Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Jurnal Bina Praja Kemudi Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business Jurnal Communitarian Mimbar Hukum Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Social Issues Quarterly Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Jurmas Azam Insan Cendikia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Indonesian Tourism Journal Khidmat: Journal Community Service Ignite: Journal Islamic Global Network for Information Technology and Entrepreneurship Multidisciplinary Indonesian Center Journal Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Bismar Arianto
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Kiprah Natsir dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia Bismar Arianto
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.786 KB)

Abstract

Polemik tentang agama dan negara adalah sebuah sejarah panjang dalam perjalananan bangsa Indonesia terutama terjadi pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pergulatan yang panjang tersebut ada keterlibatan Natsir yang merupakan bagian dari golongan Islam dalam beberapa momen penting soal agama dan negara ini. Tulisan ini ingin membahas tentang dinamika perdebatan dan upaya dari golongan Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dinamika perjuangan ini akan dibagi ke dalam tiga fase pembahasan. pertama perdebatan awal tahun kemerdekaan yaitu mulai dari tahun 1940-an, kedua, perdebatan di Konstituante dan ketiga perjuangan negara Islam pasca Natsir. Dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan pertama, dinamika pergulatan ide dan gagasan tentang agama dan negara sudah berlangsung lama dalam sejarah kenegaraan Indonesia, mulai diera tahun 1930-an sampai dengan awal reformasi terus bergelora, hingga saat inipun masih berpotensi untuk tetap tumbuh, hal ini bisa dilihat dengan menguatkanya solidaritas kelompok Islam pasca pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2016. Kedua, dalam pergulatan tentang agama dan negara di Indonesia keterlibatan Natsir secara signifikan ada pada periode tahun 1940-an serta pada saat pembahasan dasar negara dalam sidang-sidang konstituante. Ketiga, gagasan atau pemikiran Natsir tentang negara Islam dapat dilihat dari pemikiran beliau mengenai ; Islam sebagai ideologi, gambaran negara Islam, negara sebagai alat dan bentuk negara Islam. Namun pandangan Natsir tentang negara Islam tidak terungkap secara komprehensif . Esensi utama yang dikemukan Natsir tentang negara Islam lebih bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist bisa diaktulalisasikan dalam kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan. Bagi Natsir persolaan mengurus negara bukan hanya permasalahan duniawi namun juga terkait dengan pertanggungjawaban manusia sebagai hamba Allah dimuka bumi.
Pemetaan Konflik Pada Pengelolaan Labuh Jangkar Di Provinsi Kepulauan Riau Bismar Arianto
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (850.168 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3657

Abstract

Hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia selalu diwarnai dinamika dan konflik. Saat ini, salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Riau yang ingin memanfaatkan kewenangan 12 mil laut yang diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Kepulauan Riau mengaktualisasikan kewenangan ini melalui Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Salah satu retribusi yang dipungut adalah retribusi labuh jangkar. Rencana pemungutan retribusi ini menimbulkan konflik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Pengusahaan Batam dan Kementerian Perhubungan. Masing-masing pihak mengklaim memiliki kewenangan untuk memungut. Kajian ini membahas sumber konflik dan memetakan pihak-pihak terlibat dalam konflik pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau dan dinamika dan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020.. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori desentralisasi dan konflik. Kajian ini menyimpulkan ; pertama, konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 disebabkan oleh : a. Lambatnya Pemerintah dalam menerbitkan PP tentang kewenangan provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai amanat UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, b. Tumpang tindih dan ketidaktegasan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan labuh jangkar. c. Kementerian Perhubungan belum menyerahkan kewenangan pengelolaan labuh jangkar ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. d. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Petujuk Teknis Pengelolaan Labuh Jangkar. Kedua, Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau ini antara lain : a. Badan Pengusahaan Batam. b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ; Gubernur, DPRD dan Dinas Perhubungan. c. Pemerintah Pusat ; Kementerian Perhubungan dan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Provinsi Kepulauan Riau.
MENYERDERHANAKAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK Bismar Arianto
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 1 No 1 (2019): Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.378 KB) | DOI: 10.55108/jbk.v1i1.221

Abstract

Indonesia, in 2019, held concurrent elections to determine the president, vice president and legislative members in one day.However, this major political event left some complexity in its implementation. This paper offered a solution for the implementation of the next concurrent elections, if any, namely through simplification by separating between national and regional elections and the use of effective and efficient technology.
Dinamika Pemekaran Daerah Di Kepulauan (Studi Penataan Pemekaran Daerah di Kabupaten Lingga Tahun 2015-2025) Bismar Arianto; Suradji Suradji; Oksep Adhayanto; Imam Yudhi Prastya
Jurnal Selat Vol. 3 No. 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.965 KB)

Abstract

Since 1999 until 2015, Riau Archipelago Province was a regency. Riau Archipelago had passed development process for six times. In 1999, Karimun Regency, Natuna Regency and Batam City were formed. In 2001, the administrative city of Tanjung Pinang was formed. In 2003, Lingga Regency was formed, and In 2008 Anambas Archipelago Regency was legalized. Until this time, the dynamic of development in Riau Archipelago Province is still powerful. The fact there are five of seven Regencies / cities are in effort to be developed. This dynamic of development also happened in Lingga Regency, eventhought with the smallest Regional Fund Budget in Riau Archipelago Province. the purpose of this study is to explain the efficient estimation and time for new autonomy region increament in Lingga Regency. The parameter of region systemation which is used in this study is based on outonomy region systemation in big design of region systemation in indonesia of 2010-2025 which considered the geography dimension, demography dimension and system dimension. this study concludes based on the dimension of geography, economy, financial system, public administration system, and regional government management system, Natuna Regency is able for one new autonomy region increment. however, based on dimension of demography, security and defence system, and politic and culture social system, Lingga Regency is not recommended for new autonomy Region increment. totally, maximum amount estimation of new autonomy region increment in Lingga until 2025 is only one new autonomy region. The efficient schedule for its development process is in 2019-2021. Key words : Region Development, Territory Systemation and New Autonomy Region
Fenomena Pemekaran Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan) Bismar Arianto; Afrizal Afrizal
Jurnal Selat Vol. 1 No. 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2326.255 KB)

Abstract

Gejala pemekaran daerah di Indonesia sejak tahun 1999 cendrung meningkat. Mulai Oktober 1999 sampai Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yang terdiri dari 7 Provinsi baru, 134 Kabupaten baru, dan 23 Kota baru. Gejolak pemekaran daerah di berbagai daerah di Indonesia hingga hari ini terus berkembang. Meskipun hasil evaluasi pemekaran daerah menunjukkan prestasi yang tidak baik namun hingga kini masih banyak daerah di Indonesia yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepuluan Riau. Wacana tersebut diantaranya di Kabupaten Bintan, karimun dan kabupaten Lingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pemekaran daerah di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengalisa penyebab keinginan pemekaran daerah di Kabupaten Bintan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka dan wawancara. Kajian ini menyimpulkan adanya perubahan proses pemekaran di Kabupaten Bintan, dari Kabupaten Bintan Timur sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Utara sebagai kabupaten pemekaran, dalam perjalanannya berubah Kabupaten Bintan Utara menjadi kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Timur menjadi kabupaten pemekaran serta masih ada pro dan kontra dalam proses pemekaran ini, hal ini harus dikelola dengan baik untuk menghindari perpecahan di masyarakat. Kata Kunci : otonomi daerah dan pemekaran daerah
IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANSIA NURI VIII DI KELURAHAN TANJUNGBATU KOTA KECAMATAN KUNDUR Lara Susanti; Bismar Arianto; Novi Winarti
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The elderly posyandu program is the development of a government policy on elderly services and is implemented through the Puskesmas program by involving the elderly, families, regional apparatus and community organisations. Based on Government Regulation Number 43 of 2004 concerning the Implementation of Efforts to Improve the Social Welfare of the Elderly, the Government provides elderly services at various regional levels as a tangible form of elderly health services with the existence of elderly posyandu. The purpose of this study was to clearly determine the implementation of the Nuri VIII Elderly Posyandu program in Tanjungbatu Kota Village, Kundur Subdistrict In this study researchers used a qualitative approach method The informants of this study were the person in charge of the Elderly Program UPT Puskesmas Tanjungbatu, Nuri VIII Elderly Posyandu Cadres, and the elderly community. Data were collected through data collection techniques, namely observation, interviews, documentation and triangulation. The results of my research are the implementation of the Nuri VIII elderly posyandu programme in Tanjungbatu Kota Village, Kundur District has fulfilled these four indicators even though there are several problems with communication indicators and resource indicators, this is indicated by problems related to the lack of participation of the elderly community because those who actively follow are elderly people aged 55 years and over while the posyandu target is from the age of 45 years.
ADJUSTMENT OF MARKET STALL AND KIOSK RENTAL RATES FOR PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA Suryadi; Fatahurrazak; Oksep Adhayanto; Bismar Arianto
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11455

Abstract

Abstract Policies of decentralization and regional autonomy have provided opportunities for regional governments to increase regional revenue sources through local ownership revenue (PAD). One source of PAD is the distribution of profits (dividends) obtained through regionally owned enterprises (BUMD). This study simulates the calculation of rental rates for kiosks, tables, booths, and buildings managed by PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) which is a BUMD owned by the Government of Tanjungpinang City. With this rental rate adjustment, it is expected to increase TMB's revenue,which in turn, will increase Tanjungpinang City's PAD and encourage PT. TMB to become an independent BUMD. This study was conducted in a quantitative descriptive manner using a case study research strategy (CSR). Based on this study, four simulations were performed to calculate the rental rate adjustments. In the first simulation, increasing the price of kiosks/tables/shops by 146.90% will provide dividends to the Tanjungpinang City Government of IDR 500 million a year, excluding other businesses. The second simulation, by increasing the price of the kiosk/table/shop by 99.14%, will provide a dividend of IDR 100 million per year. In the third simulation, if the price of the kiosk/table/shop increases by 93.17%, it will provide a dividend of IDR 50 million a year, excluding other businesses. In the fourth simulation, if the price rate for the kiosk/table/booth is increased by 87.20%, it will provide a dividend of IDR 0 a year, excluding other businesses. Abstrak Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber PAD adalah pembagian keuntungan (dividen) yang diperoleh melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penelitian ini melakukan simulasi perhitungan tarif sewa kios, meja, booth, dan gedung yang dikelola oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) yang merupakan BUMD milik Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dengan penyesuaian tarif sewa ini, diharapkan pendapatan TMB meningkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang dan mendorong PT. TMB menjadi BUMD mandiri. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan strategi Penelitian Studi Kasus yang disebut penelitian studi kasus (CSR). Berdasarkan penelitian ini, empat simulasi dilakukan untuk menghitung penyesuaian tarif sewa. Pada simulasi pertama, kenaikan harga kios/meja/toko sebesar 146,90% akan memberikan dividen kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp500 juta setahun, di luar usaha lainnya. Simulasi kedua, dengan menaikkan harga kios/meja/toko sebesar 99,14%, akan memberikan dividen sebesar Rp100 juta per tahun. Pada simulasi ketiga, jika harga kios/meja/toko naik sebesar 93,17%, maka akan memberikan dividen sebesar Rp50 juta setahun, tidak termasuk usaha lainnya. Pada simulasi keempat, jika tarif harga kios/meja/booth dinaikkan sebesar 87,20% maka akan memberikan dividen sebesar Rp0 setahun, tidak termasuk usaha lainnya.
Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bintan oleh Saka Adhyasta Pemilu Siti Delvira Zukni; Bismar Arianto; Eki Darmawan
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i4.481

Abstract

The election supervision function is the authority of Bawaslu, thus Bawaslu needs participatory supervision. The participatory supervision carried out by Bawaslu is by involving community groups such as NGOs, and other organizations. Therefore, Bawaslu Bintan formed Saka Adhyasta Pemilu to assist in overseeing the implementation of elections and following up on violations that occur. This study aims to evaluate the quality of participatory supervision carried out by Saka Adhyasta Pemilu in the 2024 elections in Bintan Regency. The research method used is qualitative with data collection through interviews, field notes, and official documents. There are 4 indicators of participatory supervision according to Pasaribu (2011), namely monitoring, inspection, guidance and direction, and correction. The results showed that the indicators of monitoring, inspection, and correction were still not effective, as seen from the lack of violation reports submitted to Bawaslu by Saka Adhyasta Pemilu. However, in the guidance and direction indicator, it has proven effective because Bawaslu has provided education on monitoring and preventing disputed violations in the 2024 elections in Bintan Regency. The factors that make participatory supervision carried out by Saka Adhyasta Pemilu not run well are because of their young age, lack of critical attitude, lack of experience and minimal knowledge of elections.
PENDAMPINGAN PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENATAAN PARKIR DI KOTA TANJUNGPINANG Wira, Winata; Arianto, Bismar; Adhayanto, Oksep; Husna, Asmaul
Azam Insan Cendikia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurmas Azam Insan Cendikia
Publisher : Yayasan Azam Insan Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62833/pkm.v3i3.163

Abstract

Kebijakan perparkiran di Kota Tanjungpinang merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan daerah, mengingat masalah serupa terjadi di banyak wilayah perkotaan lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian khususnya bagi pengambil kebijakan yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang dan publik sebagai pengguna layanan parkir yang memiliki harapan terhadap kenyamanan dan keteraturan dari sistem perparkiran yang efektif. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang sejalan dengan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat namun di lain pihak, ketersediaan ruang publik tetap terbatas karena pertambahannya yang relatif stagnan. Bagi pemerintah daerah, sistem perparkiran memiliki dua fungsi utama: sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pemenuhan tanggung jawab pelayanan publik dalam penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Kenyataannya, penyelenggaraan parkir yang sebagian besar dilakukan oleh pihak ketiga, seperti badan usaha, belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi kewajiban sebagai pembayar pajak daerah. Akibatnya, peningkatan volume parkir tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Dalam konteks ini, tim pengabdian masyarakat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, yang terdiri dari akademisi lintas program studi, telah melakukan pendampingan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar tiga bulan, dari Mei hingga Agustus 2023, dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Pengembangan Kompetensi Digital ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Riau: Strategi dan Tantangan Implementasi Pebby Regita Sinaga; Bismar Arianto
Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/komunikasi.v2i3.444

Abstract

The development of information and communication technology (ICT) has changed governance in Indonesia, driving digital transformation to improve public services, transparency, and accountability. In this context, the Regional Civil Service Agency (BKD) of the Riau Islands Province plays an important role in developing the digital competence of the State Civil Apparatus (ASN). This study aims to identify the strategies implemented by BKD in developing ASN digital competence and the challenges faced during implementation. The research method used is a qualitative approach with a case study design, involving in-depth observation interviews. The results of the study indicate that although various strategies have been implemented, challenges such as the digital literacy gap between generations, infrastructure constraints, and cultural resistance are still significant obstacles. Recommendations for improving the development of ASN digital competence include improving IT infrastructure, ongoing training programs, and strengthening regulations. This study is expected to provide an empirical overview and recommendations to accelerate digital transformation in the local government environment.
Co-Authors - Afrizal Afrizal Afrizal Askarmin Askarmin Asmaul Husna Dwi Putri, Nur Aslamaturrahmah Eki Darmawan Eki Darmawan Ella Afnira Esti Cintanesa F. Fatahurazak Falmi Yandri Fatahurrazak Fitri Kurnianingsih Fournely Aritasia Siahaan Imam Yudhi Prastya, Imam Yudhi Lamidi Lamidi Lamidi, Lamidi Lara Susanti muhammad sopian Muzahar Nazaki Nazaki Novi Winarti Nurhasanah Nurhasanah Oksep Adhayanto Pebby Regita Sinaga Putri Rini Situmeang Riyadi, Sayed Fauzan Rizky Octa Putri Charin Siti Delvira Zukni Siti Nur Haliza Sofia Martin, Raissa sopian, muhammad Sudeno Atmaja Suradji Suradji Suradji Suradji, Suradji Suryadi Suryadi Suryadi Suryadi Uly Sophia Winatawira, Winatawira Wira, Winata Yesica Elonika