Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.515
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jambe Law Journal Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Hukum Sasana JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Idea Hukum Journal Presumption of Law JHCLS Wijayakusuma Law Review Proceedings Series on Social Sciences & Humanities JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Law, Environmental and Justice Southeast Asian Journal of Victimology Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Cendekia Ilmiah JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Khazanah Hukum
Saefudin, Yusuf
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR ‘MENERIMA’ PADA PASAL 3 UNDANG–UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) Prasetyo Ardiansyah; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan hakim merupakan puncak penyelesaian perkara yang diadili oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis  yang terungkap di persidangan. Hakim dalam membuat rumusan putusan juga harus memperhatikan aspek kehati- hatian. Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam putusan. Namun, seringkali dalam praktiknya masih ditemukan putusan hakim yang kurang  tepat, terutama dalam tindak pidana pencucian  uang. Hal ini terjadi pada saat Hakim menafsirkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU TPPU.Penelitian ini membahas mengenai 2 rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur "menerima" pada Pasal 3  UU TPPU dalam Putusan  Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Kedua, apakah unsur "menerima" dalam Pasal 3 UU TPPU tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kedudukan kata “menerima” dalam Pasal 3 UU TPPU pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan untuk mengetahui secara tepat penerapan unsur “menerima” dalam Pasal 3 UU TPPU terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan secara undang-undang (statute approach),  pendekatan  kasus  (case approach) dan pendekatan secara konseptual (conseptual approach). Dalam penelitian ini .sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskrtiptif kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa : pertama, terdapat penafsiran hakim yang kurang tepat mengenai unsur “menerima” pada Pasal 3 UU TPPU dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, karena penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim terkait unsur menerima uang hanya mempertimbangkan keterangan saksi ahli saja, tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi dan keterangan para terdakwa bahwa uang tersebut bukan hasil dari tindak pidana melainkan dari modal dari hasil pinjaman kepada Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2 sertifikat.  Penerapan  unsur menerima tidak tepat, hal ini para terdakwa termasuk pelaku pasif, hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 5 UU TPPU. Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang, Menerima
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP INFLUENCER YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk) Vanda Affan; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecanggihan teknologi informasi membuat judi online semakin berkembang. Hal ini juga menimbulkan maraknya promosi dan iklan judi online, salah satunya seperti yang dilakukan username @abdiiyyy pada tanggal 28 Juni 2022 yang mempromosikan judi online di laman instagramnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yang menyangkut tindak pidana terhadap judi online menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosial dan teoritis. Data penelitian yang digunakan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama seorang influencer dapat menerima tawaran judi online karena tekanan finansial dan menjadikan jasa promosi sumber pendapatan utama. Seorang influencer juga menginginkan audiensnya semakin meningkat, sehingga berani untuk mengiklankan judi online, kedua salah satu cara supaya influencer tidak melakukan promosi judi online yaiu dengan membuat kebijakan larangan promosi judi online di berbagai platform dan memberikan edukasi kepada influencer mengenai dampak negatif jika promosi terhadap judi online tetap dilakukan Kata Kunci: Judi Online, Influencer, Iklan judi online The advancement of electronic information has led to the growing popularity of online gambling. This has also resulted in the proliferation of promotions and advertisements for online gambling, such as the one conducted by the username @abdiiyyy on June 28, 2022, who promoted online gambling on their Instagram page. This research is a normative juridical study with descriptive-analytical specification, involving criminal acts related to online gambling according to Law No. 11 of 2008, with a statutory, conceptual, social, and theoritical approach. An influencer can engage in this crime in relation to sociogenesis theory. It can occur due to financial pressure and a luxurious lifestyle, which forces them to seek additional sources of income. Prevention efforts can be made by implementing policies that prohibit or restrict online gambling advertisements. The government can set strict standards regarding the types of ads that influencers can promote, including a ban on online gambling ads. Based on the results of the discussion regarding this research, it is concluded that, firstly, an influencer can accept online gambling offers due to financial pressure and make promotional services the main source of income. An influencer also wants his audience to increase, so that he dares to advertise online gambling, secondly, one way for influencers not to carry out online gambling promotions is by making policies prohibiting online gambling promotions on various platforms and educating influencers about the negative impacts of promoting online gambling. still doing. Keywords: Online gambling, Social Rehabilitation, Abuse
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas) Thalita Afradilla Sandra; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat peluang interaksi sosial semakin luas tidak terbatas ruang dan waktu, media sosial Facebook melalui fitur marketplace memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli beli. Salah satu transaksi yang ditemukan adalah jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang Berdasarkan pasal 480 KUHP yang tergolong sebagai penadahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial facebook di wilaya Polresta Banyumas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum sekaligus faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum jual beli sepeda motor tanpa dokumen di wilayah Polresta Banyumas. Penelitian ini di desain dengan metode empiris. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan literatur riview, serta di analisis dengan metode deskriptif _ analitis. Hasil penelitian menunjukan Polresta Banyumas telah menangani beberapa perkara jual beli sepeda motor tanpa dokumen, selain dapat diancam pasal 480 dan 481 KUHP pelaku jual beli sepeda motor juga dapat di kenakan pasal UU ITE. Polresta Banyumas merasa sulit dalam melacak indikasi jual beli sepeda motor tanpa dokumen. Kata kunci: Penegakan hukum, Jual beli, Media social.assessment pada proses penyidikan The development of information and communication technology makes social interaction opportunities wider and not limited by space and time, Facebook's social media through the marketplace feature allows its users to make buying and selling transactions. One of the transactions found was the sale and purchase of motorbikes without documents based on article 480 of the Criminal Code which was classified as a detention. The purpose of this study is to find out how law enforcement is against buying and selling motorbikes without documents and to find out the factors that influence law enforcement in the practice of buying and selling motorbikes without documents through social media Facebook in the Banyumas Police District. The problem raised in this study is how to enforce the law as well as what factors influence the law enforcement of buying and selling motorbikes without documents in the Banyumas Police area. This study was designed with an empirical method. Data sourced from primary and secondary data obtained through interviews, observation and literature review, and analyzed using descriptive analytical methods. The results showed that the Banyumas Police had handled several cases of buying and selling motorbikes without documents, in addition to being threatened with articles 480 and 481 of the Criminal Code, the perpetrators of buying and selling motorbikes could also be subject to articles of the ITE Law. The Banyumas Police find it difficult to trace indications of buying and selling motorbikes without documents. Keywords:Law enforcement, buying and selling, social media.
Digital transformation: creating an effective and efficient court in Indonesia Amarini, Indriati; Saefudin, Yusuf; Kartini, Ika Ariani; Marsitiningsih, Marsitiningsih; Ismail, Noorfajri
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 31 No. 2 (2023): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v31i2.28013

Abstract

This article discusses digital transformation as an effective and efficient paradigm in court services in Indonesia. The Supreme Court has used digital transformation in court administration by developing an electronic court system or e-Court since 2018. However, procedural law has no legal basis related to electronic trials. The development of online dispute resolution is very fast, while procedural principles regarding due process and neutrality must remain the court's main task. In addition, establishing Internet courts involves three fundamental legal ethical principles: restoring the ceremonial aspects of litigation and creating risk management mechanisms between the legal and technological systems. This study aims to analyze the court's efforts to create an effective and efficient trial in Indonesia. A normative legal method was employed, incorporating various approaches such as the statute, conceptual, and comparative approaches. The research results show that the digital transformation policy was incorporated into the 2010-2035 blueprint of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, which has brought about the need to accelerate digital transformation in the justice system. Settlement of civil disputes is carried out using an electronic court (e-court) application with an electronic litigation (e-litigation) mechanism. Meanwhile, the criminal trial was conducted through teleconference media. Still, they have encountered obstacles: limited facilities and infrastructure in conducting the trial, such as internet stability in various regions and limited courtrooms with electronic trial equipment. Need to improve infrastructure and improve the quality of human resources.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Saefudin, Yusuf
Jurnal Idea Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2015.1.1.7

Abstract

The establishment of the act of no. 16 years old 2011 about legal aid give new hope to the poor to get access to justice (access to justice) and similarity in to law (equality before the law). This research intend to understand the extent of the implementation of the provision of assistance in central java and the obstacles affecting it in their implementation. The research is the qualitative study with the methods normatif-empiris approach. Data collection is done with the study documents and interviewing people who are considered closely connected with the problems the treatment. The accumulated data analyzed by using analysis of qualitative data. Act of no. 16 years old 2011 about legal aid not implementation well in central java. The factors that hinder there are three, people the substance legal factors , legal structure and cultural law. Keyword: Legal Aid, Implementation of legal aid, Poor folk in Central Java, UUBH
Regulating Fake News and Hoaxes: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia Supanto, Supanto; Saefudin, Yusuf; Ismail, Noorfajri; Susanti, Rahtami; Adi, Lutfhi Kalbu
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 3 No. 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.113

Abstract

Indonesia and Malaysia already have regulations prohibiting the spreading of fake news and hoaxes. However, the critical question is whether these regulations can tackle the spread of fake news and hoaxes, considering their detrimental impact on the economy and reputation. This is aimed at comprehensively understanding the legal framework in both countries. This research was designed using the normative juridical method. The approaches used are statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The result show Indonesia's penal policy was recently created by passing a new Criminal Code. It seeks to protect public order, public welfare, and democratic values, emphasizing a balance between freedom of speech and combating the adverse effects of hoax and fake news. Meanwhile, Malaysia employs regulatory measures through the Communication and Multimedia Content Forum, relying on voluntary compliance and cooperation from various stakeholders. Looking ahead, emerging technologies and methodologies in digital forensics offer promise for more effective means of identifying the origins of fake news
Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code Amarini, Indriati; Samhudi, Gamalel Rifqi; Mukarromah, Safitri; Ismail, Noorfajri; Saefudin, Yusuf
Jurnal Media Hukum Vol 31, No 1: June 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v31i1.20655

Abstract

The current criminal code has been in force in Indonesia since 1918. Indonesia formulated criminal law reform in 1963 and in 2023, a law on the national criminal code was issued. The spirit of the Indonesian criminal code is reformative, progressive, and responsive to changes to the law. One of the strengths of criminal law is regulating criminal law from the perspective and achievement of justice to repair and restore the situation after the event and judicial process known as restorative justice. The desire to strengthen restorative justice programs takes a long time and is complicated. This research aims to analyze the development of the concept of social reintegration through the application of restorative justice in the criminal justice process. This research was conducted qualitatively using secondary data and doctrinal legal study methods. The results showed that changes in criminal law arrangements caused opinion differences since restorative programs are widely used as a substitute for traditional and retributive approaches. The application of restorative justice in national criminal law must be implemented. Social reintegration in the implementation of restorative justice as regulated in the Criminal Code can be successful through commitment and collaboration between the community, government and law enforcement officials
Restorative Justice in Drug Abuse Cases: An Effort to Effective Social Rehabilitation Yusmita Sari; Yusuf Saefudin; Farhani Nabiha Binti Mohd Yazi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/k0wj5z78

Abstract

Indonesia merupakan negara terpadat ke-4 di dunia per September 2020 dengan jumlah penduduk 270,20 juta jiwa per September 2020, dan menduduki peringkat keempat di dunia. Karena jumlah penduduknya yang besar, Indonesia telah menjadi target perdagangan narkotika internasional. Artikel ini mengeksplorasi konteks narkotika melalui lensa keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan pengguna dan kurir yang mungkin secara tidak sengaja terlibat dalam perdagangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menganalisis dan menginterpretasikan berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber ilmiah, mengidentifikasi dan mengklarifikasi fakta-fakta hukum, termasuk bahan hukum sekunder dan primer. Proses penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkotika melibatkan kolaborasi antara pelaku, korban, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dicapai melalui negosiasi, komunikasi, dan mediasi di antara semua pihak. Pendekatan ini berusaha untuk menyeimbangkan timbangan keadilan dengan berfokus pada pemulihan korban, kesempatan rehabilitasi, resolusi konflik secara damai, dan memperkuat rekonsiliasi sosial dalam masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan edukasi dan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat melalui kampanye yang efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai dasar yang mendukung aksesibilitas hukum dan keadilan dalam sistem hukum.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi Di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper) Ghani, Muhammad Yusuf Al; Saefudin, Yusuf
Southeast Asian Journal of Victimology Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sajv.v2i2.27121

Abstract

The development of electronic media and information technology is increasingly rapid in contemporary globalisation. Cybercrime is a word used to describe the misuse and adverse effects of the development of information technology through computerised systems and internet networks. Sextortion is a type of gender-based cybercrime in which the victim is blackmailed using sexually suggestive images or videos, as happened to Rebecca Klopper, whose case recently went viral. This research is designed using the normative juridical method, or the approach used is the statute approach, data sourced from laws and regulations which are qualitatively analysed and presented with descriptive analysis. Based on the results of the study, victims of extortion are recognised as receiving legal protection in the Criminal Code, specifically Article 368 paragraph (1) related to extortion and Article 369 paragraph (1) related to threatening acts. If the elements of the criminal offence of extortion and threatening are proven and convincing in accordance with the provisions of the legislation, then the elements of extortion and threatening in Article 27 paragraph 4 of the Electronic Transaction Information Law immediately apply. In addition, Article 14 paragraphs (1) and (2) of the Sexual Violence Law provides for six years of imprisonment for similar offences. To identify cybercrimes in the form of extortion that can be considered as international crimes, this research is also equipped with several countermeasures that can be implemented by victims of cybersexual violence.
Law Enforcement of Narcotics Cases in Anti Lodaya Operations by Kuningan Police Mulya, Agres Setia; Saefudin, Yusuf
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.8155

Abstract

Drug abuse in Indonesia has become a serious problem that threatens the younger generation and the welfare of society. Narcotics, which come from plants or synthetics, have the potential to cause dependence and extensive negative impacts, both socially, economically and culturally. This research aims to analyze law enforcement against narcotics cases through Operation Antik Lodaya by Kuningan Police, which is a systematic effort in eradicating drug trafficking. The research method used is empirical juridical with descriptive analytical approach, relying on primary data from interviews and observations. The results show that Operation Antik Lodaya does not only focus on law enforcement, but also includes prevention and rehabilitation efforts for drug abuse. Despite this, the operation faced various obstacles, including organized crime networks and the risk of information leaks. Effective law enforcement requires synergy between law enforcement officials, the government, and the community to create a safe and drug-free environment. This research is expected to contribute in formulating more effective strategies in handling narcotics cases in Kuningan and surrounding areas.
Co-Authors Abdiyono, Pamuji Adi, Lutfhi Kalbu Agus Raharjo Al-Amini, Inayatul Khaqu Alhakim, Abdurrakhman Aminudin, Sifa Annastasya Nur Rahmawati Ardiansyah, Prasetyo Argani, Latif Ari Setiawan Athif Hasan Al Banna Attamimi, Zeehan Fuad Bha’iq Roza Rakhmatullah Budiono, Budiono Chairul Huda, Chairul Damar Satya Wicaksono Farhani Nabiha Binti Mohd Yazi Fasya, Sofia Junindya Fatin Rohmah Nur Wahidah Fazacholil, M. Ghufron Febrianto, Yusuf Bagus Ferdianicko Maulana Hardiman Ghani, Muhammad Yusuf Al Hardianto Djanggih Hardiman, Ferdianicko Maulana Hendriana Chandra Permana Hertanto, Iwan Hidayah, Astika Nurul I Desak Ketut Dewi Satiawati I Komang Wahyu Wiguna Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Iwan Hertanto Jayanti, Sri Mulyani Putri Kaila Nindia Labibah Kartini, Ika Ariani Kem Nori Alfath Kholik, Rahmat Topan Luthfi Kalbu Adi Ma'ruf, Ma'ruf Mahdi Muhammad Marsitiningsih, Marsitiningsih Masrofah Masrofah Mohd Hassan, Fareed Muhaimin Muhamad Romdoni Muhammad Rustamaji Muhammad Rustamaji Muhammad, Imam Maulana Mukarromah, Safitri Mulya, Agres Setia Ningrom, Ira Citra Nugroho, Daffa Jati Prasetyo Ardiansyah Prima Maharani Putri Putri, Prima Maharani Raharjo, Agus Rahtami Susanti Rahtami Susanti Rena Yulia Resmi, Herni Nursheta Rusdiana, Shelvi Samhudi, Gamalel Rifqi Shendria Melva Anugrach Siti Duwi Lestari Situmeang, Ampuan Sohheng, Nipon Sonny Zulhuda Supanto Supanto Supanto Suparto Suparto, Supanto Susilo Wardani Sutansyah, Gilang Yasin Syahrul Adam Salleh Ibrahim Thalita Afradilla Sandra Utomo, Prio Budi Tri Vanda Affan Vanda Affan Widodo, Selamat Yunita Adinda Wulandari Yusmita Sari