Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Jurnal Akta JURNAL MANAJEMEN INDUSTRI DAN LOGISTIK Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN jurnal syntax admiration Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Journal of Community Development International Journal of Education, Vocational and Social Science Education and Sociedad Journal Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Academia Open Rechtenstudent Journal Criminal Law Review (CLEAR)
Martoyo Martoyo, Martoyo
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Martoyo, Martoyo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to quality of apparatus resources in public services of Sungai Ambawang Kuala Village Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency.This research is descriptive qualitative approach. The results of this research aims quality of apparatus resources in public services to run is good in assurance, tangibles, empathy and  responsivitas, but is less in reability.
Post-Marriage Guidance System in the Berkah Program and Implications for Reducing Divorce Rates in Kua, Banyuwangi District Roihan Firdaus Nuris; Kun Wazis; Martoyo
Jurnal Syntax Admiration Vol. 4 No. 10 (2023): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v4i10.1018

Abstract

The recapitulation of the divorce rate in Banyuwangi District in recent years shows a significant trend, with the number of cases being quite high. In an effort to reduce the divorce rate, the government has initiated the Blessing Program. However, this research found that the program had not achieved overall effectiveness. The concept of the Berkah program is considered to be in accordance with the legal structure, although there are several obstacles in coordinating with sub-districts and determining the marriage age below 10 years. On the other hand, program participants showed enthusiasm and good understanding of the program objectives. The implementation of the Berkah program is generally in line with the theory and guidelines of the Director General of BIMAS Islam, although there are difficulties in coordinating with sub-districts and in selecting places and participant criteria. The impact of the Berkah program includes a significant reduction in the divorce rate, as well as promoting cooperation between the KUA and sub-districts and clarifying the rights and obligations of program participants.
Implementasi Cita Hukum dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo Jufri, Moh; Ishaq, Ishaq; Martoyo, Martoyo
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4 : Al Qalam (Juli 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i4.3559

Abstract

Putusan Isbat cerai akan menimbulkan dampak atau akibat hukum dan berimplikasi pada hak pasca penceraian. Oleh karena itu putusan isbat cerai harus memerhatikan tiga cita hukum. Namun terdapat legal gab dimana dalam putusan isbat cerai Pengadilan Agama Situbondo nampaknya tidak memerhatikan cita hukum yang harus diperhatikan dalam putusan hakim sebagai produk hukum. Jenis penelitian ini tergolong hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan penelitian Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) pada Pengadilan Agama Jember terhadap putusan isbat cerai, termasuk kesesuaian dengan cinta hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit mejelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat karena itu cita hukum pada putusan ini lebih menekan pada aspek kepastian hukum dan tidak mengakomodir dua cita hukumnya yakni keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit mejelis hakim mengabulkan seluruh permohonan isbat cerai pemohon. Tiga cita hukum, keadilan kepastian dan kemanfaatan sudah terimplimentasi. Hanya jika dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit majelis hakim memutuskan nafkah anak maka putusannya jauh lebih implimentatif mengakomodir cita hukum. Implikasi dari putusan tersebut adalah istri sebagai pihak Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya pasca penceraian. Implikasi hukum lainnya seperti dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit tidak memutus nafkah anak. Implikasinya tidak menimbulkan kepastian hukum bagi nafkah anak pasca penceraian.
Keadilan Berpoligami (Analisis Putusan PA Jember No 3481/PDT.G/2021/PA.JR) Luthfi, Wahdan Arrizal; Ishaq, Ishaq; Martoyo, Martoyo
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i3.3488

Abstract

Dalam duduk perkara PA No. 3481/PDT.G/2021/PA.JR yang menjadikan alasan poligami pemohon adalah termohon yang menderita  Paranoid Schizophrenia (diagnose dokter) dengan gajala termohon seringkali berbicara sendiri sejak kelahiran anak ketiganya, yang tidak disebutkan secara rinci dalam undang-undang perkawinan apakah penyakit yang di derita tersebut masuk dalam kategori istri yang tidak bisa menjalankan kewajiban, atau istri yang menderita cacat badan, atau juga penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga permohohonan dikabulkan. Mengingat di dalam Islam suami diperbolehkan berpoligami hanya dengan keadaan yang darurat yakni: istri mandul, takut akan zina, terhindar dari perceraian. Suatu kajian yang mana jenis penelitiannya normatif, yakni berfokus kepada beberapa bahan pustaka yang berkaitan dengan poligami serta regulasinya. Sehingga fokus dalam kajian ini yakni pertama: bagaimana dampak penyakit Schizophrenia terhadap hubungan keluarga?. kedua Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Nomor 3481/ Pdt.G/2021/PA.Jr Ditinjau Dari Konsep Dasar Keadilan Berpoligami Dalam Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini yakni pertama, bahwasannya dampak penyakit dari Schizophrenia adalah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, hal ini masuk pada syarat alternatif dalam kategori istri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya secara total. Kedua, Hakim sudah mengacu pada ketentuan-ketentuan aturan yang ada yakni dalam Syariat Islam, KHI, Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan penjabaran dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974. Dalam PP No.9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 40, 41, 42, 43 dan 44. Dalam konteks menyikapi Putusan Pengadilan Nomor 3481/ Pdt.G/2021/PA .Jr.
Tradisi Atatolong dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso Mansur, Muhammad Abu; Ishaq, Ishaq; Martoyo, Martoyo
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4 : Al Qalam (Juli 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i4.3592

Abstract

Tradisi atatolong atau mudah di kenal dengan pendanaan pernikahan di masyarakat Bondowoso sangatlah penting, sebab tidak hanya sumbangan berbentuk materiil, adakalanya dedikasi yang diberikan bias berupa tenaga serta fikiran. Namun muncul sebuah permasalahn apabila orang yang memiliki tanggungan dalam tradisi atatolong tidak membayar kembali apa yang mereka terima. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait fenomena yang terjadi dalam tradisi atatolong dengan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi, serta menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Fokus Penelitian ini yakni 1.) Bagaimana Konstruksi sistem tradisi Atatolong dalam acara pernikahan pada Masyarakat Bondowoso? 2). Bagaimana Penyelesaian problem pada tradisi Atatolong dalam acara pernikahan masyarakat Bondowoso?. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Konstruksi sistem tradisi atatolong masyarakat Bondowoso berpandangan bahwa tradisi tersebut berasal dari leluhur, yang mayoritas masih mendukung terhadap tradisi tersebut karena tradisi telah banyak membantu masyarakat Bondowoso selama pengalamannya. 2). Penyelesaian problem pada tradisi atatolong di Bondowoso dapat terselesaikan dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan musyawarah, adanya pihak ketiga, tawar menawar, dan kompromi dalam menacari jalan tengah dalam bentuk win-win solution.
Implication of the Covid-19 Pandemic on the Governance of International Trade in the West Kalimantan's Entikong Border Martoyo, Martoyo; Alunaza, Hardi; Ernianda, Annisa; Putri, Anggi; Mosquera Montoya, Maria Angela Lorena
Jurnal Manajemen Industri dan Logistik Vol 6, No 1 (2022): page 01 - 176
Publisher : Politeknik APP Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30988/jmil.v6i1.940

Abstract

This paper is presented in response to the issue related to the impact of the COVID-19pandemic on the trade sector at the Entikong Border in West Kalimantan. The author uses cross-border governance to explain the dynamics and import-export activities during the pandemic. Data collection techniques in this study were interviews and literature studies. The results of this article show that export and import activities will continue during the pandemic. In 2020, it was found that freight shipments were recorded on both routes alone with 44.03% import-export activity through Supadio Airport amounting to US$193,668,243 and the Ports of Kendawang and Pontianak contributing 29.10%. In addition, there are oxygen import activities for pandemic mitigation and electricity imports to meet the needs of people at the border. During the pandemic, there was a change in international trade procedures impacted the depreciation of exports from Indonesia in early 2020 and started to stabilize in mid-April 2021. The Malaysian government's oxygen import policy took place as a result of the issue of increased oxygen demand during the Covid-19 pandemic. The activity of opening the two national borders between Indonesia and Malaysia can only be carried out for the importation of oxygen tanks (liquid oxygen), as well as the repatriation of PMI and the repatriation of motorized vehicles.
Reconstructing the Character of Mudharabah Syariah in the Formation of Limited Liability Companies In Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia Martoyo, Martoyo; Safira, Martha Eri; Sa’adah, Sri Lumatus; bin Haji Matali, Azme; Khasanah, Uswatul
IQTISHADIA Vol 17, No 1 (2024): IQTISHADIA
Publisher : Ekonomi Syariah IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/iqtishadia.v17i1.25375

Abstract

The background of this research is that the forms of business entities in Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia still don’t accommodate a company system based on the provisions of Islamic law, but still rely on agreements underlying the parties in business activities that revolve around a particular product. The integration of Sharia principles in the contract to establish a business entity shows superior values that can be used as guidelines for company management based on Sharia principles in Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia. This research aims to find the characteristics of Syirkah Mudharabah contracts which can be used as a form of developing cooperation in agreements to establish limited liability companies. This paper uses normative research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this research show that the characteristics of the Syirkah Mudharabah contract in establishing a limited liability company include 4 (four) things, namely the legal subject or position of the parties in establishing the limited liability company, business capital managed, distribution of profits and losses from collaboration results, and responsibility limited capital owners. This research contributes new findings related to the contracts used in establishing limited liability companies to make them more effective and in line with current Sharia business conditions.
Policy Development Model of Independent Village in the Region Rasau Jaya District Kubu Raya Regency Martoyo, Martoyo; Yulius Yohanes; Isdairi, Isdairi; Martinus, Martinus; Abdul Rahim
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 3 No. 01 (2024): Pebruary, International Journal of Education, vocational and Social Science (I
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v3i01.703

Abstract

This research is entitled Independent Village Policy Development Model in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency, which aims to construct an independent village development model in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency. This research is motivated by the problems of poverty, welfare, and community empowerment in six villages in Rasau Jaya District (General Rasau Jaya Village, Rasau Jaya Satu Village, Rasau Jaya Dua Village, Rasau Jaya Tiga, Bintang Mas Village, and Pematang Seven Village), while in the Building Village Index (IDM) the six villages have been included in the independent village category in 2023. This is certainly a special concern in the implementation of independent villages and the need for strategic steps to maintain and improve the development of the social composite index (IKS), economic composite index (IKE) and environmental composite index (IKL) in the village with village empowerment programs or policies. In order to determine the implementation of development in six villages in Rasau Jaya District, this research was conducted by qualitative descriptive analysis. The results of this study show that the social composite index needs efforts to improve the condition of the poor, IKE has the potential for plantations, agriculture and animal husbandry to be an important sector in supporting the economy of the people of Rasau Jaya District, and IKL becomes a polemic is that forest fires still often occur in Rasau Jaya District and the community's water needs are a problem for the environment. Researchers recommend the need for policies to maintain the Status of Independent Villages in Rasau Jaya District by involving the government, private sector, community and academics in preparing strategic village policy plans in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency. Keywords: Policy, Development, Empowerment, Independent Village.
The Characteristics Contract of Syirkah Mudharabah Agreement in The Establishment of a Limited Liability Company Martoyo, Martoyo; bin Haji Matali, Azme; Eri Safira, Martha
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.38005

Abstract

This research is that the forms of business entities in Indonesia and Brunei Darussalam still don’t accommodate a company system based on the provisions of Islamic law, but still rely on agreements underlying the parties in business activities that revolve around a particular product. The integration of Sharia principles in the contract to establish a business entity shows superior values that can be used as guidelines for company management based on Sharia principles. This research aims to find the characteristics contract of syirkah mudharabah contracts which can be used as a form of developing cooperation in agreements to establish limited liability companies. This paper uses normative research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this research show that the characteristics of the syirkah mudharabah contract in establishing a limited liability company include 4 (four) things, namely the legal subject or position of the parties in establishing the limited liability company, business capital managed, distribution of profits and losses from collaboration results, and responsibility limited capital owners. This research contributes new findings related to the contracts used in establishing limited liability companies to make them more effective and in line with current Sharia business conditions.
Marriage Dispensation Following Amendments to the Marriage Law: A Study on the Legal Awareness of the Jember Regency Community Suryanti, Rina; Anisah, Inayatul; Martoyo, Martoyo
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.352

Abstract

Five years after the amendment of Law No. 16 of 2019, applications for marriage dispensations have risen sharply, particularly in Jember Regency, which recorded the highest rate in East Java. This article examines whether this phenomenon reflects an increase in legal awareness or merely administrative compliance with the ongoing practice of child marriage. Using a juridical-sociological approach, this study combines normative analysis of legal regulations and concepts with empirical data obtained through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that although Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 provides clear guidelines for judges, Pandalungan cultural influences and socioeconomic factors continue to sustain early marriage practices. The surge in cases demonstrates a form of instrumental legal awareness—people understand the law but utilize it to maintain traditional norms. This research recommends strengthening evidentiary standards, implementing mandatory psychosocial and medical assessments, and promoting community-based prevention strategies.
Co-Authors *, Yulius Yohanes Abdul Jabbar Abdul Rahim Abdul Wahab Achmad Aisyul Mazidi Afrik Yunari Aisyatul Maghfiroh Alunaza, Hardi Azalia Elian Faustina bin Haji Matali, Azme Choirul Anam Deni Darmawan Dwistia, Halen Eri Safira, Martha Ernianda, Annisa Fasatin Nafisah Freddy Hidayat Helina Hoirunnisa Herlan, Herlan Inayatul Anisah Isdairi, Isdairi Ishaq Ishaq Ishaq Ishaq Jufri, Moh Khasanah, Uswatul Khoiriyah Dwi Safitri Kun Wazis Luthfi, Wahdan Arrizal Mansur, Muhammad Abu Martha Eri Safira Martinus, Martinus Mazidi, Achmad Aisyul Mosquera Montoya, Maria Angela Lorena Muhamad Uyun Muhammad Faisol Muhammad Faisol Muhammad Isnaini Nafisah, Fasatin Nuraini, Ari Putri, Anggi Rina Suryanti Roihan Firdaus Nuris Saddam Husein Sa’adah, Sri Lumatus Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan ST. Sariroh Syifa'ul Hisan