Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.091
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Almana : Jurnal Manajemen dan Bisnis Pagaruyuang Law Journal Jurnal Administrasi Negara Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Gufran
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) : Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs): Pengabdian Darmin Darmin; Muhd Firmansyah; Gufran Gufran; Mastorat Mastorat; Adnan Adnan; Nasrullah Nasrullah; Jufrin Jufrin; Erham Erham; Ahmad Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5928

Abstract

Progam Pengabdian kepada masyarakat ini yakni Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) : Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk menerapkan sistem pengelolaan dan manajemen sampah berkelanjutan berbasis teknologi tepat guna di Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu, Kota Bima. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini melibatkan mitra sasaran yang terdiri atas Badan usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pemerintahan Desa Kaboro dalam proses edukasi, perancangan, dan implementasi alat pengelola sampah, seperti mesin pencacah dan tungku pemanas plastik sebagai bentuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, serta kemampuan warga dalam mengoperasikan alat secara mandiri setelah pelatihan. Program ini berkontribusi pada pemberdayaan komunitas, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat lokal. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi sederhana dengan kearifan lokal dapat menjadi solusi nyata dalam pengelolaan sampah plastik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAM MEMINJAM UANG RENTENIR PERSPEKTIF KUHPERDATA Afriyani Afriyani; Gufran Gufran; Jufrin Jufrin
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8130

Abstract

Kebutuhan dana cepat yang mendesak bagi pelaku ekonomi menengah ke bawah sering kali terbentur oleh kaku dan ketatnya prosedur administratif lembaga perbankan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi masifnya praktik pinjam-meminjam uang informal melalui rentenir yang menawarkan kemudahan pencairan, namun menerapkan suku bunga eksploitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum konsumen serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan rentenir dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum konsumen secara formal setara sebagai subjek hukum, namun secara substantif berada dalam posisi subordinat akibat ketimpangan posisi tawar (bargaining power) ekstrem. Kontrak adhesi tersebut mengindikasikan adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan paksaan ekonomi (economic duress). Bentuk perlindungan hukum konsumen mencakup perlindungan preventif melalui pembatasan asas kebebasan berkontrak demi ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337), serta perlindungan represif berupa hak menuntut pembatalan perjanjian atas pelanggaran syarat subjektif Pasal 1320 atau penyesuaian beban bunga oleh hakim berdasarkan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3)
Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Kepolisian Resor Bima Kota Muhammad Amrul Akbar; Gufran Gufran; Juhriati Juhriati
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i8.13082

Abstract

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in law enforcement at the Bima City Police Resort and to identify the supporting and inhibiting factors in its execution. (Introduction) Restorative justice emerges as an alternative paradigm for resolving criminal cases that prioritizes the restoration of relationships among offenders, victims, and the community, and has gained a firm legal foundation through Police Regulation Number 8 of 2021. However, studies examining its implementation at the Regional Police Resort level in West Nusa Tenggara, particularly in Bima City, remain limited, despite the fact that the sociological characteristics of the local community may distinctively shape its acceptance and practice. (Methods) This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, adopting a socio-legal research type through in-depth interviews, participatory observation, and documentary study involving investigators, victims, offenders, and community leaders within the jurisdiction of the Bima City Police Resort. (Results) The findings reveal that the implementation of restorative justice has generally followed the established procedural framework, supported by the deliberative culture of the Bima community and the involvement of customary leaders, yet it continues to face challenges such as limited investigative personnel, low public legal literacy, divergent interpretations among law enforcement institutions, and insufficient legal certainty guarantees for victims. (Discussion) These findings affirm that the effectiveness of restorative justice is strongly shaped by local sociological context, underscoring the need for institutional capacity strengthening, cross-agency regulatory harmonization, and sustained public outreach to ensure that the principles of justice and legal certainty are proportionally realized at the Bima City Police Resort.
BATAS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN MENURUT KUHAP NASIONAL Suyanto Suyanto; Gufran Gufran; Ilham Ilham
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1188

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam batas kewenangan kepolisian dalam melaksanakan tindakan penangkapan dan penahanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berikut amandemen-amandemen terkini yang relevan. Meningkatnya laporan penyimpangan prosedural dalam praktik penegakan hukum di Indonesia termasuk penangkapan tanpa surat perintah yang sah, penahanan melampaui batas waktu yang ditentukan, serta minimnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka melatarbelakangi urgensi kajian ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif yang diperkuat oleh analisis komparatif terhadap sistem hukum acara pidana di beberapa negara ASEAN serta interpretasi hermeneutika hukum, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi kritis permasalahan, ambiguitas normatif dalam definisi operasional bukti permulaan yang cukup sebagai syarat penangkapan, lemahnya mekanisme pengawasan yudisial atas tindakan penahanan pada tahap penyidikan, serta ketidakseimbangan struktural antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia tersangka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP Nasional secara formal telah menetapkan batasan waktu penahanan dan syarat penerbitan surat perintah, implementasinya masih mengandung celah yudisial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Penelitian ini merekomendasikan reformasi legislatif berupa penguatan mekanisme pre-trial detention review berbasis hakim komisaris, harmonisasi interpretasi bukti yang cukup dengan standar hukum internasional, serta pengintegrasian prinsip proporsionalitas dalam setiap tahapan penangkapan dan penahanan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum acara pidana nasional dengan menawarkan kerangka analitis baru yang mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam konstruksi norma prosedural pidana Indonesia. Kata kunci: KUHAP, Penangkapan, Penahanan
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Susanto Susanto; Gufran Gufran; Musmuliadin Musmuliadin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1189

Abstract

Perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan adalah parameter utama untuk mengukur sejauh mana suatu sistem peradilan pidana menjunjung tinggi prinsip due process of law dan menghormati hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menelaah relasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergantian rezim hukum acara pidana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa pergeseran paradigmatik yang signifikan, antara lain melalui konsolidasi hak tersangka dan terdakwa secara komprehensif dalam satu bab tersendiri, penguatan peran advokat sejak tahap paling awal pemeriksaan, serta pelembagaan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara. Meskipun demikian, ditemukan adanya kesenjangan antara norma dan praktik penyidikan di lapangan, termasuk keterbatasan akses bantuan hukum bagi tersangka dari kelompok rentan, lemahnya pengawasan internal terhadap penyidik, serta kontroversi normatif terkait kedudukan barang bukti sebagai alat bukti mandiri yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis lintas rezim hukum yang mengintegrasikan kerangka KUHAP nasional terbaru dengan Undang-Undang Kepolisian secara simultan, suatu pendekatan yang belum banyak ditemukan dalam literatur sebelumnya karena sebagian besar kajian terdahulu masih bertumpu pada KUHAP lama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan independen, percepatan harmonisasi peraturan teknis kepolisian dengan KUHAP baru, serta penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berbasis hak asasi manusia secara berkelanjutan. Kata kunci: Hak Tersangka; KUHAP Nasional; Kepolisian.
Analisis Yuridis terhadap Pelampauan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Husnul Khulqiyah; Gufran; Zuhrah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.3975

Abstract

This study examines the limits of a notary’s authority in the preparation of authentic deeds based on the provisions of Law No. 2 of 2014 Amending Law No. 30 of 2004 on the Office of the Notary and analyzes the legal consequences that arise if such authority is exercised beyond the established provisions. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that a Notary’s authority in the preparation of authentic deeds constitutes an attributive authority directly granted by law and its exercise must adhere to the established boundaries. Exceeding a notary’s authority can occur in three forms: exceeding authority in terms of subject matter, territorial scope and procedural violations. Such actions have the potential to affect the validity of the deed, thereby reducing its probative value or even causing it to lose its authentic nature.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Darma Setiawan; Erham; Gufran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.4020

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of money laundering under Indonesian criminal law. The research method used is a normative legal approach, involving an examination of relevant legislation and legal literature. The results of the study indicate that the criminal liability of money laundering perpetrators is based on Law No. 8 of 2010 as a special provision and is supported by general provisions in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code regarding criminal liability and the capacity to be held accountable. Its implementation still faces evidentiary challenges, thus requiring strengthened coordination between the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and law enforcement agencies, as well as enhanced oversight of financial transactions.
Co-Authors Adnan Afriyani Afriyani Ahmad Ahmad Alkhair, Alkhair Aman Ma’arij Darma Setiawan Darmin Dea Zara Avila Didik Irwansah Diki Andriano Ebi Irawan Eka Fitriah Nurjadin Ema Septyawinanda Erham Erham Erham Ferdiansyah Ferdiansyah Firman Firman , Firmanto, Taufik Hadijah Hadijah Hajairin Hardinandar, Fajrin Heni Kusumawati Hermansyah Hermansyah Husnul Khulqiyah Ibrahim umb Ilham Ilham Juhriati Juhriati Juraidin Juraidin Khairunnisa M. Noris M. Taufiq Mastorat Mastorat Moh. Safrudin Muammar Iksan Muh Fitrah Muhammad Amrul Akbar Muhammad Rasyad Al Fajar Muhd Firmansyah Munir Musmuliadin Musmuliadin Nasaruddin Nasaruddin Nasrullah Nur Husnul Khatimah Ruslan Ruslan Sahrul Sahrul , Susanto Susanto Suyanto Suyanto Syahri Ramadoan Syamsuddin walliyudin walliyudin Walliyudin Walliyudin Wandi Arwana Wira Purdiawan Putra Zuhrah