA, dan minimnya sosialisasi mengenai perwalian anak terlantar. Kondisi tersebut menyebabkan dari 93 LKSA yang ada di Kota Bandar Lampung, hanya LKSA Yayasan Bussaina yang aktif mengajukan penetapan perwalian anak ke pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, serta pendampingan hukum agar penetapan perwalian dapat terlaksana secara lebih efektif dan merata.