Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.976
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Journal of Governance Jurnal Selat Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Kemudi Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan International Journal of Marine Engineering Innovation and Research TheJournalish: Social and Government Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) JANITA Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Riau Law Journal Social Issues Quarterly Journal of Governance and Social Policy GLOBAL: Jurnal Lentera BITEP Contemporary Journal of Applied Sciences (CJAS) Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Multidisciplinary Indonesian Center Journal
Eki Darmawan
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Community Based Fishing System Management di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga Ardi Putra; Darmawan, Eki; Herry Wahyudi
JANITA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/pengabdian.v2i2.607

Abstract

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan proses pembelajaran yang cukup beragam tergantung potensi pesisir suatu wilayah. Pada Pemberdayaan masyarakat pesisir juga penting adanya keterlibatan yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah, masyarakat itu sendiri dan stakeholders lainnya untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang ingin dicapai. Pelaksanaan pemberdayaan ini juga dilakukan dengan konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan tindakan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi pesisir yang ada secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan alternatif. Menggunakan pendekatan partisipatif, penyuluhan secara perorangan dan kelompok, dengan Metode dalam kegiatan melakukan metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat serta perangkat Desa Resun pesisir dengan melakukan penggalian potensi pesisir yang ada. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ini juga menekankan pada Community Based Fishing System Management, antara lain: 1. Memelihara fungsi lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya di dalamnya secara lestari (sustainability). 2. Meningkatkan pendapatan (income generating) anggota komunitas yang taat pada prinsip pemerataan dan keadilan sosial (equity and social justice). 3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal yang dilandasi pada adanya keswadayaan ekonomi dan politik (self reliance).
Community Governance for Coastal Empowerment in Bintan Regency: Challenges and Strategies Alfiandri, Alfiandri; Rivai, Nur Ilmiah; Darmawan, Eki; Irawan, Bambang
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 3 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v8i3.57681

Abstract

This study explores community governance within the context of coastal community empowerment policies in Bintan Regency. The research employed a qualitative approach, utilizing in-depth interviews and participatory observation to collect data. The findings indicate that community governance plays a central role in the empowerment policies, characterized by active community participation in decision-making and the implementation of empowerment programs. However, the study also identifies challenges, such as conflicts of interest among stakeholders, limited private sector involvement, and insufficient understanding of community roles in the empowerment process. To address these issues, collaboration between the government, community, and private sector is crucial to foster an environment conducive to sustainable and effective community governance. The research further emphasizes the importance of social institutions, such as non-governmental organizations, traditional institutions, and religious organizations, in strengthening community participation. The findings aim to enhance the understanding of community governance's significance in coastal community empowerment policies and provide policy recommendations to improve its effectiveness in Bintan Regency.
Eksistensi Pengadilan Perikanan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia Syahputra, Irwandi; Endri, Endri; Darmawan, Eki; Widiyani, Heni; Sari Dewi, Tike Murti; Sihombing, Sebastian Alboen
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8306

Abstract

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan, perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang Ketentuan demikian menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan. Dengan adanya pemeriksaan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan dan pengadilan negeri, maka ada dualisme dan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan.  Beberapa hukum formil yang di atur khusus dalam Undang-undang Perikanan yaitu adanya Hakim  Ad hoc, Persidangan tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia), Jangka Waktu Putusan Pengadilan, Penetapan dan masa Penahanan oleh Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan perikanan yang telah berdiri telah memberikan kontribusi besar dalam penegakan hukum, seluruh pengadilan perikanan yang di  penerapan Undang-Undang Cipta Kerja juga mempengaruhi Eksistensi pengadilan perikanan dalam mengadili perkara tindak pidana perikanan, Untuk tindak pidana perikanan yang dilakukan diwilayah ZEEI Oleh Kapal Asing tetap diberlakukan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Perikanan.    
Governmentality in Marine Spatial Utilization Policy: The Case of Riau Islands Province Darmawan, Eki; Hapsa, Hapsa; Alfiandri, Alfiandri
Journal of Governance Volume 9 Issue 4: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i4.29876

Abstract

This study investigates the implementation of governmentality in policy utilization at sea, focusing on the case of the Province Riau Islands (Kepri). Governmentality, as a framework, Works theoretically proposed by Michel Foucault, applied in context policy utilization room sea for analysis of how the government of the province of Riau Islands manages and directs relations of interest and interaction with the environment of its unique sea. Using the qualitative method with the literature study, this study highlights various governmental aspects carried out by the government in the policy aspects of utilizing room sea in the Province of Kepri. Research results later will show that the government of the Province Riau Islands has prioritized governmentality for formulating policies that cover the sustainability of the ecosystem sea, participation of the community in the utilization of room sea, and integration of modern technology into the stages by showing the dominant actors who influence the political relations in the marine space utilization policy. This approach of collaboration between the government area, government center, and parties private sector at regional and international levels become characteristics important that will discussed in the implementation of governmentality in the Province of Kepri. In addition, recognizing the rights, customs, and wisdom of local public coasts has become an integral part of the utilization of the sea, creating a balance between the development economy and the conservation environment.
ANALISIS SINKRONISASI KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Darmawan, Eki
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v5i2.3984

Abstract

Kepulauan Riau merupakan Provinsi dengan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang cukup tinggi, dengan berada di urutan kedua setelah Bali, Kepri menjadi Provinsi yang seharusnya memaksimalkan potensi ini untuk meraup PAD dan sebagai penyumbang kontribusi keuangan negara yang tinggi pula, namun pada kondisi dilapangan dengan dibuktikan pada pertumbuhan PDRB Kepri belum terlalu signifikan dapat mensejahterakan masyarakat dan belum menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan, padahal sector ini cukup berperan penting karena sudah berada di tiga besar wisman terbanyak di Indonesia. Maka atas dasar ini, penelitian ini akan membahas sinkronisasi kelembagaan dan kebijakan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau, dengan metode kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Jika melihat rumitnya dan tidak sinkronnya birokrasi dan kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pariwisata, maka diperlukan Kebijakan yang adaptive dalam membangun pariwisata agar sesuai dengan perkembangan trend wisatawan. Permasalahan Kelembagaan dari semua Stakeholder dibutuhkan sinkronisasi mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaan.
EVALUATION OF POLITICAL PERFORMANCE BUDGETING IN REGIONAL DEVELOPMENT POLICIES ON REFOCUSING COVID 19 IN TANJUNGPINANG Irman, Irman; Darmawan, Eki
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v6i2.4660

Abstract

During the Covid-19 pandemic, determining policies in the development sector greatly determines performance in government, both at the regional and central government levels. This paper focuses on performance evaluation in a political context on refocusing budgeting in handling Covid 19 in Tanjungpinang City in 2020. The research method is carried out with a qualitative approach which is a literature study by examining some secondary data. The secudender data obtained is relevant and then analyzed in depth against the main indicators of performance in public budgeting in the government system in Tanjungpinang City. The results of the analysis show that the performance evaluation in the Tanjungpinang City government shows that the influence on political performance is still very low in the quality of performance in the Tanjungpinang City government in public budgeting. In addition, the context in public budgeting should involve stakeholders in the form of collaborative governance so that political performance in budgeting in regional development provides a win-win solution in refucing the handling of COVID-19 in Tanjungpinang City
Penerapan Kaizen 5S dalam Mengurangi WasteI dan Meningkatkan Efisiensi pada Proses Inspection PT. X Putra, Argianto Eka; Alhanas, Mohamad Sigit; Dewi, Ewit; Darmawan, Eki; Imam, Khoirul
GLOBAL: Jurnal Lentera BITEP Vol. 3 No. 02 (2025): April 2025
Publisher : Lentera Ilmu Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59422/global.v3i02.792

Abstract

Tingginya permintaan pelanggan untuk part yang diproses di PT. X membuat operator harus memiliki manajemen waktu yang baik untuk meringkas pekerjaan dengan teliti agar tidak terjadi penumpukan material dan kehilangan banyak waktu dalam pekerjaan. Salah satu metode yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut yaitu dengan cara Kaizen 5S yang akan mempermudah pekerjaan dan menghilangkan waste pada setiap kegiatan yang dilakukan dalam bekerja. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi Kaizen 5S. Data dianalisis melalui pengamatan langsung selama empat minggu serta wawancara dengan operator untuk memahami efektivitas penerapan metode ini. Hasil dari penelitian ini yaitu penurunan waktu pengecekan yang membuat efisiensi kerja meningkat dengan adanya penurunan waktu dari rata-rata pencarian material sebesar 7,5 menit menjadi 0,285 menit dan dari rata-rata waktu pengecekan sebesar 4,25 menit menjadi 2 menit. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kaizen 5S tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tetapi juga berdampak pada peningkatan kepuasan kerja operator dan pengurangan kesalahan dalam proses inspeksi.
Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project on Rempang Island Batam City Putra, Edi; Darmawan, Eki
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.669

Abstract

The planned development of the Rempang Eco City (REC) National Strategic Project (PSN) in Rempang, Batam, continues to face resistance from many members of the Rempang indigenous community. This resistance has sparked conflict between the community and the Batam Free Trade Zone Authority (BP Batam), the Batam City Government, and PT MEG as the developer. Issues regarding customary land and agrarian affairs often trigger conflicts in regional development. This study aims to examine and map the sources of conflict and the parties responsible for the Rempang conflict. The theory used in this study is a decentralization and conflict approach. This study employed a qualitative method with a descriptive qualitative research design, which objectively and in detail describes the conflict that occurred on Rempang Island. Data collection techniques included a literature review of legislation, scientific journals, articles, news reports, press releases, and other documents relevant to the research topic, supported by field interviews. The results of this study conclude that there are three main factors that constitute the source of conflict: first, historical factors, culture, customs, and customary land. Second, factors of coercion and repressive actions by law enforcement officers, as well as criminalization, thuggery, and intimidation by BP Batam and the company. This factor also contributes to the escalating conflict over the PSN REC. Third, the Batam Free Trade Zone Authority's (BP Batam) non-humanistic and non-harmonious approach to the Rempang community. Several parties consider the source of this conflict to be the responsibility of BP Batam, the Regional Governments: Batam City Government, Riau Islands Provincial Government, Batam City Council (DPRD) and Riau Islands Provincial Council (DPRD), the Central Government: the President, the Ministry of Investment and the Ministry of Economy, and the company: PT MEG.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PEMANFAATAN APLIKASI MOBILE PASPOR (M-PASPOR) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN Wulandari, Riski Peni; Winarti, Novi; Darmawan, Eki
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 Edisi April 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i2.49

Abstract

M-Paspor aims to make passport services more transparent, accountable and fast. However, in the process of its application as a public servant, the socialization provided has not been able to fully reach the community. So people have to come repeatedly to just ask questions related to the use of the application. This study aims to describe the implementation of e-government in the use of m-paspor applications at the Immigration Office Class II TPI Tanjung Uban. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The theory used from Harvard JFK School of Government, with several indicators including Support, Capacity and Value. The results showed that the implementation of e-government in the use of m-paspor applications has run in accordance with the objectives but has not been optimal in one of the indicators. In the Support indicator, support in the form of SOP’s and m-paspor policies, direct socialization and through social media as well as supporting infrastructure at the Immigration Office Class II TPI Tanjung Uban is quite good. In the Capacity indicator, the availability of financial resources is intended for socialization needs, the information technology infrastructure in the service process looks adequate to facilitate the community, but in the process of implementing the application there are still several obstacles, including frequent application errors, payment codes do not come out, limited quotas and so on, as well as the availability of human resources derived from receiving CPNS selection analysis S1 immigration and has been provided with periodic training by the Directorate General of Immigration. The Value indicator is considered good, because both officers and the public have been able to feel the convenience with the m-paspor application.
The Influence of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) on Increasing Community Welfare in Tanjungpinang City Romadhon, Asif Rizky; Nazaki, Nazaki; Darmawan, Eki
Contemporary Journal of Applied Sciences Vol. 2 No. 4 (2024): April 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/cjas.v2i4.10535

Abstract

People with low incomes have limited resources that can only be spent on food, health and education but find it difficult to meet high housing costs which threaten the material well-being and economic security of households (OECD, 2011). 285 BSPS program units have been given to the people of Tanjung Pinang City. This research aims to find out whether the BSPS program affects improving welfare. This research uses a causal associative quantitative approach. The research results prove that the t-test shows that t-count (3.917) > t-table (1.993), so Ha is accepted, thus proving that the BSPS program has effects on improving community welfare in Tanjung Pinang City. Recipients of the BSPS program in Tanjung Pinang City experienced increased welfare after receiving the program. This is supported by previous research which shows that the BSPS program improves community welfare.
Co-Authors - Afrizal Achmad Nurmandi Ady Muzwardi Alfiandri Alfiandri Alfiandri, Alfiandri Alhanas, Mohamad Sigit Alif Farhan Habibie Annissa Valentina ARDI PUTRA Bambang Irawan Bismar Arianto Derlina Siregar Dewi, Ewit Dwi Putri, Nur Aslamaturrahmah ENDRI ENDRI Erika Florida Damiani Ngasi Fitri Kurnianingsih Ginting, Arwanto Harimas Handam Handam Hapsa Hapsa Heni Widiyani Herry Wahyudi Irman Irman Irwandi Syahputra, Irwandi Khoirul Imam Mahadiansar Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Eko Muhammad Zainal Abidin Nazaki Nazaki Nur Ilmiah Rivai Putra, Argianto Eka Putra, Edi Riyadi, Sayed Fauzan Romadhon, Asif Rizky Ryan Anggria Pratama Sari Dewi, Tike Murti Setiawan, Ramadhani Sihombing, Sebastian Alboen Siti Delvira Zukni Tenggara Ngabalin Winarti, Novi Wulandari, Riski Peni